Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Laporan hasil pemantauan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2013 menemukan 154 kasus potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama terkait pengumuman kelulusan yang tidak transparan, pendaftaran dan seleksi administrasi, serta tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi syarat. Laporan ini menganalisis temuan berdasarkan jalur seleksi, tahapan se
1 of 16
Downloaded 17 times
More Related Content
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
2. Tim Penyusun
ICW, Sahdar Medan, MaTa Banten, FIK
Ornop Makassar, GGW Garut, Malang
Corruption Watch, Pokja 30 Samarinda,
Puspaham Kendari, Serikat Guru
Tangerang
4. Latar Belakang
Proses seleksi CPNS rawan KKN
Reformasi birokrasi menuntut adanya
perbaikan sistem seleksi CPNS: Pemerintah
melakukan perubahan sistem seleksi
CPNS
Bagian dari Panitia Seleksi Nasional
(Panselnas) CPNS 2013
5. Tujuan
Mendorong partisipasi masyarakat dalam
pengawasan rekrutmen CPNS
Mendorong proses rekrutmen CPNS yang
bebas dari KKN
Rekruitmen CPNS dapat menghasilkan
pegawai negeri sipil yang berintegritas
dan memiliki kompetensi yang baik
6. Waktu dan Tempat Pemantauan
Pemantauan dilakukan selama 6 enam
bulan, dari September 2013 Februari
2014
Wilayah pemantauan: Jakarta,
Tangerang, Banten, Malang, Medan,
Kendari, Samarinda, Makassar, Garut
7. Metode Pemantauan
Objek Pemantauan :
Jalur Umum (tertulis dan CAT), Jalur
Honorer K2 (tertulis)
Tahapan Pemantauan :
Pra tes (pengumuman dan seleksi
administrasi), saat tes, setelah tes
(pengumuman)
9. Jumlah Temuan
61
93
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pemantau & Pos Pengaduan Website
Hingga 6 Januari 2014
terdapat 154 kasus yang
terdiri dari 61 kasus hasil
pemantauan dan
pegaduan masyarakat.
Kemudian 93 kasus dari
laporan pengaduan
online.
Setelah pengumuman
kelulusan tenaga honorer
K2, awal Februari 2014,
sudah tercatat tenaga
honorer yang dilaporkan
palsu/bodong sebanyak
982 orang (sudah
diverifikasi)
11. Tahap Seleksi CPNS Dilaporkan
75
40
27
5
3
2
1
1
Proses Pendaftaran & seleksi adm. Pengumuman Kelulusan
TKD/TKB lain-lain
Pengembalian LJK Waktu Ujian
Distribusi Soal Pemusnahan Soal
Dari 154 kasus, sebanyak 75
kasus terkait proses
pendaftaran dan seleksi
administrasi, sebanyak 40
kasus terkait dengan
pengumuman kelulusa,
sebanyak 27 kasus terkait
proses TKD & TKB, sebanyak
5 kasus terkait hal lain-lain
yang ditanyakan seputar
rekrutmen CPNS, sebanyak 3
kasus terkait pengembalian
LJK, sebanyak 2 kasus terkait
waktu ujian, dan masing-
masing 1 kasus terkait
distribusi soal dan
pemusnahan soal
12. Permasalahan yang Paling Banyak Ditemukan
37
21
18 16 15
9
6 5 4 4 3 3 2 2 10
5
10
15
20
25
30
35
40
Sebanyak 37 kasus terkait dengan pengumuman kelulusanyang tidak transparan,
sebanyak 21 kasus terkait dengan pendafataran da seleksi administrasi tidak
transparan, sebanyak 18 kasus terkait dengan K2 yang tidak memenuhi syarat,
sebanyak 16 kasus terkait dengan pemerasan/peyuapan/calo/ dan 15 kasus
terkait panitia yang tidak transparan.
13. Sepuluh Besar Instansi yang Dikeluhkan
Masyarakat
50
25
12 7 4 4 4 4 3 30
10
20
30
40
50
60
Dari 154 kasus, jika dilihat berdasarkan instansi yang dilaporkan, sebanyak
50 kasus menyebutkan BKD/BKN, sebanyak 25 kasus melaporkan
Pemkab/Pemkot, sebanyak 12 kasus melaporkan PTN/sekolah, sebanyak
7 kasus melaporkan MA, sebanyak 4 kasus melaporkan Kementan.
14. Kesimpulan Hasil Temuan
Penggunaan CAT lebih meminimalisir
kemungkinan dalam hal: contek
mencontek, penggantian jawaban, LJK
tertukar, LJK terselip, perbahan nnomor
peserta dengan LJK orang lain.
Manipulasi lama bekerja untuk menjadi
tenanga honorer K2
Masih ditemukan pihak-pihak yang mencari
untung dalam rekruitmen CPNS seperti,
meminta uang intip nilai, meminta sejumlah
uang jika yang bersangkutan lulus.
15. UU ASN dan Rekruitmen CPNS
Rekruitmen CPNS lebih terbuka bagi
masyarakat : Sistem Merit
Dilakukan dengan Tes Kompetensi Dasar
dan Tes Kompetensi Bidang
Mengakomodasi lelang jabatan
Terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara untuk
mengawasi penerapan sistem merit dan
percepatan reformasi birokrasi