際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Forum anti korupsi ke 4 2014

Download as PPT, PDF
Indonesia Anti Corruption Forum
Indonesia Anti Corruption Forum

Dokumen tersebut membahas tentang reformasi pembiayaan partai politik yang meliputi sumber pendanaan partai, belanja partai, model pengelolaan dana yang masih bersifat personal, dan perlunya reformasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai."

1 of 20
Downloaded 12 times
REFORMASI PEMBIAYAAN PARTAIREFORMASI PEMBIAYAAN PARTAI PEMETAAN MASALAH DAN AGENDA AKSI ANTI KORUPSI DI SEKTOR POLITIKPEMETAAN MASALAH DAN AGENDA AKSI ANTI KORUPSI DI SEKTOR POLITIK ARI DWIPAYANAARI DWIPAYANA JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Forum Anti Korupsi ke 4 2014 1
Biodata RingkasBiodata Ringkas Forum Anti Korupsi ke 4 2014 2 Nama : AA.GN. Ari DwipayanaAA.GN. Ari Dwipayana Pekerjaan: Dosen Jurusan Politik dan PemerintahanPekerjaan: Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Dosen Program Studi Ilmu Politik PascaFISIPOL UGM, Dosen Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana UGM dan Program S2 Politik Lokal dan OtonomiSarjana UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGMDaerah UGM. Alamat email: aagndwipayana@yahoo.com No Kontak: 0274552212 dan 0811282413
URGENSI Hulu dari persoalan korupsi politik adalah krisis pembiayaan partai Korupsi politik terkait dengan krisis pembiayaan partai atau kandidat dalam mendanai aktivitas politiknya baik untuk menggerakan mesin partai (pengorganisasian politik) maupun dalam kampanye untuk memenangkan momen-momen elektoral. Urgensi untuk mencermati tiga aspek: aspek belanja partai, aspek sumber dana partai dan aspek pengelolaan dana partai. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 3
BELANJA PARTAI Belanja Partai (Party Expenditure) Dalam konteks demokrasi multi partai yang semakin kompetitif, partai politik maupun kandidat memerlukan sumberdaya finansial untuk membiayai berbagai aktivitas pemenangan, seperti; memanaskan mesin partai politik pendukung koalisi, membiayai logistik tim kampanye, mendatangi berbagai segementasi pemilih di berbagai pelosok tanah air, memberikan sumbangan atau pelayanan sosial pada konstituen, maupun mendongkrak popularitas partai politik dan kandidat melalui promosi yang gencar di media massa cetak dan elektronik. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 4
BELANJA PARTAI (2) Belanja partai di Indonesia bisa dibagi menjadi dua kategori besar: pertama, belanja pengorganisasi partai (political party finance), meliputi biaya yang dikeluarkan oleh partai untuk membiayai aktivitas rutinnya. Aktivitas partai ada yang bersifat rutin meliputi: rapat- rapat partai, biaya operasional kantor dan kesekretariatan partai, Munas atau Kongres partai, dan kunjungan fungsionaris partai ke cabang-cabang partai. Selain itu, ada pula aktivitas yang dilakukan partai pada momen-momen tertentu, namun diorganisir oleh partai secara kelembagaan, seperti: ulang tahun partai, aksi sosial, bantuan bencana alam dan lain-lain. Kategori kedua adalah belanja kampanye (campaign finance) yang merupakan bentuk- bentuk pengeluaran partai dalam proses elektoral, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Jenis pengeluaran untuk memenangkan proses elektoral sangat banyak mulai dari- (1). biaya tim sukses (tim kampanye); (2). biaya survey dan konsultan politik (3). Biaya pengadaan atribut kampanye; (4).biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka- tertutup termasuk mobilisasi massanya; (5). sumbangan ke kantong-kantong pemilih; (6) membeli suara (buying vote); (7). Biaya kampanye di Media (cetak maupun elektronik); (8). Biaya saksi dalam proses pemungutan suara; (9) dan biaya kampanye lainnya. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 5
PARTY INCOME: Krisis FINANSIAL Belanja politik dan kampanye semakin meningkat, membuat partai/ kandidat mencari sumber pendanaan alternatif Sumber Dana Partai (Party Income) Darimana partai mendapatan sumber pembiayaan politiknya? Dalam studi yang dilakukan USAID (2003), disebutkan ada beberapa sumber pembiayaan politik partai politik: pertama, pembiayaan yang bersumber dari party membership dues dan income generating activities. Kedua, pembiayaan partai politik dan kampanye yang digalang oleh small/ medium donors. Ketiga, donasi dari para pemilik modal besar; mulai dari para kapitalis kroni sampai dengan pemodal asing. Keempat, dana yang bersumber dari elected officials dan Appointees salary subcharge. Kelima, dana-dana gelap yakni dana-dana yang digalang para kandidat dari sumberdana negara seperti: setoran BUMN dan dana non budgeter dalam rekening pejabat pemerintah yang diperoleh secara illegal. Keenam, dan yang bersumber dari subsidi negara. Ketujuh, dana yang berasal dari kantong pribadi para kandidat. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 6
MODEL PERBURUAN RENTE DANA NON BUDGETER Dana-dana hasil perrburuan rente yang bersumber dari dana non budgeter, yang digalang oleh kader- kader partai di eksekutif, Legilatif maupun BUMN. Hal ini setidaknya bisa dibaca dari penelitian Dodi Ambardi (2009) yang memeperlihatkan bahwa partai politik yang pada saat pemilu bersaing satu sama lainnya, namun berikutnya memiliki perilaku yang sama yakni muncul sebagai partai kartel. Kartelisasi terjadi ketika muncul situasi dimana partai politik semakin bergantung pada negara dalam hal memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun sumberdana yang diperoleh dari negara digalang dalam bentuk dana non budgeter Cara kerjanyaa dimulai dari proses penempatan orang-orang kepercayaan dalam posisi strategis yang sering disebut sebagai penugasan partai. Melalui penugasan partai itulah praktek rent seeking berlangsung, terutama dengan menggunakan otoritas yang dimilikinya sebagai anggota DPR, anggota kabinet atau Direktur BUMN. Pengumpulan dana rente tidak pernah menggunakan jalur formal, demikian pula penyalurannya. Ketika anggota DPR ditugasi oleh partai di Panitia Anggaran atau komisi-komisi basah, maka anggota tersebut mempunyai kewajiban sewaktu-waktu dimintai donasinya untuk membiayai aktivitas partai, mulai dari acara rutin partai, proses konsolidasi sampai dengan urunan pembiayaan kampanye pemilu Forum Anti Korupsi ke 4 2014 7
PERBURUAN RENTE KE BISNIS Sumber pembiayaan alternatif berikutnya adalah donasi dari pemilik modal besar. Kehadiran kekuatan bisnis dalam proses pembiayaan partai sejalan rekonfigurasi dalam struktur ekonomi Indonesia ketika para konglomerat kroni yang memegang kekuasaan monopoli pada masa Orde Baru mulai runtuh. Sedangkan proses penggalangan dana ke kelompok oligarkis-bisnis, awalnya menggunakan dua jalur : elite politik dengan lebih menggunakan pengaruh politiknya, sehingga perannya menjadi semacam power broker, yang menghubungi kelompok bisnis bermasalah dengan pembuat keputusan di pemerintahan. Jalur kedua melalui proxy partai yang memiliki otoritas resmi di pemerintahan Forum Anti Korupsi ke 4 2014 8
Pengelolaan dana politik Model pengelolaan dana partai yang bersifat personal belum sepenuhnya berubah pada era pasca Orde Baru. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikasi berikut ini: Pertama, karakter hubungan donatur dengan partai politik dan kandidat masih bersifat personal dibandingkan institusional. Tidak pernah ada pernyataan terbuka dari lembaga-lembaga yang menyediakan dana-dana politik ke publik. Demikian pula dengan kontrol atas dana politik akan lebih banyak dilakukan oleh kandidat maupun lingkaran terdekatanya. Sehingga, aktor yang dipercaya untuk mengendalikan dana-dana politik lebih didasarkan ikatan hubungan personal dengan elite dalam partai atau para kandidat. Kedua, bendahara partai tidak memiliki kontrol yang penuh atas dana-dana politik yang masuk ke partai. Bendahara mungkin hanya memiliki akses pada dana- dana yang bersumber dari bantuan resmi, baik berbentuk dana subsidi pada partai atau sumbangan kader-kader partai, selebihnya dana-dana politik dikendalikan secara personal oleh lingkaran kecil elite partai. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 9
KARAKTER PENGELOLAAN DANA PARTAI Personalized Institutionalize Penggalangan dana Penggalangan dana dilakukan oleh elite partai secara personal dengan mengatasnamakan partai Penggalangan dana dilakukan oleh partai dengan membangun sistem-prosedur yang disepakati Hubungan dengan sumber dana Hubungan bersifat personal, informal berdasarkan personal linkage dan hanya bisa diakses oleh elite Hubungan bersifat kelembagaan, formal-prosedural Pengelolaan dana Dikelola secara personal oleh elite Pengelolaan oleh struktur organisasi partai Pola Distribusi Disebarkan personal dengan klientelistik Distribusi sesuai kebijakan partai Forum Anti Korupsi ke 4 2014 10
Reformasi pembiayaan politik Pertama, reformasi sumber pendanaan partai (party income). Hal ini bukan perbincangan yang sederhana karena terkait dengan pilihan model bagaimana partai akan didorong membiayai aktivitasnya: apakah dilakukan dengan secara mandiri melaui model iuran anggota maupun aktivitas ekonomi profit milik partai semacam Badan Usaha Milik Partai ; ataukah dikembangkan model pembiayaan partai oleh dana publik sehingga nantinya setiap partai mendapatkan peningkatan dana subsidi dari negara dan wajib diaudit oleh BPK; ataukah dimungkinkan model donasi , terutama dari kelompok kepentingan dan kelompok bisnis, yang diikuti dengan penerapan aturan main yang ketat dalam: pembatasan sumbangan dan larangan untuk menerimaForum Anti Korupsi ke 4 2014 11
LIMITASI PEMBIAYAAN PUBLIK Muncul ide tentang pembiayaan public melalui subsidi negara. Walaupun konsep subsidi negara ini sudah diterapkan namun demikian masih muncul masalah yang perlu dipecahkan; (1). terkait dengan masih timpangnya antara besaran subsidi dengan pengeluaran partai. Ini artinya, solusi dana publik akan tidak akan menyelesaikan masalah kalau tidak diikuti dengan membuat belanja partai menjadi semakin kecil. (2). Perlu kejelasan dari sisi dari sisi penerima (recipents), kriteria partai yang memperoleh subsidi, jenis pengeluaran apa saja yang di subsidi dan akuntabilitasnya. Soal akuntabilitas menjadi isu penting, karena selama ini bantuan keuangan partai cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan. (3). Pemberian dana publik memerlukan prasyarat terkait dengan pelembagaan pengelolaan keuangan partai. Ketika pengelolaan keuangan partai masih sangat personal, bantuan keuangan hanya memperkuat elite-oligarki partai, (4). Pengalaman Eropa Barat memperlihatkan bahwa subsidi negara juga memperkuat otonomi elite partai pada konstituen. Oleh karena itu, pemberian dana publik juga dikombinasikan dengan syarat dana grass-roots atau iuran partai sehingga meningkatkan sentimen partisanship. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 12
PEMBATASAN SUMBANGAN Terkait dengan dana kampanye, dalam UU no. 8 Tahun 2012, hanya mengatur mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye sebagai berikut: Pasal 131 (1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 13
Apakah memadai? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sumbangan yang diberikan oleh internal partai? Apakah ada pembatasannya? Karena praktek yang sudah berlangsung sumbangan elite partai seringkali tidak terbatas dan tidak tercatat. Demikianpula, dengan modus memecah-mecah besaran sumbangan belum terantisipasi dan modus mengkonversi sumbangan ke barang dan jasa dengan besaran melebihi batas maksimal. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 14
Reformasi pembiayaan politik (2) Kedua, reformasi pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Tema ini menyangkut perbicangan bagaimana pengelolaan partai harus dilakukan? Apa standar pengelolaan dana partai yang wajib diterapkan oleh semua partai? Bagaimana menerapkan aturan pemisahan rekening dana partai dengan dana kampanye? Siapa yang mengelolanya? Dan siapa yang harus mengontrol pengelolaan keuangan partai? Seperti apa kontrol itu harus dilakukan? Dan bagaimana memastikan berjalannya pertanggungjawaban ke publik atas dana partai dan dana kampanye.?Forum Anti Korupsi ke 4 2014 15
PENGATURAN UNDANG-UNDANG Undang-undang no. 8 tahun 2012 juga mengatur soal pengelolaan dana kampanye. Dana Kampanye Pemilu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pembukuan dana Kampanye Pemilu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 16
PROFESIONALITAS KPU DAN AKUNTAN PUBLIK Penegakan aturan mengenai pengelolaan dana kampanye tergantung pada profesionalitas, independensi dan ketegasan KPU. Dalam hal pengelolaan dana kampanye, KPU harus berani membuat terobosan dalam pengelolaan dana kampanye dan berani untuk menegakan sanksi. Misalnya, salah satunya sampai pada pengaturan rekening dana kampanye Caleg. Selain itu, soal ketersediaan akuntan publik yang kredibel dan independen sangat penting diperhatikan. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 17
RFEORMASI PEMBIAYAAN POLITIK (3) Ketiga, reformasi pengeluaran partai (party expenditure). Tema ini juga sangat penting karena terkait dengan bagaimana membuat biaya politik menjadi lebih murah? Apakah perlu ada pembatasan total jumlah pengeluaran/belanja kampanye bagi partai ataupun kandidat? Bagaimana mengatur biaya kampanye melalui media agar bisa lebih murah dan kompetitif? Perlukah subsidi negara dalam kampanye media sehingga setiap partai punya ruang yang sama dalam kampanye di media, tanpa ada dominasi partai yang punya basis finasial yang kuat? Dan mungkin juga sangat berhubungan dengan bagaimana meridesain sistem pemilu yang lebih sederhana dan meminimalisir praktek vote buying.Forum Anti Korupsi ke 4 2014 18
Pengaturan belanja kampanye Sayangnya UU no. 8 tahun 2012 belum mengatur soal pengeluaran partai. Padahal sumber utama dari munculnya penggalangan dana ilegal adalah besaran pengeluaran kampanye. KPU sudah mengambil terobosan dengan pengaturan pembatasan alat peraga kampanye. Hal ini mencegah munculnya jor-joran dalam memasang alat peraga kampanye dan mendorong caleg mengakarkan diri ke bawah. Namun demikian, upaya itu masih terbatas. Di masa yang akan datang perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai ambang batas belanja kampanye yang boleh dikeluarkan partai politik atau caleg.Forum Anti Korupsi ke 4 2014 19
Sekian dan terima kasihSekian dan terima kasih Forum Anti Korupsi ke 4 2014 20

More Related Content

Forum anti korupsi ke 4 2014

  • 1. REFORMASI PEMBIAYAAN PARTAIREFORMASI PEMBIAYAAN PARTAI PEMETAAN MASALAH DAN AGENDA AKSI ANTI KORUPSI DI SEKTOR POLITIKPEMETAAN MASALAH DAN AGENDA AKSI ANTI KORUPSI DI SEKTOR POLITIK ARI DWIPAYANAARI DWIPAYANA JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UNIVERSITAS GADJAH MADA Forum Anti Korupsi ke 4 2014 1
  • 2. Biodata RingkasBiodata Ringkas Forum Anti Korupsi ke 4 2014 2 Nama : AA.GN. Ari DwipayanaAA.GN. Ari Dwipayana Pekerjaan: Dosen Jurusan Politik dan PemerintahanPekerjaan: Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Dosen Program Studi Ilmu Politik PascaFISIPOL UGM, Dosen Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana UGM dan Program S2 Politik Lokal dan OtonomiSarjana UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGMDaerah UGM. Alamat email: aagndwipayana@yahoo.com No Kontak: 0274552212 dan 0811282413
  • 3. URGENSI Hulu dari persoalan korupsi politik adalah krisis pembiayaan partai Korupsi politik terkait dengan krisis pembiayaan partai atau kandidat dalam mendanai aktivitas politiknya baik untuk menggerakan mesin partai (pengorganisasian politik) maupun dalam kampanye untuk memenangkan momen-momen elektoral. Urgensi untuk mencermati tiga aspek: aspek belanja partai, aspek sumber dana partai dan aspek pengelolaan dana partai. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 3
  • 4. BELANJA PARTAI Belanja Partai (Party Expenditure) Dalam konteks demokrasi multi partai yang semakin kompetitif, partai politik maupun kandidat memerlukan sumberdaya finansial untuk membiayai berbagai aktivitas pemenangan, seperti; memanaskan mesin partai politik pendukung koalisi, membiayai logistik tim kampanye, mendatangi berbagai segementasi pemilih di berbagai pelosok tanah air, memberikan sumbangan atau pelayanan sosial pada konstituen, maupun mendongkrak popularitas partai politik dan kandidat melalui promosi yang gencar di media massa cetak dan elektronik. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 4
  • 5. BELANJA PARTAI (2) Belanja partai di Indonesia bisa dibagi menjadi dua kategori besar: pertama, belanja pengorganisasi partai (political party finance), meliputi biaya yang dikeluarkan oleh partai untuk membiayai aktivitas rutinnya. Aktivitas partai ada yang bersifat rutin meliputi: rapat- rapat partai, biaya operasional kantor dan kesekretariatan partai, Munas atau Kongres partai, dan kunjungan fungsionaris partai ke cabang-cabang partai. Selain itu, ada pula aktivitas yang dilakukan partai pada momen-momen tertentu, namun diorganisir oleh partai secara kelembagaan, seperti: ulang tahun partai, aksi sosial, bantuan bencana alam dan lain-lain. Kategori kedua adalah belanja kampanye (campaign finance) yang merupakan bentuk- bentuk pengeluaran partai dalam proses elektoral, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Jenis pengeluaran untuk memenangkan proses elektoral sangat banyak mulai dari- (1). biaya tim sukses (tim kampanye); (2). biaya survey dan konsultan politik (3). Biaya pengadaan atribut kampanye; (4).biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka- tertutup termasuk mobilisasi massanya; (5). sumbangan ke kantong-kantong pemilih; (6) membeli suara (buying vote); (7). Biaya kampanye di Media (cetak maupun elektronik); (8). Biaya saksi dalam proses pemungutan suara; (9) dan biaya kampanye lainnya. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 5
  • 6. PARTY INCOME: Krisis FINANSIAL Belanja politik dan kampanye semakin meningkat, membuat partai/ kandidat mencari sumber pendanaan alternatif Sumber Dana Partai (Party Income) Darimana partai mendapatan sumber pembiayaan politiknya? Dalam studi yang dilakukan USAID (2003), disebutkan ada beberapa sumber pembiayaan politik partai politik: pertama, pembiayaan yang bersumber dari party membership dues dan income generating activities. Kedua, pembiayaan partai politik dan kampanye yang digalang oleh small/ medium donors. Ketiga, donasi dari para pemilik modal besar; mulai dari para kapitalis kroni sampai dengan pemodal asing. Keempat, dana yang bersumber dari elected officials dan Appointees salary subcharge. Kelima, dana-dana gelap yakni dana-dana yang digalang para kandidat dari sumberdana negara seperti: setoran BUMN dan dana non budgeter dalam rekening pejabat pemerintah yang diperoleh secara illegal. Keenam, dan yang bersumber dari subsidi negara. Ketujuh, dana yang berasal dari kantong pribadi para kandidat. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 6
  • 7. MODEL PERBURUAN RENTE DANA NON BUDGETER Dana-dana hasil perrburuan rente yang bersumber dari dana non budgeter, yang digalang oleh kader- kader partai di eksekutif, Legilatif maupun BUMN. Hal ini setidaknya bisa dibaca dari penelitian Dodi Ambardi (2009) yang memeperlihatkan bahwa partai politik yang pada saat pemilu bersaing satu sama lainnya, namun berikutnya memiliki perilaku yang sama yakni muncul sebagai partai kartel. Kartelisasi terjadi ketika muncul situasi dimana partai politik semakin bergantung pada negara dalam hal memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun sumberdana yang diperoleh dari negara digalang dalam bentuk dana non budgeter Cara kerjanyaa dimulai dari proses penempatan orang-orang kepercayaan dalam posisi strategis yang sering disebut sebagai penugasan partai. Melalui penugasan partai itulah praktek rent seeking berlangsung, terutama dengan menggunakan otoritas yang dimilikinya sebagai anggota DPR, anggota kabinet atau Direktur BUMN. Pengumpulan dana rente tidak pernah menggunakan jalur formal, demikian pula penyalurannya. Ketika anggota DPR ditugasi oleh partai di Panitia Anggaran atau komisi-komisi basah, maka anggota tersebut mempunyai kewajiban sewaktu-waktu dimintai donasinya untuk membiayai aktivitas partai, mulai dari acara rutin partai, proses konsolidasi sampai dengan urunan pembiayaan kampanye pemilu Forum Anti Korupsi ke 4 2014 7
  • 8. PERBURUAN RENTE KE BISNIS Sumber pembiayaan alternatif berikutnya adalah donasi dari pemilik modal besar. Kehadiran kekuatan bisnis dalam proses pembiayaan partai sejalan rekonfigurasi dalam struktur ekonomi Indonesia ketika para konglomerat kroni yang memegang kekuasaan monopoli pada masa Orde Baru mulai runtuh. Sedangkan proses penggalangan dana ke kelompok oligarkis-bisnis, awalnya menggunakan dua jalur : elite politik dengan lebih menggunakan pengaruh politiknya, sehingga perannya menjadi semacam power broker, yang menghubungi kelompok bisnis bermasalah dengan pembuat keputusan di pemerintahan. Jalur kedua melalui proxy partai yang memiliki otoritas resmi di pemerintahan Forum Anti Korupsi ke 4 2014 8
  • 9. Pengelolaan dana politik Model pengelolaan dana partai yang bersifat personal belum sepenuhnya berubah pada era pasca Orde Baru. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikasi berikut ini: Pertama, karakter hubungan donatur dengan partai politik dan kandidat masih bersifat personal dibandingkan institusional. Tidak pernah ada pernyataan terbuka dari lembaga-lembaga yang menyediakan dana-dana politik ke publik. Demikian pula dengan kontrol atas dana politik akan lebih banyak dilakukan oleh kandidat maupun lingkaran terdekatanya. Sehingga, aktor yang dipercaya untuk mengendalikan dana-dana politik lebih didasarkan ikatan hubungan personal dengan elite dalam partai atau para kandidat. Kedua, bendahara partai tidak memiliki kontrol yang penuh atas dana-dana politik yang masuk ke partai. Bendahara mungkin hanya memiliki akses pada dana- dana yang bersumber dari bantuan resmi, baik berbentuk dana subsidi pada partai atau sumbangan kader-kader partai, selebihnya dana-dana politik dikendalikan secara personal oleh lingkaran kecil elite partai. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 9
  • 10. KARAKTER PENGELOLAAN DANA PARTAI Personalized Institutionalize Penggalangan dana Penggalangan dana dilakukan oleh elite partai secara personal dengan mengatasnamakan partai Penggalangan dana dilakukan oleh partai dengan membangun sistem-prosedur yang disepakati Hubungan dengan sumber dana Hubungan bersifat personal, informal berdasarkan personal linkage dan hanya bisa diakses oleh elite Hubungan bersifat kelembagaan, formal-prosedural Pengelolaan dana Dikelola secara personal oleh elite Pengelolaan oleh struktur organisasi partai Pola Distribusi Disebarkan personal dengan klientelistik Distribusi sesuai kebijakan partai Forum Anti Korupsi ke 4 2014 10
  • 11. Reformasi pembiayaan politik Pertama, reformasi sumber pendanaan partai (party income). Hal ini bukan perbincangan yang sederhana karena terkait dengan pilihan model bagaimana partai akan didorong membiayai aktivitasnya: apakah dilakukan dengan secara mandiri melaui model iuran anggota maupun aktivitas ekonomi profit milik partai semacam Badan Usaha Milik Partai ; ataukah dikembangkan model pembiayaan partai oleh dana publik sehingga nantinya setiap partai mendapatkan peningkatan dana subsidi dari negara dan wajib diaudit oleh BPK; ataukah dimungkinkan model donasi , terutama dari kelompok kepentingan dan kelompok bisnis, yang diikuti dengan penerapan aturan main yang ketat dalam: pembatasan sumbangan dan larangan untuk menerimaForum Anti Korupsi ke 4 2014 11
  • 12. LIMITASI PEMBIAYAAN PUBLIK Muncul ide tentang pembiayaan public melalui subsidi negara. Walaupun konsep subsidi negara ini sudah diterapkan namun demikian masih muncul masalah yang perlu dipecahkan; (1). terkait dengan masih timpangnya antara besaran subsidi dengan pengeluaran partai. Ini artinya, solusi dana publik akan tidak akan menyelesaikan masalah kalau tidak diikuti dengan membuat belanja partai menjadi semakin kecil. (2). Perlu kejelasan dari sisi dari sisi penerima (recipents), kriteria partai yang memperoleh subsidi, jenis pengeluaran apa saja yang di subsidi dan akuntabilitasnya. Soal akuntabilitas menjadi isu penting, karena selama ini bantuan keuangan partai cenderung tidak bisa dipertanggungjawabkan. (3). Pemberian dana publik memerlukan prasyarat terkait dengan pelembagaan pengelolaan keuangan partai. Ketika pengelolaan keuangan partai masih sangat personal, bantuan keuangan hanya memperkuat elite-oligarki partai, (4). Pengalaman Eropa Barat memperlihatkan bahwa subsidi negara juga memperkuat otonomi elite partai pada konstituen. Oleh karena itu, pemberian dana publik juga dikombinasikan dengan syarat dana grass-roots atau iuran partai sehingga meningkatkan sentimen partisanship. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 12
  • 13. PEMBATASAN SUMBANGAN Terkait dengan dana kampanye, dalam UU no. 8 Tahun 2012, hanya mengatur mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye sebagai berikut: Pasal 131 (1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 13
  • 14. Apakah memadai? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sumbangan yang diberikan oleh internal partai? Apakah ada pembatasannya? Karena praktek yang sudah berlangsung sumbangan elite partai seringkali tidak terbatas dan tidak tercatat. Demikianpula, dengan modus memecah-mecah besaran sumbangan belum terantisipasi dan modus mengkonversi sumbangan ke barang dan jasa dengan besaran melebihi batas maksimal. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 14
  • 15. Reformasi pembiayaan politik (2) Kedua, reformasi pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Tema ini menyangkut perbicangan bagaimana pengelolaan partai harus dilakukan? Apa standar pengelolaan dana partai yang wajib diterapkan oleh semua partai? Bagaimana menerapkan aturan pemisahan rekening dana partai dengan dana kampanye? Siapa yang mengelolanya? Dan siapa yang harus mengontrol pengelolaan keuangan partai? Seperti apa kontrol itu harus dilakukan? Dan bagaimana memastikan berjalannya pertanggungjawaban ke publik atas dana partai dan dana kampanye.?Forum Anti Korupsi ke 4 2014 15
  • 16. PENGATURAN UNDANG-UNDANG Undang-undang no. 8 tahun 2012 juga mengatur soal pengelolaan dana kampanye. Dana Kampanye Pemilu dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Dana Kampanye Pemilu berupa uang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana Kampanye Pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pembukuan dana Kampanye Pemilu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 16
  • 17. PROFESIONALITAS KPU DAN AKUNTAN PUBLIK Penegakan aturan mengenai pengelolaan dana kampanye tergantung pada profesionalitas, independensi dan ketegasan KPU. Dalam hal pengelolaan dana kampanye, KPU harus berani membuat terobosan dalam pengelolaan dana kampanye dan berani untuk menegakan sanksi. Misalnya, salah satunya sampai pada pengaturan rekening dana kampanye Caleg. Selain itu, soal ketersediaan akuntan publik yang kredibel dan independen sangat penting diperhatikan. Forum Anti Korupsi ke 4 2014 17
  • 18. RFEORMASI PEMBIAYAAN POLITIK (3) Ketiga, reformasi pengeluaran partai (party expenditure). Tema ini juga sangat penting karena terkait dengan bagaimana membuat biaya politik menjadi lebih murah? Apakah perlu ada pembatasan total jumlah pengeluaran/belanja kampanye bagi partai ataupun kandidat? Bagaimana mengatur biaya kampanye melalui media agar bisa lebih murah dan kompetitif? Perlukah subsidi negara dalam kampanye media sehingga setiap partai punya ruang yang sama dalam kampanye di media, tanpa ada dominasi partai yang punya basis finasial yang kuat? Dan mungkin juga sangat berhubungan dengan bagaimana meridesain sistem pemilu yang lebih sederhana dan meminimalisir praktek vote buying.Forum Anti Korupsi ke 4 2014 18
  • 19. Pengaturan belanja kampanye Sayangnya UU no. 8 tahun 2012 belum mengatur soal pengeluaran partai. Padahal sumber utama dari munculnya penggalangan dana ilegal adalah besaran pengeluaran kampanye. KPU sudah mengambil terobosan dengan pengaturan pembatasan alat peraga kampanye. Hal ini mencegah munculnya jor-joran dalam memasang alat peraga kampanye dan mendorong caleg mengakarkan diri ke bawah. Namun demikian, upaya itu masih terbatas. Di masa yang akan datang perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai ambang batas belanja kampanye yang boleh dikeluarkan partai politik atau caleg.Forum Anti Korupsi ke 4 2014 19
  • 20. Sekian dan terima kasihSekian dan terima kasih Forum Anti Korupsi ke 4 2014 20