Simulasi Pengisian Model DK-13
2 likes3,696 views
Dokumen ini adalah laporan penerimaan dan pengeluaran calon anggota legislatif DPRD Kota Kendari untuk periode 25 Agustus hingga 27 Desember 2013. Laporan mencakup berbagai sumber dana dan pengeluaran untuk biaya kampanye, termasuk pertemuan, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Total saldo kas pada akhir periode adalah 2,100,000 rupiah.
1 of 3
Downloaded 137 times
Ad
Recommended
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLAde Suerani
油
Dokumen tersebut merupakan contoh laporan pengeluaran dana kampanye calon legislatif dari Partai Ikut untuk daerah pemilihan Kendari dan Kendari Barat. Laporan tersebut mencakup berbagai kegiatan kampanye seperti pembuatan bahan promosi, pertemuan dengan relawan, iklan media, hingga rapat umum selama periode 25 Agustus 2013 hingga 17 Maret 2014.Surat permohonan-uang-muka
Surat permohonan-uang-mukaAyu Agripina
油
CV. Kramat Jaya mengajukan permohonan uang muka 30% sebesar Rp. 297.800.700 untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Balikpapan. Permohonan ini mencakup penggunaan uang untuk pekerjaan umum dan pembelian material. Surat ini ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohToniminerva
油
Dokumen tersebut merupakan check list pembayaran uang muka untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi. Terdapat informasi mengenai kegiatan, lokasi, kontrak, penyedia jasa, nilai kontrak, dan dokumen-dokumen pendukung seperti surat perjanjian, jaminan, dan laporan yang diperlukan. Dokumen tersebut juga berisi permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak beserta rencana penggunaaannyaProposal mebel
Proposal mebelOperator Warnet Vast Raha
油
Kelompok usaha Mebel Allif dari Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna mengajukan permohonan bantuan peralatan senilai Rp. 23.250.000 untuk mendukung usaha mereka di bidang mebel. Usaha ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan menampung tenaga kerja serta diperkuat dengan rencana solid dan dukungan anggota. Proposal ini terlampir sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah.Proposal bengkel laiworu
Proposal bengkel laiworuOperator Warnet Vast Raha
油
Kelompok usaha perbengkelan kelurahan Laiworu mengajukan permohonan bantuan peralatan bengkel kepada Bupati Muna untuk mendukung pengembangan usaha perbengkelan. Tujuan pengajuan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda setempat. Dengan bantuan yang diajukan, diharapkan kelompok ini dapat bersaing dengan bengkel lain di Kabupaten Muna.Proposal mesin jahit 1
Proposal mesin jahit 1Triyono Aja
油
Permohonan bantuan mesin jahit untuk mengolah limbah plastik dan kain perca menjadi tas dan keset agar dapat mengurangi sampah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat.Adipura
AdipuraLaila Mukaromah
油
Adipura adalah penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan, diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dengan kategori berdasarkan jumlah penduduk. Penghargaan dapat berupa Piala Adipura Kencana, Piala Adipura, atau sertifikat untuk kota yang berhasil dalam pengelolaan kebersihan. Tujuan dari program ini adalah terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih dan nyaman, termasuk peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan kota.My Document
My Document AldoSyahputra2
油
CV ini berisi profil seorang pria bernama Aldo Syahputra yang lahir pada tahun 1992. Ia memiliki pengalaman kerja sebagai staf CSR di PT. Tebo Indah selama 2015-2017 dan sebagai Sales Supervisor Area di PT. Sinar Sentosa sejak 2017. Aldo memperoleh pendidikan terakhir di Universitas Pasundan dengan jurusan yang tidak disebutkan. Ia memiliki keahlian dalam Microsoft Office, Windows Network, dan analisis data serta kemampuan dalam pemasaran, loyalitas, komunikasiPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan tiga rancangan peraturan daerah yang mencakup pembentukan peraturan daerah, pengadaan pegawai negeri sipil daerah, dan pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural. Raperda ini merupakan tindak lanjut dari program legislasi daerah tahun 2011 dan bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta memperbaiki manajemen kepegawaian. Pengusul berharap agar anggota dewan dapat memberikan pandangan yang obyektif dan konseptual terhadap raperda ini dalam pembahasan selanjutnya.(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011Ade Suerani
油
Dokumen ini membahas tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang merupakan instrumen perencanaan untuk pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prolegda disusun oleh DPRD dan pemerintah daerah melalui koordinasi, dan ditetapkan setiap tahun sebelum pengesahan anggaran daerah. Prolegda juga memuat daftar rancangan peraturan daerah yang harus disusun berdasarkan prioritas serta alasan yang jelas.Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
油
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyusPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDAde Suerani
油
Buku pedoman ini membahas tentang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran meliputi pembahasan APBD dan pengawasan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Buku ini berisi 167 halaman dengan 6 bab yangFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
油
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta hubungannya dengan anggaran pembangunan daerah.
2. Dibahas pula peran para pelaku pembangunan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
3. Tujuan akhir perPokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Dadang DjokoKaryanto
油
Dokumen ini membahas tentang pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menekankan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terdapat penjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga eksternal maupun internal, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah mengenai retribusi, pembubaran perusahaan daerah, dan tata ruang wilayah. Fraksi ini menyambut baik inisiatif pemerintah namun memberikan masukan untuk menambah jenis objek retribusi dan memperjelas ketentuan pelayanan.Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra memberikan pendapat akhir terkait empat rancangan peraturan daerah di DPRD Sulawesi Tenggara tentang pajak daerah, bank pembangunan daerah, serta pencabutan dua peraturan daerah sebelumnya. Mereka merekomendasikan peningkatan pendapatan asli daerah, penerapan prinsip good corporate governance di bank pembangunan daerah, dan mencabut peraturan yang dianggap bertentangan dengan hukum. Fraksi tersebut menyetujui semua rancangan peraturan daerah dan berharap keputusan ini bermanfaat bagi masyarakat.Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
油
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
油
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2010 mencakup saran dan kritik terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan pengelolaan pemerintahan daerah. DPRD menyoroti perlunya perbaikan dalam penyampaian LKPJ, pemaparan materi, serta pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal dan sering tumpang tindih. DPRD juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pendanaan.Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
油
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembicRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
油
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
油
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, syarat-syarat pengadaan pegawai, mekanisme seleksi calon pegawai, dan ketentuan lainnya dalam pengadaan pegawai daerah secara selektif, obyektif dan transparan.Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
油
Dokumen ini merupakan rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, yang diatur untuk menjamin profesionalisme dan objektivitas tanpa diskriminasi. Peraturan ini mencakup syarat pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri serta prosedur dan kualifikasi yang diperlukan. Ditekankan pentingnya badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam memastikan kualitas dan transparansi dalam proses pengangkatan pegawai negeri sipil.Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
油
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi perencanaan program legislasi daerah, persiapan rancangan peraturan daerah, pembahasan di DPRD, penetapan oleh gubernur, hingga pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah yang telah ditetapkan.Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
油
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pendapat akhir mengenai raperda pinjaman daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan fokus pada percepatan pelayanan kesehatan. Fraksi-fraksi mendukung rencana pinjaman Rp 190 miliar dengan harapan pemanfaatannya tepat sasaran serta tetap memperhatikan fungsi sosial rumah sakit. Rekomendasi juga mencakup pengelolaan kewajiban pengembalian pinjaman dan pemeliharaan standar pelayanan kesehatan.Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
油
Dokumen ini merupakan laporan panitia khusus DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai rancangan peraturan daerah tentang pinjaman pemerintah provinsi untuk pembangunan rumah sakit tipe B. Pembahasan ini melibatkan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah dan hasil konsultasi dengan kementerian terkait. Akhirnya, melalui musyawarah, raperda tersebut disetujui dengan beberapa perubahan dan ketentuan yang ditetapkan untuk pengembalian pinjaman selama sembilan tahun.Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan lima rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan bank daerah, pajak daerah, pinjaman untuk rumah sakit, serta pencabutan dua peraturan yang tidak lagi berlaku. Rapat paripurna ini disampaikan oleh Abdul Hasid Pedansa dan melibatkan diskusi mendalam untuk mencapai kesepahaman antaranggota dewan dan pemerintah daerah. Laporan ini mencakup perumusan teknis dari hasil rapat gabungan komisi dan langkah lanjutan untuk perbaikan peraturan yang diusulkan.Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
油
Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2011 menguraikan program legislasi dan daftar prioritas rancangan peraturan daerah dari DPRD dan gubernur. Terdapat total 20 rancangan, termasuk regulasi tentang pajak daerah dan pengadaan pegawai negeri. Laporan ini mengharapkan komitmen untuk segera menindaklanjuti program legislasi dengan keputusan gubernur dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah.Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan rapat paripurna untuk membahas lima rancangan peraturan daerah terkait pajak daerah, perubahan peraturan bank pembangunan daerah, pencabutan peraturan perizinan minyak dan gas, pencabutan peraturan pengesahan koperasi, dan pinjaman untuk pembangunan rumah sakit. Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan dan pertanyaan kritis terkait setiap rancangan, menekankan perlunya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka juga menunjukkan potensi masalah hukum dan ketidaksesuaian dalam proses pengajuan pinjaman daerah serta urgensi pembentukan peraturan yang sesuai.More Related Content
Viewers also liked (7)
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan tiga rancangan peraturan daerah yang mencakup pembentukan peraturan daerah, pengadaan pegawai negeri sipil daerah, dan pedoman pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural. Raperda ini merupakan tindak lanjut dari program legislasi daerah tahun 2011 dan bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta memperbaiki manajemen kepegawaian. Pengusul berharap agar anggota dewan dapat memberikan pandangan yang obyektif dan konseptual terhadap raperda ini dalam pembahasan selanjutnya.(New) Program Legislasi Daerah - 2011
(New) Program Legislasi Daerah - 2011Ade Suerani
油
Dokumen ini membahas tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang merupakan instrumen perencanaan untuk pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prolegda disusun oleh DPRD dan pemerintah daerah melalui koordinasi, dan ditetapkan setiap tahun sebelum pengesahan anggaran daerah. Prolegda juga memuat daftar rancangan peraturan daerah yang harus disusun berdasarkan prioritas serta alasan yang jelas.Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
油
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyusPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDAde Suerani
油
Buku pedoman ini membahas tentang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran meliputi pembahasan APBD dan pengawasan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Buku ini berisi 167 halaman dengan 6 bab yangFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
油
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta hubungannya dengan anggaran pembangunan daerah.
2. Dibahas pula peran para pelaku pembangunan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
3. Tujuan akhir perPokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Dadang DjokoKaryanto
油
Dokumen ini membahas tentang pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menekankan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terdapat penjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga eksternal maupun internal, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Dadang DjokoKaryanto
油
More from Ade Suerani (20)
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah mengenai retribusi, pembubaran perusahaan daerah, dan tata ruang wilayah. Fraksi ini menyambut baik inisiatif pemerintah namun memberikan masukan untuk menambah jenis objek retribusi dan memperjelas ketentuan pelayanan.Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra memberikan pendapat akhir terkait empat rancangan peraturan daerah di DPRD Sulawesi Tenggara tentang pajak daerah, bank pembangunan daerah, serta pencabutan dua peraturan daerah sebelumnya. Mereka merekomendasikan peningkatan pendapatan asli daerah, penerapan prinsip good corporate governance di bank pembangunan daerah, dan mencabut peraturan yang dianggap bertentangan dengan hukum. Fraksi tersebut menyetujui semua rancangan peraturan daerah dan berharap keputusan ini bermanfaat bagi masyarakat.Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
油
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
油
Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2010 mencakup saran dan kritik terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan pengelolaan pemerintahan daerah. DPRD menyoroti perlunya perbaikan dalam penyampaian LKPJ, pemaparan materi, serta pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal dan sering tumpang tindih. DPRD juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pendanaan.Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
油
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembicRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
油
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
油
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, syarat-syarat pengadaan pegawai, mekanisme seleksi calon pegawai, dan ketentuan lainnya dalam pengadaan pegawai daerah secara selektif, obyektif dan transparan.Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
油
Dokumen ini merupakan rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, yang diatur untuk menjamin profesionalisme dan objektivitas tanpa diskriminasi. Peraturan ini mencakup syarat pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri serta prosedur dan kualifikasi yang diperlukan. Ditekankan pentingnya badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam memastikan kualitas dan transparansi dalam proses pengangkatan pegawai negeri sipil.Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
油
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi perencanaan program legislasi daerah, persiapan rancangan peraturan daerah, pembahasan di DPRD, penetapan oleh gubernur, hingga pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah yang telah ditetapkan.Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
油
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pendapat akhir mengenai raperda pinjaman daerah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan fokus pada percepatan pelayanan kesehatan. Fraksi-fraksi mendukung rencana pinjaman Rp 190 miliar dengan harapan pemanfaatannya tepat sasaran serta tetap memperhatikan fungsi sosial rumah sakit. Rekomendasi juga mencakup pengelolaan kewajiban pengembalian pinjaman dan pemeliharaan standar pelayanan kesehatan.Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
油
Dokumen ini merupakan laporan panitia khusus DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai rancangan peraturan daerah tentang pinjaman pemerintah provinsi untuk pembangunan rumah sakit tipe B. Pembahasan ini melibatkan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah dan hasil konsultasi dengan kementerian terkait. Akhirnya, melalui musyawarah, raperda tersebut disetujui dengan beberapa perubahan dan ketentuan yang ditetapkan untuk pengembalian pinjaman selama sembilan tahun.Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan lima rancangan peraturan daerah mengenai pengelolaan bank daerah, pajak daerah, pinjaman untuk rumah sakit, serta pencabutan dua peraturan yang tidak lagi berlaku. Rapat paripurna ini disampaikan oleh Abdul Hasid Pedansa dan melibatkan diskusi mendalam untuk mencapai kesepahaman antaranggota dewan dan pemerintah daerah. Laporan ini mencakup perumusan teknis dari hasil rapat gabungan komisi dan langkah lanjutan untuk perbaikan peraturan yang diusulkan.Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
油
Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2011 menguraikan program legislasi dan daftar prioritas rancangan peraturan daerah dari DPRD dan gubernur. Terdapat total 20 rancangan, termasuk regulasi tentang pajak daerah dan pengadaan pegawai negeri. Laporan ini mengharapkan komitmen untuk segera menindaklanjuti program legislasi dengan keputusan gubernur dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah.Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
油
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan rapat paripurna untuk membahas lima rancangan peraturan daerah terkait pajak daerah, perubahan peraturan bank pembangunan daerah, pencabutan peraturan perizinan minyak dan gas, pencabutan peraturan pengesahan koperasi, dan pinjaman untuk pembangunan rumah sakit. Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan dan pertanyaan kritis terkait setiap rancangan, menekankan perlunya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka juga menunjukkan potensi masalah hukum dan ketidaksesuaian dalam proses pengajuan pinjaman daerah serta urgensi pembentukan peraturan yang sesuai.FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahAde Suerani
油
Laporan ini membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. LKPJ harus memuat informasi mengenai kebijakan pemerintahan daerah, pengelolaan kePemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum yang mendukung pengesahan empat rancangan peraturan daerah, namun memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga menyarankan agar dua rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dicabut.Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraAde Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra menyampaikan pendapat akhir tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 dalam rapat paripurna DPRD. Mereka menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam penyampaian materi dan mengekspresikan keprihatinan terhadap keterlambatan dalam penyampaian raperda, serta mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan penganggaran. Meskipun fraksi menyetujui raperda, mereka berharap agar tanggapan dan rekomendasi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Ade Suerani
油
Laporan kegiatan tenaga ahli bulan November 2010 oleh Ade Suerani mencakup telaah terhadap perubahan APBD 2010, di mana diuraikan prioritas dan plafon anggaran, pembahasan oleh badan anggaran, pemandangan umum fraksi, serta pendapat akhir fraksi Bangun Sultra mengenai raperda. Terdapat analisis mengenai kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang perlu dijelaskan lebih lanjut terkait pergeseran anggaran dan alokasi dana. Laporan ini ditujukan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam pengawasan dan evaluasi anggaran daerah.Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
油
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas Raperda perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010 pada rapat paripurna DPRD, menyoroti masalah keterlambatan penyampaian dan kurangnya penjelasan terkait pengurangan anggaran di berbagai dinas. Mereka mengapresiasi target pendapatan daerah, namun mengkhawatirkan pengurangan dalam belanja pendidikan dan kesehatan di tengah kebijakan prioritas pemerintah daerah. Akhirnya, fraksi ini berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek-aspek yuridis dan substansi dalam penyusunan peraturan daerah ke depannya.Ad
Recently uploaded (20)
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]KONSEP PSIKOSOSIAL DAN SPIRITUAL BENCANA
KONSEP PSIKOSOSIAL DAN SPIRITUAL BENCANAGeviLiaSari
油
Konsep psikosisal dan spiritual pada keperawatan bencanaOverview_PSAK & IFRS: Penyusunan Laporan Keuangan_Pelatihan *Penyusunan LAPOR...
Overview_PSAK & IFRS: Penyusunan Laporan Keuangan_Pelatihan *Penyusunan LAPOR...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 12 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 12 SMA/MA Fase F Kurikulum MerdekaModul Kelas
油
Modul Ajar Prakarya Rekayasa Kelas 12 Fase F Kurikulum Merdeka [MODULKELAS.COM]Dadang Solihin Policy Brief Jawa Tengah 2025
Dadang Solihin Policy Brief Jawa Tengah 2025Dadang Solihin
油
Dokumen ini disusun sebagai wujud kontribusi pemikiran strategis dalam menjembatani perencanaan pembangunan nasional dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di dalamnya.SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptx
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
油
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxEkspose Pokja kampung Nagari Sungai Lansek.pptx
Ekspose Pokja kampung Nagari Sungai Lansek.pptxDwifatmarakhmatsumin
油
Ekspose Pokja kampung Nagari Sungai Lansek.pptxPublikasi Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LAPORAN KEUANGAN ...
Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LAPORAN KEUANGAN ...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------5553230048_4B_TP
5553230048_4B_TPajenghanas3
油
This document presents a research study titled "Analysis of the Influence of Average Years of Schooling, Per Capita Expenditure, and Regional Minimum Wage on the Human Development Index in Indonesia (2021)". The study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis based on data from 34 Indonesian provinces. The results show that average years of schooling and per capita expenditure have a positive and significant impact on the Human Development Index, while the regional minimum wage has a negative and significant effect. These findings are expected to provide useful input for policymakers in designing more effective and data-driven human development strategies.Sejarah Terbentuknya GMNI Kolaka Tahun 2017.pdf
Sejarah Terbentuknya GMNI Kolaka Tahun 2017.pdfZulzaman GMNI
油
KRONOLOGIS TERBENTUKNYA DPC GMNI KOLAKA
Merdeka !!!
GMNI adalah tempat persemaian kader-kader nasionalis bangsa. Terlahirdengan roh marhaen sebagaimanifestasi dari rakyat. Marhaen adalah gambaran dari berjuta-juta rakyat yangtertindas, terpinggirkan. Dalam konteks Revolusi Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi bahkan masa kini yang diklaim aktifis prodem sebagai masa tidak jelas. GMNI menjadi salah satu pilar sosial kontrol bagi arah dan gerakperjuangan bangsa dannegara.
Dalam konteks lokal, DPC GMNI Kendari sebagai satu wilayah yang sama dan sebagai cabang terdekat menginisiatifkan untuk terbentuknya cabang baru GMNI di Propinsi Sulawesi Tenggara, yakni tepatnya di Kabupaten Muna. Karena semangat pengurus DPC GMNI Kendari juga tidak terlepas dari semangat dan kemauan para calon anggota yang berpikir nasionalis untuk mengibarkan bendera dan panji-panji perjuangan GMNI di Kabupaten Muna. Melalui hasil rapat pengurus DPC GMNI Kendari dengan menugaskan Bung Zulzaman (Ketua DPC GMNI Kendari), Bung Muh. Rasyidu (Biro ITE DPC GMNI Kendari) beserta kawan-kawan untuk meninjau lokasi kampus yang berada di Kabupaten Kolaka. Dan hasil yang didapatkan adalah bertemu kawan-kawan mahasiswa (Mafda) yang kuliah di kampus Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
Maka hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilaksanakan PPAB untuk mahasiswa USN, melalui petunjuk yang telah diberikan Ketua Presidium GMNI (Chisrman Damanik) maka DPC GMNI Kendari sebagai cabang terdekat yang ada di Prop. Sulawesi Tenggara hadir memberikan materi-materi keorganisasian didalam GMNI. DPC GMNI Kendari kembali menugaskan Bung Abdul Wahab, Bung Iskandar, Musrivin, Bung Irfan, Bung Wandi, Sarinah Rahmah, dan Bung Zulzaman untuk membawakan Materi dalam acara PPAB DPC Carateker GMNI Kolaka pada tanggal 24-25 September 2017 yang bertempat di kabupaten Kolaka.
Terbentuknya GMNI yang ada di kabupaten Kolaka ditahun ini telah dalam proses dan sedang menunggu legalitas dari Presidium GMNI di Jakarta. Demikianlah sejarah singkat terbentuknya GMNI di Kabupaten Kolaka, jika ada kesalahan dan kekurangnya mohon dikoreksi. Terima kasih.
GMNI Jaya !!! Marhaen menang !!!
Kolaka, 25 September 2017
Training Motivasi Menggapai Ridha Allah, Orang Tua dan Guru dalam Meraih Suks...
Training Motivasi Menggapai Ridha Allah, Orang Tua dan Guru dalam Meraih Suks...Namin AB Ibnu Solihin
油
Training Motivasi Menggapai Ridha Allah, Orang Tua dan Guru dalam Meraih Sukses Masa Depan Gemilang 2025 - Bersama Namin AB Ibnu SolihinLemhannas Reborn: Strategi Membangun Daya Saing dan Kedaulatan Bangsa
Lemhannas Reborn: Strategi Membangun Daya Saing dan Kedaulatan BangsaDadang Solihin
油
Ketahanan nasional dan daya saing bangsa tidak pernah menjadi sebuah kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang terencana, kepemimpinan yang visioner, dan penguatan karakter kebangsaan yang konsisten. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan keberagaman budaya, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama di kancah global. Namun, potensi ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya strategi yang solid dan keberanian untuk menghadapi tantangan zaman. Inilah yang menjadi dasar lahirnya buku "Lemhannas Reborn: Strategi Membangun Daya Saing dan Kedaulatan Bangsa."
Negara yang besar bukanlah negara yang bebas dari tantangan, melainkan negara yang mampu menjawab tantangan dengan strategi yang tajam dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ketahanan nasional bukan sekadar konsep, melainkan nyawa dari keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan penuh disrupsi, Indonesia menghadapi tantangan multidimensional yang mengancam eksistensi dan kedaulatannya. Lemhannas RI hadir sebagai benteng pertahanan strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas bangsa, tetapi juga merumuskan strategi visioner untuk menjawab dinamika zaman.
Sejarah Terbentuknya DPC GMNI Muna Tahun 2018.pdf
Sejarah Terbentuknya DPC GMNI Muna Tahun 2018.pdfZulzaman GMNI
油
Dalam konteks lokal, DPC GMNI Kendari sebagai satu wilayah yang sama dan sebagai cabang yang sangat Progressif dan Revolusioner, juga terdekat
menginisiatifkan untuk terbentuknya cabang baru GMNI di Propinsi Sulawesi
Tenggara, yakni tepatnya di Kabupaten Muna.
Karena semangat pengurus DPC GMNI Kendari juga tidak terlepas dari
semangat dan kemauan para calon anggota yang berpikir nasionalis untuk
mengibarkan bendera dan panji-panji perjuangan GMNI di Kabupaten Muna. Melalui hasil rapat pengurus DPC GMNI Kendari tanggal 30 Desember 2017,
maka dengan menugaskan Zulzaman (Ketua DPC GMNI Kendari), Abdul Wahab
(Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Kendari) beserta kawan-kawan untuk meninjau
lokasi kampus yang berada di Kabupaten Muna. Dan hasil yang didapatkan adalah
bertemu kawan-kawan mahasiswa (Intan Irianti) yang kuliah di kampus Akademi
Keperawatan Kabupaten Muna.Evaluasi Kelas OTK: Orang Tua dan Keluarga 2025
Evaluasi Kelas OTK: Orang Tua dan Keluarga 2025SABDA
油
Siapa sebenarnya orang tua dan anak menurut pandangan Alkitab? Bagaimana peran orang tua dalam membimbing anak-anak dan generasi selanjutnya kepada Kristus?
Silahkan akses arsip kelas SABDA MLC lainnya di situs:
live.sabda.org
pesta.org
dan YouTube Channel:
SABDA Alkitab
Tahap-Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LA...
Tahap-Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan_Pelatihan *Penyusunan LA...Kanaidi ken
油
Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
HP/Wa Kanaidi: 0812 2353 284,
e-mail : kanaidi63@gmail.com
-------------------------------------------MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING SENI RUPA KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 KURIKUL...
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING SENI RUPA KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 KURIKUL...AndiCoc
油
MODUL PEMBELAJARAN DEEP LEARNING SENI RUPA KELAS 2 CP 032 REVISI 2025 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Modul Pembelajaran Deep Learning (Pembelajaran Mendalam) Seni Rupa Kelas 2 Kurikulum Merdeka Revisi CP 032 Tahun 2025/2026
Fase : A
Kelas / Semester : II (Dua) / I (Ganjil)
Kegiatan 1 : Melihat dan Menggunakan Warna
Tujuan Pembelajaran:
1.1 Mengenal dan mengeksplorasi elemen rupa dalam sebuah karya seni SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptx
SOSIALISASI PBG dan SLF Kota Madiun - STR - Rosyid Fix.pptxDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun
油
Training Motivasi Menggapai Ridha Allah, Orang Tua dan Guru dalam Meraih Suks...
Training Motivasi Menggapai Ridha Allah, Orang Tua dan Guru dalam Meraih Suks...Namin AB Ibnu Solihin
油
Ad
Simulasi Pengisian Model DK-13
- 1. MODEL DK13-PARPOL Nama : : : Nama Kota Nama Daerah Pemilihan Nama Partai Politik Calon Anggota Legislatif (DPRD Kota Kendari) Kendari Dapil I (Kendari dan Kendari Barat) PARTAIKU LAPORAN PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON LEGISLATIF Periode dari tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013 (Rp.) DEBET Sumber Dana Kampanye 6 1. Pribadi - Uang ....6a 25 Agustus 2013, tarik tunai di Bank Mandiri Rek. Sayapastiduduk - Barang ....6b KREDIT Pengeluaran 8 1. Pertemuan Terbatas Tgl 30 Agustus 2013 : Menghadiri Undangan partai (Rapat Konsolidasi Dalam Rangka Pemenangan) di Hotel A a. Bayar Desi, Bendahara PARTAIKU, biaya iuran/kontribusi ke Partai 15,000,000 b. Bayar Jamuli Petugas SPBU Tipulu, biaya Premium 15,3 Liter (RP) 12,900,000 4,500,000 200,000 100,000 Tgl 3 September 2013 : Mengadakan Pertemuan dengan 30 Relawan di Hotel B a. Bayar Joni, Petugas SPBU Teratai, biaya Premium 15,3 Liter 100,000 b. Bayar Eni, kasir Kalam Hidup, biaya ATK 100,000 c. Bayar Anggi, Kasir Hotel B biaya Konsumsi 1,000,000 d. Bayar Yusuf, untuk biaya BBM dan Konsumsi 30 relawan 3,000,000 2. Pertemuan Tatap Muka Tgl 23 September 2013 : Mengadakan pertemuan di rumah pak AAA RT 03 RW 01, Kel. Mangga Dua 300,000 a. Bayar Joni, petugas SPBU Tipulu, Biaya Premium 15,3 Liter 100,000
- 2. b. Bayar Ny. AAA, biaya konsumsi 10 orang 3. Penyebaran Bahan Kampanye 200,000 5,600,000 Tgl. 25 Agustus 2013 : Penyebaran Stiker dan Kartu Nama a. Bayar Agus, Kasir Percetakan KEREN Sodoha, biaya cetak 1000 lembar stiker dan 100 lembar kartu nama 3,000,000 b. Bayar Udin, Aan, Septi (relawan Kel. Purirano dan Tipulu), biaya BBM dan Konsumsi) penyebaran stiker dan kartu nama @100.000 300,000 c. Bayar Iksan, Lahima dan Anto (sopir mobil angkot Rute Kota-Wuawua), biaya penyebaran Stiker di Angkot @ Rp. 100.000 300,000 Tgl 15 Oktober 2013 : Penyebaran bahan kampanye Bayar Habibie, kasir Percetakan SUPER Kemaraya, biaya branding mobil Avanza 2,000,000 4. Pemasangan Alat Peraga Tgl 27 Oktober 2013 a. Bayar Najwa, kasir Percetakan KEREN, biaya pembuatan 10 lembar spanduk @Rp. 100.000 1,500,000 1,000,000 b. Bayar Jon dan Bob, biaya jasa pembuatan pembuatan rangka spanduk @ Rp. 100.000 200,000 c. Bayar Udin, Yusuf dan Uli (relawan Kel. Kemaraya), biaya Transportasi (BBM) dan Konsumsi pasang alat peraga @ Rp. 100.000 300,000 5. Iklan Media Massa (Cetak dan/atau Elektronik 6. Rapat Umum 7. Kegiatan Lain yang tidak melanggar PUU 1,000,000
- 3. Tgl. 19 Oktober 2013, kegiatan Majelis Ta'lim Bayar Ny. AMANAH (Majelis Ta'lim Gunung Jati), biaya konsumsi pengajian 30 jama'ah 1,000,000 2. Partai Politik7 - Uang...7a - Barang...7b 0 0 Saldo9 - Kas9a 2,100,000 - Barang9b 0 Kendari, 27 Desember 2013 Nama Calon Legislatif SAYAHARUSDUDUK