�ݺ�ߣ

MUARO JAMBI
STRATEGI PENGEMBANGAN
POSYANDU TERINTEGRASI

RPJP 2005-2025 : Bangsa yang berdaya saing perlu SDM dengan
peningkatan IPM
Undang-undang No 36 tentang Kesehatan : pembangunan
Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadarann,kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi tiap orang
UU Desa Tahun 2014
PP No. 60 Tentang Desa yang Sumber dari Anggaran pendapatan
dan belanja Negara
Peraturan Presiden No.72 tahun 2012 tentang SKN : Pengelolaan
kesehatan diselenggarakan oleh semua komponen secara
terpadu
dan perlu peran serta masyarakat melalui UKBM
Latar Belakang

Permendagri 19 tahun 2011)Pengembangan UKBM perlu
pengitegrasian dengan Layanan Sosial Dasar
Keterbatasan masyarakat mengelola UKBM Khususnya di
Posyandu sehingga perlu dorongan pemerintah

ANGKA
KEMISKINAN
YANG TINGGI
(30,02 %)
Data BPS 2012
MASYARAKAT BELUM
BERDAYA DAN MANDIRI
DAYA SAING & DAYA
TAHAN LEMAH
DIREKTORAT
PEMB. ADAT
DAN
SOSBUDMAS
MASYARAKAT
LEBIH BERDAYA
DAN MANDIRI
LATAR BELAKANG
DAYA SAING & DAYA
TAHAN LEBIH KUAT

Population by Age and Sex,
Indonesia Census 2000
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Age
Group
0
5
10
15
20
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 2000
75+
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Age
Group
0
5
10
15
20
Percentage
0 5 10 15 20
Percentage
Male Female
Male Female
TRIPLE
BURDEN
2010
LANSIA
REMAJA
BALITA DAN ANAK
Dapat di tekan
kembali
(2006-2010)
Ledakan
Kelahiran
(2000-2005)
6
LANSIA 21,3JT (9%)
PRODUKTIF 149,4 JT (63%)
BALITA-ANAK 0-14TH 68
JT (28%)
Laki-laki Perempuan Total
0-4 11,658,856 11,013,204 22,672,060
5 - 9 11,970,804 11,276,366 23,247,170
10 -14 11,659,310 11,018,180 22,677,490
15-19 10,610,119 10,260,967 20,871,086
Jumlah 45,899,089 43,568,717 89,467,806
Sumber : Sensus
Penduduk 2010
Perkiraan jumlah anak Indonesia
Struktur Penduduk Indonesia

Dikembangkan pada tahun 1984, bertujuan :
POSYANDU
SEMUA MASYARAKAT MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG
BERMUTU, UNTUK MEMPERCEPAT
PENURUNAN KEMATIAN BAYI, BALITA
DAN IBU

Manfaat Posyandu
1. Mendukung perbaikan perilaku, keadaan gizi dan
kesehatan keluarga
2. Mendukung perilaku hidup bersih dan sehat
3. Mendukung pencegahan penyakit yang berbasis
lingkungan dan penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi
4. Mendukung pelayanan KB pada pasangan usia subur
5. Mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat
dalam penganekaragaman motivasi kelompok
Dasawisma

Sasaran Posyandu
Seluruh masyarakat/keluarga,
utamanya Bayi baru lahir, bayi, ibu
hamil, Ibu nipas, pasangan usia
subur.

POSYANDU
GENERASI II
POSYANDU
GENERASI III
PENGINTEGRASIAN
BERBAGAI LAYANAN
SOSIAL DASAR
PERKEMBANGAN LAYANAN POSYANDU
POSYANDU
GENERASI I
o Kes Ibu & Anak
o KB
 Kes Ibu &
Anak
 KB
 PAUD
 BKB
 Kes Ibu & Anak
 KB
 PAUD
 BKB
 EKONMI KEL
 HAL Aktual dan Urgen

KESEHATAN MASYARAKAT
PENGUATAN FUNGSI
POSYANDU

KONSEP DASAR POKJANAL
MERUPAKAN WADAH KOORDINASI
PENGELOLAAN SUATU PROGRAM YANG
MEMERLUKAN PEMBINAAN DARI UNSUR
PEMERINTAHAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT
INSTITUSI PEMBINA POSYANDU
( POKJANAL POSYANDU )

PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
POKJANAL PEMBINAAN POSYANDU
DASAR HUKUM POKJANAL
POSYANDU

POKJANAL dibentuk dengan :
 Kep.Mendagri pokjanal posyandu pusat
 Kep.Gubernur pokjanal posyandu provinsi
 Kep.Bupati/Walikota pokjanal posyandu kab/kota
 Kep.Camat pokjanal posyandu kecamatan
 Kep.Desa/Lurah Pokja Posyandu desa/kel
PEMBENTUKAN POKJANAL
POSYANDU

TUGAS SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU
1. Melakukan fungsi Satuan Tugas Administrasi Pangkal
(SATMINKAL) Pokjanal Posyandu, yaitu sebagai pengolah
dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi
berbagai program/kegiatan pembinaan dan
pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan
tanggung jawab POKJANAL POSYANDU;
2. Membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis
administratif, dan teknis fungsional pembinaan operasional
pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan
Posyandu;

SUSUNAN KEANGGOTAAN
Pokjanal Posyandu Provinsi
Pembina : Gubernur dan Wakil Gubernur
Ketua : Sekretaris Daerah / Asisten
Bidang Kesra.
Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Provinsi
Wakil Ketua II : Ketua TP. PKK Provinsi
Sekretaris : Kepala Badan yang Membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Wakil Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi
Kesehatan.
Bendahara : Bendahara pada Badan yang
membidangi Masyarakat
Anggota : a. Kepala SKPD Provinsi terkait
b. Akademisi/Para Ahli.
c. BUMN, BUMD, Swasta.
d. Tokoh Masyarakat

Bidang-bidang : a. Bidang kelembagaan
b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi
dan KB
c. Bidang Komunikasi Informasi dan
Edukasi.
d. Bidang Sistem Informasi
Posyandu.
e. Bidang Sumber Daya Manusia.
f. Bidang Bina Program.

Bidang-bidang : g. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan
Peningkatan.
h. Bidang-bidang lain yang
disesuaikan dengan
kearifan dengan kearifan
lokal setempat..

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA
Pembina : Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Walikota
Ketua : Sekretaris Daerah / Asisten Bidang
Kesra.
Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Kab/Kota
Wakil Ketua II : Ketua TP. PKK Kab/Kota
Sekretaris : Kepala Badan yang Membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Wakil Sekretaris: Kepala Dinas Kab/Kota yang
membidangi Kesehatan.
Bendahara : Bendahara pada Badan
Kab/Kota yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : a. Kepala SKPD Kab/Kota
terkait
b. Akademisi/Para Ahli.
c. BUMN, BUMD, Swasta.
d. Tokoh Masyarakat

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POKJANAL POSYANDU KECAMATAN
Pembina : Camat
Ketua : Sekretaris Camat.
Wakil Ketua : Ketua TP. PKK Kecamatan
Sekretaris : Kepala Seksi PMD
Wakil Sekretaris: Kepala UPTD Kesehatan
kecamatan
Bendahara : Bendahara pada Kantor
Camat.

Anggota : a. Kepala UPTD
Kecamatan Terkait.
b. BUMD dan Swasta.
c. Tokoh Masyarakat.
Bidang-bidang: a. Bidang Kelembagaan
b. Bidang Pelayanan
Kesehatan, Gizi dan KB.
c. Bidang Komunikasi
Informasi dan Edukasi.

Bidang-bidang : d. Bidang Sumber Daya
Manusia.
e. Bidang Bina Program.
f. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan
Peningkatan
Perekonomian
Masyarakat.
g. Bidang-bidang lain yang
disesuaikan dengan
kearifan lokal setempat.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POKJA POSYANDU DESA/KELURAHAN
Ketua : Kepala Desa/Lurah
Wakil Ketua : Ketua TP. PKK Desa/Lurah
Sekretaris : Kepala Seksi PMD/Kesra
Bendahara : Bendahara pada Kantor
Kepala Desa/Lurah
Anggota : a. Swasta
b. Tokoh Masyarakat

Unit-unit Pengelolaan :
a. Unit Pelayanan.
b. Unit Informasi Posyandu.
c. Unit Kelembagaan.

KETERPADUAN
Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita
(imunisasi, timbang berat badan) dan orang lanjut usia
(Posyandu Lansia), dan lahir melalui suatu Surat
Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI
(Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) RI,
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Penggerak (TP)
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan
dicanangkan pada sekitar tahun 1986.

Legitimasi keberadaan Posyandu ini
diperkuat kembali melalui Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah tertanggal 13 Juni 2001 yang antara
lain berisikan “Pedoman Umum
Revitalisasi Posyandu” yang antara lain
meminta diaktifkannya kembali Kelompok
Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu di
semua tingkatan administrasi
pemerintahan.

Pengintegrasian Pelayanan
Sosial Dasar di Posyandu
Pada tahun 2011, Kementrian Dalam
Negeri mengeluarkan sebuah Peraturan
Menteri No. 19 Tahun 2011 tentang
program Pengintegrasian layanan social
dasar di Posyandu. Pengintergrasian
yang dimaksud dalam Permen ini
adalah tertera dalam pasal 5 ayat (2).

Apa yang dimaksud dengan
Pengintegrasian layanan sosial
dasar di Posyandu?

Dalam Pasal 5 Ayat (2) PermenDagri No 19 tahun 2011
disebutkan:
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
3. prilaku hidup bersih dan sehat;
4. kesehatan lanjut usia;
5. BKB;
6. Pos PAUD;
7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang
masalah
kesejahteraan sosial;
9. kesehatan reproduksi remaja; dan
10. peningkatan ekonomi keluarga.

Taman Posyandu adalah Posyandu
yang ditambah layanan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan
Bina Keluarga Balita (BKB)

PELAYANAN HOLISTIK INTEGRATIF
3
• Pembinaan kpd ortu/kelg mll penyuluhan, bimbingan, konsultasi yg dilakukan oleh PLKB dan kader
• Sasaran  Keluarga yg mempunyai anak 0-6 tahun
• Menstimulasi aspek perkembangan anak mll media interaksi
• Menggunakan KKA sbg alat pantau perkembangan anak
BKB
• Sasaran : bayi, balita, ibu hamil dan Pasangan Usia Subur (PUS).
• Pelayanan dan penyuluhan kesehatan dan gizi
• Pemantauan pertumbuhan balita menggunakan KMS/buku KIA
Posyandu
• Sasaran : anak usia 3-6 tahun
• Berorientasi pada kebutuhan, minat dan kemampuan anak
• Belajar melalui bermain
• Dilaksanakan secara bertahap mengacu prinsip perkembangan anak
• Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar
PAUD

TAMAN POSYANDU
SEBAGAI ALTERNATIF
PENERAPAN
PAUD HOLISTIK

SKEMA KETERPADUAN KEGIATAN POSYANDU ,BKB DAN PAUD
MEJA I
MEJA II
MEJA III
MEJA IV
MEJA V
• Pelayanan Kesehatan & Gizi oleh petugas
kesehatan : Immunisasi, KIA termasuk SDIDTK & KB
• Gizi termasuk penanggulangan gizi buruk
• Penanggulangan ISPA & Diare
• Konseling pendidikan usia dini & pra-sekolah oleh
guru TK Kontrak
Kader Posyandu :
• Penyuluhan, stimulasi & deteksi pakai
buku KIA
•Kader BKB :
. Penyuluhan stimulasi perkembangan anak
Kegiatan BKB
Kader PAUD (Guru Kontrak)
•Penyuluhan pendidikan dini/ anak prasekolah
PROVIDER KADER , KELUARGA, MASYARAKAT
Pendaftaran oleh :
Kader Posyandu, Kader BKB, Kader PAUD
Penimbangan oleh Kader Posyandu
Pemantauan perkembangan oleh kader BKB
Pencatatan di KMS oleh Kader Posyandu
Pencatatan di KKA oleh kader BKB
10

Peningkatan Perkembangan Posyandu Merupakan
Kriteria dan Pentahapan Peningkatan Desa Siaga

PERMASALAHAN POKJANAL PADA
UMUMNYA
1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK
2. Tidak jelasnya tugas dan fungsi masing-masing sektor
3. Tidak ada sekretariat tetap salah satu kendala :
instansi pemberdayaan masyarakat didaerah yang
beragam/digabung dengan unsur lain
4. Tidak punya program kerja yang jelas, dan terintegrasi
5. Kurangnya koordinasi antar sektor/lembaga dan antar
program pemberdayaan terkait
6. Kurangnya sosialisasi
7. Tidak adanya dukungan dana pembinaan termasuk dana
opersional posyandu, dll

No
Kabupaten /
Kota
Jumlah
Penduduk
Kecamata
n
Puskesmas
Jumlah
Jumlah
Posyandu
Jumlah
Kader
Perkembangan Strata Posyandu
Jumlah
PAUD
Desa Kelurahan Pratama Madya Purnama Mandiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kota Jambi 607.317 11 20 - 62 460 2190
98
(22,36 %)
281
(64,16 %)
36
(8,22 %)
23
(5,25 %)
448
2 Muaro Jambi 304.094 11 18 146 5 344 1720
38
(11,05 %)
183
(53,20 %)
107
(31,10 %)
16
(4,65 %)
173
3 Batang Hari 218.604 8 15 100 13 279 1395
19
(6,8 %)
171
(61,29 %)
65
(23,29 %)
24
( %)
245
4
Tanjung Jabung
Barat
252.555 13 17 70 6 249 1245
0
(0 %)
189
(76 %)
41
(16,47 %)
19
( %)
164
5
Tanjung Jabung
Timur
229.874 11 17 92 20 265 1325
19
(7,17 %)
114
(43,02 %)
105
(39,62 %)
27
( %)
266
6 Tebo 279.763 12 14 105 5 285 1425
60
(21,05 %)
117
(41,05 %)
77
(27,02 %)
31
( %)
243
7 Bungo 282.805 17 17 146 13 268 1340
35
(13,06 %)
149
(55,6 %)
72
(26,87 %)
12
( %)
233
8 Sarolangun 264.041 10 12 134 9 297 1485
44
(14,97 %)
102
(34,69 %)
127
(43,20 %)
24
( %)
200
9 Merangin 304.723 24 18 212 10 374 1870
131
(35,02 %)
128
(34,22 %)
84
(22,46 %)
31
( %)
201
10 Kerinci 239.399 12 18 207 2 297 1485
86
(28,96 %)
133
(44,78 %)
77
(25,93 %)
1
( %)
304
11
Kota Sungai
Penuh
78.516 5 6 69 4 72 360
15
(20,83 %)
44
(61,1 %)
12
( %)
1
( %)
106
Provinsi Jambi 3.062.791 131 172 1.281 179 3.168 15.840
545
(17,20 %)
1.611
(50,85 %)
803
(25,35 %)
209
(6,59 %)
2143
DATA TINGKAT PERKEMBANGAN POSYANDU PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

No
Kabupaten /
Kota
Jumlah
Penduduk
Kecamata
n
Puskesmas
Jumlah
Jumlah
Posyand
u
Jumlah
Kader
Perkembangan Strata Posyandu
Jumlah
PAUD
Desa
Kelurahan Pratama Madya Purnama Mandiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kota Jambi 607.317 11 20 - 62 460 2190
13
(2,83 %)
225
(48,91 %)
186
(40,43 %)
36
(7,83 %)
448
2 Muaro Jambi 304.094 11 18 150 5 379 1720
21
(5,54 %)
150
(39,58 %)
133
(35,09 %)
75
(19,75 %)
173
3 Batang Hari 218.604 8 15 110 14 240 1395
2
(0,83 %)
82
(34,17 %)
125
(52,08 %)
31
( 12,92%)
245
4
Tanjung Jabung
Barat
252.555 13 17 114 20 260 1245
29
(11,15 %)
85
(76 %)
117
(16,47 %)
29
( %)
164
5
Tanjung Jabung
Timur
229.874 11 17 73 20 274 1325
47
(7,17 %)
96
(35,04 %)
109
(39,78 %)
22
(8,03 %)
266
6 Tebo 279.763 12 14 107 5 309 1425
17
(5,50 %)
141
(45,63 %)
105
(33,98 %)
46
(14,89 %)
243
7 Bungo 282.805 17 17 141 12 278 1340
198
(71,22 %)
62
(22,30 %)
11
(3,96 %)
7
(2,52 %)
233
8 Sarolangun 264.041 10 12 149 9 338 1485
0
(0 %)
169
(50 %)
147
(43,49 %)
22
( 6,51%)
200
9 Merangin 304.723 24 18 205 10 404 1870
104
(25,74 %)
123
(30,45 %)
114
(28,22 %)
63
(15,59 %)
201
10 Kerinci 239.399 16 18 285 2 299 1485
19
(6,35 %)
170
(56,86 %)
108
(36,12 %)
2
(0,67 %)
304
11
Kota Sungai
Penuh
78.516 8 6 65 4 78 360
3
3,85 %)
62
(79,49 %)
12
(15,38 %)
1
(1,28 %)
106
Provinsi Jambi 3.062.791 131 172 1.281 179 3.168 15.840
545
(13,65 %)
1.611
(41,13 %)
803
(35,16 %)
209
(10,16 %)
2143
DATA TINGKAT PERKEMBANGAN POSYANDU PROVINSI JAMBI TAHUN 2016

4.022.338 anak
usia dini
menunggu
uluran tangan
kita

�ݺ�ߣ

Helvi ok.ppt

Recommended

More Related Content

Similar to Helvi ok.ppt (20)

Recently uploaded (20)

Helvi ok.ppt