際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Hak azasi manusia

Download as PPTX, PDF
Faisal Zamar
Faisal Zamar

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi negara tanpa membedakan status. Hak asasi manusia terbagi menjadi hak azasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya. Negara bertanggung jawab melindungi hak asasi warganya melalui undang-undang dan lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Anti Kekerasan Pere

1 of 11
Downloaded 27 times
HAK AZASI MANUSIA PPKN
PENGERTIAN HAM Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
PENGERTIAN HAM Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Pribadi / personal Right Hak Asasi Politik / Political Right Hak Azasi Hukum / Legal Equality Right Hak Azasi Ekonomi / Property Rigths Hak Azasi Peradilan / Procedural Rights Hak Asasi Sosial Budaya / Social Culture Right
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAM PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI Seperti yang tertera dalam pasal 34 1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. 3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAM Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam undang-undang HAM. Sebagai warga negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembagalembaga resmi oleh pemerintah seperti: Komnas HAM Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Peradilan HAM lembagalembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM.
PERADILAN HAM Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia (Pasal 4 dan 5 UU. No. 26/2000). Pelanggaran HAM yang berat meliputi: Kejahatan Genocida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
PERADILAN HAM Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM Adapun proses penyelesaian pelanggaran berat HAM menurut UU No.26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : a. Penyelidikan Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM). b. Penyidikan Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. c. Penuntutan Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. d. Pemeriksaan di Pengadilan Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM.
HUKUM HUMANITER Hukum Humaniter lebih dikenal sebagai Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau International Humanitarian Law (IHL) atau sering disebut saja sebagai Hukum Humaniter, bukan merupakan cabang ilmu baru dalam Hukum Internasional, sehingga terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Hukum Humaniter. Menurut GPH. Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu : Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag / The Hague Laws); Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa / The Geneva Laws).
HUKUM HUMANITER Menurut Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia (yang sekarang sudah dirubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM) merumuskan sebagai berikut: Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang
HAM DALAM AL-QURAN Syariat Islam tidak semata-mata memberikan kebebasan berekspresi serta memberikan kritik, kebebasan dalam berbicara bukan merupakan kebebasan yang absolut, akan tetapi kebebasan dalam berbicara ini tetap tercakup dalam lingkup batas-batas kepantasan sosial. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
HAM DALAM AL-QURAN Ayat tadi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama manusia, meskipun secara sosiologi terdiri dari beberapa bangsa, mempunyai beberapa bahasa, warna dan agama yang berlainan karena keutamaan mereka hanya akan muncul pada ketaqwaan semata-mata. Urian di atas adalah bukti eksplisit bahwa HAM adalah salah satu dari banyaknya perkara yang telah tercantum dalam Al-Quran. Hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan, Juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.

More Related Content

Hak azasi manusia

  • 2. PENGERTIAN HAM Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
  • 3. PENGERTIAN HAM Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Pribadi / personal Right Hak Asasi Politik / Political Right Hak Azasi Hukum / Legal Equality Right Hak Azasi Ekonomi / Property Rigths Hak Azasi Peradilan / Procedural Rights Hak Asasi Sosial Budaya / Social Culture Right
  • 4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAM PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI Seperti yang tertera dalam pasal 34 1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. 3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  • 5. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAM Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam undang-undang HAM. Sebagai warga negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembagalembaga resmi oleh pemerintah seperti: Komnas HAM Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan anak Peradilan HAM lembagalembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM.
  • 6. PERADILAN HAM Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia (Pasal 4 dan 5 UU. No. 26/2000). Pelanggaran HAM yang berat meliputi: Kejahatan Genocida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
  • 7. PERADILAN HAM Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM Adapun proses penyelesaian pelanggaran berat HAM menurut UU No.26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : a. Penyelidikan Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM). b. Penyidikan Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. c. Penuntutan Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. d. Pemeriksaan di Pengadilan Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM.
  • 8. HUKUM HUMANITER Hukum Humaniter lebih dikenal sebagai Hukum Perang atau Hukum Sengketa Bersenjata. Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau International Humanitarian Law (IHL) atau sering disebut saja sebagai Hukum Humaniter, bukan merupakan cabang ilmu baru dalam Hukum Internasional, sehingga terdapat berbagai rumusan atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Hukum Humaniter. Menurut GPH. Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu : Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag / The Hague Laws); Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa / The Geneva Laws).
  • 9. HUKUM HUMANITER Menurut Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia (yang sekarang sudah dirubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM) merumuskan sebagai berikut: Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang
  • 10. HAM DALAM AL-QURAN Syariat Islam tidak semata-mata memberikan kebebasan berekspresi serta memberikan kritik, kebebasan dalam berbicara bukan merupakan kebebasan yang absolut, akan tetapi kebebasan dalam berbicara ini tetap tercakup dalam lingkup batas-batas kepantasan sosial. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
  • 11. HAM DALAM AL-QURAN Ayat tadi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama manusia, meskipun secara sosiologi terdiri dari beberapa bangsa, mempunyai beberapa bahasa, warna dan agama yang berlainan karena keutamaan mereka hanya akan muncul pada ketaqwaan semata-mata. Urian di atas adalah bukti eksplisit bahwa HAM adalah salah satu dari banyaknya perkara yang telah tercantum dalam Al-Quran. Hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan, Juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.