Herlambang negara-hukum-konstitusi
- 1. NEGARA HUKUM dan KONSTITUSI R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA. Hukum Tata Negara Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1st Draft (2 April 2008)
- 2. Pokok Bahasan Memahami konsep-konsep Negara Hukum dan Perbandingannya Hubungan Negara Hukum dan Konstitusi dalam Konteks Indonesia
- 3. Pustaka Azhary, H.M. Tahir (2003) Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bogor: Kencana. Manan, B. Teori dan Politik Konstitusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2001. Strong, C.F. Modern Political Constitution, Sidwig&Jackson Ltd., London, 1963. Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo (2004) Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS.
- 4. Negara Hukum? Apakah yang disebut negara hukum itu? Apakah negara hukum = rechstaat (Bld) = rule of law (Eng)? Apakah negara hukum memerlukan demokrasi? Lalu, apa tujuan negara hukum itu?
- 5. Konsep Negara Hukum Nomokrasi Islam Rechstaat Rule of Law Socialist Legality Negara Hukum Pancasila (Azhary 2003: 83-102)
- 6. Konsep Nomokrasi Islam Ciri-Ciri Unsur-Unsur Utama Bersumber dari Al Qur’an, Sunnah (1) Kekuasaan sebagai amanah & Ra’yu nomokrasi, bukan (2) Musyawarah teokrasi-persaudaraan dan (3) Keadilan humanisme teosentrik-kebebasan dalam arti positif (4) Persamaan (5) Pengakuan dan Perlindungan HAM (6) Peradilan Bebas (7) Perdamaian (8) Kesejahteraan dan (9) Ketaatan Rakyat
- 7. Konsep Rechstaat Ciri-Ciri Unsur-Unsur Utama Bersumber dari rasio manusia- Menurut Stahl: liberalistik/individualistik- Pengakuan atau Perlindungan HAM humanisme yang antroposentrik Trias Politika (lebih dipusatkan pada Wetmatige Bestuur manusia)-pemisahan antara Peradilan Administrasi agama dan negara secara Menurut Scheltema mutlak-ateisme dimungkinkan Kepastian Hukum Persamaan Demokrasi Pemerintahan yang Melayani Kepentingan Umum
- 8. Konsep Rule of Law Ciri-Ciri Unsur-Unsur Utama Bersumber dari rasio manusia- (1) Supremasi Hukum liberalitik/individualistik- (2) Equality Before the Law antroposentrik, pemisahan antara (3) Individual Rights agama dan negara secara rigid (mutlak)-freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme (tak bergantung pada peradilan dimungkinkan administrasi)
- 9. Konsep Socialist Legality Ciri-Ciri Unsur-Unsur Utama Bersumber dari rasio manusia- (1) Perwujudan sosialisme komunis-ateis, totaliter-kebebasan (2) Hukum adalah alat di bawah beragama yang semu, dan sosialisme kebebasan propaganda anti (3) Penekanan pada sosialisme, agama dibanding hak-hak perorangan
- 10. Konsep Negara Hukum Pancasila Ciri-Ciri Unsur-Unsur Utama Hubungan yang erat antara (1) Pancasila agama dan negara-bertumpu (2) MPR pada Ketuhanan Yang Maha Esa- (3) Sistem Konstitusi kebebasan agama dalam arti positif-ateisme tidak dibenarkan (4) Persamaan dan dan komunisme dilarang-asas (5) Peradilan Bebas kekeluargaan dan kerukunan
- 11. KONTEKS LAHIRNYA NEGARA HUKUM Sejarah Lahirnya Prinsip Negara Hukum bersamaan dengan lahirnya Demokrasi a. Liberale Democratische Rechtsstaat b. Sociale Democratische Rechtsstaat Tujuan Negara Hukum: Meniadakan Absolutisme Kekuasaan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 12. APA SAJA UNSUR NEGARA HUKUM? Asas Legalitas Pembagian Kekuasaan Perlindungan Hak Dasar (Fundamental Rechten – Fundamental Rights) Tanggung Jawab Kekuasaan
- 13. ASAS LEGALITAS Sebagai Landasan Bertindak Bagi Penguasa: Setiap Tindakan Penguasa Harus Didasarkan Kepada Hukum (Konstitusi) : Supremasi Hukum (Konstitusi) Sebagai Sarana Menguji (Mengukur) Keabsahan (Konstitusionalitas) Tindakan Penguasa; Kekuasaan Yang Satu Dibatasi Oleh Kekuasaan Yang Lain (Power Limits Power)
- 14. PEMBAGIAN KEKUASAN Kekuasaan di dalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut) Harus ada Check and Balance antar Kekuasaan
- 15. PERLINDUNGAN HAK DASAR Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi!
- 16. TANGGUNG JAWAB KEKUASAAN Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggung-jawabkan Bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Tanggung jawab moral, politik dan hukum Benarkah MA tidak bisa dikontrol keuangannya oleh BPK, atau juga oleh KY?
- 17. NEGARA HUKUM dalam UUD 1945 Dimana anda bisa menjelaskan secara hukum bahwa Indonesia berdasarkan Negara Hukum? Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 : Negara hukum Indonesia juga sekaligus sebagai negara demokrasi Identifikasi pasal-pasal UUD 1945 yang mencerminkan unsur Negara Hukum dalam konteks Indonesia?
- 18. Penutup Analisis dalam konteks Indonesia sekarang, apakah mencerminkan situasi negara yang menganut Negara Hukum?