際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Hak asasi manusia

Download as PPTX, PDF
忰惆 悋悋
忰惆 悋悋

Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut beberapa pandangan, ciri-ciri HAM, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta contoh kasus penyelewengan dana bantuan padi puso di Indramayu. Dokumen ini menjelaskan dasar-dasar HAM s

1 of 18
Downloaded 237 times
KEWARGANEGARAAN Kelompok 6
.
1. Menurut Kaelan ( 2002) HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya 2. Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 3. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA 4. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Ciri Pokok Hakikat HAM
CIRI-CIRI HAM Beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
HAM DI INDONESIA 1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia pada periode tersebut, dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut: a. Budi oetomo, pemikirannya Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat卒 b. Perhimpunan indonesia, pemikirannya hak untuk menentukan nasib sendiri卒 c. Sarekat islam, pemikirannya hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasandan diskriminasi sosial卒. d. PKI, pemikirannya hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi卒 e. Indische Party, pemikirannya hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuanyang sama. f. PNI, hak untuk memperoleh kemerdekaan.
1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) g. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi: 1)Hak untuk menentukan nasib sendiri 2)Kebebasan mengeluarkan pendapat 3)Kebebasan berserikat dan berkumpul 4)Kebebasan persamaan dimuka hukum 5)Kebebasan untuk turut dalam penyelenggara Negara.
2.Periode sesudah kemerdekaan indonesia Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM tercantum dalam UUD 1945 dan perdamaian perundang-undangan lainnya sebagai berikut: a.Pembukaan UUD 1945, alinea I....... bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ..... Hal ini jelas Bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas.
2.Periode Sesudah Kemerdekaan Indonesia b.Pembukaan UUD 1945 alinea IV berbunyi : Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntukn memajukan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dankeadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan Yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatanyang dipimpin oleh hikmad kebijakasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilanserta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila II pancasila, kamanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan ideal diIndonesia.
2.Periode Sesudah Kemerdekaan Indonesia c.Batang tubuh UUD 1945 hak dalam pasal 27 s/d 34 mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. d.TAP MPR TAP MPR No: XVII/MPR/98 tentang HAM tercantum sebagai berikut : 1)Hak untuk hidup 2)Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3)Hak keadilan 4)Hak kemerdekaan 5)Hak atas kebebasan informasi 6)Hak keamanan 7)Hak kesejahteraan 8)Kewajiban 9)Perlindungan dan pengakuan. TAP tersebut telah dicabut berdasarkan TAP MPR No. 1/MPR/2003 karena isidalam TAP MPR tersebut sudah termuat dalam UUD 1945 amamndemen IItahun 2000.
2.Periode sesudah kemerdekaan indonesia e.Peraturan perundang-undangan UU. No : 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia sebagai berikut : 1)Hak untuk hidup (pasal 4) 2)Hak untuk berkeluarga (pasal 18) 3)Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11 s/d 16) 4)Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17 s/d 19) 5)Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27) 6)Hak atas rasa aman (pasal 28-35)
Contoh Kasus: Dana Bantuan Padi Puso Diselewengkan INDRAMAYU, KOMPAS Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang dikucurkan pemerintah untuk petani di kabupaten Indrmayu, Jawa Barat, yang mengalami kekeringan pada tahun 2011 diselewengkan oknum camat dan petugas kantor cabang dinas pertanian setempat. Hal itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,422 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Kusnin, selasa (21/2), mengatakan, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Negeri Indramayu. Mereka, yakni camat Krangkeng CS; anghgota staf Kantor Cabang Dinas (KCD) Pertanian Wilayah Krangkeng US; anggota staf KCD Pertanian Wilayah Cantigi SW; dan dua pemimpin kelompok tani Krangkeng, yakni MS dan AL, mereka diperiksa sejak Januari 2012.
Contoh Kasus: Mereka berlima bersepakat dalam rapat antara pimpinan kecamatan, kelompok tani, dan staf KCD untuk memotong dana BP3 sebesar 15 persen. Dari total 15 miliar yang dikucurkan untuk petani yang mengalami puso pada tahun 2011, Rp 1,422 miliar diantaranya dibagi-bagi untuk keper luan pribadi mereka, ungkap Kusnin. Sesuai dengan pengajuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu, wilayah puso di kabupaten itu seluas 4.078 hektare (ha). Gagal panen akibat kekeringan itu tersebar di enam kecamatan, yakni Krangkeng, Cantigi, Arahan, Balongan, Losarang, dan Indramayu. Terparah terjadi di Krangkeng, dengan areal puso mencapai 2.762 ha.
Contoh Kasus: Dari total dan BP3 Rp 15 miliar, sebesar Rp 11 miliar kepada petani Krangkeng dan Rp 4 miliar sisanya dibagi untuk 5 kecamatan lainnya.Dalam kasus ini, Kejari Indramayu memfokuskan pengusutan korupsi di kecamatan Krangkeng. Alasannya, nilai kerugian negara yang terbesar ada di kecamatan tersebut. Durrasyid (46), petani desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Krangkeng, mengaku hanya menerima Rp 1,4 juta untuk satu hektar lahannya yang puso. Bahkan, saat pembagian uang itu oleh anggota kelompok tani, ia sempat dimnta uang rokok oleh petugas. Sudah uang dipotong, saya masih dimintai rokok. Saya sebal sekali, ugkapnya. Petani di Krangkeng menuntut Kejari serius menangani kasus korupsi itu. Dalam kasus ini, Kejari telah menyita uangRp 120 juta dari para tersangka. (REK)
Analisis Kasus: Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan Tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum camat dan petugas kantor cabang dinas pertanian tersebut mengakibatkan kerugian negara yang mencapai angka Rp 1,422 miliar. Selain mengakibatkan kerugian pada anggaran negara seperti yang telah disebutkan, tindak korupsi tersebut juga menambah berat beban ekonomi masyarakat di kabupaten Indramayu, khususnya mereka yang sedang tertimpa musibah berupa kegagalan panen. Mestinya, dana yang dikucurkan oleh pemerintah akan sedikit meringankan beban hidup masyarakat yang sedang mengalami puso tersebut, namun karena dana tersebut dikorupsi,penerimaan dana tidak semaksimal yang seharusnya.
. . TERIMA KASIH
pertanyaan IRMA: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di indonesia, dan bagaimana cara mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM? JULIA Apa penyebab dana bantuan padi puso bisa diselewengkan?
KHANI Bagaimana kinerja ham di indonesia apakah penegakan ham di indonesia sudah baik LARAS Agaimana dengan hak untuk memilih agama....

More Related Content

Hak asasi manusia

  • 1. KEWARGANEGARAAN Kelompok 6
  • 2. .
  • 3. 1. Menurut Kaelan ( 2002) HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya 2. Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 3. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
  • 4. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA 4. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Ciri Pokok Hakikat HAM
  • 5. CIRI-CIRI HAM Beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).
  • 6. HAM DI INDONESIA 1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia pada periode tersebut, dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut: a. Budi oetomo, pemikirannya Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat卒 b. Perhimpunan indonesia, pemikirannya hak untuk menentukan nasib sendiri卒 c. Sarekat islam, pemikirannya hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasandan diskriminasi sosial卒. d. PKI, pemikirannya hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi卒 e. Indische Party, pemikirannya hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuanyang sama. f. PNI, hak untuk memperoleh kemerdekaan.
  • 7. 1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) g. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi: 1)Hak untuk menentukan nasib sendiri 2)Kebebasan mengeluarkan pendapat 3)Kebebasan berserikat dan berkumpul 4)Kebebasan persamaan dimuka hukum 5)Kebebasan untuk turut dalam penyelenggara Negara.
  • 8. 2.Periode sesudah kemerdekaan indonesia Pengakuan Bangsa Indonesia akan HAM tercantum dalam UUD 1945 dan perdamaian perundang-undangan lainnya sebagai berikut: a.Pembukaan UUD 1945, alinea I....... bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ..... Hal ini jelas Bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas.
  • 9. 2.Periode Sesudah Kemerdekaan Indonesia b.Pembukaan UUD 1945 alinea IV berbunyi : Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia danuntukn memajukan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dankeadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan Yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatanyang dipimpin oleh hikmad kebijakasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilanserta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila II pancasila, kamanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan ideal diIndonesia.
  • 10. 2.Periode Sesudah Kemerdekaan Indonesia c.Batang tubuh UUD 1945 hak dalam pasal 27 s/d 34 mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. d.TAP MPR TAP MPR No: XVII/MPR/98 tentang HAM tercantum sebagai berikut : 1)Hak untuk hidup 2)Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3)Hak keadilan 4)Hak kemerdekaan 5)Hak atas kebebasan informasi 6)Hak keamanan 7)Hak kesejahteraan 8)Kewajiban 9)Perlindungan dan pengakuan. TAP tersebut telah dicabut berdasarkan TAP MPR No. 1/MPR/2003 karena isidalam TAP MPR tersebut sudah termuat dalam UUD 1945 amamndemen IItahun 2000.
  • 11. 2.Periode sesudah kemerdekaan indonesia e.Peraturan perundang-undangan UU. No : 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia sebagai berikut : 1)Hak untuk hidup (pasal 4) 2)Hak untuk berkeluarga (pasal 18) 3)Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11 s/d 16) 4)Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17 s/d 19) 5)Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27) 6)Hak atas rasa aman (pasal 28-35)
  • 12. Contoh Kasus: Dana Bantuan Padi Puso Diselewengkan INDRAMAYU, KOMPAS Dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso yang dikucurkan pemerintah untuk petani di kabupaten Indrmayu, Jawa Barat, yang mengalami kekeringan pada tahun 2011 diselewengkan oknum camat dan petugas kantor cabang dinas pertanian setempat. Hal itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,422 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Kusnin, selasa (21/2), mengatakan, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Negeri Indramayu. Mereka, yakni camat Krangkeng CS; anghgota staf Kantor Cabang Dinas (KCD) Pertanian Wilayah Krangkeng US; anggota staf KCD Pertanian Wilayah Cantigi SW; dan dua pemimpin kelompok tani Krangkeng, yakni MS dan AL, mereka diperiksa sejak Januari 2012.
  • 13. Contoh Kasus: Mereka berlima bersepakat dalam rapat antara pimpinan kecamatan, kelompok tani, dan staf KCD untuk memotong dana BP3 sebesar 15 persen. Dari total 15 miliar yang dikucurkan untuk petani yang mengalami puso pada tahun 2011, Rp 1,422 miliar diantaranya dibagi-bagi untuk keper luan pribadi mereka, ungkap Kusnin. Sesuai dengan pengajuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Indramayu, wilayah puso di kabupaten itu seluas 4.078 hektare (ha). Gagal panen akibat kekeringan itu tersebar di enam kecamatan, yakni Krangkeng, Cantigi, Arahan, Balongan, Losarang, dan Indramayu. Terparah terjadi di Krangkeng, dengan areal puso mencapai 2.762 ha.
  • 14. Contoh Kasus: Dari total dan BP3 Rp 15 miliar, sebesar Rp 11 miliar kepada petani Krangkeng dan Rp 4 miliar sisanya dibagi untuk 5 kecamatan lainnya.Dalam kasus ini, Kejari Indramayu memfokuskan pengusutan korupsi di kecamatan Krangkeng. Alasannya, nilai kerugian negara yang terbesar ada di kecamatan tersebut. Durrasyid (46), petani desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Krangkeng, mengaku hanya menerima Rp 1,4 juta untuk satu hektar lahannya yang puso. Bahkan, saat pembagian uang itu oleh anggota kelompok tani, ia sempat dimnta uang rokok oleh petugas. Sudah uang dipotong, saya masih dimintai rokok. Saya sebal sekali, ugkapnya. Petani di Krangkeng menuntut Kejari serius menangani kasus korupsi itu. Dalam kasus ini, Kejari telah menyita uangRp 120 juta dari para tersangka. (REK)
  • 15. Analisis Kasus: Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan Tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum camat dan petugas kantor cabang dinas pertanian tersebut mengakibatkan kerugian negara yang mencapai angka Rp 1,422 miliar. Selain mengakibatkan kerugian pada anggaran negara seperti yang telah disebutkan, tindak korupsi tersebut juga menambah berat beban ekonomi masyarakat di kabupaten Indramayu, khususnya mereka yang sedang tertimpa musibah berupa kegagalan panen. Mestinya, dana yang dikucurkan oleh pemerintah akan sedikit meringankan beban hidup masyarakat yang sedang mengalami puso tersebut, namun karena dana tersebut dikorupsi,penerimaan dana tidak semaksimal yang seharusnya.
  • 16. . . TERIMA KASIH
  • 17. pertanyaan IRMA: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di indonesia, dan bagaimana cara mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM? JULIA Apa penyebab dana bantuan padi puso bisa diselewengkan?
  • 18. KHANI Bagaimana kinerja ham di indonesia apakah penegakan ham di indonesia sudah baik LARAS Agaimana dengan hak untuk memilih agama....