Drainase
6 likes6,596 views
Dokumen tersebut membahas tiga poin utama: 1. Perundangan dan kebijakan terkait sistem drainase perkotaan di Indonesia. 2. Isu-isu strategis dan kebijakan serta strategi dalam penanganan drainase perkotaan. 3. Jenis dan persyaratan data yang dibutuhkan dalam perencanaan drainase perkotaan.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Drainase (20)
Recently uploaded (6)
Drainase
- 1. DISAMPAIKAN OLEH : IR. RG. HARI SUSANTO, CES KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
- 2. A. PERUNDANGAN DALAM SISTEM DRAINASE
- 3. Perundangan Dalam Bidang Drainase Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.
- 4. B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DRAINASE PERKOTAAN
- 5. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase Perubahan Pola Hujan & Permukaan Laut Naik 1 Adaptasi melalui Drainase berwawasan lingkungan
- 6. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase 2 Eksploitasi Air Tanah Berakibat adanya daerah genangan baru LAND SUBSIDENCE
- 7. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air permukaan (run off) meningkat sehingga memerlukan pengendalian debit puncak Sesudah 3 Waktu Debit Urbanisasi mempersingkat Waktu Konsentrasi & meningkatkan Koefisien Aliran Sebelum
- 8. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase Perkembangan kawasan perkotaan yang padat sebagian kawasan kumuh, kotor dan rendah kualitas lingkungannya yang disebabkan ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah di saluran drainase. 4
- 9. KEBIJAKAN - 1 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan STRATEGI : Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi DAS/Sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal. Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan eco drainage dengan memperhatikan konservasi sumber daya air Mewujudkan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan lainnya
- 10. BANGUNAN RESAPAN Jalan Kolam Retensi Ruang Terbuka Hijau Meresapkan Air Kembali ke Tanah (Recharge) KONSERVASI AIR Sumur Resapan
- 12. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase KEBIJAKAN - 2 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun STRATEGI : Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase
- 13. Operasi & Pemeliharaan Penggalian Sedimen di Siphon Pengangkutan Sampah dari trash rack Pengangkutan Sampah dari saluran Pembangunan Baru Drainase Jakabaring, Sumatera Selatan Sebelum Pembangunan Setelah Pembangunan
- 14. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase KEBIJAKAN - 3 Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan STRATEGI : Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan pengelolaan drainase perkotaan Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase
- 15. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase KEBIJAKAN - 4 Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase STRATEGI : Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.
- 16. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase KEBIJAKAN - 5 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan STRATEGI : Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan
- 17. Infrastruktur Drainase yang dapat Didanai Pusat dan Daerah
- 18. C. DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM PERENCANAAN DRAINASE PERKOTAAN
- 19. Data dan persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Data spasial adalah data dasar yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan drainase perkotaan, yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari pustaka, mencakup antara lain: a) Data peta yang terdiri dari peta dasar (peta daerah kerja), peta sistem drainase dan sistem jaringan jalan yang ada, peta tata guna lahan, peta topografi masing-masing berskala antara 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 25.000 atau disesuaikan dengan tipologi kota. b) Data kependudukan yang terdiri dari jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, penyebaran dan data kepadatanbangunan. c) Data rencana pengembangan kota, data geoteknik, data foto udara terbaru (untuk kota metropolitan). d) Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) 2. Data hidrologi a) Data hujan minimal sepuluh tahun terakhir. b) Data tinggi muka air, debit sungai, pengaruh air balik, peil banjir, dan data pasang surut. 3. Data sistem drainase yang ada, yaitu: a) Data kuantitatif banjir/genangan yang meliputi: luasgenangan, lama genangan, kedalaman rata-rata genangan,dan frekuensi genangan berikut permasalahannya serta hasil rencana induk pengendalian banjir wilayah sungai di daerah tersebut b) Data saluran dan bangunan pelengkap. c) Data sarana drainase lainnya seperti kolam tandon, kolam resapan, sumur-sumur resapan.
- 20. 4. Data Hidrolika a. Data keadaan, fungsi, jenis, geometri dan dimensi saluran, dan bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, pompa, dan pintu air, serta kolam tandon dan kolam resapan. b. Data arah aliran dan kemampuan resapan. 5. Data Teknik Lainnya Data prasarana dan fasilitas kota yang telah ada dan yang direncanakan antara lain: jaringan jalan kota, jaringan drainase, jaringan air limbah, TPS (Tempat Pengolahan Sampah Sementara), TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan pipa air minum, jaringan gas (jika ada) dan jaringan utilitas lainnya. 6. Data non teknik Data pembiayaan termasuk biaya OP, peraturan-peraturan terkait, data institusi/kelembagaan, data sosial ekonomi dan budaya (kearifan lokal), data peran serta masyarakat serta data keadaan kesehatan lingkungan permukiman.
- 21. D. PENGENALAN PENGELOLAAN DASAR SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
- 22. PARADIGMA PENANGANAN DRAINASE Secepatnya mengalirkan limpasan air hujan ke saluran/ badan air terdekat. BARU Sedapat mungkin menahan dulu, meresapkan ke dalam tanah melalui sumur resapan, waduk, kolam retensi dan sebagainya. Konsep drainase berwawasan lingkungan. LAMA
- 23. KOMPONEN SEKTOR DRAINASE SALURAN KOLAM PINTU AIR RETENSI KOMPONEN SEKTOR DRAINASE BANGUNAN PELENGKAP LAINNYA RUMAH POMPA
- 24. PENGERTIAN DRAINASE PERKOTAAN DRAINASE Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima Drainase Perkotaan Drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan Prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup Sistem Drainase Lokal Kws. Hunian Bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan Hunian Sistem Drainase Lokal Kws. Industri Bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan Industri Sistem Drainase Jalan Bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani Jalan Sistem Drainase Lokal Kws. Komersil Bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan Komersial
- 25. SISTEM DRAINASE PERKOTAAN akibat genangan air hujan Pengendalian Banjir (Flood Control) Penanganan banjir limpasan sungai limpasan sungai Penanganan Drainase Wilayah Perkotaan
- 26. Pengaruh urbanisasi pada daerah tangkapan air terhadap laju limpasan
- 27. KONDISI EKSISTING DRAINASE 14,49% Rumah tangga yang mempunyai akses ke saluran drainase Rumah tangga yang tidak mempunyai akses ke saluran drainase 52,83% 32,68% Sumber: RPJMN Bappenas, 2010 Rumah tangga yang mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang atau alirannya lambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai
- 28. Drainase Ramah Lingkungan (Ekodrainase) Pengertian Upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya Latar Belakang (paradigma baru) Perkembangan berfikir komprehensif dan isu perubahan iklim Konsep Air hujan tidak secepatnya di buang ke sungai terdekat, (air hujan disimpan atau ditampung untuk sementara waktu) Contoh menampung melalui bak tandon air untuk langsung dapat digunakan; menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan lagi ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan.
- 29. Manfaat Dengan drainase ramah lingkungan maka kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang bersangkutan, banjir di hilir serta kekeringan di hulu dapat dikurangi; Mengurangi longsor di hulu; Meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan; Mengisi/konservasi air tanah
- 30. Manfaat Dengan drainase ramah lingkungan maka kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang bersangkutan, banjir di hilir serta kekeringan di hulu dapat dikurangi; Mengurangi longsor di hulu; Meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan; Mengisi/konservasi air tanah
- 31. E. MACAM-MACAM SISTEM PENGELOLAAN DAN INFRASTRUKTUR DRAINASE SKALA KAWASAN DAN KABUPATEN KOTA
- 32. Konsep Penanganan Perubahan Paradigma KONSEP LAMA PEMATUSAN mengalirkan air secepatnya ke badan air penerima terdekat KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih dahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima dengan memelihara kualitasnya 32
- 33. Konsep Penanganan ARAS TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP KEGIATAN KETERPADUAN PROGRAM 1. REGIONAL Keterpaduan dengan sistem pengendalian banjir Penyesuaian Masterplan drainase kota dengan pola sungai Pengembangan sistem polder dan pemompaan Pintu-pintu air Saluran interceptor/sodetan Flood control Konservasi air baku 2. KOTA Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/Kab, melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air. Sinkronisasi dan keterpaduan sistem darinase makro dan mikro yang dinyatakan dalam masterplan drainase kota Stimulasi pembangunan/ peningktan/rehabilitasi saluran primer, sekunder & tersier Fasilitasi Pengembangan PS drainase perkotaan skala Kota/kab PPSP (Program Percepatan Sanitasi Perkotaan) SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan Pengurangan genangan di kawasan perumahan dan permukiman Optimalisasi kapasitas sistem drainase eksisting Pembangunan baru sistem drainase berwawasan lingkungan Stimulasi pembangunan/ peningktan/rehabilitasi sistem drainase lokal Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas) KAPET GNPSR (Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah) 3. KAWASAN 4.LINGKUNGAN Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan bersih Pengembangan pembangunan fisik saluran drainase berwawasan lingkungan Pemeliharaan fungsi saluran drainase melalui peran aktif masyarakat Stimulan pembangunan prasarana drainase lingkungan Pelibatan peran aktif masyarakat dalam memelihara fungsi drainase KIP Revitalisasi Kawasan Program Keciptakaryaan berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, 3R, SLBM) 5. TAPAK BANGUNAN Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat Drainase berwawasan lingkungan Pemisahan saluran air hujan dan saluran air limbah Fasilitasi perencanaan tapak bangunan Pembangunan drainase persil berwawasan lingkungan Pembuatan sumur resapan Penerbitan IMB KONSERVASI AIR TANAH Sistem PAH (Panen Air Hujan) 33
- 34. Konsep Penanganan Di Wilayah Hulu Limpasan air hujan : a) ditahan dengan cara melakuan konservasi hutan/ tanaman keras, b) dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk diresapkan (pola retensi sebagai upaya pengawetan/konservasi air). c) Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan air terdekat. 34
- 35. Konsep Penanganan Di Wilayah Tengah Limpasan air hujan melalui saluran drainase dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan apabila memungkinkan (pola retensi dan pola detensi). Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan air terdekat. 35 Kolam Tampung/Resapan Sumur Resapan
- 36. Konsep Penanganan Di Wilayah Hilir Air limpasan saluran dialirkan melalui saluran drainase ke waduk/kolam untuk penampungan sementara (pola detensi) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai atau laut). 36
- 37. Penanganan Skala Rumah Tangga 37
- 38. Penanganan Kualitas Air 38
- 39. Perlu kampanye dengan topik sebagai berikut: 1. Drainase yang mengelola air kelebihan (air hujan) dengan cara ditampung untuk digunakan sebagai sumber air bersih, 2. Menjaga lengas tanah dan meningkatkan kualitas ekologi, 3. Diresapkan ke dalam tanah untuk meningkatkan cadangan air tanah, 4. Dialirkan atau diatuskan untuk menghindari genangan serta dipelihara agar berdaya guna secara berkelanjutan. 39
- 40. Metode Drainase Ramah Lingkungan 1. Metode Kolam Konservasi Dilakukan dengan membuat kolam-kolam baik di perkotaan, permukiman, pertanian atau perkebunan; Untuk menampung air hujan terlebih dahulu, diresapkan dan sisanya dapat dialirkan ke sungai secara perlahan-lahan; Dapat dilakukan dengan memanfaatkan cekungan- cekungan, daerah bekas galian, atau sengaja dibuat dengan menggali. 2. Metode Sumur Resapan Metode praktis cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan air hujan yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu. Sumur resapan dapat dikembangkan pada areal olah raga atar areal wisata; Konstruksi dan kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan kondisi lapisan tanah setempat; Sumur resapan ini hanya dikhususkan untuk air hujan, sehingga masyarakat tidak memasukkan air limbah rumah tangga ke sumur resapan 40
- 41. 3. Metode River Side Polder Metode menahan aliran air dengan mengelola/menahan air kelebihan (hujan) di sepanjang bantaran sungai; Pembuatan polder pinggir sungai ini dengan memperbesar bantaran sungai di berbagai tempat secara selektif di sepanjang sungai; Lokasi polder perlu dicari, sejauh mungkin polder yang dikembangkan mendekati kondisi alamiah, dalam arti bukan polder dengan pintu-pintu hidraulik teknis dan tanggul-tanggul lingkar hidraulis yang mahal; Pada saat muka air sungai naik akan masuk ke polder dan keluar jika banjir reda; Banjir di hilir dapat dikurangi dan konservasi terjaga 4. Metode Areal Perlindungan Air Tanah Dilakukan dengan cara menetapkan kawasan lindung untuk air tanah, di mana di kawasan tersebut tidak boleh dibangun bangunan apapun. Areal tersebut dikhususkan untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah; Di berbagai kawasan perlu sesegera mungkin dicari tempat yang cocok secara geologi dan ekologi sebagai areal untuk recharge dan perlindungan air tanah sekaligus sebagai bagian penting dari komponen drainase kawasan. 41
- 42. 42
- 43. 43
- 44. 44
- 45. F. ASPEK PENGELOLAAN DRAINASE
- 46. PEMBINAAN Pemerintah Pusat Fasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan secara nasional Pemerintah Provinsi 1.Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan). 2.Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi. Pemerintah Kab/Kota 1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota
- 47. PENGATURAN Pemerintah Pusat 1.Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan. 2.Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan. Pemerintah Provinsi 1.Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi. Pemerintah Kab/Kota 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
- 48. PEMBANGUNAN Pemerintah Pusat 1.Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas provinsi. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di kawasan khusus dan strategis nasional. 3. Fasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan pengendalian banjir skala nasional. Pemerintah Provinsi 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota. 2.Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi. 3.Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah. Pemerintah Kab/Kota 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.
- 49. PENGAWASAN Pemerintah Pusat 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir secara nasional. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. Pemerintah Provinsi 1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. Pemerintah Kab/Kota 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- 50. ASPEK PEMANTAUAN MELIPUTI : A. Aspek Struktural Sistem Drainase eksisting meliputi ; - sistem dan pola pengaliran, - kapasitas sistem, - permasalahan banjir dan genangan - kondisi prasarana dan sarana Karakteristik Genangan meliputi: - lokasi genangan, - korban jiwa dan kerugian material, - luas, tinggi, lama genangan dan - intensitas genangan dilengkapi koordinat lokasi genangan dan peta genangan Kondisi Saluran dilengkapi dengan : - data elevasi dasar saluran, - dimensi, dan kemiringan saluran, - material saluran - Tahun pembangunan Kondisi Bangunan Pelengkap antara lain : - rumah pompa dan banjir, - pintu air, - kolam retensi, - gorong-gorong dll.
- 51. ASPEK PEMANTAUAN MELIPUTI : A. Aspek Struktural Sistem Drainase eksisting meliputi : - sistem dan pola pengaliran, - kapasitas sistem, - permasalahan banjir dan genangan - kondisi prasarana dan sarana Karakteristik Genangan meliputi: - lokasi genangan, - korban jiwa dan kerugian material, - luas, tinggi, lama genangan dan - intensitas genangan dilengkapi koordinat lokasi genangan dan peta genangan Kondisi Saluran dilengkapi dengan : - data elevasi dasar saluran, - dimensi, dan kemiringan saluran, - material saluran - Tahun pembangunan Kondisi Bangunan Pelengkap antara lain : - rumah pompa dan banjir, - pintu air, - kolam retensi, - gorong-gorong dll.
- 52. EVALUASI Aspek struktural Setiap 612 bulan sekali Aspek non struktural - Bidang administrasi keuangan berupa audit setiap 6-12 bulan sekali - Bidang kelembagaan dan institusi setiap 12 bulan sekali
- 53. G. READINESS CRITERIA DALAM PENGANGGARAN DIBIDANG DRAINASE
- 54. READINESS CRITERIA DALAM PENGANGGARAN PRASARANA DAN SARANA DIBIDANG DRAINASE: Kesiapan Lahan Tersedianya DED Tersedianya AMDAL Adanya Insitusi Pengelola PascaKosntruksi Adanya surat pernyataan bersedia serah terima aset Adanya Surat Pernyataan Minat Pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase