�ݺ�ߣ

Oleh :
Ahirul Habib Padilah
170820140512
Global Security :
Imigration and Refugees

*
Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak
manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Masuknya para
pengungsi dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban
masyarakat. Apalagi jika keberadaan mereka disusupi oleh kegaitan teroris internasional,
traffiking in person atau kegiatan kriminal lainnya. Pergerakan dan perpindahan manusia
sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun
negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena
adanya interaksi di antara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Untuk
mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, maka penanganan imigran ilegal harus dilakukan
dengan baik dengan mengutamakan penanganan (maximum security) dan penegakan
kedaulatan negara. Cara penanganan tersebut tentu berdasarkan aturan hukum baik nasional
maupun internasional.

1.Pengungsi adalah sekelompok
manusia yang sangat rentan
terhadap perlakuan yang tidak
manusiawi baik di negara asalnya
maupun di negara dimana mereka
mengungsi.
2.pengungsi dapat menimbulkan
gangguan kehidupan sosial,
politik, keamanan dan ketertiban
masyarakat.
3.Pengaruh sosial dan budaya
terjadi karena adanya interaksi di
antara mereka, baik di lingkungan
pendatang maupun penerima.

penanganan dan perlindungan
pengungsi di Indonesia
dilaksanakan bekerjasama dengan
Badan Internasional yang
menangani masalah pengungsi
yaitu UNHCR (United Nations Hight
Commission on Refugee) dan IOM
(International Organization of
Migration).

penanganan dan perlindungan
pengungsi di Indonesia
dilaksanakan bekerjasama dengan
Badan Internasional yang
menangani masalah pengungsi
yaitu UNHCR (United Nations
Hight Commission on Refugee)
dan IOM (International
Organization of Migration).

Kenapa UNHCR ?
Dikarenakan Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi
konvensi mengenai status pengungsi Tahun 1951 dan protokol
tahun 1967, sehingga pemerintah tidak memiliki kewenangan
untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang yang
meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi.
Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR (United Nations
Hight Commission on Refugee) tanpa campur tangan
pemerintah. Semua penampungan pengungsi yang ada di
Indonesia dikelola oleh IOM yang bertugas melindungi hak-hak
pengungsi dan menjamin kesejahteraan para pengungsi.
Peraturan hukum yang digunakan untuk melindungi pengungsi di
Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Indonesia belum meratifikasi
konvensi mengenai status
pengungsi Tahun 1951 dan
protokol tahun 1967. sehingga
pengungsi ditangani oleh UNHCR
tanpa campur tangan
pemerintah. Sedangkan hak dan
kesejahteraan pengungsi
ditangani oleh IOM.

5 ribu pengungsi yang
ditampung di Indonesia
Terjadi peningkatan dari
tahun ke tahun dikarenakan
konflik dari negara asal
pengungsi seperti Myanmar,
Afganistan, dan Syria yang
belum ada tanda-tanda akan
berakhir.
“Thomas Vargas Via CNN”

Dalam penanganan pengungsi warga negara
asing, ada beberapa kendala diantaranya belum
adanya suatu lembaga pemerintah yang secara
khusus menangani masalah pengungsi.
Operasional penanganan dilakukan lebih banyak
berdasar pada otoritas masing-masing lembaga
dengan dukungan UNHCR dan IOM.

Dalam penanganan pengungsi warga
negara asing, ada beberapa kendala
diantaranya belum adanya suatu
lembaga pemerintah yang secara
khusus menangani masalah
pengungsi. Operasional penanganan
dilakukan lebih banyak berdasar
pada otoritas masing-masing
lembaga dengan dukungan UNHCR
dan IOM.

�ݺ�ߣ

GLOBAL SECURITY: IMIGRATION AND REFUGEES

Recommended

More Related Content

Viewers also liked (20)

Recently uploaded (10)

GLOBAL SECURITY: IMIGRATION AND REFUGEES