ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Forum SDM PKWT Kontrak

•Download as PPSX, PDF•
•
G
Gunawan Wicaksono

Dokumen tersebut membahas tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai syarat PKWT, perubahan PKWT menjadi PKWTT, dan persyaratan kerja tambahan yang harus diatur dalam perjanjian kerja.

1 of 13
Downloaded 100 times
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Waktu Tidak Tertentu Drs. I Nengah Subagia, SH. MH. Advokat/Konsultan Hukum Email : inengahsubagia28@gmail.com KUMPUL SDM BALI JULI 2016 Klinik Ketenagakerjaan
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Dasar Hukum Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: • UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan, maka dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT). • PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, apabila dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
• Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ; c. Pekerjaan yang bersifat musiman; d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
• PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. a. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus , tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. b. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.
Ketentuan pelaksanaan PKWT berdasarkan Kepmenakertrans No. Kep. 100/Men/VI/2004 • PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun; • PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman; • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru; • Perjanjian kerja harian lepas.
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) • PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam masa percobaan tersebut pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT • PKWT yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin, berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. • Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka waktu dan perpanjangan, atau dilakukan pembaharuan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan
• Pembaharuan PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
• Dalan hal PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan, sekurang- kurangnya memuat keterangan : 1. Nama dan alamat pekerja/buruh; 2. Tanggal mulai bekerja; 3. Jenis pekerjaan; dan 4. Besarnya upah • Apabila pengusaha tidak memuat surat pengangkatan, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- dan paling banyak Rp.50.000.000,-
PERSYARATAN KERJA YANG HARUS DIATUR LEBIH LANJUT DAN LEBIH RINCI DALAM PERJANJIAN KERJA SESUAI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 • Pasal 79 ayat (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c • Pasal 81 Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid
• Pasal 160 ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya • Pasal 162 ayat (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah
• Pasal 168 (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri (1) PHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah

More Related Content

Forum SDM PKWT Kontrak

  • 1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu & Waktu Tidak Tertentu Drs. I Nengah Subagia, SH. MH. Advokat/Konsultan Hukum Email : inengahsubagia28@gmail.com KUMPUL SDM BALI JULI 2016 Klinik Ketenagakerjaan
  • 2. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) Dasar Hukum Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: • UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT
  • 3. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan, maka dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT). • PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, apabila dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
  • 4. • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ; c. Pekerjaan yang bersifat musiman; d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  • 5. • PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. a. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus , tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. b. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.
  • 6. Ketentuan pelaksanaan PKWT berdasarkan Kepmenakertrans No. Kep. 100/Men/VI/2004 • PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun; • PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman; • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru; • Perjanjian kerja harian lepas.
  • 7. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) • PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dalam masa percobaan tersebut pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
  • 8. PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT • PKWT yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin, berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. • Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja • PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka waktu dan perpanjangan, atau dilakukan pembaharuan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan
  • 9. • Pembaharuan PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
  • 10. • Dalan hal PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan, sekurang- kurangnya memuat keterangan : 1. Nama dan alamat pekerja/buruh; 2. Tanggal mulai bekerja; 3. Jenis pekerjaan; dan 4. Besarnya upah • Apabila pengusaha tidak memuat surat pengangkatan, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- dan paling banyak Rp.50.000.000,-
  • 11. PERSYARATAN KERJA YANG HARUS DIATUR LEBIH LANJUT DAN LEBIH RINCI DALAM PERJANJIAN KERJA SESUAI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 • Pasal 79 ayat (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c • Pasal 81 Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid
  • 12. • Pasal 160 ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya • Pasal 162 ayat (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah
  • 13. • Pasal 168 (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri (1) PHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah