際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Rusman R. Manik 
swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361 
Pengendalian& Evaluasi 
Pembangunan Daerah 
Bagaimana agar Permasalahan yang 
sama TIDAK selalu terulang kembali ? 
 Lakukan PENGENDALIAN dan EVALUASI secara berkelan-jutan 
dalam suasana BAHAGIA 
Pelaksanaan 
Rencana 
Penyusunan dan 
Penetapan 
Rencana 
Pengendalian 
Proses Perencanaan 
berbasis BUKTI 
oleh Ka SKPD 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Rencana 
Evaluasi & Pela-poran 
Pelaksa-naan 
Rencana
Analogi 
 PENGENDALIAN 
Di pagi buta, juru masak menilai dan mencicipi: rasa, 
warna, dan tekstur masakannya. 
Saat seperti itu, juru masak sedang memastikan menu 
favoritnya sesuai dng yg diharapkan pelanggannya 
 EVALUASI 
Mulai siang hari, pembeli menikmati menu favorit yg 
dipromosikan (janjikan). Mereka mengevaluasinya. 
Bila cocok, dia akan jadi pelanggan. Omset usaha 
tinggi. Bila tidak, ada konsekuensinyac 
Apakah arti PENGENDALIAN 
dan EVALUASI ? 
PENGENDALIAN 
Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran 
pembangunan yg tertuang dlm rencana, melalui 
kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan 
rencana tsb. 
EVALUASI 
Untuk menilai pencapaian sasaran, 
tujuan dan kinerja pembangunan. 
Evaluasi = Kesimpulan + Kritik Konstruktif + Klarifikasi 
+ Lesson Learned dan Perumusan permasalahan yg akan 
diselesaikan pada siklus berikutnya 
Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN
Pengendalian dan Evaluasi: Bagian dari 
Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah 
Tahap mana yg sudah 
bagus & mana yg 
masih lemah ? 
Apakah dampaknya 
bila masih kurang 
bagus? 
Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN 
Pelaksanaan 
Rencana 
Penyusunan dan 
Penetapan 
Rencana 
Pengendalian 
Proses Perencanaan 
berbasis BUKTI 
oleh Ka SKPD 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Rencana 
Evaluasi & Pela-poran 
Pelaksa-naan 
Rencana 
Arah dari Perencanaan, 
Pengendalian, dan Evaluasi 
PERENCANAAN 
Bagaimana agar kondisi masa 
depan berhasil diwujudkan? 
KELUARAN (OUTPUT) 
30 orang warga di 
sekitar sungai B yg tlh 
trampil dlm budidaya 
ikan air tawar arus 
deras 
HASIL (OUTCOME) 
30 usaha budidaya 
ikan air tawar arus 
deras yg dikelola scr 
tepat guna dan 
berhasil guna 
CAP. PROGRAM 
Meningkatnya 
produksi budidaya 
ikan air tawar arus 
deras di sekitar 
daerah aliran sungai B 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil 
dan Pendanaan 
Apakah input dpt menghasilkan target 
kinerja? Relevankah utk kesra? Pelaja-ran 
apa yg dpt ditarik? Layak dilanjut-kan 
di tahun yg akan datang? 
EVALUASI 
PENGENDALIAN 
Bagaimana agar input 
tertentu dapat mengha-silkan 
target kinerja yg 
lbh tinggi 
Kembali dari masa depan utk menyu-sun 
& melaksanakan Program Aksi
Pergeseran Pendekatan dan Peran 
pada Pengendalian dan Evaluasi 
Evaluasi 
Berorientasi 
Pembelajaran 
Audit 
Keuangan 
Audit 
Kinerja 
Evaluasi 
Dampak 
Evaluator = 
Akuntan 
Evaluator = 
Peneliti 
Evaluator = 
Fasilitator 
Pengendalian dan Evaluasi = panggilan jiwa 
dari SKPD yg selalu berprestasi (kinerja) 
Pengendalian dan Evaluasi: 
Instrumen Peningkatan Akuntabilitas 
Dapatkah akuntabilitas ditingkatkan, bila 
pengendalian & evaluasi lemah?
Dampak dari Ketiadaan 
Pengendalian 
Permasalahan yang sama selalu tteerruullaanngg kkeemmbbaallii 
 Realisasi fisik lebih rendah dari penyerapan anggaran 
 Kualitas bangunan yang tidak baik. 
 Realisasi target output tidak sesuai dengan rencananya. 
 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 
 Lokasi kegiatan yang salah 
 Output kegiatan tidak sesuai dengan dengan kebutuhan (kelompok) 
masyarakat. 
 Target output tidak dapat direalisasikan. 
:. Tidak 3E: Pemborosan Anggaran 
Apakah bukti dari adanya 
Pengendalian di suatu SKPD? 
Paling tidak, indikasinya adalah sbb: 
 Adanya Protap pengendalian yg dilaksanakan secara suka dan rela. 
 Realisasi pencairan dana proporsional dengan realisasi fisik (kinerja) 
 Usulan kegiatan utk tahun anggaran berikutnya lebih sesuai dengan 
kebutuhan. 
 Permasalahan saat pelaksanaan dpt diantisipasi 
sehingga kesalahan yg sama tidak berulang kembali. 
 Laporan pelaksanaan kegiatan langsung 
terselesaikan sesuai protap. 
 Adanya data dan informasi kinerja 
pelaksanaan kegiatan
Siapakah yang melakukan 
Pengendalian ? 
 Tiap kepala SKPD harus melaksanakan pengendalian, 
melalui pemantauan dan supervisi. 
 Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi 
kepada KDH melalui Kepala Bappeda. 
 Bappeda perlu menyiapkan 
SOP Pengendalian utk 
diselenggarakan di tiap SKPD. 
 Penilaian kualitas penyelenggaraan 
SOP Pengendalian tsb dilakukan 
oleh Inspektorat 
Substansi apakah 
yang dikendalikan ? 
Pengendalian = Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh 
Kepala SKPD. Substansi yg dipantau: 
1. Realisasi pencapaian target 
Pastikan target dpt dicapai sesuai rencana, atau lebih 
tinggi (besar). 
2. Penyerapan dana 
Pastikan penyerapan dana proporsional dng realisasi 
fisik dan tidak melampaui besar anggarannya 
3. Kendala yang dihadapi 
Pastikan kendala dpt diatasi agar kegiatan terlaksana 
sesuai rencana
Substansi apakah 
yang dievaluasi ? 
1. KEBIJAKAN PERENCANAAN Bangda 
 Apakah proses penyusunan dokumen rencana bangda 
(pembangunan daerah) sudah tepat syarat dan 
menghasilkan rencana yg baik? 
2. PELAKSANAAN Rencana Bangda 
 Apakah pelaksanaan rencana sudah optimal 
sesuai syarat pelaksanaan dan 
beban target kinerjanya? 
3. HASIL Pelaksanaan Rencana Bangda 
 Apakah hasilnya sesuai dgn yg direncanakan 
atau tlh dapat dimanfaatkan sesuai rencana? 
Peran Masyarakat dalam 
Pengendalian dan Evaluasi 
1. Masyarakat dapat melaporkan program yg 
dianggap tidak sesuai dngn rencana yg telah ditetapkan. 
2. Laporan tsb harus disertai dngn data dan 
informasi yg akurat. 
3. Pemda menindaklanjuti laporan dari masyarakat 
berdasarkan pertimbangan 
Ka Bappeda dan Ka SKPD. 
4. Mekanisme penyampaian dan 
tindak lanjut laporan dari 
masyarakat diatur lebih lanjut 
oleh Pemda.
Tujuan PENGENDALIAN 
dan EVALUASI 
Untuk mewujudkan: 
a. Konsistensi antara: kebijakan dengan pelaksanaan dan 
hasil dari rencana pembangunan daerah; 
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional; 
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD 
dan RTRW daerah; 
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; 
dan 
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan 
daerah dengan indikator-indikator kinerja yg 
telah ditetapkan. 
Beberapa Permasalahan di aspek 
Pengendalian dan Evaluasi (1) 
1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar utk perbaikan 
kinerja. 
Indikasi: 
 LAKIP  laporan2 lainnya, masih berorientasi pd pemenuhan 
kewajiban administrasi dan formalitas semata. 
 Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun 
berikutnya. 
 Kualitas SPIP di SKPD masih rendah. 
2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan. 
Indikasi: 
 Blm mampu menyusun indikator kinerja yg tepat syarat, 
sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev. 
Lakip = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Beberapa Permasalahan di aspek 
Pengendalian dan Evaluasi (2) 
3. Rendahnya kualitas data dan informasi. 
Indikasi: 
 Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau 
terlambat dlm beberapa tahun. 
4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit 
laporan keuangan. Padahal, Opini BPK dari Lap Keuangan, tdk 
terkait secara lsng dng substansi kinerja yg nyata DIHARAPKAN 
masyarakat. 
5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kep. Daerah. 
Padahal rekomendasi tsb = bentuk evaluasi DPRD thdp 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
LKPj = Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kantor, Badan, Dinas, Sekretariat, atau yg sejenisnya) 
Beberapa Permasalahan di aspek 
Pengendalian dan Evaluasi (3) 
6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan 
kinerja Pemda. 
7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
ILPPD disampaikan pd masyarakat agar mendapatkan 
tanggapan sbg masukan utk perbaikan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup. 
8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan. 
ILPPD = Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Masyarakat CSO = Civil Society Organization
TUGAS  FUNGSI PENGENDALIAN  EVALUASI BANGDA 
(Pasal 155 s.d Pasal 281 Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Thn 2008) 
Catatan Khusus pada MONEV 
Penyebab Hipotetis di Kasus Rencana  Realisasi
Cakupan Evaluasi 
Dapat meliputi penilaian tentang: 
 RELEVANSI: Apakah Program / Kegiatan masih relevan dng 
isu strategis yg dihadapi. 
 EFEKTIFITAS: Apakah Program / Kegiatan berhasil 
mewujudkan Hasil dan Capaian Program? Apakah faktor 
pendukung dan penghambat pencapaian? 
 EFISIENSI : Apakah Program / Kegiatan dilaksanakan sesuai 
dngn persyaratan pelaksanaan dan cost-effective? 
 DAMPAK : Apakah dampak yg terjadi akibat dari pelaksanaan 
Program? 
 KEBERLANJUTAN: Apakah Program tetap akan berkelanjutan 
bila Program selesai dilaksanakan dan pendanaan dihentikan 
 KEMANFAATAN BAGI PIHAK LAIN: Pelajaran apakah yg 
didapat? 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil dan 
Pendanaan 
KELUARAN (OUTPUT) 
30 orang warga di sekitar 
sungai B yg tlh trampil 
dlm budidaya ikan air 
tawar arus deras 
HASIL (OUTCOME) 
30 usaha budidaya ikan 
air tawar arus deras yg 
dikelola scr tepat guna 
dan berhasil guna 
CAPAIAN PROGRAM 
Meningkatnya produksi 
budidaya ikan air tawar 
arus deras di sekitar 
daerah aliran sungai B 
Tipe EVALUASI 
 Ex ante Evaluation 
Dilakukan SEBELUM pelaksanaan. Masih tahap perencanaan utk mengetahui: 
apakah usulan kegiatan memang 3E utk permasalahan yang dihadapi  
Perbaikan Design Program / Kegiatan 
 Formative Evaluation 
Dilakukan SELAMA PELAKSANAAN kegiatan. Antisipasi permasalahan-permasalahan 
pelaksanaan kegiatan. 
 Summative Evaluation 
Dilakukan DIAKHIR pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian 
target kinerja serta penilaian relevansi untuk menyimpulkan keberlanjutan 
Program 
 Ex-Post Evaluation 
Umumnya dilakukan 2 atau 3 tahun SETELAH 
pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi 
pencapaian target kinerja, penilaian relevansi serta 
untuk menyimpulkan Lesson Learned.
EFISIENSI 
Penggunaan Sumberdaya 
Kegiatan dinilai EFISIEN bila: 
 Target output berhasil diwujudkan dng 
menggunakan kuantitas input (biaya) yg lebih 
kecil dari rencananya. 
 Kuantitas input tertentu menghasilkan 
output yg lebih besar dari standar 
(rencana). 
 Input digunakan utk menghasilkan 
target output yg direncanakan (tdk 
terdapat pemborosan sumber 
daya) 
EFEKTIFITAS 
Penggunaan Sumberdaya 
Kegiatan dinilai EFEKTIF bila: ... 
 Output yg dihasilkan sesuai dgn yg direncanakan, 
baik dari segi jenis/spesifikasi, kuantitas, maupun 
mutu. 
 Output yg dihasilkan dapat atau telah 
dimanfaatkan. 
 Output yg dihasilkan digunakan sesuai rencana.
Daftar Periksa Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (1) 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil dan 
Pendanaan 
KELUARAN (OUTPUT) 
30 orang warga di sekitar 
sungai B yg tlh trampil 
dlm budidaya ikan air 
tawar arus deras 
HASIL (OUTCOME) 
30 usaha budidaya ikan 
air tawar arus deras yg 
dikelola scr tepat guna 
dan berhasil guna 
CAPAIAN PROGRAM 
Meningkatnya produksi 
budidaya ikan air tawar 
arus deras di sekitar 
daerah aliran sungai B 
SEBELUM PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Siapakah PPTK kegiatan? Pastikan PPTK adalah 
personil yang kompeten. 
2. Apakah PPTK sudah memahami substansi target 
kinerja dari kegiatan, khususnya target keluarannya 
(output)? Baik jumlah maupun kualitasnya. 
3. Apakah PPTK sudah mengetahui kegiatan yg terkait 
dengan kegiatan yg akan dilaksanakannya? 
Terkait dengan Kegiatan Bidang di SKPD, atau terkait 
dng SKPD lainnya. 
4. Sudah disusunkah tabel rencana kerja pelaksanaan 
kegiatan? Pastikan tabel rencana kerja sudah dibuat. 
Daftar Periksa Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (2) 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil dan 
Pendanaan 
KELUARAN (OUTPUT) 
3 unit RKB (ruang Kelas 
Baru) sesuai kebutuhan 
riil di lapangan 
HASIL (OUTCOME) 
Meningkatnya keamanan 
dan kenyamanan belajar 
pada siswa pengguna RKB 
CAPAIAN PROGRAM 
Meningkatnya potensi 
hasil belajar siswa 
pengguna RKB 
5. Untuk kegiatan fisik: 
a. Apakah PPTK sudah memiliki dan memahami 
dokumen hasil perencanaan fisik dari konsultan 
perencanaannya? Pastikan tlh diterima dan dipahami 
oleh PPTK. 
b. Apakah PPTK sudah memiliki tabel rencana kerja 
dari konsultan pengawasnya? Kumpulkan dan 
sesuaikan tabel rencana kerjanya dng dinamika di 
lapangan. 
6. Apakah PPTK sudah mengetahui persyaratan khusus 
terkait pelaksanaan kegiatan? Misalnya ttg keharusan 
adanya Papan Proyek di lokasi pekerjaan
Daftar Periksa Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (3) 
SAAT PELAKSANAAN KEGIATAN 
7. Apakah PPTK berdisiplin melaksanakan semua 
aktivitas yg ada pada tabel rencana kerjanya? 
Pastikan agar tabel rencana kerja dilaksanakan 
secara ketat, khususnya untuk monitoring pekerjaan 
di lapangan. 
8. Apakah para pihak yg ada di lapangan memiliki akses 
komunikasi dan koordinasi dengan PPTK? 
9. Apakah ada anggota masyarakat di lokasi pekerjaan 
yang dapat dijadikan sebagai mata dan telinga bagi 
PPTK? 
KEGIATAN 
Evaluasi Kualitas 
Penerapan Monev di SKPD 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil dan 
Pendanaan 
KELUARAN (OUTPUT) 
40 dokumen laporan hasil 
PENILAIAN kualitas 
Monev di SKPD 
HASIL (OUTCOME) 
Meningkatnya kualitas 
kebijakan tindak lanjut 
pelembagaan monev di 
tiap SKPD 
CAPAIAN PROGRAM 
Meningkatnya kualitas 
penerapan MONEV di tiap 
SKPD 
Daftar Periksa Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (4) 
10. Apakah PPTK memiliki akses yg mudah utk 
berkoordinasi dan melaporkan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD? 
Kembangkan media yg efektif untuk koordinasi dan 
pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 
11. Bila ada masalah pada pekerjaan di lapangan, 
kepada siapakah PPTK mencarikan solusi dan tindak 
lanjutnya? 
Pertegas garis koordinasi, baik di tingkat SKPD 
maupun dng Bappeda, Dinas Keuangan, atau Bagian 
Administrasi Program. 
KEGIATAN 
Pendampingan Penerapan 
SPIP di SKPD 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil dan 
Pendanaan 
KELUARAN (OUTPUT) 
Dokumen laporan hasil 
pendampingan penerapan 
SPIP di 40 SKPD 
HASIL (OUTCOME) 
Meningkatnya kualitas 
penerapan SPIP di tiap 
SKPD 
CAPAIAN PROGRAM 
Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan Pelayanan / 
Program di tiap SKPD
Daftar Periksa Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Kegiatan (5) 
SAAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
12. Apakah PPTK sudah mengetahui format pelaporan 
hasil pelaksanaan kegiatan? 
Pastikan laporan kinerja pelaksanaannya segera 
diselesaikan untuk mempercepat proses penyusunan 
Laporan Akuntabilitas SKPD. 
13. Bila PPTK telah berhasil menyelesaikan 
pekerjaannya, maka berikan apresiasi yg bersifat 
instrinsik. 
KEGIATAN 
Penyusunan Strategi 
Penerapan SPIP 
MASUKAN (INPUT) 
Peralatan, Personil dan 
Pendanaan 
KELUARAN (OUTPUT) 
Dokumen laporan ttg 
strategi penerapan SPIP 
di 40 SKPD 
HASIL (OUTCOME) 
Meningkatnya kualitas 
penerapan SPIP di tiap 
SKPD 
CAPAIAN PROGRAM 
Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan Pelayanan / 
Program di tiap SKPD 
Tabel Kinerja Pelaksanaan Kegiatan: 
Instrumen Pengendalian Kegiatan
Dari formulir berikut, bagaimanakah tahapan Evaluasi Hasil Renja SKPD 
Lingkup Kabupaten/kota ? 
Lampiran VII Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 
Bentuk Formulir 
Laporan Kinerja SKPD 
Berhasilkah 
merealisasikan target 
yg direncanakan? 
Mengapa Tidak 
Berhasil? Ada 
catatan lain? 
Cukupkah atau ada 
penghematan?
Jenis Pelaporan untuk 
Pengendalian dan Evaluasi 
1. LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) 
2. Laporan Kinerja 
(PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah) 
3. LPPD, LKPj, ILPPD 
(PP 3/2007 ttg LPPD pada Pemerintah, LKPj pada DPRD, ILPPD 
pada Masyarakat) 
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemda 
(PP 6/2006 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda)

More Related Content

Evaluasi dan Pengendalian

  • 1. Rusman R. Manik swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361 Pengendalian& Evaluasi Pembangunan Daerah Bagaimana agar Permasalahan yang sama TIDAK selalu terulang kembali ? Lakukan PENGENDALIAN dan EVALUASI secara berkelan-jutan dalam suasana BAHAGIA Pelaksanaan Rencana Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengendalian Proses Perencanaan berbasis BUKTI oleh Ka SKPD Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi & Pela-poran Pelaksa-naan Rencana
  • 2. Analogi PENGENDALIAN Di pagi buta, juru masak menilai dan mencicipi: rasa, warna, dan tekstur masakannya. Saat seperti itu, juru masak sedang memastikan menu favoritnya sesuai dng yg diharapkan pelanggannya EVALUASI Mulai siang hari, pembeli menikmati menu favorit yg dipromosikan (janjikan). Mereka mengevaluasinya. Bila cocok, dia akan jadi pelanggan. Omset usaha tinggi. Bila tidak, ada konsekuensinyac Apakah arti PENGENDALIAN dan EVALUASI ? PENGENDALIAN Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tsb. EVALUASI Untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi = Kesimpulan + Kritik Konstruktif + Klarifikasi + Lesson Learned dan Perumusan permasalahan yg akan diselesaikan pada siklus berikutnya Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN
  • 3. Pengendalian dan Evaluasi: Bagian dari Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah Tahap mana yg sudah bagus & mana yg masih lemah ? Apakah dampaknya bila masih kurang bagus? Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN Pelaksanaan Rencana Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengendalian Proses Perencanaan berbasis BUKTI oleh Ka SKPD Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi & Pela-poran Pelaksa-naan Rencana Arah dari Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi PERENCANAAN Bagaimana agar kondisi masa depan berhasil diwujudkan? KELUARAN (OUTPUT) 30 orang warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras HASIL (OUTCOME) 30 usaha budidaya ikan air tawar arus deras yg dikelola scr tepat guna dan berhasil guna CAP. PROGRAM Meningkatnya produksi budidaya ikan air tawar arus deras di sekitar daerah aliran sungai B MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan Apakah input dpt menghasilkan target kinerja? Relevankah utk kesra? Pelaja-ran apa yg dpt ditarik? Layak dilanjut-kan di tahun yg akan datang? EVALUASI PENGENDALIAN Bagaimana agar input tertentu dapat mengha-silkan target kinerja yg lbh tinggi Kembali dari masa depan utk menyu-sun & melaksanakan Program Aksi
  • 4. Pergeseran Pendekatan dan Peran pada Pengendalian dan Evaluasi Evaluasi Berorientasi Pembelajaran Audit Keuangan Audit Kinerja Evaluasi Dampak Evaluator = Akuntan Evaluator = Peneliti Evaluator = Fasilitator Pengendalian dan Evaluasi = panggilan jiwa dari SKPD yg selalu berprestasi (kinerja) Pengendalian dan Evaluasi: Instrumen Peningkatan Akuntabilitas Dapatkah akuntabilitas ditingkatkan, bila pengendalian & evaluasi lemah?
  • 5. Dampak dari Ketiadaan Pengendalian Permasalahan yang sama selalu tteerruullaanngg kkeemmbbaallii Realisasi fisik lebih rendah dari penyerapan anggaran Kualitas bangunan yang tidak baik. Realisasi target output tidak sesuai dengan rencananya. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Lokasi kegiatan yang salah Output kegiatan tidak sesuai dengan dengan kebutuhan (kelompok) masyarakat. Target output tidak dapat direalisasikan. :. Tidak 3E: Pemborosan Anggaran Apakah bukti dari adanya Pengendalian di suatu SKPD? Paling tidak, indikasinya adalah sbb: Adanya Protap pengendalian yg dilaksanakan secara suka dan rela. Realisasi pencairan dana proporsional dengan realisasi fisik (kinerja) Usulan kegiatan utk tahun anggaran berikutnya lebih sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan saat pelaksanaan dpt diantisipasi sehingga kesalahan yg sama tidak berulang kembali. Laporan pelaksanaan kegiatan langsung terselesaikan sesuai protap. Adanya data dan informasi kinerja pelaksanaan kegiatan
  • 6. Siapakah yang melakukan Pengendalian ? Tiap kepala SKPD harus melaksanakan pengendalian, melalui pemantauan dan supervisi. Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada KDH melalui Kepala Bappeda. Bappeda perlu menyiapkan SOP Pengendalian utk diselenggarakan di tiap SKPD. Penilaian kualitas penyelenggaraan SOP Pengendalian tsb dilakukan oleh Inspektorat Substansi apakah yang dikendalikan ? Pengendalian = Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala SKPD. Substansi yg dipantau: 1. Realisasi pencapaian target Pastikan target dpt dicapai sesuai rencana, atau lebih tinggi (besar). 2. Penyerapan dana Pastikan penyerapan dana proporsional dng realisasi fisik dan tidak melampaui besar anggarannya 3. Kendala yang dihadapi Pastikan kendala dpt diatasi agar kegiatan terlaksana sesuai rencana
  • 7. Substansi apakah yang dievaluasi ? 1. KEBIJAKAN PERENCANAAN Bangda Apakah proses penyusunan dokumen rencana bangda (pembangunan daerah) sudah tepat syarat dan menghasilkan rencana yg baik? 2. PELAKSANAAN Rencana Bangda Apakah pelaksanaan rencana sudah optimal sesuai syarat pelaksanaan dan beban target kinerjanya? 3. HASIL Pelaksanaan Rencana Bangda Apakah hasilnya sesuai dgn yg direncanakan atau tlh dapat dimanfaatkan sesuai rencana? Peran Masyarakat dalam Pengendalian dan Evaluasi 1. Masyarakat dapat melaporkan program yg dianggap tidak sesuai dngn rencana yg telah ditetapkan. 2. Laporan tsb harus disertai dngn data dan informasi yg akurat. 3. Pemda menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Ka Bappeda dan Ka SKPD. 4. Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Pemda.
  • 8. Tujuan PENGENDALIAN dan EVALUASI Untuk mewujudkan: a. Konsistensi antara: kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil dari rencana pembangunan daerah; b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional; c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yg telah ditetapkan. Beberapa Permasalahan di aspek Pengendalian dan Evaluasi (1) 1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar utk perbaikan kinerja. Indikasi: LAKIP laporan2 lainnya, masih berorientasi pd pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata. Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya. Kualitas SPIP di SKPD masih rendah. 2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan. Indikasi: Blm mampu menyusun indikator kinerja yg tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev. Lakip = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  • 9. Beberapa Permasalahan di aspek Pengendalian dan Evaluasi (2) 3. Rendahnya kualitas data dan informasi. Indikasi: Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau terlambat dlm beberapa tahun. 4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan. Padahal, Opini BPK dari Lap Keuangan, tdk terkait secara lsng dng substansi kinerja yg nyata DIHARAPKAN masyarakat. 5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kep. Daerah. Padahal rekomendasi tsb = bentuk evaluasi DPRD thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPj = Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kantor, Badan, Dinas, Sekretariat, atau yg sejenisnya) Beberapa Permasalahan di aspek Pengendalian dan Evaluasi (3) 6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda. 7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah ILPPD disampaikan pd masyarakat agar mendapatkan tanggapan sbg masukan utk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup. 8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan. ILPPD = Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Masyarakat CSO = Civil Society Organization
  • 10. TUGAS FUNGSI PENGENDALIAN EVALUASI BANGDA (Pasal 155 s.d Pasal 281 Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Thn 2008) Catatan Khusus pada MONEV Penyebab Hipotetis di Kasus Rencana Realisasi
  • 11. Cakupan Evaluasi Dapat meliputi penilaian tentang: RELEVANSI: Apakah Program / Kegiatan masih relevan dng isu strategis yg dihadapi. EFEKTIFITAS: Apakah Program / Kegiatan berhasil mewujudkan Hasil dan Capaian Program? Apakah faktor pendukung dan penghambat pencapaian? EFISIENSI : Apakah Program / Kegiatan dilaksanakan sesuai dngn persyaratan pelaksanaan dan cost-effective? DAMPAK : Apakah dampak yg terjadi akibat dari pelaksanaan Program? KEBERLANJUTAN: Apakah Program tetap akan berkelanjutan bila Program selesai dilaksanakan dan pendanaan dihentikan KEMANFAATAN BAGI PIHAK LAIN: Pelajaran apakah yg didapat? MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan KELUARAN (OUTPUT) 30 orang warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras HASIL (OUTCOME) 30 usaha budidaya ikan air tawar arus deras yg dikelola scr tepat guna dan berhasil guna CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya produksi budidaya ikan air tawar arus deras di sekitar daerah aliran sungai B Tipe EVALUASI Ex ante Evaluation Dilakukan SEBELUM pelaksanaan. Masih tahap perencanaan utk mengetahui: apakah usulan kegiatan memang 3E utk permasalahan yang dihadapi Perbaikan Design Program / Kegiatan Formative Evaluation Dilakukan SELAMA PELAKSANAAN kegiatan. Antisipasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan kegiatan. Summative Evaluation Dilakukan DIAKHIR pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian target kinerja serta penilaian relevansi untuk menyimpulkan keberlanjutan Program Ex-Post Evaluation Umumnya dilakukan 2 atau 3 tahun SETELAH pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian target kinerja, penilaian relevansi serta untuk menyimpulkan Lesson Learned.
  • 12. EFISIENSI Penggunaan Sumberdaya Kegiatan dinilai EFISIEN bila: Target output berhasil diwujudkan dng menggunakan kuantitas input (biaya) yg lebih kecil dari rencananya. Kuantitas input tertentu menghasilkan output yg lebih besar dari standar (rencana). Input digunakan utk menghasilkan target output yg direncanakan (tdk terdapat pemborosan sumber daya) EFEKTIFITAS Penggunaan Sumberdaya Kegiatan dinilai EFEKTIF bila: ... Output yg dihasilkan sesuai dgn yg direncanakan, baik dari segi jenis/spesifikasi, kuantitas, maupun mutu. Output yg dihasilkan dapat atau telah dimanfaatkan. Output yg dihasilkan digunakan sesuai rencana.
  • 13. Daftar Periksa Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kegiatan (1) MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan KELUARAN (OUTPUT) 30 orang warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras HASIL (OUTCOME) 30 usaha budidaya ikan air tawar arus deras yg dikelola scr tepat guna dan berhasil guna CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya produksi budidaya ikan air tawar arus deras di sekitar daerah aliran sungai B SEBELUM PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Siapakah PPTK kegiatan? Pastikan PPTK adalah personil yang kompeten. 2. Apakah PPTK sudah memahami substansi target kinerja dari kegiatan, khususnya target keluarannya (output)? Baik jumlah maupun kualitasnya. 3. Apakah PPTK sudah mengetahui kegiatan yg terkait dengan kegiatan yg akan dilaksanakannya? Terkait dengan Kegiatan Bidang di SKPD, atau terkait dng SKPD lainnya. 4. Sudah disusunkah tabel rencana kerja pelaksanaan kegiatan? Pastikan tabel rencana kerja sudah dibuat. Daftar Periksa Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kegiatan (2) MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan KELUARAN (OUTPUT) 3 unit RKB (ruang Kelas Baru) sesuai kebutuhan riil di lapangan HASIL (OUTCOME) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan belajar pada siswa pengguna RKB CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya potensi hasil belajar siswa pengguna RKB 5. Untuk kegiatan fisik: a. Apakah PPTK sudah memiliki dan memahami dokumen hasil perencanaan fisik dari konsultan perencanaannya? Pastikan tlh diterima dan dipahami oleh PPTK. b. Apakah PPTK sudah memiliki tabel rencana kerja dari konsultan pengawasnya? Kumpulkan dan sesuaikan tabel rencana kerjanya dng dinamika di lapangan. 6. Apakah PPTK sudah mengetahui persyaratan khusus terkait pelaksanaan kegiatan? Misalnya ttg keharusan adanya Papan Proyek di lokasi pekerjaan
  • 14. Daftar Periksa Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kegiatan (3) SAAT PELAKSANAAN KEGIATAN 7. Apakah PPTK berdisiplin melaksanakan semua aktivitas yg ada pada tabel rencana kerjanya? Pastikan agar tabel rencana kerja dilaksanakan secara ketat, khususnya untuk monitoring pekerjaan di lapangan. 8. Apakah para pihak yg ada di lapangan memiliki akses komunikasi dan koordinasi dengan PPTK? 9. Apakah ada anggota masyarakat di lokasi pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai mata dan telinga bagi PPTK? KEGIATAN Evaluasi Kualitas Penerapan Monev di SKPD MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan KELUARAN (OUTPUT) 40 dokumen laporan hasil PENILAIAN kualitas Monev di SKPD HASIL (OUTCOME) Meningkatnya kualitas kebijakan tindak lanjut pelembagaan monev di tiap SKPD CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas penerapan MONEV di tiap SKPD Daftar Periksa Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kegiatan (4) 10. Apakah PPTK memiliki akses yg mudah utk berkoordinasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD? Kembangkan media yg efektif untuk koordinasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 11. Bila ada masalah pada pekerjaan di lapangan, kepada siapakah PPTK mencarikan solusi dan tindak lanjutnya? Pertegas garis koordinasi, baik di tingkat SKPD maupun dng Bappeda, Dinas Keuangan, atau Bagian Administrasi Program. KEGIATAN Pendampingan Penerapan SPIP di SKPD MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan KELUARAN (OUTPUT) Dokumen laporan hasil pendampingan penerapan SPIP di 40 SKPD HASIL (OUTCOME) Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di tiap SKPD CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pelayanan / Program di tiap SKPD
  • 15. Daftar Periksa Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kegiatan (5) SAAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 12. Apakah PPTK sudah mengetahui format pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan? Pastikan laporan kinerja pelaksanaannya segera diselesaikan untuk mempercepat proses penyusunan Laporan Akuntabilitas SKPD. 13. Bila PPTK telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya, maka berikan apresiasi yg bersifat instrinsik. KEGIATAN Penyusunan Strategi Penerapan SPIP MASUKAN (INPUT) Peralatan, Personil dan Pendanaan KELUARAN (OUTPUT) Dokumen laporan ttg strategi penerapan SPIP di 40 SKPD HASIL (OUTCOME) Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di tiap SKPD CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pelayanan / Program di tiap SKPD Tabel Kinerja Pelaksanaan Kegiatan: Instrumen Pengendalian Kegiatan
  • 16. Dari formulir berikut, bagaimanakah tahapan Evaluasi Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota ? Lampiran VII Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 Bentuk Formulir Laporan Kinerja SKPD Berhasilkah merealisasikan target yg direncanakan? Mengapa Tidak Berhasil? Ada catatan lain? Cukupkah atau ada penghematan?
  • 17. Jenis Pelaporan untuk Pengendalian dan Evaluasi 1. LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2. Laporan Kinerja (PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah) 3. LPPD, LKPj, ILPPD (PP 3/2007 ttg LPPD pada Pemerintah, LKPj pada DPRD, ILPPD pada Masyarakat) 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemda (PP 6/2006 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda)