G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
- 1. Sinergitas Penelitian & Kajian Pusat Dan Daerah 2019 BPPSD BAPPEDA DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- 2. LITBANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Kelitbangan dalam peraturan perencanaan pembangunan daerah? Perencanaan pembangunan daerah dalam peraturan kelitbangan? Permendagri 86/2017 Permendagri 17/2016
- 3. CONTOH IMPLEMANTASI Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil penelitian lapangan Gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat diperoleh melalui data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian Analisis Gambaran umum Daerah
- 4. KEGIATAN KELITBANGAN DALAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN Kelitbangan utama a. penelitian; b. pengkajian; c. pengembangan; d. perekayasaan; e. penerapan; f. pengoperasian; dan g. evaluasi kebijakan. Dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kelitbangan pendukung peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program Tercapainya Tujuan pembangunan
- 5. Permendagri 17/2016 Rencana Induk Kelitbangan disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD. Rencana kerja tahunan Kelitbangan disusun paling lambat bulan Februari untuk dimasukan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah Penyelenggara fungsi kelitbangan di provinsi menyusun Rencana Kerja Kelitbangan berpedoman pada RPJMD Provinsi, Rencana Induk Kelitbangan (RIK), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi. Hasil kelitbangan pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan
- 6. CONTOH KEGAGALAN INTEGRASI DAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
- 7. Arah Kebijakan LITABANG DIY Meningkatkan jejaring (networks) untuk berkolaborasi dengan para pelaku kelitbangan lainnya, Instansi Vertikal melalui Badan Litbangnya, perguruan tinggi dan sektor swasta yang menjadi salah satu identitas DIY Meningkatkan dan menjamin mutu kinerja kelitbangan daerah maupun hasil-hasil kelitbangan daerah. Mengarahkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat DIY dalam bentuk kebijakan publik (public policy). Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perekayasaan teknologi maupun evaluasi kebijakan
- 8. Strategi LITBANG DIY 2 Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga lain 3 Mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 4 Meningkatkan kualitas, menjamin mutu, tata kelola, dan penguatan kapasitas unit litbang daerah 1 Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 2 3 4
- 11. PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 258 & Pasal 259 UU No. 23 Tahun 2014) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, 2. Kesempatan kerja, 3. Lapangan berusaha, 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 5. Daya saing Daerah. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis, Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan K/L PROVINSI TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat PROV KAB/KOTA PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016)
- 12. RPJM NASIONAL RPJMD PROVINSI RPJMD KAB/KOTA Penjabaran Sasaran Pencapaian Sasaran NKRI Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan 1 Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa: a. Hanya dilakukan olh Pemerintah Pusat, seperti Han, Kam, politik luar negeri, dll. b. Dilakukan olh semua tk pemerintahan sesuai dng kewenangan. 2 Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dlm jangka menengah yg hrs dicapai olh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya 3 Pertumbuhan ekonomi, tk pengangguran, tk kemiskinan, tk partisipasi sekolah, tk kematian ibu, IPM, dll yg menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari K/L di pusat saja. 4 Partisipasi Pemerintah Prov, Kab, dan Kota mutlak diperlukan 5 Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tk pemerintahan sesuai dng kewenangan. 6 PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016)
- 13. FOKUS DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN POTENSI DAN KARAKTERISTI K DAERAH PERMASA-LAHAN Isu Strategis Program Program Strategis TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUNAN DAERAH KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BAIK Program Strag NAS INPUT Pembangunan Daerah
- 14. Penyebaran Potensi dan Sumber Daya di Daerah yang tidak merata Keterbatasan sumber pendanaan Pemerintah dan pemerintah daerah Sinergitas Program dan Kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah Untuk mempercepat pencapaian Target Pembangunan Perlunya Sinergitas Dalam Pembangunan
- 16. HUBUNGI KAMI BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH (BPPSD) ALAMAT SURAT Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta EMAIL bappeda@jogjaprov.go.id TELEPON +62 274 562811 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ALAMAT Komplek Kepatihan, Danurejan Yogyakarta
Editor's Notes
- #13: Perkawinan litbang dan perencanaan akan menghasilkan perencanaan yang berkualitas,,, ujungnya dalah tercapainya sasaran pembangunan yang direncanakan sesuai kebutuhan PEMDA