ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Golongan putih

•
•
Munawir Muhammad
Munawir Muhammad

Dokumen tersebut membahas tentang golongan putih (golput) dalam pemilu di Indonesia. Golput merupakan akibat ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang rendah, sehingga timbul sikap apatis. Untuk menekan angka golput diperlukan peningkatan kinerja pemerintah, sosialisasi pemilu yang lebih baik, dan pendidikan politik masyarakat.

1 of 15
Downloaded 78 times
GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) KELOMPOK V KELAS - F FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2011
Golongan putih
APA ITU GOLONGAN PUTIH? Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi. Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi TPS. Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.
MEMILIH ADALAH HAK WARGA NEGARA, BUKAN KEWAJIBAN. Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: ³WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.´ Jelas kata yang tercantum adalah ³hak´, bukan ³kewajiban´. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 E disebutkan: ³Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali´. Hak memilih di sini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak. Terserah pemilihnya.
Berdasarkan fenomena kehadiran golput dan konsepsi dari hak, dapat dipahami bahwa golput adalah akibat bukan sebab. Jika wacana golput kembali merebak menjelang Pemilu 2014 berarti ada penyebabnya. Kalau partai politik masih meneruskan perilakunya yang lebih mementingkan parpol dan para tokohnya, jangan heran kalau angka golput akan sangat tinggi. Apalagi dengan makin benderangnya degradasi moral yang kian sering dipertontonkan anggota DPR (legislatif), Kejaksaan Agung (yudikatif), dan pemerintah (eksekutif), jumlah golput dikhawatirkan meningkat.
ALASAN MENJADI GOLPUT 1. Tidak ada partai atau calon pemimpin yang sesuai dengan ideologi dan cita-cita mereka. 2. Tidak diundang untuk memilih (tidak terdaftar dlm DPT). 3. Terlalu banyak partai dan calon sehingga membingungkan. 4. Siapapun yang dipilih tidak ada bedanya, Indonesia tetap saja akan seperti ini (pendapat kelompok yang skeptis dan pesimis). 5. Tidak dapat mengikuti pemilu karena ketidak- sengajaan seperti kecelakaan dll.
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GOLPUT Kelebihan 1. Sebagai bentuk kritik kepada pemerintah. 2. Sarana pengungkapan ekspresi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan.
Kekurangan golput 1. Suara kita dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Secara moral, kita tidak memiliki hak untuk mengeluh atau protes terhadap kebijakan pemerintah. 3. Kehilangan hak sebagai warga negara dalam hal memilih dan turut menentukan pemimpin. 4. Golput tidak akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi sebagai bentuk putus asa warga negara.
TINGGINYA TINGKAT GOLPUT DI INDONESIA Tingginya tingkat golput di Indonesia salah satunya merupakan cerminan dari ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat atas kinerja pemerintah sehingga timbul sikap apatis dan pesimis bahwa pemilu dapat membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang negatif dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
BAGAIMANA MENYIKAPI GOLPUT? Mengingat golput adalah akibat bukan sebab, maka jalan mudah untuk menekan angka golput bukan mendiskreditkannya. Apalagi menganggapnya sebagai sumber kekacauan, karena golput pada awal kehadirannya di negeri ini adalah sebuah gerakan moral. Meskipun begitu, setelah kita tinjau lebih jauh ternyata golput lebih banyak memiliki kekurangan daripada kelebihan. Sehingga kita perlu mencegah terjadinya golput di Indonesia.
KENDALA DALAM UPAYA MENCEGAH GOLPUT 1. Rendahnya Sosialisasi Pemilu Dalam Masyarakat. Sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu sangat kurang, menyebabkan kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Pemilu tersebut. Terlebih lagi, pada golongan muda tidak adanya sosialisasi betapa pentingnya Pemilu tersebut dan tidak adanya penekanan terhadap peran penting mereka yang jika dibiarkan akan memunculkan Budaya Baru yang tidak peduli pada kondisi politik di Indonesia.
2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Sikap apatisme dari warga karena merasa calon-calon yang ada tidak berkualitas dan tidak akan membawa perubahan kehidupan kearah yang lebih baik. Apalagi zaman sekarang ini, makin banyak para calon yang hanya lulusan SMA, ataupun hanya membeli ijazah saja. Ada juga perbuatan moral yang memalukan yang kemudian tidak ditanggulangi yang mencoreng nama Pemilu tersebut.
3. Rendahnya Pendidikan Politik di Indonesia Pendidikan politik merupakan pembangunan kesadaran seseorang atau sekelompok orang akan hak dan kewajibannya. Arah dari pendidikan politik sesungguhnya adalah demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya maka patut dipertanyakan pendidikan politik yang selama ini terjadi. Tugas formal yang memberikan pendidikan politik adalah partai politik. Tetapi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sangatlah gelap dan mereka lebih disibukkan dengan proses pencitraan yang ujung±ujungnya merampas suara rakyat demi kekuasaan.
KESIMPULAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN GOLPUT DI INDONESIA Pemerintah harus berhati-hati, jangan sampai mencontoh pemerintahan Orde Baru yang represif terhadap golput, karena bisa menjadikan golput sebagai patriotisme politik. Sebaliknya, pemerintah dan partai- partai politik mesti meningkatkan kinerja, khususnya dalam menyejahterakan rakyat yang kini sedang panik dengan mahalnya harga energi dan bahan pangan. Baik dari pihak KPU maupun partai politik seharusnya berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan pemilu. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
TERIMAKASIH

More Related Content

Golongan putih

  • 1. GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) KELOMPOK V KELAS - F FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 2011
  • 3. APA ITU GOLONGAN PUTIH? Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi. Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi TPS. Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah.
  • 4. MEMILIH ADALAH HAK WARGA NEGARA, BUKAN KEWAJIBAN. Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: ³WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.´ Jelas kata yang tercantum adalah ³hak´, bukan ³kewajiban´. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 E disebutkan: ³Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali´. Hak memilih di sini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak. Terserah pemilihnya.
  • 5. Berdasarkan fenomena kehadiran golput dan konsepsi dari hak, dapat dipahami bahwa golput adalah akibat bukan sebab. Jika wacana golput kembali merebak menjelang Pemilu 2014 berarti ada penyebabnya. Kalau partai politik masih meneruskan perilakunya yang lebih mementingkan parpol dan para tokohnya, jangan heran kalau angka golput akan sangat tinggi. Apalagi dengan makin benderangnya degradasi moral yang kian sering dipertontonkan anggota DPR (legislatif), Kejaksaan Agung (yudikatif), dan pemerintah (eksekutif), jumlah golput dikhawatirkan meningkat.
  • 6. ALASAN MENJADI GOLPUT 1. Tidak ada partai atau calon pemimpin yang sesuai dengan ideologi dan cita-cita mereka. 2. Tidak diundang untuk memilih (tidak terdaftar dlm DPT). 3. Terlalu banyak partai dan calon sehingga membingungkan. 4. Siapapun yang dipilih tidak ada bedanya, Indonesia tetap saja akan seperti ini (pendapat kelompok yang skeptis dan pesimis). 5. Tidak dapat mengikuti pemilu karena ketidak- sengajaan seperti kecelakaan dll.
  • 7. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GOLPUT Kelebihan 1. Sebagai bentuk kritik kepada pemerintah. 2. Sarana pengungkapan ekspresi ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan.
  • 8. Kekurangan golput 1. Suara kita dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Secara moral, kita tidak memiliki hak untuk mengeluh atau protes terhadap kebijakan pemerintah. 3. Kehilangan hak sebagai warga negara dalam hal memilih dan turut menentukan pemimpin. 4. Golput tidak akan membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi sebagai bentuk putus asa warga negara.
  • 9. TINGGINYA TINGKAT GOLPUT DI INDONESIA Tingginya tingkat golput di Indonesia salah satunya merupakan cerminan dari ketidakpercayaan dan kekecewaan masyarakat atas kinerja pemerintah sehingga timbul sikap apatis dan pesimis bahwa pemilu dapat membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang negatif dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
  • 10. BAGAIMANA MENYIKAPI GOLPUT? Mengingat golput adalah akibat bukan sebab, maka jalan mudah untuk menekan angka golput bukan mendiskreditkannya. Apalagi menganggapnya sebagai sumber kekacauan, karena golput pada awal kehadirannya di negeri ini adalah sebuah gerakan moral. Meskipun begitu, setelah kita tinjau lebih jauh ternyata golput lebih banyak memiliki kekurangan daripada kelebihan. Sehingga kita perlu mencegah terjadinya golput di Indonesia.
  • 11. KENDALA DALAM UPAYA MENCEGAH GOLPUT 1. Rendahnya Sosialisasi Pemilu Dalam Masyarakat. Sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu sangat kurang, menyebabkan kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Pemilu tersebut. Terlebih lagi, pada golongan muda tidak adanya sosialisasi betapa pentingnya Pemilu tersebut dan tidak adanya penekanan terhadap peran penting mereka yang jika dibiarkan akan memunculkan Budaya Baru yang tidak peduli pada kondisi politik di Indonesia.
  • 12. 2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Sikap apatisme dari warga karena merasa calon-calon yang ada tidak berkualitas dan tidak akan membawa perubahan kehidupan kearah yang lebih baik. Apalagi zaman sekarang ini, makin banyak para calon yang hanya lulusan SMA, ataupun hanya membeli ijazah saja. Ada juga perbuatan moral yang memalukan yang kemudian tidak ditanggulangi yang mencoreng nama Pemilu tersebut.
  • 13. 3. Rendahnya Pendidikan Politik di Indonesia Pendidikan politik merupakan pembangunan kesadaran seseorang atau sekelompok orang akan hak dan kewajibannya. Arah dari pendidikan politik sesungguhnya adalah demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya maka patut dipertanyakan pendidikan politik yang selama ini terjadi. Tugas formal yang memberikan pendidikan politik adalah partai politik. Tetapi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sangatlah gelap dan mereka lebih disibukkan dengan proses pencitraan yang ujung±ujungnya merampas suara rakyat demi kekuasaan.
  • 14. KESIMPULAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN GOLPUT DI INDONESIA Pemerintah harus berhati-hati, jangan sampai mencontoh pemerintahan Orde Baru yang represif terhadap golput, karena bisa menjadikan golput sebagai patriotisme politik. Sebaliknya, pemerintah dan partai- partai politik mesti meningkatkan kinerja, khususnya dalam menyejahterakan rakyat yang kini sedang panik dengan mahalnya harga energi dan bahan pangan. Baik dari pihak KPU maupun partai politik seharusnya berperan aktif dalam mengsosialisasikan kegiatan pemilu. Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.