ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Etik dan Disiplin apoteker

•Download as PPTX, PDF•
•
Maulana Sakti
Maulana Sakti

Case study of pharmacists etiquette in Etiquette and Discipline of Pharmacist course.

1 of 11
Download to read offline
KELOMPOK 4 Etik dan Disiplin Apoteker
KASUS - Seorang apoteker mendirikan sebuah apotek atas namanya sendiri. - Apotek menganalisis omset 3 bulan terakhir ternyata tidak dapat memenuhi biaya operasional. Hal ini diakibatkan karena: - Banyaknya masyarakat mempunyai kartu BPJS. - Banyaknya dokter melakukan dispensing sendiri sehingga jumlah obat yang keluar sedikit. - Banyak orang yang berobat ke luar negeri. - Apoteker melakukan inovasi dengan mempromosikan obat-obatnya, termasuk obat-obatan keras melelui online shop. - Apoteker juga melayani resep melalui whatssapp dan dikirim melalui go-send. - Setelah BPOM melakukan pemeriksaan ke apotek, apoteker tidak dapat mempertanggung jawabkan keluarnya obat G secara administratif dan sesuai dengan perundang- undangan.
IDENTIFIKASI MASALAH 04 03 Apotek tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk penjualan obat keras. Apoteker tidak melakukan pengajian resep dan KIE kepada pasien. 02 Apoteker melayani obat keras tanpa resep melalui aplikasi online. Apoteker melakukan penjualan dan promosi obat keras melalui media elektronik. 01
PERATURAN DILANGGAR 1 Melakukan Penjualan Dan Promosi Obat Keras Dari Media Elektronik 2 Melayani Obat Keras Tanpa Resep Melalui Aplikasi Online 3 Apotek Tidak Memiliki Kelengkapan Administrasi untuk Penjualan Obat Keras 4 Apoteker Tidak Melakukan Pengkajian Resep dan KIE Pada Pasien
Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat, Pasal 5 Promosi obat melalui media audio visual dan elektronik hanya diperbolehkan untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Peraturan Kepala BPOM Nomor H.K.00.06.32.3.295 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Promosi dan Iklan Obat Upaya perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh promosi dan iklan diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Sasaran pengawasan termasuk media elektronik. 1 Melakukan Penjualan Dan Promosi Obat Keras Dari Media Elektronik PMK Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Kosmetika, Makanan minuman, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Alat Kesehatan Iklan obat dapat dimuat di media periklanan setelah rancangan iklan tersebut disetujui oleh Departemen Kesehatan RI. Nama obat yang dapat diiklankan adalah nama yang disetujui dalam pendaftaran.
Permenkes No. 72 Tahun 1968 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Bab VII Penandaan dan Iklan Pasal 32, Sediaan farmasiyang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahanya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Permenkes RI NO 3 tahun 2013 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotoprika dan Prekursor Farmasi, Pasal 8 Penyaluran narkotika, psikotoprika, dan precursor farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2 Melayani Obat Keras Tanpa Resep Melalui Aplikasi Online Kode Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, Pasal 6 Di dalam menjalankan tugasnya setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
Permenkes No. 72 Tahun 1968 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Bab IV Peredaran Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Peraturan BPOM No. 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengolahan Obat, Bahan Obat, Narkotika Psikotropika dan prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Pasal 8, Kegiatan pengelolahan obat, bahan obat narkotika psikotoprika dan prekursor farmasi wajib dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis di fasilitas pelayanan kefarmasian. 3 Apotek Tidak Memiliki Kelengkapan Administrasi untuk Penjualan Obat Keras Peraturan BPOM No. 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengolahan Obat, Bahan Obat, Narkotika Psikotropika dan prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Lampiran Pedoman teknis pengawasan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasiaan menyatakan bahwa resep yang dilayani harus asli: ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi termasuk blanko resep. Resep dan surat permintaan tertulis harus mampu ditelusur dan dapat ditunjukan pada saat diperlukan.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 7 Pelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Pasal 19 Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. 4 Apoteker Tidak Melakukan Pengkajian Resep dan KIE Pada Pasien Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, BAB III, Pasal 7 & 8 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga keshatan.
SANKSI Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2017 Tentang Apotek Pelangganan terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud dapat berupa: • Peringatan tertulis • Penghentian sementara kegiatan • Pencabutan SIA KODE ETIK APOTEKER Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan / organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI), dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap.
Kesimpulan & Saran Apoteker melakukan promosi obat-obatan terutama obat keras di media elektronik kepada masyarakat umum, sedangkan promosi tersebut hanya boleh dilakukan kepada sesama profesi kesehatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan penggunaan obat pada masyarakat yang tidak tepat dan tidak rasional. Tanggung jawab seorang apoteker terhadap promosi penjualan obat keras didasarkan pada norma etik apoteker. Apoteker harus mematuhi mematuhi kode etik dalam promosi obat obatan sesuai dengan peraturan BPOM tentang Pedoman Pengawasan Promosi dan Iklan Obat yaitu hanya obat obat bebas, bebas terbatas.
Dimohon jangan bertanya yang sulit. TERIMA KASIH

More Related Content

Etik dan Disiplin apoteker

  • 2. KASUS - Seorang apoteker mendirikan sebuah apotek atas namanya sendiri. - Apotek menganalisis omset 3 bulan terakhir ternyata tidak dapat memenuhi biaya operasional. Hal ini diakibatkan karena: - Banyaknya masyarakat mempunyai kartu BPJS. - Banyaknya dokter melakukan dispensing sendiri sehingga jumlah obat yang keluar sedikit. - Banyak orang yang berobat ke luar negeri. - Apoteker melakukan inovasi dengan mempromosikan obat-obatnya, termasuk obat-obatan keras melelui online shop. - Apoteker juga melayani resep melalui whatssapp dan dikirim melalui go-send. - Setelah BPOM melakukan pemeriksaan ke apotek, apoteker tidak dapat mempertanggung jawabkan keluarnya obat G secara administratif dan sesuai dengan perundang- undangan.
  • 3. IDENTIFIKASI MASALAH 04 03 Apotek tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk penjualan obat keras. Apoteker tidak melakukan pengajian resep dan KIE kepada pasien. 02 Apoteker melayani obat keras tanpa resep melalui aplikasi online. Apoteker melakukan penjualan dan promosi obat keras melalui media elektronik. 01
  • 4. PERATURAN DILANGGAR 1 Melakukan Penjualan Dan Promosi Obat Keras Dari Media Elektronik 2 Melayani Obat Keras Tanpa Resep Melalui Aplikasi Online 3 Apotek Tidak Memiliki Kelengkapan Administrasi untuk Penjualan Obat Keras 4 Apoteker Tidak Melakukan Pengkajian Resep dan KIE Pada Pasien
  • 5. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 tentang Promosi Obat, Pasal 5 Promosi obat melalui media audio visual dan elektronik hanya diperbolehkan untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Peraturan Kepala BPOM Nomor H.K.00.06.32.3.295 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Promosi dan Iklan Obat Upaya perlindungan masyarakat dari penggunaan obat yang salah, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh promosi dan iklan diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Sasaran pengawasan termasuk media elektronik. 1 Melakukan Penjualan Dan Promosi Obat Keras Dari Media Elektronik PMK Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Kosmetika, Makanan minuman, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Alat Kesehatan Iklan obat dapat dimuat di media periklanan setelah rancangan iklan tersebut disetujui oleh Departemen Kesehatan RI. Nama obat yang dapat diiklankan adalah nama yang disetujui dalam pendaftaran.
  • 6. Permenkes No. 72 Tahun 1968 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Bab VII Penandaan dan Iklan Pasal 32, Sediaan farmasiyang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahanya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Permenkes RI NO 3 tahun 2013 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotoprika dan Prekursor Farmasi, Pasal 8 Penyaluran narkotika, psikotoprika, dan precursor farmasi wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2 Melayani Obat Keras Tanpa Resep Melalui Aplikasi Online Kode Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia, Pasal 6 Di dalam menjalankan tugasnya setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
  • 7. Permenkes No. 72 Tahun 1968 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Bab IV Peredaran Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Peraturan BPOM No. 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengolahan Obat, Bahan Obat, Narkotika Psikotropika dan prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Pasal 8, Kegiatan pengelolahan obat, bahan obat narkotika psikotoprika dan prekursor farmasi wajib dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis di fasilitas pelayanan kefarmasian. 3 Apotek Tidak Memiliki Kelengkapan Administrasi untuk Penjualan Obat Keras Peraturan BPOM No. 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengolahan Obat, Bahan Obat, Narkotika Psikotropika dan prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Lampiran Pedoman teknis pengawasan obat dan bahan obat di fasilitas pelayanan kefarmasiaan menyatakan bahwa resep yang dilayani harus asli: ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi termasuk blanko resep. Resep dan surat permintaan tertulis harus mampu ditelusur dan dapat ditunjukan pada saat diperlukan.
  • 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 7 Pelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Pasal 19 Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. 4 Apoteker Tidak Melakukan Pengkajian Resep dan KIE Pada Pasien Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, BAB III, Pasal 7 & 8 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga keshatan.
  • 9. SANKSI Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2017 Tentang Apotek Pelangganan terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud dapat berupa: • Peringatan tertulis • Penghentian sementara kegiatan • Pencabutan SIA KODE ETIK APOTEKER Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan / organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI), dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker, yang bersangkutan dikenakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap.
  • 10. Kesimpulan & Saran Apoteker melakukan promosi obat-obatan terutama obat keras di media elektronik kepada masyarakat umum, sedangkan promosi tersebut hanya boleh dilakukan kepada sesama profesi kesehatan. Hal tersebut dapat mengakibatkan penggunaan obat pada masyarakat yang tidak tepat dan tidak rasional. Tanggung jawab seorang apoteker terhadap promosi penjualan obat keras didasarkan pada norma etik apoteker. Apoteker harus mematuhi mematuhi kode etik dalam promosi obat obatan sesuai dengan peraturan BPOM tentang Pedoman Pengawasan Promosi dan Iklan Obat yaitu hanya obat obat bebas, bebas terbatas.
  • 11. Dimohon jangan bertanya yang sulit. TERIMA KASIH