Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
Download as PPTX, PDF5 likes16,818 views
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh, sistematis, mendasar, integral dan obyektif. Juga dibahas mengenai macam-macam aliran filsafat dan pendekatan berpikir filsafat seperti ontologi, deontologi, dan epistemologi. Selain itu, dibahas pula struktur ilmu pemerintahan, k
![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya) (20)
More from DIP IPDN Angkatan 3 (7)
Filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan (prof tjahya)
- 1. FILSAFAT DAN METODOLOGI PEMERINTAHAN PROF. DR. TJAHYA SUPRIATNA, MS
- 2. KARAKTERISTIK BERPIKIR FILSAFAT Menyeluruh Sistematis Mendasar Integral Obyektif Rasional Universal ONTOLOGIS dan DEONTOLOGI EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI
- 3. MACAM ALIRAN FILSAFAT 1.FILSAFAT IDEALISME 2.FILSAFAT REALISME 3.FILSAFAT POSITIVISME 4.FILSAFAT PRAGMATISME 5.FILSAFAT HUMANISME 6.FILSAFAT RECONSTRUCTIONISME 7.DSB
- 4. BERPIKIR FILSAFAT ( WILLIAM DURAN ) Berpikir Ontologi adalah berfikir secara filsafat mengenai struktur semesta alam. Berpikir Deontologi adalah berpikir filsafat mengenai hal- hal yang berkenaan dengan normatif dan etika Berpikir Epistemologi adalah berpikir filsafat mengenai pengetahuan (sosial, alam, seni dan budaya, agama dsb) Berpikir Aksiologi adalah berpikir filsafat mengenai keterampilan dan keahlian yang diterapkan dalam kegiatan empiris atau dunia praktek
- 5. STRUKTUR ILMU KATAGORI Filsafat Etika Estetika SIFAT ILMU 1. ONTOLOGI 2. EPISEMOLOGI 3. AKSIOLOGI PENDEKATAN 1.Konsep 2. Teori 3. Paradigma 4. Model 5. Dalil 6. Postulat 7. Hipotesis 6. Fakta OBYEK ILMU
- 6. KATAGORI ILMU ILMU-ILMU SOSIAL ( Ilmu Politik, Ilmu Pemerinta- han, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Sosiologi, Ilmu Agama, Ilmu Negara, Antro-pologi, Ilmu Sejarah, Geografi, dsb ILMU ALAM ( Ilmu Fisika, Ilmu Kimia, Ilmu Mate- matika, Biologi, Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan, Ilmu Perbintangan, Ilmu Kedoketran, Ilmu Pertambangan, Ilmu Geodesi, Ilmu Komputer, Ilmu lainnya ) HUMANIORA ( Bahasa, Seni, Etika, Olah Raga dsb )
- 7. BODY OF KNOWLEDGE PEMERINTAHAN FILSAFAT ILMU PEMERINTAHAN BESTUURKUNDE (TERAPAN PEMERINTAHAN ) BESTUURWETENSCHAP ( ILMU PEMERINTAHAN ) BESTUURWETENCHAPPEN ( ILMU-ILMU PEMERINTAHAN ) Van Poelje 1. INRICH ( Mengatur ) 2. OPENBAAR BESTUUR ( Pemerintahan Umum ) 3. OPENBAARE DIENS ( Lembaga /Dinas Umum ) Ilmu mempelajari struktur dan proses bekerjanya openbaar bestuur dalam hubungannya dengan masyarakat ( Resentall ) Van Braam Ilmu2 Pemerintahan yang Integratif multi disipliner ( elektif, sinergitas, dan totalitas )
- 8. Ontologi Ilmu Pemerintahan Filsafat Ilmu Pemerintahan Epistemologi Ilmu Pemerintahan Aksiologi ilmu Pemerintahan 1. Teori Kebutuhan 2. Teori Pelayanan Publik 3. Teori Kinerja 4. Teori Governance Dsb 1. Pemerintah 2. Kebijakan pemerintahan 3. Manajemen Pemerintahan 4. Seni dan teknik Pemerintahan 5. Etika Pemerintahan 6. Reformasi Birokrasi Keberadaan Pengetahuan Pemerintahan
- 9. SIFAT ILMU PEMERINTAHAN DESKRIPTIF PRESKRIPTIF ILMU PEMERINTAHAN EMPIRIS ILMU PEMERINTAHAN NORMATIF ILMU PEMERINTAHAN MULTI DAN INTERDISIPLINER INTEGRATIF ANALISIS
- 10. IDENTITAS ILMU PEMERINTAHA N 1. Ilmu Pemerintahn bukan sifatnya Nomotetik ( teori Universal ) tetapi Gejala Empiris ( DESKRIFTIF, PRESKRIFTIF DAN ANALISIS ) 2. Ilmu Pemerintahan tid sepenuhnya berpikir Kausalitas tetapi lebih berpikir teologik atau Final 3. Ilmu Pemerintahan hakekatnya ilmu integratif
- 11. ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Manusia Ciptaan Tuhan Hubungan Pemerintahan KUALIT AS mANUSI A MANUSIA MEMERINTAH DAN DIPERINTAH Membumi Penduduk/War- ga negara Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Berpemerintahan Manusia Penduduk Masyarakat Bangsa Negara Hubungan Pemerintahan
- 12. APAKAH PEMERINTAHAN SEBAGAI DISIPLIN ILMIAH ? 1. BESTURSKUNDE ( PENGETAHUAN YANG MENGAJARKAN BAGAIMANA CARA MENYUSUN ( INRICH), MENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM ( OPENBARE BESTUUR ) DAN MEMIMPIN DINAS UMUM ( OPENBARE DIENST ) 2. BESTUURSWETENSCHAP ( Ilmu yang mempelajari keseluruhan struktur dan proses openbare bestuur /dienst secara internal dan eksternal dalam hubungannya dengan masyarakat ) 3. BESTUURWETENSCHAPPEN ( Ilmu-ilmu yang secara khusus memberikan sumbangan kepada pemerintahan dalam aspek tertentu ( politik pemerintahan, hukum pemerintahan, sosiologi pemerintahan, psikologi pemerin- tahan komunikasi pemerintahan, kewilayahan pemerintahan dsb ) VAN POELJOE MENAM- AKAN
- 13. PENDEKATAN STUDI PEMERINTAHAN PADA INTERFACE NEGARA DAN MANUSIA NEGARA 1 RUANG KEKUASAAN PUBLIK RUANG PUBLIK 2. KEBIJAKAN PUBLIK Ruang Civil 3. MANUSIA HAM KEWENANGAN NEGARA PELAYANAN PUBLIK 1 2 1 3 KEWAJIBAN NEGARA PELAYANAN CIVIL FUNGSI 1. MENGATUR 2. MEMBERI ARAH 3. MENETAPKAN NILAI 4. MEMBUAT KEPUTUSAN
- 14. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DALAM ILMU-ILMU LAINNYA ILMU PEMERIN- TAHAN ILMU-ILMU SOSIAL ILMU ALAMHUMANIORA ILMU PEMERIN- TAHAN MULTIDISIPIN, INTERDISIPLIN DAN LINTASDISIPIN
- 15. FRED N. KERLINGER FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESERARCH ( 1973 ) METHODS OF KNOWING MELIPUTI : 1. METHODS OF TENACITY 2. METHODS OF AUTHORITY 3. METHODS OF INTUITION 4. METHODS OF SCIENCE METODOLOGI ILMU SESUATU YANG REAL, CHARACTERISTIC AND OUR OPINION ABAUT THEM METODOLOGI MELIPUTI TIGA KOMPONEN : 1. METODOLOGI ILMU 2. METODOLOGI PENELITIAN 3. METODOLOGI PENGAJARAN
- 16. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN MULTIDISPLINER INTEGRATIF ILMU PEMERINTAHAN ILMU ADM NEGA- RAILMU POLITIK ILMU HUKUM ILMU EKONOMI SOSIO- LOGI ILMU BUDAYA GEOG- RAFI ILMU AGAMA DSB PSIKO- LOGI MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN/ORG PUBLIK Pengaturan & Penegakkan Efektif & Efisiensi Interaksi & Kerjasama Kewilayahan Kewenangan, ke- Kuasaan, Legitimasi dan Delegasi dan partisipasi Sikap & Perilaku Keimanan, Ketaatan & taqwa Kebiasaan,tatacara, Tradisi dan iptek
- 17. METODOLOGI METODOLOGI terdiri dari Methodos ( Meta /belum diketahui dan Hodos /Cara atau alat ) dan Logos (logik / rasional ) METODOLOGI adalah Cara atau Alat yang logis ( Know ) yang digunakan oleh seseorang ( knower ) untuk mengetahui terhadap sesuatu ( Knowing ) yang belum diketahui ( Unknown ) untuk menghasilkan pengetahuan ( Knowledge ) KENOWER KNOW KNOWNING KNOWABLE UNKNOW --------- KNOWLEDGE
- 18. HUBUNGAN METODE PENELITIAN DENGAN METODOLOGI ILMU METODE PENELITIAN METODOLOGI ILMU data Informasi Pengetahuan Body Kons- Ilmu 0f Know- truksi Penge- ledge tahuan diolah diuji dikonstruksi FAKTA PENERAPAN KEBIJAKAN SCEINETIFIC EDUCATION
- 19. HUBUNGAN FILSAFAT ILMU DENGAN METODOLOGI DAN ILMU ONTOLOGI PENELITIAN dibahas FILSAFAT EFISTEMOLGI METODOLOGI ILMU AKSIOLOGI PENGAJARAN Kuantitatif dan Kualitatif Konstruksi Didaktik Metodik NILAI Body of Knowledge dan Keberfungsian Ilmu Pemerintahan Scientific Government Educational
- 20. METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN 1. Metode Penelitian Pemerintahan Induktif (Naturakistik ) dan Deduktif ( Postipistic and Natulaistic ) serta Gabungan Keduanya 2. Metodologi Ilmu Pemerintahan untuk BOK dan Fungsi Ilmu Pemerintahan ( Understanding, Descrip- tion and Explantion ) 3. Metode Pengajaran Pemerintahan Metodik dan Didaktik ( Scientific Education )
- 21. 1.KESAHIHAN KOHERENSI ( Proposisi pengetahuannya sahih mempunyai hubungan ide dengan propisisi secara logis ) 2.KESAHIHAN KORESPONDENSI ( Proposisi itu sahih yang berhubungan dengan realita yg menjadi obyek ) 3. KESAHIAN PRAGMATIS ( Proposisi yang mempunyai konsekuensi terhadap kegunaan ) 4.TEORI KESAHIHAN SEMANTIK ( Proposisi mempunyai kebenaran secara arti dan makna sesungguhnya ) 5.TEORI KESAHIHAN LOGIKA ( Proposisi memiliki taraf logis dan informatif ) KESAHIHAN ILMU PEMERINTAHAN
- 22. No. Dimensi Karakteristik 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kerangka Pemikiran Obyek Forma Obyek Materi Pendekatan Prioritas Perhatian Tujuan Pemerintahan Satuan Populasi Penelitian Pemakai Ilmu Pemerintahan Pendekatan Pengembangan 1.Hubungan khalik-makhluk, ius naturae, human nature and instinct, human right dan human needs sampai dengan hubungan pemerintahan mulai dari filsafat ( abstrak sampai seni ( unik dan khusus ). 2. Hubungan antara pemerintahan sampai pada yang diperintah atas jasa politik dan layanan masyarakat. 3. Dunia tawaran, dunia harapan dari pemerintah dan yang diperintah serta dunia nilai dalam hubungan pemerintahan 4. Pendekatan empiris ( proses, perbedaan dan perubahan ) lebihmemperhatikan proses daripada hasil, perubahan dari kemapanan, outcome daripada output. 5.Tujuan bersama melalui mekanisme check and balance 6. Masyarakat yang meliputi pemerintah dan yang diperintah 7.Ilmu bagi yang memerintah dan yang diperintah 8.Appleid Science yang dapat didekati dengan mutidisplin, interdisiplin atau lintas disiplin 9.Metodologi kualitatif,dan kuantitatif yaitu interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah
- 23. TEORI PEMERINTAHAN 1. TEORI KEBUTUHAN 2. TEORI PELAYANAN PUBLIK 3. TEORI KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE ) 4. TEORI KINERJA PEMERINTAHAN 5. TEORI NILAI PEMERINTAHAN 6. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK 7. TEORI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN 8. TEORI MANAJEMEN PEMERINTAHAN 9. TEORI ETIKA PEMERINTAHAN; 10.TEORI BIROKRASI PEMERINTAHAN 11.DSB GRAND TEORY
- 24. KEBENARAN ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN 1. POLA PROSEDUR a. Pengamatan b. Percobaan /Eksperimen c. Pengukuran d. Survei e. Deduksi f. Induksi g. Analisis dan Konklusi 2. TATA KEGIATAN a. Masalah; b. Teori dan Hipotesis c. Data, Fakta dan Pengolahan serta Analisis. d. Penyimpulan/Konklusi 3. TEKNIK a. Wawancara b. Observasi c. Kuesioner d. Dokumentasi 4. ANEKA ALAT/ IINSTRUMEN a. Instrumen Pengukuran b. Komputer C. Human Intrumen KEBENARAN ILMIAH 1. KOHERENSI 2. KOREPONDENSI 3. PRAGMATIS 4. SEMANTIK 5. LOGIKA METODE ILMIAH OBYEK FORMA DAN MATERIA PEMERIN TAHAN METODE PENEllTIAN CARA MELAKUKAN PENELITIAN DEKRIPTIF ( Survei, Korelasional dan Komparasi ) PENELITI AN TINDAKA N PENELITI AN EKSPERI- MENTAL
- 25. Metode Penelitian Pemerintahan PENELITIAN DEDUKTIF ( Postipistic ) PENELITIAN INDUKTIF ( Naturalistic ) FUNGSI : -VERIFICATION EXPLANATION -DESCRIPTION -UNDERSTAN- DING -IDENTIFICA- TION DOMINANT LES DOMINANT TWO STAGE 1.DISAIN PENELITIAN JELAS 2.UNSUR DASAR (TIORI, HPOTESIS,VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKA- TOR ) 3. PENDEKATAN METODE KUANTITATIF 4. INSTRUMEN VALID DAN REALIBLE 5. MENGGUNAKAN SAMPLE 6. ANALISIS STATISTIK PARAMETRIK 7. UJI HIPOTENSIS 1.DATA KONTEKTUAL 2. HOLISTIK 3. HUMAN INSTRUMEN 4. VALIDITAS PENELITIAN 5. SETING ALAMIAH 6. FOKUS PADA PROSES 7. NON PROBABILITY SAMPLING 8. TIANGULASI 9. STUDI LAPANGAN 1O.PANDANGAN RESPONDEN
- 26. AKSIOMA PENELITIAN POSITIVISTIK DAN NATURALISTIK AKSIOMA POSITIPISTIK NATURALISTIK 1 2 3 Natural of Reality ( Ontologi ) Single, Tangibel, Pragmentasi Realitas bersifat Multi, Konstruksi dan Holistik Hubungan Pengetahuan ( Epistemologi ) Independen Ilmuan dan Ilmu Ilmuan dan pengetahuan interaktif dan intervariabel Posibilitas Generalisasi Waktu dan Isi Bebas Generalisasi Nomotetis Statement Idiografik Statemen melalui waktu dan isi atas dasar hipotetsis kerja Peran Nilai ( Role Value ) Penelitian Bebas Nilai Penelitian Value Bound Keterkaitan Kausalitas Kausalitas Riil /Nyata Seluruh Entitas simultan, dan kausal dari efek
- 27. 1. Narural Seting ( Natural Ontologi ) untuk memahami fenomena dan realita Obyek Fokus dan Lokus pemerintahan ( Misal Pilkada, Fungsi DPRD, desa) 2. Human Instrument ( Manusia/Peneliti sebagai Intrumen ) utama dalam pengumpulan Data . 3. Tacit Knowledge berfokus pada proporsional pengetahuan realita 4. Qualitatif Methods ( Metode Kualitatif ) yang didasarkan multi realita dan mengutamakan keterkaitan Peneliti dan Responden , fenomena dan nilai . 5. Purposive Sampling mempunyai relevansi dengan teori dasar ( Grounded Theory ) 6. Inductive Data Analysis untuk kepentingan seting data, deskripsi, temuan, transabiliti dan struktur analisis nilai 7. Grounded Theory untuk kepentingan mengarahkan pengumpulan data multi realitas, transaksional, teori untuk generaliasi KARAKERISTIK OPERASIONAL PENELITIAN NATURALISTIK ( GUBA )
- 28. 8. Emergent Desain bersifat Sementara karena multi realitas, fenomena luas, interaksi peneliti dengan fenomena dan beragam sistem nilai. 9. Negosiated Outcome, berhubungan dengan negosiasi, interpretasi dan sumber manusia dan data ( Triangulasi ) 10. Case Sudy berkenaan dengan posisi peneliti, multi realitas, motode dan nilai 11.Indiograhic Interpretation berfokus pada pengumpulan data, nilai. Metodologi , paradigma, konteks nilai. 12. Tentative Interpretation tentang aplikasi berdasarkan temuan. 13. Focus Determined Boundaries dititik beratkan pada fokus masalah, evaluasi, opsi analisis kebijakan. 14. Special Criteria diperuntukan untuk memperkuat validity, realibility dan obyectivity ) dalam prosedur penelitiannya .
- 29. MODEL PENELITIAN NATURALISTIK HUMAN INQUIRY PEMERINTAHAN ( WEBER DAN SCHWANDT ) 1.Knoledge and thruth are Created not Discovery 2.Fact of The World are esentially for study Governmental 3.Independently of Observers 4.Rationally well come Fact 5.Contruction and Interpretation 6.Intersubyective and Common meanning (VERTEHEN ) 7.Generalisation and Teory
- 30. PARADIGMA DALAM STRUKTUR ILMU THOMAS KHUN 1. FUNDAMENTAL IN SOCIAL SCIENCE THE BASIC ASUMPTION HUMAN NATURE 2. PARADIGM IS THE GENERAL THEORITICAL ASSUMPTION, LAW AND TECHNUIQUES FOR THE APLICATION IN COMMUNITY ADOPT BERNARD S PHILIPS PARADIGM IS ARE SET OF ASUMPTION IMPLICIT OR EXPLISICIT ABAUT OF FENOMENA
- 31. 1. PARADIGMA BERSIFAT ONTOLOGI. ( NATURAL KNOWLEDGE AND NATURAL REALITY ) 2. PARADIGMA BERSIFAT EPISTEMOLOGI.(NATURE RELATION ANTARA KNOWER AND KNOW ) 3. PARADIGMA BERSIFAT METODOLOGI ( FINDING AND KNOWER ) KARAKTERISTIK PARADIGMA KEILMUAN MENURUT EGON G. GUBA
- 32. PARADIGMA MPS ( DON KERTTL, 2006 ) GLOBAL PUBLIC MANAGEMENT REVOLUTION LEST CONFIDENCE AND PUBLIC TRUST OF SOCIETY MANAGEMENT PUBLIC SERVICE (MPS ) NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM ) OLD PUBLIC ADMINISTRATION (OPA) PARADIGMA
- 33. PERGESERAN FOKUS PARADIGMA PEMERINTAHAN Government Government as is it Domination Government Centralization Autority New Public Management ( NPM) Governance Governance can be sold Domain Sector Public,society and private Decentralization Democratic Management Public Service ( MPS)
- 34. 1. MENGUTAMAKAN PUBLIC SERVICE 2. MENDAHULUKAN PUBLIC INTEREST 3. MENGHARGAI WARGA NEGARA ( VALUE CITIZENSHIP) 4. MELAKUKAN TINDAKAN STAREGIS DAN DEMOKRATIS ( STRATEGY AND DEMOCRACY ) 5. MENEGAKKAN AKUNTABILITAS ( ACCOUNTABI-LITY ) 6. MENGHARGAI MANUSIA SBG HUMAN RESOURCESS 7. MELAKUKAN PEMBERDAYAAN ( EMPOWERING ) PARADIGMA MANAGEMENT PUBLIC SERVICE IN GOOD GOVERNANCE DARI DENHART and DENHARD ( 2003 )
- 35. TEORI ASAS ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1. ASAS SEBAGAI SUTAU SISTEM PEMERINTAHAN ( Systeem ) : a. Asas Umum : Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan, Profesionalitas, Proporsional, Keterbukaan, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi dan Kepentingan Umum. b.Asas Khusus : Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Mendebewind 2. ASAS SEBAGAI SUATU KEPATUTAN PEMERINTAHAN ( Behoorlijk Bestuur ) a. Asas Vrijbestuur ( Teori Sisa dan Diskresi ) b. Asas Preventieve Rechtzorg ( Pencegahan ) c. Asas Omnipresence and Zelf Prinsiple d. dsb ASAS-ASAS UNIVERSAL PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN
- 36. VRIJBESTUUR DUA ASPEK RESIDUAL THEORY ATAU TEORI SISA ( Kewajiban Pejabat ) NACH FREIES ERMERSON ATAU DISCREATION ( Hak dan Wewenang Pejabat ) 1. TUJUAN 2. KEPENTI- NGAN UMUM BEBAS TUNTUTAN HUKUM APABILA MEMENUHI SYA- RAT : 1. TIDAK MERUGIKAN KEU-ANGAN NEGARA 2. TIDAK UNTUK KEPEN- TINGAN PRIBADI , KELUARGA DAN KRONI DLL 3. TIDAK MENGGAGGU KE- PENTINGAN UMUM 4. TIDAK MENIMBULKAN STAGNASI ATAU VACUUM PEMERINTAHANPronsip ilmu pengetahuan dan yurisprudensi
- 37. NILAI ETIKA MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN 1. VOORUTZIEN (memandang jauh kedepan ( Vision dan Mission ) 2. COUNDUCTING ( Menciptakan harmonisasi ) 3. COORDINATING ( Mewujudkan Kerjasama untuk kinerja ) 4. FEACE MAKING ( Menciptakan Ketertiban ) 5. RESIDUE ( Pemanfaatan Optimal ) 6. TURBULENCE SERVING ( Memberdayakan ) 7. FREIES ERMESSEN ( Inisiatif Bertindak ) 8. GENERALIST SPECIALIST 9. RESPONCIBILITY ( Tanggung Jawab ) 10.MAGNANIMOUS THINKING ( berpikir luas dan Besar ) 11.OMNIPRESENCE (Memposisikan APARATUR PUBLIK ) 12. DISTINGUISHED STATEMENSHIP ( Memposisikan Negarawan ) NILAI PEMERINTAHAN
- 38. PENDEKATAN UNSUR NEGARA DALAM PEMERINTAHAN PENDUDUK/ RAKYAT PEMERIN- TAH URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH PEMERIN TAHAN KEDAULA- TAN NEGARA TUJUAN PEMERIN- TAHAN NEGARA
- 39. UNSUR SUB KULTUR DALAM PEMERINTAHAN STATEMANSHIPS LEADERSHIP SERVICEMANSHIP SISTEM NILAI SUB KULTUR KEKUA- SAAN SUB KULTUR EKONOM I SUB KULTUR SOSIAL TRUST GOVERNAN CE STAGATRA MERINTAHAN PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS PEMERINTAHAN