際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

ETIKA PUBLIK

Download as PPTX, PDF
Musanif Efendi
Musanif Efendi

Mata diklat etika publik bertujuan untuk membentuk nilai-nilai etika yang tinggi pada peserta melalui pembelajaran kode etik pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik, dan implikasinya. Materi disajikan secara interaktif untuk menanamkan internalisasi nilai-nilai etika. Hasilnya, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan standar etika tinggi dalam perilaku sehari-hari.

1 of 51
Downloaded 700 times
ETIKA PUBLIK PRAJABATAN GOLONGAN III Siti Zuraidah, M.Pd BADAN DIKLAT PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Motto: The best preparation for good work tomorrow is to do good work today (Elbert Hubbart) BIODATA WIDYAISWARA Nama : Siti Zuraidah, M.Pd NIP : 19690807 199512 2 001 Instansi : Bandiklat Prop. Kep. Bangka Belitung Jabatan : Widyaiswara Muda Pangkat/Golongan : Pembina/IVa Pendidikan terahir : S2 PEP-UNJ e-mail : sitizuraida99@yahoo.co.id No. HP. : 08127171387 Pin BB : 52506AB1
Perkenalan Peserta Melempar bola, secara acak bergantian, Yang menerima bola memperkenalkan teman sebelah kanan dan kiri serta menyebutkan sifat baiknya yang paling disukai
DASAR 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN; 2. PP No. 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS 3. PP No. 42 Th. 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS 4. PP No. 30 Th 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS 5. PP No. 21 Th 1975 tentang Sumpah/Janji PNS
DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat Etika publik dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika pubik pada peserta melalui pembelajaran kode etik & perilaku pejabat publik, bentuk- bentuk kode etik, dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS.
BAGAIMANA CARA PENYAJIAN MATA DIKLAT? Mata Diklat disajikan berbasis experiential learning dengan penekanan kepada proses internalisasi nilai-nilai dasar tsb melalui kombinasi metoda ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi.
DESKRIPSI SINGKAT KOMPETENSI APA YANG DIBANGUN Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi.
Indikator Pembelajaran Peserta Diklat diharapkan dapat: 1. Memahami kode etik dan perilaku pejabat publik; 2. Memahami bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya; dan 3. Menganalisis dan menilai ilustrasi aktualisasi nilai dasar etika publik.
*Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik *Bentuk-bentuk Kode Etik dan Implikasinya *Aktualisasi kode etik ASN Materi Pokok
Kenapa diperlukan peraturan etika? Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika. 10
ETIKA PUBLIK
(kisah pohon apel) Beri tanggapan pesan apa yang terkandung dalam tayangan tersebut.
Beberapa Definisi Etika (Yunani; ethos = kebiasaan atau watak) Moral (Latin; mos - (jamak; mores) = cara hidup atau kebiasaan) Norma (Latin; norma = penyiku atau pengukur, (Inggris; norm= aturan atau kaidah) Nilai (Inggris; value = berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal))
* *Etika adalah refleksi atas baik buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar PENGERTIAN
* Moral -tatacara -kebiasaan -adat -perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial Etika - Seperangkat nilai yang menjadi acuan - Nilai yang menjadi acuan aktivitas kerja/profesi - Perilaku yag sesuai sistem nilai yang disepakati
Refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik. ETIKA PUBLIK
* *Etika dipahami sebagai Sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara- cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Catalano, 1991)
F U N G S I E T I K A Sebagai ukuran baik-buruk, wajar-tidak wajar, & benar-salah Landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional Untuk menjalankan visi dan misi lembaga / institusi Untuk menjaga citra lembaga / institusi Lanjutan ........
Adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus/sekelompok profesional tertentu. Pengertian Kode Etik
ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegras tinggi Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan/pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
Menggunaan kekayaan dan BMN secara bertanggungjawab, efektif dan efisien Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN Melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai ASN
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara pancasila 2. Setia mempertahankan UUD 1945 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif 6. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik 7. Memberikan layanan kepada publik secara jujur tanggap cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna dan santun 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 11. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 14. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir
Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik 1.Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan 2.Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3.Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual * FOKUS POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY PELAYANAN PUBLIKETIKA PUBLIK
* ETIKA PUBLIK MODALITAS (MEMPERBAIKI SISTEM AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, NETRALITAS) TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
* NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK ETIKA PUBLIK KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI ETIKA Manajemen Nilai Kemampuan penalaran moral Moralitas peribadi Etika Organisasional KOMPETENSI LEADERSHIP Penilaian dan Penetapan Tujuan Ketrampilan Manajemen Gaya Manajemen Kepemimpinan Politik & Negosiasi Pengetahuan ttg hukum Manajemen program Manajemen Strategis Manajemen Sumber Daya Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
* *
* Penguasa menjadi pelayan Wewenang menjadi peranan Jabatan adalah amanah yg hrs dipertanggu ngjawabkan
* 1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tatalaksana 5. Penataan sistem manajemen SDM 6. Penguatan akuntabilitas 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan pelayanan publik
ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK
Games Gajah-semut-ular-cacing
* *VIDEO MOTIVASI *TANGGAPAN TIAP KELOMPOK
* Nilai- nilai etika Pola perilaku Kode etik Disepakati bersama Mencegah perilaku yang tdk sesuai kode etik profesi
* *Legitimasi = kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan *Pendobrakan terhadap legitimasi kekuasan seharusnya secara rasional untuk kepentingan bersama *Rumusan kebijakan yang dibuat dan cara melaksanakan pelayaan publik yang dilakukannya dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya.
* *Kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya *Sifat keharusan bagi Aparatur negara untuk menghindar dari konflik kepentingan
* *Aji mumpung *Memerima suap *Menyalahgunakan pengaruh pribadi *Pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi *Pemanfaatan informasi rahasia *Loyalitas ganda
* Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Konflik kepentingan Penyalahgunaan kewenangan Kepentingan pribadi Sumber konflik kepentingan KKN Kepentingan pribadi+organisasi
* PP 21 th.1975 tentang sumpah/ janji PNS PP 30 th.1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS PP 42 th.2004 Tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode etik PNS PP 53 th. 2010 tentang Disiplin PNS UU no.5 th.2014 tentang ASN
* *Pelaksanaan kode etik dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri, untuk itu setiap pegawai dan pejabat diharapkan mentaatinya dengan kesadaran yang tulus
ETIKA PUBLIK
* *Cermati tayangan film tadi, diskusikan nilai-nilai etika apasaja yang terkandung dalam setiap kasus dan pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dari kasus tersebut *Presentasikan hasil diskusi kelompok
ETIKA PUBLIK
* *TUGAS INDIVIDU 1. BUATLAH 7 RENCANA KEGIATAN YANG MENJADI TUGAS POKOK SAUDARA 2. URAIKAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 3. URAIKAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK DALAM SETIAP KEGIATAN, PRESENTASI MEWAKILI SETIAP PROFESI
Nilai2 Etika Spong Bob Pekerja keras Disiplin, Setia kawan Pantang menyerah Loyalitas Ramah Happy
* Setiap unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas, juga memiliki penghormatan yang tinggi terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah Semakin kencang anginnya, semakin kuat pohonnya (J.Willard Marriott) KEBIASAAN BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI Belajar Percaya Diri, Itulah Kuncinya: Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan; Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan; Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter; Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan. (Ralph Waldo Emerson)
ETIKA PUBLIK
Salam sukses selalu

More Related Content

ETIKA PUBLIK

  • 1. ETIKA PUBLIK PRAJABATAN GOLONGAN III Siti Zuraidah, M.Pd BADAN DIKLAT PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
  • 2. Motto: The best preparation for good work tomorrow is to do good work today (Elbert Hubbart) BIODATA WIDYAISWARA Nama : Siti Zuraidah, M.Pd NIP : 19690807 199512 2 001 Instansi : Bandiklat Prop. Kep. Bangka Belitung Jabatan : Widyaiswara Muda Pangkat/Golongan : Pembina/IVa Pendidikan terahir : S2 PEP-UNJ e-mail : sitizuraida99@yahoo.co.id No. HP. : 08127171387 Pin BB : 52506AB1
  • 3. Perkenalan Peserta Melempar bola, secara acak bergantian, Yang menerima bola memperkenalkan teman sebelah kanan dan kiri serta menyebutkan sifat baiknya yang paling disukai
  • 4. DASAR 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN; 2. PP No. 53 Th 2010 tentang Disiplin PNS 3. PP No. 42 Th. 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS 4. PP No. 30 Th 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS 5. PP No. 21 Th 1975 tentang Sumpah/Janji PNS
  • 5. DESKRIPSI SINGKAT Mata Diklat Etika publik dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar etika pubik pada peserta melalui pembelajaran kode etik & perilaku pejabat publik, bentuk- bentuk kode etik, dan implikasinya, aktualisasi kode etik PNS.
  • 6. BAGAIMANA CARA PENYAJIAN MATA DIKLAT? Mata Diklat disajikan berbasis experiential learning dengan penekanan kepada proses internalisasi nilai-nilai dasar tsb melalui kombinasi metoda ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi.
  • 7. DESKRIPSI SINGKAT KOMPETENSI APA YANG DIBANGUN Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi.
  • 8. Indikator Pembelajaran Peserta Diklat diharapkan dapat: 1. Memahami kode etik dan perilaku pejabat publik; 2. Memahami bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya; dan 3. Menganalisis dan menilai ilustrasi aktualisasi nilai dasar etika publik.
  • 9. *Kode Etik dan Perilaku Pejabat Publik *Bentuk-bentuk Kode Etik dan Implikasinya *Aktualisasi kode etik ASN Materi Pokok
  • 10. Kenapa diperlukan peraturan etika? Untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika. 10
  • 12. (kisah pohon apel) Beri tanggapan pesan apa yang terkandung dalam tayangan tersebut.
  • 13. Beberapa Definisi Etika (Yunani; ethos = kebiasaan atau watak) Moral (Latin; mos - (jamak; mores) = cara hidup atau kebiasaan) Norma (Latin; norma = penyiku atau pengukur, (Inggris; norm= aturan atau kaidah) Nilai (Inggris; value = berarti konsep tentang baik dan buruk baik yang berkenaan dengan proses (instrumental) atau hasil (terminal))
  • 14. * *Etika adalah refleksi atas baik buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar PENGERTIAN
  • 15. * Moral -tatacara -kebiasaan -adat -perilaku yang sesuai dengan harapan kelompok sosial Etika - Seperangkat nilai yang menjadi acuan - Nilai yang menjadi acuan aktivitas kerja/profesi - Perilaku yag sesuai sistem nilai yang disepakati
  • 16. Refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab pelayanan publik. ETIKA PUBLIK
  • 17. * *Etika dipahami sebagai Sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara- cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut (Catalano, 1991)
  • 18. F U N G S I E T I K A Sebagai ukuran baik-buruk, wajar-tidak wajar, & benar-salah Landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional Untuk menjalankan visi dan misi lembaga / institusi Untuk menjaga citra lembaga / institusi Lanjutan ........
  • 19. Adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus/sekelompok profesional tertentu. Pengertian Kode Etik
  • 22. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegras tinggi Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan/pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
  • 23. Menggunaan kekayaan dan BMN secara bertanggungjawab, efektif dan efisien Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN Melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai ASN
  • 24. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara pancasila 2. Setia mempertahankan UUD 1945 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif 6. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik 7. Memberikan layanan kepada publik secara jujur tanggap cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
  • 25. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna dan santun 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 11. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan 14. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir
  • 26. Refleksi tentang Standar / norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik 1.Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan 2.Sisi dimensi Reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3.Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual * FOKUS POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY PELAYANAN PUBLIKETIKA PUBLIK
  • 28. * NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK ETIKA PUBLIK KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI ETIKA Manajemen Nilai Kemampuan penalaran moral Moralitas peribadi Etika Organisasional KOMPETENSI LEADERSHIP Penilaian dan Penetapan Tujuan Ketrampilan Manajemen Gaya Manajemen Kepemimpinan Politik & Negosiasi Pengetahuan ttg hukum Manajemen program Manajemen Strategis Manajemen Sumber Daya Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
  • 29. * *
  • 31. * 1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tatalaksana 5. Penataan sistem manajemen SDM 6. Penguatan akuntabilitas 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan pelayanan publik
  • 37. * *Legitimasi = kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan *Pendobrakan terhadap legitimasi kekuasan seharusnya secara rasional untuk kepentingan bersama *Rumusan kebijakan yang dibuat dan cara melaksanakan pelayaan publik yang dilakukannya dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya.
  • 38. * *Kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya *Sifat keharusan bagi Aparatur negara untuk menghindar dari konflik kepentingan
  • 39. * *Aji mumpung *Memerima suap *Menyalahgunakan pengaruh pribadi *Pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi *Pemanfaatan informasi rahasia *Loyalitas ganda
  • 40. * Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Konflik kepentingan Penyalahgunaan kewenangan Kepentingan pribadi Sumber konflik kepentingan KKN Kepentingan pribadi+organisasi
  • 41. * PP 21 th.1975 tentang sumpah/ janji PNS PP 30 th.1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS PP 42 th.2004 Tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode etik PNS PP 53 th. 2010 tentang Disiplin PNS UU no.5 th.2014 tentang ASN
  • 42. * *Pelaksanaan kode etik dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri, untuk itu setiap pegawai dan pejabat diharapkan mentaatinya dengan kesadaran yang tulus
  • 44. * *Cermati tayangan film tadi, diskusikan nilai-nilai etika apasaja yang terkandung dalam setiap kasus dan pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dari kasus tersebut *Presentasikan hasil diskusi kelompok
  • 46. * *TUGAS INDIVIDU 1. BUATLAH 7 RENCANA KEGIATAN YANG MENJADI TUGAS POKOK SAUDARA 2. URAIKAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 3. URAIKAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK DALAM SETIAP KEGIATAN, PRESENTASI MEWAKILI SETIAP PROFESI
  • 47. Nilai2 Etika Spong Bob Pekerja keras Disiplin, Setia kawan Pantang menyerah Loyalitas Ramah Happy
  • 48. * Setiap unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas, juga memiliki penghormatan yang tinggi terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
  • 49. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah Semakin kencang anginnya, semakin kuat pohonnya (J.Willard Marriott) KEBIASAAN BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI Belajar Percaya Diri, Itulah Kuncinya: Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan; Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan; Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter; Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan. (Ralph Waldo Emerson)