More Related Content
Similar to fdsfsdhildsfhlidslfsbkfdlisafahhafafkhfajfhaf (20)
Recently uploaded (6)
fdsfsdhildsfhlidslfsbkfdlisafahhafafkhfajfhaf
- 1. TANGGAPAN ATAS INISIATIF BUPATI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR … TAHUN ........ TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH
- 2. PADA BAGIAN KONSIDERAN MENIMBANG KONSIDERAN MENIMBANG a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban harkat dan martabat yang sama dan sederajat sehingga diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak, perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang_x0002_undangan; TANGGAPAN : bahwa dalam penyusunan rumusan konsideran menimbang perlu di cermati dan dipedomani sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan. dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun memiliki struktur yang tidak sistematis seperti uraian landasan yuridis ditempatkan pada huruf b yang seharusnya ditempatkan huruf c, sedangkan huruf a dan huruf b belumlah mencerminkan aspek filosofis dan sosiologis rumusan rancangan peraturan daerah yang baik dan benar.
- 3. PADA BAGIAN KONSIDERAN MENGINGAT KONSIDERAN MENGINGAT 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas TANGGAPAN : mohon divermati pada tahun 2023 pemerintah daerah provinsi jawa tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengqkomodir banyak peraturan perundang-undangan yang ditulis dalam konsideran mengingat diantaranya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. dimuatnya rumusan peraturan tersebut tentunya akana menjamin konsistenya rumusan rancangan peraturan daerah yang didalamnya benar-benar menjamin kepastian hukum pengaturan terkait perlindungan dan pemenuhak hak disabilitas
- 4. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL BAB II KEWENANGAN Pasal 3 Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang: a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif; b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas; d. memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; TANGGAPAN : dalam bab II telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dakam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, namun sudah semestinya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah juga diimbangi dengan pengaturan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka memastikan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat diberikan sebagaimana mestinya.
- 5. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah membangun Infrastruktur dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah. (2) Pemerintah Daerah membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. TANGGAPAN : bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas infrastruktur sebagaimana dimaksud pasal 38 yang dimaksud merupakan fasilitas dari pemerintah daerah. disamping itu pemerintah daerah perlu memberikan batas waktu kapan infratruktur tersebut harus tersedia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak penyandang disabilitas akan tersedia.
- 6. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 39 (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik sesuai dengan jenis Disabilitas. (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak: a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. TANGGAPAN : bahwa dalam ketentuan pasal per pasal haruslah diperjelas siapakah pihak yang berkewajiban memfasilitasi termasuk apakah sanksinya jika fasilitasi tersebut tidak diberikan sebagaimana ketentuan pasal 39 yang dalam hal pengaturan perihal hak akomodasi, hak pendampingan dan penerjemah belum memiliki kejelasan rumusan yang mana berkaitan dengan penanggung jawab dibebankan kepada siapa dan termasuk apakah sanksi yang diterapkan apabila pelayanan tersebut tidak diberikan.
- 7. PADA BAGIAN ..... PASAL-PERPASAL Pasal 15 (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat Disabilitas. (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien Disabilitas mendapatkan hak kesehatan; b. membuat standar rujukan Rehabilitasi lanjutan; dan c. bekerja sama dengan penyedia layanan Habilitasi dan Rehabilitasi. TANGGAPAN : dalam perumusan pasal 15 yakni pelayanan kesehatan perlu adanya penegasan perihal dinas atau perangkat daerah yang membidangi kesehatan bertanggung jawab dalam rangka memastikan diberikannya fasilitasi tersebut . termasuk pengaturan tersebut yang tertuang dalam pasal lain seperti pasal 16 hak politik yang sudah seharusnya terdapat perangkat daerah yang membidangi politik bertanggung jawab dalam rangka memastikan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik
- 8. PADA BAGIAN ..... PASAL-PERPASAL Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah membangun Infrastruktur dan memperhatikan kebutuhan masyarakat Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengakses fasilitas publik yang disediakan pemerintah. (2) Pemerintah Daerah membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan permakaman TANGGAPAN : bahwa pengaturan infrastruktur pelayanan publik yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam bangunan gedung, jalan dan lain sebagainya harus memiliki daya mengikat termasukdi dalamnya berlaku bagi pihak swasta. pengaturan tersebut mohon untuk dapat ada di dalam formulasi norma pasal 38 termasuk di dalamnya mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang tidak menyiapkan fasilitasi infrastruktur yang mudah diakses tersebut.
- 9. TANGGAPAN ATAS INISIATIF BUPATI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH
- 10. PADA BAGIAN MENIMBANG MENIMBANG : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan; TANGGAPAN Bahwa Di Dalam Konsideran Menimbang Untuk Disesuaikan Dengan Perumusan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mana Terdapat 3 (Tiga) Landasan Hukum Yaitu Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Landasan Yuridis Atas Terbentuknya Peraturan. Di Dalam Rumusan Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Kemasyarakatan Tersebut Telah Nampak Landasan Yuridis Yaitu Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dan Perubahannya, Akan Tetapi Landasan Filosofis Yakni Berkaitan Dengan Amanat Falsafah Pembentukan Negara Hukum Dan Landasan Sosiologis Yakni Landasan Amanat Kebutuhan Hukum Belum Nampak Muncul Dalam Rumusan Konsideran Menimbang.
- 11. PADA BAGIAN ..... MENIMBANG bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan; TANGGAPAN Bahwa Perlu Dipahami Lahirnya Ranperda Ini Bukanlah Semata Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Pemberdayaan Ormas Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Menjaga Keberlangsungan Hidup Ormas saja, akan tetapi lebih dari itu juga dalam rangka sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa kali. beberapa pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki pengaturan yang luas terkait kewenangan pemerintah daerah seperti pengawasan organisasi masyarakat, sampai dengan penjatuhan sanksi. hal tersebut mohon untuk di pertimbangkan dalam penulisan konsideran menimbang.
- 12. PADA BAGIAN PASAL DALAM PASAL PERPASAL: Pasal 44 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. TANGGAPAN : bahwa mohon di cermati penulisan, yang tertera dalam penulisan sanksi administrasi pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), padahal penulisan tersebut adalah pasal 44 sehingga hal ini memungkinkan terdapat kesalahan penulisan sehingga untuk diperbaiki sebagaimana mestinya;
- 13. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 9 (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota. TANGGAPAN : Mohon dicermati kembali dalam rancangan peraturan daerah apakah yang dimaksud ormas berbadan hukum yayasan yang dimuat dalam pasal 9 , apakah memungkinkan hanya disebut dua kali sedangkan tidak dijabarkan maksud dan penormaannya seperti apa yang diatur dalam rumusan rancangan peraturan daerah ini tentang pemberdayaan organisasi masyarakat. Mohon tanggapannya.
- 14. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL TANGGAPAN : mohon diberikan penegasan materi yang ada dalam rumusan peraturan yang mana prinsip terbentuknya organisasi masyarakat dengan mengacu pada pembentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga terlebih dahulu. oleh karenanya, dibutuhkan pengaturan sejauh mana kepasitas dan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka memastikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga sejalan dengan Pancasila dan Undang_x0002_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang menyatakan asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang_x0002_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 15. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 16 (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dilakukan pada unit layanan administrasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ormas yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pasal 17 Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati. TANGGAPAN : bahwa ketentuan pendaftaran organisasi masyarakat tentunya harus menegaskan peranan pemerintah sejauh mana dalam mengatur regulasi termasuk memfasilitasi organisasi masyarakat untuk mengurus pendaftaran . melalui adanya fasilitasi demikian diharapkan peranan pemerintah daerah mampu benar-benar bukan hanya saja memberdayakan dalam arti bantuan dan lain sebagainya, akan tetapi memastikan Organisasi masyarakat benar- benar memiliki status yang jelas sebagai organisasi masyarakat yang sah dinegara republik indonesia.
- 16. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 42 (1) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat bersumber dari: a. iuran anggota; b. bantuan/sumbangan masyarakat; c. hasil usaha Ormas; d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; dan e. kegiatan lain yang sah menurut hukum. (2) Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel. (3) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional. (4) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART Ormas. (5) Dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. (6) Sumber Anggaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TANGGAPAN : bahwa dalam pengelolaan organisasi masyarakat terdapat pula adanya bantuan dari pemerintah daerah. dalam rumusan norma yang terdapat dalam pasal 42, sama sekali belum mengatur seperti apa laporan pertanggung jawaban harus dilakukan. sehingga mohon untuk mempertegas pengaturan norma pertanggungjawaban ormas terhadap penggunaan anggaran pemerintahan daerah.
- 17. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 13 Ormas berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; Pasal 14 Ormas berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 15 (1) Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; TANGGAPAN : dalam ketentuan BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 mengatur berkaitan dengan kebijakan pengaturan terkait organisasi masyarakat. namuan juga yang patut diperhatikan, agar rumusan norma ini terdapat kepastian hukum maka perlu adanya penegasan atas Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk masyarakat dalam rangka pemerdayaan organisasi masyarakat.
- 18. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL: Pasal 22 Pemerintah Daerah memfasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa: a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus. Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Ormas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati. TANGGAPAN : dalam perumusan norma peraturan daerah mohon dimungkinkan perangkat daerah yang nantinya akan bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan. sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 dan pasal 23 yang mana mengatur fasilitasi ormas dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah belum jelas dan hanya nantinya akan diatur dalam peraturan Bupati.
- 19. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL TANGGAPAN : dalam pengaturan rancangan peraturan daerah ini sudah semestinya mengatur soal penyelesaian peselisihan antar orma jika terjadi konflik. hal ini sangat penting dalam rangka memastikan rancangan peraturan daerah nantinya menjadi pedoman dalam rangka penyelesiakan masalah acapkali muncul baik konflik/perselisihan antara ormas, konflik/perselisihan di internal ormas, konflik/perselisihan ormas dengan masyarakat bahkan termasuk juga konflik/perselisihanormas dengan pemerintah daerah.
- 20. PADA BAGIAN PASAL PASAL-PERPASAL Pasal 46 Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TANGGAPAN : dalam perumusan norma yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah terdapat pengaturan Pasal 46 yang mana ditegaskan pengaturan sanksi pidana terhadap organisai masyarakat yang melakukan pelanggaran diantaranya yang termuat dalam pasal 15 huruf i yaitu melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pengaturan larangan ini tentunya tidak perlu diatur dalam rumusan rancangan peraturan daerah mengingat bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- 21. PADA BAGIAN PENJELASAN PASAL-PERPASAL TANGGAPAN : Mohon dicek kembali dalam rancangan peraturan daerah, jumlah rancangan peraturan memiliki 49 pasal, sedangkan penjelasan memiliki 50 pasal .
- 22. THANKS FOR WATCHING Infographic Timeline Presentation PRESENTATION Presented to: Company Name Prepared by: Agency Name YOUR LOGO PRESENTATION //SLIDE Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches.