Gender dalam prespektif ham oleh esther
Download as pptx, pdf1 like2,885 views
Dokumen tersebut membahas tentang gender dan hak asasi perempuan. Gender didefinisikan sebagai peran dan karakteristik yang dikonstruksi oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti marginalisasi dan stereotipe gender serta komitmen pemerintah Indonesia untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan.
1 of 14
Downloaded 84 times
Ad
Recommended
1. smart asn
1. smart asnNouRahSuzumieZea
油
Modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di era digital dengan fokus pada literasi digital. Peserta diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi masalah, dan menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung terwujudnya smart governance. Modul ini bersifat dinamis dan diharapkan dapat terus disempurnakan berdasarkan masukan untuk meningkatkan kualitas pelatihan.UU Penanganan Konflik Sosial
UU Penanganan Konflik SosialFrans Dione
油
Dokumen ini membahas Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik, serta peran berbagai institusi dalam proses tersebut. Selain itu, diatur juga mengenai partisipasi masyarakat dan sumber pembiayaan untuk penanganan konflik.Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang kemandirian daerah dan akselerasi pembangunan sosial ekonomi melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta penggalian pendapatan daerah. Diperlukan kebijakan publik yang mengatasi berbagai masalah, termasuk ketergantungan daerah pada dana perimbangan serta banyaknya peraturan daerah yang bermasalah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas fiskal dan sdm untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih cepat dan berkelanjutan.PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
油
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraW. Riany
油
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat ketentuan mengenai aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi yang menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, netral, dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur tentang asas, prinsip, jenis, status, fungsi, tugas, jabatan, hak dan kewajiban ASN serta manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kSistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RITri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Erta Erta
油
Makalah ini membahas mengenai peramalan masa depan kebijakan, termasuk pengertian peramalan, tujuan peramalan kebijakan, dan jenis-jenis masa depan yang dapat diramalkan yaitu masa depan potensial, masa depan yang masuk akal, dan masa depan normatif."Susunan acara seminar nasional
Susunan acara seminar nasionalRomadhini Putri Wulandari
油
Seminar nasional ini akan membahas tiga topik yaitu teknologi konservasi air, teknologi konservasi energi, dan presentasi hasil penelitian. Acara dimulai dengan pembukaan, sambutan, presentasi materi dari narasumber, sesi tanya jawab, istirahat makan siang, presentasi hasil penelitian oleh peserta, dan ditutup dengan penutupan.Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikMustika Aji
油
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah, menguraikan tujuan, tantangan, dan sistem yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberdayakan daerah. Beberapa isu yang diangkat meliputi disparitas pembangunan, pengangguran, kemiskinan, serta kelemahan dalam perencanaan dan bias-bias yang mempengaruhi efektivitasnya. Ditekankan perlunya partisipasi masyarakat dan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar dapat mencapai tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.Identifikasi Isu Managemen & Smart Aparatur Sipil Negara di Instansi (1).pdf
Identifikasi Isu Managemen & Smart Aparatur Sipil Negara di Instansi (1).pdfmuammar45
油
Tugas ini membahas dua isu utama yaitu (1) belum optimalnya pengelolaan lembaga jurnal di instansi, dan (2) belum optimalnya penggunaan sistem publikasi jurnal daring Open Journal System (OJS). Kedua isu ini berkaitan dengan pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang cerdas dan adaptif dengan perkembangan teknologi sesuai konsep Smart Government. Ringkasan ini memberikan gambaran singkat tentang isu-isu utama yang diidentifikasi dalam dMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatElection Commision
油
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas proses dan analisis kebijakan publik, mencakup interdependensi antara pemangku kepentingan dan berbagai tahapan siklus kebijakan dari perumusan hingga evaluasi. Ia juga menjelaskan pentingnya definisi masalah, pengembangan alternatif serta kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif kebijakan yang tepat. Terakhir, dokumen ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap interaksi sosial-politik dan dampak dari kebijakan bagi masyarakat.Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikMahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
油
Dokumen ini membahas etika, nilai, norma, dan moral dalam konteks politik, menjelaskan hubungan antara nilai filosofis dan tindakan manusia. Pancasila diidentifikasi sebagai sumber etika politik yang mengarahkan kebijakan dan tindakan negara berdasarkan prinsip moral. Kesimpulannya, etika politik merupakan cabang etika sosial yang penting dalam menentukan norma dan nilai dalam kehidupan politik.Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1nurul khaiva
油
Dokumen ini membahas makna dan sejarah strategi serta manajemen strategik, menjelaskan bahwa strategi merupakan rencana komprehensif yang menghubungkan kekuatan perusahaan dengan tantangan lingkungan untuk mencapai tujuan. Manajemen strategik adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Karakteristik dan manfaat manajemen strategik mencakup peningkatan efektivitas organisasi, antisipasi perubahan, serta penguatan keterlibatan berbagai pihak.Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanBKPP kabupaten Bandung
油
Dokumen ini membahas metodologi ilmu pemerintahan, mencakup pengertian ilmu dan karakteristiknya, serta pemahaman tentang objek, metode, dan sifat ilmu pemerintahan. Terdapat analisis mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta peran pemerintah dalam berbagai bidang. Selain itu, dokumen ini menjelaskan pendekatan interdisipliner dan integratif dalam studi ilmu pemerintahan serta dampak dari perubahan konsep pemerintahan dari negara penjaga malam ke negara kesejahteraan.Anatomi kontrak
Anatomi kontrakDIAN EKA PERMATASARI
油
Dokumen ini menjelaskan struktur dan elemen penting dari kontrak dalam konteks hukum, termasuk judul, pembukaan, komparisi, dan isi perjanjian. Selain itu, dibahas mengenai klausul pengecualian, wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup. Semua elemen ini harus disusun agar sejalan dengan hukum yang berlaku dan jelas dalam praktiknya.Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang hukum konstitusi, peran dan sejarah konstitusi Indonesia, serta teori dan elemen konstitusionalisme. Konstitusi diuraikan sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi hak warga negara. Selain itu, juga dibahas amandemen konstitusi dan pentingnya perjanjian sosial dalam pembentukan negara.Ppt seminar rancangan aktualisasi final Uswatun Coachee
Ppt seminar rancangan aktualisasi final Uswatun Coacheetemanna #LABEDDU
油
Dokumen ini membahas rencana pengembangan website sebagai layanan informasi pusat penjaminan mutu di STAKN Toraja untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Visi dan misi dikembangkan untuk membangun sistem penjaminan mutu yang efektif dan berkelanjutan, sementara berbagai kegiatan direncanakan untuk konten, implementasi, dan evaluasi website. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan budaya mutu yang lebih baik di institusi.Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD danHukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum kepegawaian dan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ditekankan prinsip dan asas-asas dalam manajemen ASN, seperti kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh ASN. Tujuannya adalah menegakkan etika, meningkatkan kualitas hidup pegawai, dan mewujudkan pelayanan publik yang baik.Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk struktur pemerintahan, keabsahan hukum, dan peran lembaga negara dalam konteks negara hukum. Terdapat penjelasan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta pentingnya akuntabilitas, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola negara. Selain itu, dokumen ini juga menyoroti reformasi konstitusi dan prinsip demokrasi konstitusional sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dan memastikan kesejahteraan rakyat.Format naskah dinas
Format naskah dinas Rizki Malinda
油
Dokumen ini merinci format dan pedoman naskah dinas berdasarkan peraturan permenpanrb nomor 80 tahun 2012, yang mencakup pengaturan untuk naskah dinas arahan, keputusan, instruksi, dan korespondensi dalam instansi pemerintah. Setiap jenis naskah dinas memiliki susunan dan format yang spesifik, termasuk komponen seperti kop, tanda tangan, dan substansi yang harus disampaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dan legalitas dalam dokumentasi resmi instansi pemerintah.Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
油
Dokumen ini membahas evolusi pemahaman konstitusi dari zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno hingga pembentukan Piagam Madinah, menyoroti perubahan konsep yang terkait dengan konstitusionalisme. Secara khusus, dokumen ini menyajikan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan sejarah dan pengertian konstitusi dalam konteks modern. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi awal yang mengandung prinsip-prinsip pemerintahan dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan hingga saat ini.HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHanik Hidayah
油
Dokumen ini membahas dasar hukum perusahaan, termasuk pengertian dan jenis-jenis badan usaha, seperti perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, serta badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi. Juga dijelaskan mengenai badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikendalikan oleh pemerintah. Hukum perusahaan berfungsi untuk mengatur segala aspek terkait korporasi dan kegiatan usaha di Indonesia.Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
油
Dokumen ini membahas sejarah perkembangan administrasi publik di Indonesia, mulai dari proklamasi kemerdekaan 1945 hingga saat ini, serta perkembangan konsep dan praktik administrasi publik yang berfokus pada pelayanan publik. Istilah administrasi dalam konteks ini adalah organisasi dan manajemen kerjasama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, dokumen ini juga menggambarkan berbagai definisi dan karakteristik administrasi publik yang membedakannya dari administrasi niaga.Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang aktualisasi kapasitas dan karakter pemimpin dalam pelayanan publik di era new normal. Secara singkat, dokumen menjelaskan tantangan pelayanan publik di era yang tidak pasti ini seperti perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Dokumen juga menekankan pentingnya pemimpin yang cerdas, berkarakter, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan eraSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
油
Dokumen ini membahas seminar isu-isu pelayanan publik, mencakup latar belakang, permasalahan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan serta saran. Fokus kajian mencakup otonomi daerah, paternalisme, diskriminasi, dan diskresi dalam pelayanan publik. Penyusunan makalah diatur dengan ketentuan teknis dan pedoman penulisan tertentu.Perkembangan pemikiran-ham
Perkembangan pemikiran-hamAwis Mirad
油
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua pihak. Konsep HAM berkembang melalui berbagai dokumen sejarah dan mencakup isu-isu seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan kewajiban menghormati hak orang lain. Dalam konteks Indonesia, HAM dikaitkan dengan nilai-nilai agama, moral universal, dan terintegrasi dalam Konstitusi serta undang-undang yang terkait.Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3Uwes Chaeruman
油
Modul ini membahas konsep nilai dan moral dalam praktik kebidanan. Nilai didefinisikan sebagai kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sedangkan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku manusia. Modul ini juga membedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Norma moral adalah pedoman tertinggi yang universal tetapi ada kasus-kasus tertentMore Related Content
What's hot (20)
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikMustika Aji
油
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah, menguraikan tujuan, tantangan, dan sistem yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberdayakan daerah. Beberapa isu yang diangkat meliputi disparitas pembangunan, pengangguran, kemiskinan, serta kelemahan dalam perencanaan dan bias-bias yang mempengaruhi efektivitasnya. Ditekankan perlunya partisipasi masyarakat dan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar dapat mencapai tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.Identifikasi Isu Managemen & Smart Aparatur Sipil Negara di Instansi (1).pdf
Identifikasi Isu Managemen & Smart Aparatur Sipil Negara di Instansi (1).pdfmuammar45
油
Tugas ini membahas dua isu utama yaitu (1) belum optimalnya pengelolaan lembaga jurnal di instansi, dan (2) belum optimalnya penggunaan sistem publikasi jurnal daring Open Journal System (OJS). Kedua isu ini berkaitan dengan pembentukan aparatur sipil negara (ASN) yang cerdas dan adaptif dengan perkembangan teknologi sesuai konsep Smart Government. Ringkasan ini memberikan gambaran singkat tentang isu-isu utama yang diidentifikasi dalam dMeningkatkan partisipasi politik rakyat
Meningkatkan partisipasi politik rakyatElection Commision
油
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas proses dan analisis kebijakan publik, mencakup interdependensi antara pemangku kepentingan dan berbagai tahapan siklus kebijakan dari perumusan hingga evaluasi. Ia juga menjelaskan pentingnya definisi masalah, pengembangan alternatif serta kriteria yang digunakan dalam memilih alternatif kebijakan yang tepat. Terakhir, dokumen ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap interaksi sosial-politik dan dampak dari kebijakan bagi masyarakat.Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai etika politikMahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
油
Dokumen ini membahas etika, nilai, norma, dan moral dalam konteks politik, menjelaskan hubungan antara nilai filosofis dan tindakan manusia. Pancasila diidentifikasi sebagai sumber etika politik yang mengarahkan kebijakan dan tindakan negara berdasarkan prinsip moral. Kesimpulannya, etika politik merupakan cabang etika sosial yang penting dalam menentukan norma dan nilai dalam kehidupan politik.Manajemen Strategi Sektor Publik 1
Manajemen Strategi Sektor Publik 1nurul khaiva
油
Dokumen ini membahas makna dan sejarah strategi serta manajemen strategik, menjelaskan bahwa strategi merupakan rencana komprehensif yang menghubungkan kekuatan perusahaan dengan tantangan lingkungan untuk mencapai tujuan. Manajemen strategik adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Karakteristik dan manfaat manajemen strategik mencakup peningkatan efektivitas organisasi, antisipasi perubahan, serta penguatan keterlibatan berbagai pihak.Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanBKPP kabupaten Bandung
油
Dokumen ini membahas metodologi ilmu pemerintahan, mencakup pengertian ilmu dan karakteristiknya, serta pemahaman tentang objek, metode, dan sifat ilmu pemerintahan. Terdapat analisis mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta peran pemerintah dalam berbagai bidang. Selain itu, dokumen ini menjelaskan pendekatan interdisipliner dan integratif dalam studi ilmu pemerintahan serta dampak dari perubahan konsep pemerintahan dari negara penjaga malam ke negara kesejahteraan.Anatomi kontrak
Anatomi kontrakDIAN EKA PERMATASARI
油
Dokumen ini menjelaskan struktur dan elemen penting dari kontrak dalam konteks hukum, termasuk judul, pembukaan, komparisi, dan isi perjanjian. Selain itu, dibahas mengenai klausul pengecualian, wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup. Semua elemen ini harus disusun agar sejalan dengan hukum yang berlaku dan jelas dalam praktiknya.Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang hukum konstitusi, peran dan sejarah konstitusi Indonesia, serta teori dan elemen konstitusionalisme. Konstitusi diuraikan sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi hak warga negara. Selain itu, juga dibahas amandemen konstitusi dan pentingnya perjanjian sosial dalam pembentukan negara.Ppt seminar rancangan aktualisasi final Uswatun Coachee
Ppt seminar rancangan aktualisasi final Uswatun Coacheetemanna #LABEDDU
油
Dokumen ini membahas rencana pengembangan website sebagai layanan informasi pusat penjaminan mutu di STAKN Toraja untuk meningkatkan aksesibilitas informasi. Visi dan misi dikembangkan untuk membangun sistem penjaminan mutu yang efektif dan berkelanjutan, sementara berbagai kegiatan direncanakan untuk konten, implementasi, dan evaluasi website. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan budaya mutu yang lebih baik di institusi.Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD danHukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...
Hukum Kepegawaian - Definisi, Jenis, Asas, Prinsip, dan Nilai Dasar Aparatur ...Idik Saeful Bahri
油
Dokumen ini membahas hukum kepegawaian dan ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ditekankan prinsip dan asas-asas dalam manajemen ASN, seperti kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta nilai-nilai dasar yang harus dipegang oleh ASN. Tujuannya adalah menegakkan etika, meningkatkan kualitas hidup pegawai, dan mewujudkan pelayanan publik yang baik.Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk struktur pemerintahan, keabsahan hukum, dan peran lembaga negara dalam konteks negara hukum. Terdapat penjelasan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta pentingnya akuntabilitas, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola negara. Selain itu, dokumen ini juga menyoroti reformasi konstitusi dan prinsip demokrasi konstitusional sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan dan memastikan kesejahteraan rakyat.Format naskah dinas
Format naskah dinas Rizki Malinda
油
Dokumen ini merinci format dan pedoman naskah dinas berdasarkan peraturan permenpanrb nomor 80 tahun 2012, yang mencakup pengaturan untuk naskah dinas arahan, keputusan, instruksi, dan korespondensi dalam instansi pemerintah. Setiap jenis naskah dinas memiliki susunan dan format yang spesifik, termasuk komponen seperti kop, tanda tangan, dan substansi yang harus disampaikan. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi dan legalitas dalam dokumentasi resmi instansi pemerintah.Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
油
Dokumen ini membahas evolusi pemahaman konstitusi dari zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno hingga pembentukan Piagam Madinah, menyoroti perubahan konsep yang terkait dengan konstitusionalisme. Secara khusus, dokumen ini menyajikan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan sejarah dan pengertian konstitusi dalam konteks modern. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi awal yang mengandung prinsip-prinsip pemerintahan dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan hingga saat ini.HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHanik Hidayah
油
Dokumen ini membahas dasar hukum perusahaan, termasuk pengertian dan jenis-jenis badan usaha, seperti perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, serta badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi. Juga dijelaskan mengenai badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikendalikan oleh pemerintah. Hukum perusahaan berfungsi untuk mengatur segala aspek terkait korporasi dan kegiatan usaha di Indonesia.Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
油
Dokumen ini membahas sejarah perkembangan administrasi publik di Indonesia, mulai dari proklamasi kemerdekaan 1945 hingga saat ini, serta perkembangan konsep dan praktik administrasi publik yang berfokus pada pelayanan publik. Istilah administrasi dalam konteks ini adalah organisasi dan manajemen kerjasama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, dokumen ini juga menggambarkan berbagai definisi dan karakteristik administrasi publik yang membedakannya dari administrasi niaga.Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen tersebut membahas tentang aktualisasi kapasitas dan karakter pemimpin dalam pelayanan publik di era new normal. Secara singkat, dokumen menjelaskan tantangan pelayanan publik di era yang tidak pasti ini seperti perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas. Dokumen juga menekankan pentingnya pemimpin yang cerdas, berkarakter, serta berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan eraSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
油
Dokumen ini membahas seminar isu-isu pelayanan publik, mencakup latar belakang, permasalahan, tinjauan pustaka, analisis, dan kesimpulan serta saran. Fokus kajian mencakup otonomi daerah, paternalisme, diskriminasi, dan diskresi dalam pelayanan publik. Penyusunan makalah diatur dengan ketentuan teknis dan pedoman penulisan tertentu.Viewers also liked (17)
Perkembangan pemikiran-ham
Perkembangan pemikiran-hamAwis Mirad
油
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua pihak. Konsep HAM berkembang melalui berbagai dokumen sejarah dan mencakup isu-isu seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan kewajiban menghormati hak orang lain. Dalam konteks Indonesia, HAM dikaitkan dengan nilai-nilai agama, moral universal, dan terintegrasi dalam Konstitusi serta undang-undang yang terkait.Modul 1 kb 3
Modul 1 kb 3Uwes Chaeruman
油
Modul ini membahas konsep nilai dan moral dalam praktik kebidanan. Nilai didefinisikan sebagai kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, sedangkan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku manusia. Modul ini juga membedakan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Norma moral adalah pedoman tertinggi yang universal tetapi ada kasus-kasus tertentPresentasi Pengarus Utamaan Gender
Presentasi Pengarus Utamaan GenderReins Tangkowit
油
Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) diperkenalkan pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV tahun 1995 sebagai strategi untuk mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan agar keduanya mendapatkan keuntungan yang setara. Kebijakan PUG di Kota Kotamobagu mGender slide
Gender slideJacqueline Waroy
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep gender dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologis, sosial, dan hak yang seharusnya setara. Dokumen juga menyinggung tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender khususnya di Papua dikarenakan faktor budaya, ekonomi, dan indikator kesehatan ibu dan anak yang masih rendah.Modul 4 etikologial
Modul 4 etikologialpjj_kemenkes
油
Modul ini membahas aspek hukum dalam praktik kebidanan meliputi pengantar hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan di Indonesia, dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan seperti hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, menentukan nasib sendiri, dan mendapat informasi.ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANAN
ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANANpjj_kemenkes
油
Dokumen ini membahas etika dan kode etik dalam profesi kebidanan, mencakup definisi etika, pemahaman tentang profesionalisme, serta pentingnya standar profesi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Penekanan diberikan pada tanggung jawab moral bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara etis serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan.Modul 1 etikolegal
Modul 1 etikolegalpjj_kemenkes
油
Dokumen ini adalah modul praktikum untuk mahasiswa D3 Kebidanan, yang membahas etika dan moral dalam praktik kebidanan. Terdapat kegiatan belajar yang dirancang untuk mengaplikasikan konsep dasar etika, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pelayanan kebidanan, dengan penekanan pada observasi dan analisis lapangan. Modul ini juga mencakup petunjuk untuk penyusunan tugas dan laporan praktikum yang harus diikuti mahasiswa.LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAM
LEMBAGA LEMBAGA PENEGAK HAMAdam Zuhelsya
油
Dokumen ini menjelaskan berbagai lembaga penegak hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, termasuk Komnas HAM, KNPA, KPAI, dan lembaga terkait lainnya. Masing-masing lembaga memiliki tujuan dan fungsi tertentu, seperti perlindungan anak, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pengadilan khusus untuk pelanggaran HAM berat. Selain itu, dokumen ini mencakup peran LSM dalam mendukung pengembangan demokrasi dan HAM.Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidanan
Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidananHetty Astri
油
Dokumen ini menjelaskan aspek legal dan legalisasi pelayanan kebidanan di Indonesia, termasuk definisi dan syarat bidan, serta proses legislasi, registrasi, dan lisensi yang diperlukan. Bidan harus memiliki ijazah minimal D3 dan mengikuti prosedur registrasi dan lisensi untuk menjaga kualitas pelayanan dan perlindungan hukum. Beberapa peraturan, undang-undang, dan regulasi terkait diuraikan untuk mendukung otonomi dan praktik kebidanan.Modul 3 kb 4
Modul 3 kb 4Uwes Chaeruman
油
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan dilema dalam praktik kebidanan khususnya mengenai informed choice dan informed consent. Dokumen menjelaskan pentingnya memberikan informasi kepada pasien sebelum tindakan medik dilakukan serta mendapat persetujuan pasien berdasarkan pemahaman yang memadai. Dokumen juga membahas aspek hukum, tujuan, unsur, dan penerapan informed consent dalam praktik kesehatan.4 informed consent versi 2
4 informed consent versi 2Rientan Permata
油
Ny. X mengalami kanker payudara dan menyetujui operasi mastektomi total tanpa ijin suaminya. Setelah operasi, suaminya marah karena istrinya hanya memiliki satu payudara. Kasus ini membahas pentingnya persetujuan pasien atau keluarga untuk tindakan medis beresiko tinggi sesuai peraturan.Pemetaan sosial
Pemetaan sosialSiti Chaakimah
油
Dokumen ini membahas pentingnya pemetaan sosial dalam memahami hubungan hukum dengan ruang dan masyarakat, terutama terkait dengan pemanfaatan tanah dan hutan. Pemetaan sosial digunakan untuk menganalisis sistem tenurial serta interaksi masyarakat dengan hukum dan lingkungan mereka. Proses pemetaan mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan untuk mendukung pengakuan masyarakat hukum adat dan penataan batas kawasan hutan.ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANAN
ETIKA DAN KODE ETIK KEBIDANANpjj_kemenkes
油
Modul ini membahas tentang etika dan kode etik kebidanan. Modul ini menjelaskan pengertian etika profesi, konsep profesional, dan etika pelayanan kebidanan. Modul ini juga membahas pentingnya pelaksanaan etika dalam memberikan pelayanan kebidanan secara profesional."Modul 3 etikolegal
Modul 3 etikolegalpjj_kemenkes
油
Modul ini membahas tentang aspek legal dan issue etik dalam praktek kebidanan yang terbagi menjadi 4 kegiatan belajar, mencakup latar belakang sistem legislasi tenaga bidan, otonomi bidan, dan legilasi, registrasi serta lisensi bidan.MAKALAH GENDER
MAKALAH GENDERAna Sengga
油
Makalah ini membahas diskriminasi gender, termasuk pengertian, bentuk, faktor penyebab, dampak, dan cara memperjuangkan kesetaraan gender, serta menyoroti permasalahan serius seperti pemerkosaan dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penulis mengidentifikasi berbagai bentuk diskriminasi seperti marginalisasi, sub ordinasi, stereotype, dan kekerasan, serta faktor budaya patriarkhi yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai diskriminasi gender dan harapan untuk membantu perempuan menghadapi tantangan ini.3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017Drift
油
Sales teams in 2017 need to update their strategies by incorporating messaging into their outreach, fixing outdated BDR processes to engage buyers in real-time, and enhancing account-based marketing to provide personalized experiences. The document emphasizes integrating messaging tools like live chat into existing setups to better connect with prospects. Additionally, it highlights the importance of responding to leads in a timely manner and treating them as individuals rather than forcing traditional form-filling mechanisms.How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
油
To become a thought leader in your niche, first choose a specific niche where you can provide value. Strive to excel by continually learning, networking, and demonstrating your expertise through consistent content creation. For resources and guidance, visit www.becomeablogger.com.Ad
Similar to Gender dalam prespektif ham oleh esther (20)
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosial
Isbd manusia sebagai makhluk individu dan sosialDini Nur Hanifah
油
Dokumen ini membahas pengertian manusia sebagai individu dan makhluk sosial, menyatakan bahwa individu adalah entitas terkecil dalam masyarakat dengan karakteristik dan pola perilaku sendiri. Manusia tidak dapat hidup sendiri, memerlukan interaksi sosial, serta memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat yang menetapkan norma dan struktur sosial yang beragam. Terdapat fokus pada fungsi manusia dalam masyarakat, peranan individu, dan upaya mengatasi stereotip serta prasangka yang dapat muncul dalam interaksi sosial.Modul 7
Modul 7Luqman Effendi
油
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan gender dan seks, konsep gender sebagai konstruksi sosial, berbagai pengertian tentang gender, dan dampak ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban kerja perempuan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pandangan fungsionalisme dan konflik tentang gender serta pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan keadilan gender.Dasar-dasar pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
Dasar-dasar pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan genderaep11114
油
Dokumen ini membahas konsep gender yang mencakup perbedaan fungsi dan tanggung jawab sosial antara perempuan dan laki-laki, serta kesetaraan gender yang penting untuk pembangunan. Terdapat tiga pendekatan utama dalam feminisme yaitu feminisme liberal, marxis, dan radikal, masing-masing menekankan hak-hak perempuan dan kritik terhadap sistem patriarki dan kapitalisme. Diskusi juga mencakup peran perempuan yang kurang proporsional dalam berbagai bidang serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan hak.1. GENDER.ppt
1. GENDER.pptwitasundari
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep gender dan perbedaan antara gender dan seks. Gender didefinisikan sebagai peran dan tanggung jawab sosial antara perempuan dan laki-laki yang bersifat konstruksi sosial, sedangkan seks bersifat biologis. Dokumen ini juga membahas pentingnya kesetaraan gender dan mendefinisikan tiga pendekatan feminisme yaitu liberal, Marxis, dan radikal.PPT PPAM IBU MISI.pptx
PPT PPAM IBU MISI.pptxDesyHarianti
油
a. Merangkum istilah gender dan seks, serta ketidaksetaraan status dan kedudukan antara pria dan wanita yang ditentukan secara sosial, bukan biologis.
b. Menjelaskan bahwa penilaian rendah terhadap peran wanita memarginalisasikan mereka dari hak atas harta dan sumber daya lainnya.
c. Mengakui interaksi antar gender dan kelas sosial lainnya, serta kepercayaan bahwa ketidaksetaraan gender11897580.ppt
11897580.pptagus war
油
Budaya patriarki, norma gender, dan pembagian peran gender menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses sumber daya kesehatan dan hak atas kesehatan. Hal ini berdampak pada status kesehatan perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki.PPT gender dipresentasikan oleh kelompok 7
PPT gender dipresentasikan oleh kelompok 7matchadepankuu
油
Dokumen ini membahas isu gender di Indonesia, dengan fokus pada pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Ditekankan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang berbeda dari jenis kelamin, dan patriarkhi mempengaruhi peran serta hubungan antara laki-laki dan perempuan. PUG bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan memastikan partisipasi aktif dalam pembangunan, menciptakan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan.Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )
Bahan materi di kppi purwakarta (18 september 2019 )PerlindunganPerempua
油
Dokumen ini membahas hak politik perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam partisipasi mereka di bidang politik, termasuk regulasi yang mendukung keterwakilan minimal 30%. Pemahaman politik penting bagi perempuan agar dapat menyuarakan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka dan berkontribusi pada pengambilan keputusan. Isu ketidakadilan gender, seperti marginalisasi dan kekerasan, menjadi fokus utama dalam memperjuangkan kesetaraan politik.Contoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordpkrhoy harahap
油
Makalah ini membahas tentang dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Pertama, menjelaskan latar belakang masalah kesetaraan gender di Indonesia yang terkait dengan konstruksi sosial peran laki-laki dan perempuan serta ketimpangan yang diakibatkannya. Kedua, membahas rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia meskipun UUD 1945 telah menjamin kesetaraan gender. Ketiga, menguraikan upaya memperjuangkan kesetaraContoh makalah-latihan-word
Contoh makalah-latihan-wordkurniawanbudi96
油
Makalah ini membahas dinamika kesetaraan gender dalam politik Indonesia, menyoroti sejarah perjuangan perempuan dalam memperoleh hak-hak dan posisi di bidang politik. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, realitas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih rendah, dengan berbagai faktor budaya dan struktural yang menghambat. Penulis juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan dan reformasi kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.PPT Pemahaman Konsep Gender untuk Masyarakat
PPT Pemahaman Konsep Gender untuk Masyarakatlukmansadja
油
Dokumen ini membahas kesetaraan gender, perbedaan antara jenis kelamin dan gender, serta diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat. Ditekankan bahwa perbedaan yang ada seharusnya tidak menyebabkan ketidakadilan, dan kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Diskusi tentang konstruksi sosial dan perlunya menghapus diskriminasi gender juga diuraikan, mengajak pembaca untuk berkontribusi pada perubahan.KESEHATAN REPRODUKSI & KB-HANA DAN YUNA-dikompresi.pdf
KESEHATAN REPRODUKSI & KB-HANA DAN YUNA-dikompresi.pdfyuhanaseptiani1
油
Dokumen ini membahas implementasi gender dalam asuhan kebidanan dan kesehatan reproduksi, serta peran penting bidan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas kesehatan. Gender berpengaruh pada peran sosial dan mentalitas individu, yang sering kali mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, tantangan dalam implementasi gender termasuk kurangnya pengetahuan, norma-norma diskriminatif, dan keterbatasan sumber daya.Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"Riska Yuliatiningsih
油
Dokumen ini membahas isu kesetaraan gender sebagai komponen vital dalam demokrasi, menyoroti ketidaksetaraan yang masih dialami perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Kesetaraan gender mencakup penghapusan diskriminasi dan mendukung partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat. Pendekatan dalam mencapai kesetaraan gender dilakukan melalui kebijakan proaktif pemerintah, pendidikan, dan peningkatan kesadaran sosial.Hk Gender2.pptx
Hk Gender2.pptxMuhammadFajri411045
油
Dokumen tersebut membahas tentang istilah gender dan perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Gender diperkenalkan untuk memisahkan ciri-ciri sosial budaya dari ciri-ciri biologis. Gender merujuk pada peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial, berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis. Dokumen juga membedakan peran produksi dan reproduksi antara laki-lMANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKHLUK SOSIAL.ppt
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKHLUK SOSIAL.pptValenciaAngellica1
油
Dokumen ini membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial, menjelaskan karakteristik individu yang mencakup keutuhan jiwa dan raga serta peranannya dalam masyarakat. Kebahagiaan individu diupayakan melalui amal baik dan interaksi sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, terdapat dilema antara kepentingan individu dan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah sosial jika tidak dikelola dengan baik.DEFINISI seksualitas dan gender kesehata
DEFINISI seksualitas dan gender kesehatachamyrahmatiqa1
油
Dokumen ini membahas perbedaan antara jenis kelamin dan gender, serta bagaimana konstruksi sosial dan budaya mempengaruhi peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini sering dianggap sebagai kodrat, namun dapat dipertukarkan dan berubah seiring waktu dan konteks. Ketidakadilan gender, yang muncul dari perbedaan-perbedaan ini, menghasilkan berbagai masalah sosial seperti marginalisasi dan stereotip.Menginteraksikan gender dan kesehatan reproduksi di.ppt
Menginteraksikan gender dan kesehatan reproduksi di.pptIntructuresTIK
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan gender dan seks serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender dalam masyarakat.2 materi-presentsi-isd-1
2 materi-presentsi-isd-1Chiee Arviant
油
Dokumen ini membahas tentang konsep individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks ilmu sosial, menyoroti keanekaragaman, kesederajatan, dan kebermasyarakatan. Juga dijelaskan tentang fungsi keluarga dalam proses sosialisasi dan pertumbuhan individu, serta perbedaan antara masyarakat sederhana dan maju. Selain itu, dibahas pula pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan individu dan kelompok. Gender
GenderLen Handayani
油
Dokumen ini mengupas isu gender sebagai konstruksi sosial yang memisahkan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, menegaskan bahwa ketidakadilan gender muncul dari perbedaan yang berdampak pada pem marginalisasian, subordinasi, dan kekerasan. Kesetaraan gender diartikan sebagai kondisi di mana hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dipahami dan diterapkan secara adil, serta memerlukan kepedulian dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Pemahaman yang lebih mendalam tentang gender dapat membantu mengatasi stereotip dan menciptakan keadilan sosial.PPT Tugas Ilmu Sosial Dasar 3
PPT Tugas Ilmu Sosial Dasar 3sopiannudin
油
Dokumen ini membahas tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Individu adalah unit terkecil masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi. Keluarga berperan penting dalam sosialisasi awal individu. Masyarakat terbentuk dari interaksi antar individu yang memiliki prasarana untuk kegiatan bersama.Ad
Gender dalam prespektif ham oleh esther
- 1. Materi ini disajikan pada pelatihan dan pendidikan kelompok sebaya kabupaten Ende , 5 Desember 2011
- 2. Menurut Kamus : Gender adalah Jenis Kelamin (laki-laki dan perempuan) Gender adalah : Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam hal sifat , Peran , fungsi , hak, Perilaku yang dikonstruksikan oleh masyarakat , Karenanya bersifat relatif, dapat berubah dan dapat dipertukarkan.
- 3. adalah peran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya, dan struktur masyarakatnya. Oleh masyarakat peran ini dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki
- 5. 1) Peran Produktif : Peran yang dilakukan anggota masyarakat dalam rangka mencari nafka dan umumnya bernilai ekonomis karena dapat menghasilkan uang secara langsung 2) Peran reproduktif : Peran yang berhubungan erat dengan pemeliharaan, pengembangan, serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan biasanya dilakukan dalam keluarga, tidak menghasilkan uang secara langsung dan dilakukan bersamaan dengan tanggungjawab domestik atau kemasyarakatan 3) Peran Sosial Kemasyarakatan: Peran yang dilakukan anggota masyarakat yang berhubungan dengan politik, sosial kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumberdaya yangdigunakan oleh setiap orang seperti air, sekolah, pendidikan . Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa juga tidak
- 6. Bentuk Ketidakadilan Arti Contoh Marginalisasi Peminggiran /Pemiskinan Angka Buta huruf P tinggi Sub Ordinasi memposisikan salahsatu L : Pencari Nafkah utama Jenis kelamin lebih tinggi P: Pencari nafkah tambahan Setreotype Pandangan /label negatif L : tegas P: emosional terhadap salah satu jk Kekerasan Serangan Fisik/Psikologi suami : pukul isteri seseorang Istri : Mencela suami Beban kerja ganda Ada dua beban kerja Ibu: Publik dan domestik sekaligus yang dikerjakan bapak : Publik oleh salah satu jenis kelamin
- 7. Streotype Gender Contoh Sifat Dan perilaku L : Perkasa , P : Lemah Gender lembut Peran Gender L : dokter , P : paramedis Nilai Gender L : Keperkasaan P : Kelemalembutan L : label sebagai KK, Status gender Pemimpin dll.
- 8. HAM : Adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia ( termasuk hak ekonomi, hak sosial budaya serta hak hak sipil dan politik). ( prof. DR. Saparina Sadli : 2002 ; 10)
- 9. Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia , pernyataan ini menegaskan bahwa hak yang melekat pada diri wanita yang selama ini diperjuangkan oleh kaum perempuan diseluruh dunia. Adalah memang merupakan hak asasi manusia, karena wanita adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat sama halnya dengan pria sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun.
- 10. Pemahaman itu didasarkan pada ketentuan pasal 1 deklarasi sedunia tentang HAM yang berbunyi antara lain semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Seperti di Indonesia dalam UUD 45 : tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. pasal 27 ayat (1) UUD 45 : segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, ayat (2): tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan.
- 11. Komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi wanita dengan menciptakan peraturan hukum dan undang-undang yang non diskriminatif melalui UU no 7 tahun 1984. Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
- 12. 1. PEREMPUAN ADALAH MANUSIA OLEH KARENA ITU DIA MEMILIKI HAK ASASI MANUSIA (HAM) 2. SEGALA BENTUK: DIKRIMINASI , KETIDAKADILAN, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ADALAH MELANGGAR HAK ASASI MANUASIA
- 13. Forum Pemerhati dan Perjuangan Hak- Hak Perempuan (Forkom P2HP) kabupaten Ende