![Aninn Sarrto.so :Politik Ifukrmt
POLI'I'IK HUKUM
PENGEMBANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
OLEH : AMAN SANTOSO, SH, MHum.
ABSTRACT
Personlarr keterkaitan hukrmt dan politik oleh Daniel S. Lev dfokuskan pada studi tentang
politik pengemhmrgnrr kekrmasnnrr kehakirnan.
Unrtrr kekrrasnnn keh~kirnrrn(kepolisinn, kejaksaan, hakim) n~engalonripergolnknn dinwal
penyelenggaraan pernerintaltan RI (1945). Pada dasarnya mereka berebut stafrrs,fungsi
dalnm stuktrrr kekrrmnan kehaki~nan.Pergolakan tersebut telah melahirkan Undnng-
UndarrgKepoli.sian, tieja/(.snnndan Kekunsaan Kehakiman.
Dihalik lrnl itrr senrrra politik htrktmt ynng berkenuan dengan kekuasaan kehakirnan memiliki
~o.nngknpikir rmwriri terlepas daripnndnngarl Daniel S. Lev.
Per~nosalahanpolitik hrrkirnr diketengahkan sesuaipendapat Prof Padmo Wahyono dan Prof
Teukrr Moh Rodhie tentang substansi hukumnya.
Knta Kunci
- Politik hokrun
- Kekuasanrr kehnkirnnn
PENDAHULUAN
Tulisan Daniel S. Lev ')
mengetengahkan studi kasus tentang
p e n g a ~ hpertentangan dimtara aparat
kehakiman, kejaksaan, dan kepnlisian.
I'crgolakan polit~k dalani rangka
pembenahan kekuasaan kehakiman
yang melibatkan hakim, jaksa, dan
polisi, tidak terlepas dari persoalan
prestise dan status. Mereka berebut
posisi dalani pem:wgian kekuasaan
substantif.
Tulisan beliau mempakan
sebuah disertasi, disusun berdasar se-
jumlah data kepustakaan yang lengkap
yang dijumpai di negeri Belanda
maupun Indonesia. Disempurnakan
dengan hasil wawancara dengan
kalangan h a s (akadernis, pejabat,
legislator, birokrat dan masyarakat
umum) di dua negara tersebut.
Kedalaman pembahasan disertasi
beliau nampak dari pendekatan
komprehensif dari aspek metodologis
yang mencoba menganalisa masalah-
masalah hukum dari kajian politik,
sehingga membuahkan wacana ban1
dalam studi hukum di tanah air.
Pandangan penulis asing tentang
kondisi hukum dan politik di Indonesia,
'1 Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik di
Indonesia, Kesinambungan dan
Pembahan, LP3ES, Jakarta, Bab II, hal. 33-
76.
kiranya perlu dikaji secara kritis.
Mengingat sistem politik hukum
(political of law) di Indonesia memiliki
ItUn'llM DAN UINAA.IIK.4 MASYARAKATEDISI OKTOBER 2004 108
Aa!ar
-
kekt
piki
pens
aka1
hub
Padl
Rad
ilmi
dile
huk
keb
dal;
ver!
me]
bah
kul
~a
A$
PE
m?
bet
A.
I
i
B.:
1
j
I
C.
j
I
I1
-
HI](https://image.slidesharecdn.com/hukumdandinamikamasyarakat-amansantoso-130630230706-phpapp01/85/Hukum-dan-dinamika-masyarakat-aman-santoso-1-320.jpg)
Hukum dan dinamika masyarakat aman santoso
- 1. Aninn Sarrto.so :Politik Ifukrmt POLI'I'IK HUKUM PENGEMBANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH : AMAN SANTOSO, SH, MHum. ABSTRACT Personlarr keterkaitan hukrmt dan politik oleh Daniel S. Lev dfokuskan pada studi tentang politik pengemhmrgnrr kekrmasnnrr kehakirnan. Unrtrr kekrrasnnn keh~kirnrrn(kepolisinn, kejaksaan, hakim) n~engalonripergolnknn dinwal penyelenggaraan pernerintaltan RI (1945). Pada dasarnya mereka berebut stafrrs,fungsi dalnm stuktrrr kekrrmnan kehaki~nan.Pergolakan tersebut telah melahirkan Undnng- UndarrgKepoli.sian, tieja/(.snnndan Kekunsaan Kehakiman. Dihalik lrnl itrr senrrra politik htrktmt ynng berkenuan dengan kekuasaan kehakirnan memiliki ~o.nngknpikir rmwriri terlepas daripnndnngarl Daniel S. Lev. Per~nosalahanpolitik hrrkirnr diketengahkan sesuaipendapat Prof Padmo Wahyono dan Prof Teukrr Moh Rodhie tentang substansi hukumnya. Knta Kunci - Politik hokrun - Kekuasanrr kehnkirnnn PENDAHULUAN Tulisan Daniel S. Lev ') mengetengahkan studi kasus tentang p e n g a ~ hpertentangan dimtara aparat kehakiman, kejaksaan, dan kepnlisian. I'crgolakan polit~k dalani rangka pembenahan kekuasaan kehakiman yang melibatkan hakim, jaksa, dan polisi, tidak terlepas dari persoalan prestise dan status. Mereka berebut posisi dalani pem:wgian kekuasaan substantif. Tulisan beliau mempakan sebuah disertasi, disusun berdasar se- jumlah data kepustakaan yang lengkap yang dijumpai di negeri Belanda maupun Indonesia. Disempurnakan dengan hasil wawancara dengan kalangan h a s (akadernis, pejabat, legislator, birokrat dan masyarakat umum) di dua negara tersebut. Kedalaman pembahasan disertasi beliau nampak dari pendekatan komprehensif dari aspek metodologis yang mencoba menganalisa masalah- masalah hukum dari kajian politik, sehingga membuahkan wacana ban1 dalam studi hukum di tanah air. Pandangan penulis asing tentang kondisi hukum dan politik di Indonesia, '1 Daniel S. Lev, 1990, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Pembahan, LP3ES, Jakarta, Bab II, hal. 33- 76. kiranya perlu dikaji secara kritis. Mengingat sistem politik hukum (political of law) di Indonesia memiliki ItUn'llM DAN UINAA.IIK.4 MASYARAKATEDISI OKTOBER 2004 108 Aa!ar - kekt piki pens aka1 hub Padl Rad ilmi dile huk keb dal; ver! me] bah kul ~a A$ PE m? bet A. I i B.: 1 j I C. j I I1 - HI
- 2. igsi 1'liki ~ d a tan :an )at, kat >ut. :asi tan gis ah- tik, am "'g iia, tis. um iki - 18 kekhususan yang terlepas dari pola pikir para sajana manca negara. Pennasalahan tentang politik eng gem bang an kekuasaan kehakiman akan dianalisa berdasar pendapat ahli hukum Indonesia. Antara lain Prof Padmo Wahyono, Prof Teuku Moh Radhie. Dengan cara demikian karya ilmiah dari Daniel S. Lev dapat diletakkan pada kerangka pikir politik hukum di Indonesia (ius constitutum). Pendekatan penulisan dari aspek kebijakan hukum sebagaimana tertuang dalam produk pemndang-undangan versi UUD 1945. Metode penulisan mempergunakan studi kepustakaan dan bahan banding yang berasal dari materi kuliah politik hukum pada Program Magistcr llmu Ilukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. PERMASALAHAN Dari paparan bab I penulis menangkap pennasalahan, sebagai berikut : - A. Apakah perselisihan diantara komponen kekuasaan kehakiman (halcim, jaksa dan polisi) dipen- garuhi oleh arus perubahan kondisi politik dan konstitusi yang ber- gejolak di lndonesia masa pasca revolusi ? B. Faktor apa yang merupakan pe- nyebab terjadinya ketegangan dian- tara unsur kekuasaan kehakiman tersebut ? C. Apakah materi perdebatan diantara ketiga unsur kekuasaan tersebut membawa perubahan konsepsi baru dari aspek politik hukum ? D. Apakah materi penulisan Daniel S. Lev tersebut temasuk dan dapat diterima oleh kerangka pikir . politik hukuin di Indonesia ? ANALISIS PEMBAHASAN A. PENGARUH ARUS PERU- B A W N KONDISI POLITIK DAN KONSTI'IWSI PASCA REVOLUSI 1. Organlsasi Kehakiman Kolonial danPendudukanJepang Organisasi kehakiman di zaman Hindia Belanda terdapat kemajemukan yang sangat menyolok. Penduduk tanah jajahan terbagi dalam golongan- golongan berdasarkan ras. Yakni golongan Eropa Timur Asing (Tionghoa dan Arab), Pribumi. Masing-masing tuntluk pada sistem hukum yang berbeda, baik hukum materiil maupun formil. Guna menerapkan hukum yang berbeda-beda tersebut, terdapat dua hierarkhi pengadilan : untak golongan Eropa dan Timur Asing ada tiga jenis pengadilan yang dipimpin Mahkamah Agung. Bagi golongan Pribumi iuga terdiri dari tiga pengadilan, tertinggi adalah Landraad. Demikian pula untuk badan penuntut umum (Kejaksaan) ada kemajemukan. Bagi golongan Eropa terdapat dua kejaksaan : Openhaar Ministerie dan Parqriet yang dikepalai HUKUM DAY DlNAMlKA MASYARAKATEDISI OKTOBER 2004 L. 109 . .-
- 3. Avm Sonloso :Politik llvkum .................... Procureur General dengan tenaga pe- laksanaannya para penuntut (Oficiererr vanjustitie). Untuk golongan Pribumi terdapat Oficier van justitie Pribumi. Kejaksaan bagi golongan ini me- rupakan bagian dari Pamong praja, bawahan asisten residen, dengan pangkat setara pegawai kawedenan. 'ranggung jawab membuat dokumen berada ditangan hakim, bukan pada jaksa. Pada zaman Jepang, organisasi kehakiman kolonial Belanda dihapus, dan diganti oleh sistem yang sederhana serta tunggal. Kewenangan peradilan untuk memeriksa dan mengadili semua golongan penduduk, kecuali balatentara jepang. Namun hukum kolonial Belanda tetap d~pertahankan berla- kunya. HIR menjadi pedoman beracara badan peradilan tunggal tcrsebut. Orang-orang Indonesia ditunjuk untuk mengambil pos-pos yang kosong di pzngadilan dan kejaksaan, sepeninggal pejabat-pejabat Bclanda. 2. Penuntut versus Hakirn Setelah kenicrdekaan, Depar- temen Kehakiman RI mencabut seluruh kebijakan hukum Jepang. Hukum kolonial tetap diberla- kukan untuk sementara sampai terben- tuknya hukum nasional. Radan penuntut umum mene- ruskan organisasi dan status hukum bekas parquet Eropa, namun dengan hukum acara HIR yang dipandang lebih sesuai bagi kebutuhan hukum orang Indonesia. Kejaksaan mewarisi organisasi Oflccier vanjustitie Belanda, tetapi dengan tanggung jawab terbatas. Kejaksaan tidak lagi dibawah pamong praja. Hal itu disebabkan : tiadanya jabatan asisten residen setelah kemerdekaan, dan protes keras dari para jaksa yang turun pamor ketika masih dibawah pamong praja. Mereka merasa sebagai pejabat yang ber- wenang dalam sebuah negara yang merdeka, layak apabila memiliki status yang tinggi. Kejaksaan rnuldi menata organisasinyz yang niandiri. Pertentangan muncul diantara hakim dan jaksa setelah pemerintah RI menerapkan peraturan gaji pegawai negeri. Ketua Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung mendapat pangkat dan gaji yang sama. Namun para hakim memperolel~pangkat dan gaji setingkat lebih tinggi daripada para jaksa disetiap pengadilan yang sama. Dasar per- timbanga~iyang dipakai adalah kuali- fikasi pendidikan yang berbeda. Reaksi keras kejaksaan diajukan kepada Kementerian Kehakiman dar~ Badan Kepegawaian Negeri yang menuntut kesetaraan status dan kewe- nangan. Sementara itu pihak kehakiman mencoba mengorganisir diri dengan membentuk Ikatan Hakim. Mereka mencoba menanggapi proses Kejak- saan. Dan segi politis lkatan Hakim memiliki kelemahan karena tidak ikut sertanya para hakim agung didalamnya. HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKATEDISI OKTOBER 2004 110
- 5. Aninrt Smtoso :Polifik Hrrkum .................... dari kekuasaan kehakiman dan bagian dari eksekutif. Ikatan Hakim pimpinan Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata, telah gaga1 memperoleh persetujuan pemerintah mengenni skala gaji yang terpisah dan lebih tinggi untuk para hakim. 'Ierjadilah aksi mogok para hakim. Mahkamah militcr yang hamgir semuanya hakim dari kalangan sipil, dikecualikan dari pemogokan untuk menghindari kesulitan dengan militel. Para hakim niengalihkan media perjuangannya ke Majelis Konstituante. Mereka memandang Majelis tersebut lebih layalc sebagai tempat meniapatkan persoalan. Dua hakim ngung menyusun usulan pasal-pasal konstitusi tentang organisasi dan kekuasaan kehakinian. Usulan yang paling radikal agar Mahkamah Agung diberi wewenang konstitusional untuk meninjau kembali semua undang- undang yang dibutit badan legislatif. Usulan itu suatu lompatan konseptual karena pengadilan Indonesia dan Belanda tidak pemah memiliki kekuasaan semacam itu. Keinginan hakim adanya sebuah badan kehakiman mempakan cabang pemerjntahan ketiga yang sepenuhnya mandiri dan kual akhirnya terpenuhi. Sayangnya Majelis Konstituante dibubarkan Presiden Soekamo dengan Dekrit Presiden 1959. Para hakim sangat kecewa, cita-eitanya untuk mendapstkan kekuasaan judisial tidak tercapai. Rupa-mpanya persoalan politik dirasa lebih penting daripada persoalan pembaharuan hukum. Sistem politik Indonesia setelah merdeka kurang memberi tempat pada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan tersebut hanya diberi peranan kecil dalani peme- rintahan dan masyarakat. 3. Polisi versus Penuntut Dalam tuhuh eksekutif terjadi persaingan yang lebih rumit. Perse- lisihan antara kejaksaan dengan kepolisian mempakan perebutan kekuasaan dan kewenangan hukum. Motif utamanya sama dengan per- selisihan antara kehakiman dan kejaksaan. Pada 'zaman kolonial Belanda, kepolisian secara organisatoris adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri dan tunduk dibawah pamong praja. Dalam tugas represifnya, kepolisian berada dibawah perintah kejaksaan. Kesemuanya dibawah ' kordinasi Procureur General yang memiliki kewenangan fungsi-fungsi preventif dan represif kepolisian kolonial. Procureur General mempertanggung- jawabkan organisasi kepolisian ter- adap Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1946 Perdana Menteri Syahrir ') mengalihkan kepolisian dari Kementerian Dalam Negeri ke Kantor Perdana Menteri. Pihak kepolisian menganggapnya sebagai suatu pengakuan khusus terhadap arti 31 lbid,hal. 53. HUKOMDAN DINAMIKA MASYARAKAT EDISI OKTOBER 2004 I 112 - -
- 6. Arnnn Sanloso :Polilik ffukum .................... Iitik dan litik ang aan nya me- jadi rse- gan ltan um. per- dan ~da, ilah geri ,aja. sian %an. nasi iliki :ntif iial. mg- ter- Iten dari ntor sian uatu arti pentingnya kepolisian. Tindakan pcrdana Mentcri itu dcngan Sanpa merubah / meninjau kembali dua undang-undang yang mengatur organisasi dan kewenangan kepolisian yang diatur dalam HIR dan RO. Akhirnya posisi kepolisian dikem- alikan lagi dibawah Kementerian Dalam Nege~ipada tahun 1950. Memet Tanuwidjaja 4, seorang penvira kepolisian yang duduk di parlemen mencoba memanfaatkan parlemen dan Majelis Konstituante untuk memperkuat status kepolisian. Sementara itu Kementerian Kehakiman dan Dalam Negeri bermaksud mema- sukkan kepolisian dibawah wewe- nangnya. Pihak lain mengharap kepolisian dibawah Perdana Menteri atau membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Keamanan yang dipimpin Jaksa Agung. Kepolisian memilih dibentuknya Kementerian Kepolisian tidak menyetujui dibawah kekuasaan siapa- pun. .4lasannya : sejak revolusi kepolisian memegang peranan besar dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat lewat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Keinginan kepolisian kandas karena tidak mendapat persetujuan. I Persatuan jaksa menyerang konsep empat kekuasaan pemerintahan dari P3 RI (Organisasi kepolisian waktu itu). Persatuan jaksa menuduh kepolisian telah bertentangan dengan Ibid, hal. 54. sistem konstitusional RI. Angkatan kepolisian yang berdiri sendiri tanpa pengawasan akan membahayakan pelaksanaan hak azasi warga negara. Di luar negeri tidak ditemui contoh yang mendukung pendirian P.3.RI menuntut wewenang Jaksa Agung , uctuk melakukan pengawasan atas badan kepolisian. Kabinet Wongsnnegoro mem- bentuk panitia untuk menetapkan posisi kepolisian dalam struktur pemerintahan dan menyusun rancangan undang- undang yang menenlukan kekuasaan kepolisian. Kepolisian menginginkan dim pembahan drastis dalam undang- undang. Pertama :tugas preventif dalam bekerja sama dengan pejabat-pejabat pamong praja, tanpa dibawah pengarahan mereka. Kedua : tugas represif dalam pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana Kejaksaan bertugas sebagai perantara bagi kepolisian untuk mengirim perkara ke pengadilan. Penmdang-undangan kolonial me- genai kekuasaan kepolisian sangat ketinggalan zarnan dan tidak dapat dilaksanakan. Keinginan kepolisian ditentang Oemar Seno Adji dari kejaksaan dan Jaksa Agung Soeprapto. Pada tahun 1956, Menteri Kehakiman Mulyatno 6, merancang undang-undang yang menempatkan 51 Ibid, hal. 56. 6) Ibid, hat. 58. HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT EDISI OKTOBE.? 2004 113
- 7. Saksa Agung dibawah' Menteri Kehakiman. Ironisnya ide itu ditolak oleh Persatuan jaksa, alasannya : rancangan undang-undang tersebt~t akan memberi peluang campur tangan politik terhadap lernbaga kejaksaan. Posisi Jaksa gun^ hams ditentukan Majelis Konstituante. Pembahan kekuasaan dan posisi Jaksa Agung hams dibarengi dengan peninjadan kembali selun~hprosedur pidana. Perjuangan kepolisian berhasil ketika Kabinet Djuanda menyetujui usulan P3 RI Kepolisian memperoleh kenienterian sendiri dengan kckuasaan prosedural yang terpisah. Pertentangan kejaksaan dengan kcpolisian pada hakekatnya mempakan penvujudan arus besar pembahan politik dan konstitusi yang bergejolak di Indonesia. Presiden Soekarno lewat keputusannya rnenetapkan Jaksa Agung mempunyai kekuasaan atas nama Presiden / Panglima Tertinggi, menlberi perintah langsung kepada anggota kepolisian negara dan polisi niiliter. Kepolisian negara dan polisi militer tidak mau bekejasama dengan kejaksaan. Jaksa Agung Gunawan 7i melakukan transformasi badan .penuritut umum seyenuhnya dari sebuah lenibaga yang mandiri menjadi alat eksekutif. Presiden Soekarno mem- perluas peranan kejaksaan. Kejaksaan dipisahkan dari Kementerian Keha- kiman dan dibentuk Departemen '1 ibid, hal. 60, Kejaksaan dengan Gunawan sebagai menterinya. Pada tahun 1961 rencana undang- undang kcpolisian dan penuntut umum diajukan ke parlemen. Hal itu ditentang Gunawan. Menteri kepolisian diberi kekuasaan tugas preventif dan represif. Kekuasaan kepolisian bukan termasuk kekuasaan kejaksaan. Kejaksaan diberi tugas pengawasan dan kordinasi terbatas untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan ' yang diemban bersama-sama pihak kepolisian. Selanjutnya Departernen Pe- nuntut Umum dialihkan tanggung jawab kordinasinya dari Kementerian Pertahanan ke Kenenterian Dalam Negeri. Dalam transisi sosial politik yang cepat setelah revolusi hanya menghasilkan perselisihan dalam memperebutkan status diantara sesama penegak hukum. Mereka kurang memperhatikan keadilan sebagai sasaran utama suatu lembaga penegak hukum, B. FAKTOR PENYEBAB TER- JADINYA KETEGANGAN UNSUR KEKUASAAN KEHA- KIMAN Faktor-faktor penyebab kete- gangan tersebut terkait dengan persoalan beban pekejaan, tanggung jawab, azas konstitusional yang di dorong oleh pejuangan mempe- rebutkan status dan prestise (uraian sub A Bab 111). NIIKOM DAN DINAMIKA MASYARAKATEDISI OKTOBER 2004 114 C. PE BA DE SA kekua: memb bidang lahirn ~eha revisi' hukui ! D. q ! GBH add add 1! jI 1 1 I I iMatt Itulisi Ihukl I men ten{ dan I
- 8. ~agai lang- mum )tang iberi resif. asuk iberi inasi likan nban Pe- :ung xian alam Aitik anya alam iama rang ~agai egak ER- :AN HA- tete- lgan sung ; di npe- I sub - 114 C. PERUBAHAN KONSEPSI BARU ATAS MATERl PER- DEBATAN UNSUR KEKUA- SAAN KEHAKIMAN Materi perdebatan dari unsur kekuasaan kehakiman ternyata rnembawa perubahan konsepsi baru di bidang politik hukum. Terbukti dengan lahimya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan revisi HIR men,jadi RIB di bidang liukum acara pidana. D. KERANGKA PIKIR POLITIK HUKUM DI INDONESIA Unsur sistem hukum menurut GBHN 1973-1978 (substansi menurut Padmo Wahyono dan Teuku Moh. Radhie), meliputi : - Materi hukum, - Aparatur hukum, - Sarana dan prasarana hukum, - Kesadaran hukum, - Pelayanan hukum, - Kepastian hukum, - Keadilan hukum. Materi hukum yang terkait dalam tulisan Daniel S. Lev adalah mencakup hukum acara HIR dan IR yang merupakan sumber pertentangan diantara elemen kekuasaan kehakiman. Aparatur hukum yang menjadi fokus kajian kekuasaan kehakiman tersebut adalah hakim, jaksa dan polisi sebagai institusi penegakan hukum. Per- tentangan antara kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian berkenaan dengan persoalan prestise dan status dalam pembagian kekuasaan substantif. Status kepolisian pada zaman kolonial Belanda, dimasa kemerdekaan (1945- 1958) tetap dibarvah kordinasi Kementerian Dalam Negeri yang sehari-hari diwakili pamong praja. Perubahan selanjutnya menjadi bagian dari kekuasaan Jaksa Agung (Kepulusan Presiden Soekarno sctelah Dekrit Presiden 1959). Kemandirian I1olri baru d~pe~olehsetelah terbitnya Undang-Undang Kepolisian. Hal itu berpengan~h terhadap fingsi dan tugas Polri yang semula tanpa kewenangan penyidikan dan penangkapan dalam pemeriksaan pendahuluan, kini bersama kejaksaan melakukan tugas dan fungsi selaku panyidik. Organisasi kepolisian hanya nrempunyai hubungan kordinasi dengan kejaksaan, bukan hubungan komando. Masing-masing dibawah Departemen yang berbe:da. Kejaksaan pada zaman kolonial berdasar HIR dan IR hnnya benvcnang dibidang penyidikan. Sedangkan kewenangan menyusuu dakwaan dan requisitoir ada ditangan hakim. Alasan yang mendasari pengaturan itu adalah faktor rendahnya pendidikan jaksa, mereka belum mampu membuat dakwaan dan requisitoir dengan rnuatan yuridis yang akurat. Pertentangan antara kejaksaan dengan kehakiman diwamai argumentasi : beban kel.ja, tanggung jawab dan azas konsti- tusional. HUKUM DAN DlNAMlKA MASYARAKAT EDlSl OKTOBER 2004 I I15
- 9. Aamr Snrrtoso :Politik Hokum ....................- I Keberhasilan perjuangan kejak- scan diperoleh ketika diterbitkan undang-undang tentang Kejaksaan (1961). Status kemandirian kejaksean terungkap dari perubahan fungsi sebagai penyusun dakwaan dan requisitoir dengan kewajiban mem- perhatikan saran-saran hakim apabila tcrdapat kekurangan dalam perumusan yuridisnya. ' Status kehakiman menjadi lebih mantab ketika mecdapat penguat dari Undang-Undang Kekuasaan Keha- kiman, disamping pengaturan konsti- tusional dalam UUD 1945. Dari ketiga materi perdebatan tentang status unsur penegakan hukum, alasan azas konstitusional yang dapat diterima oleh penentu kebijakan. Pelayanan hukum sebagai unsur sistem hukum, nampak dari pem6ahan sistem pengorganisasian elernen pene- gakan hukum. Sistem pengorganisasian tersebut tercemlin dalam revisi terhadap beberapn ketentuan HIR mcnjadi RIB (Rc~glemen It~doncsifl yang diperhaharui). Kemandirian badan kepolisian, kejaksaan dan keha- kiman dalam status, fungsi dan tugas serta kewenangan yuridis tertata. Hal itu relatif akan membawa keuntungan bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum tenvujud dalam semakin tertatanya secara kelembagaan unsur-unsur kekuasaan kehakiman. Produk Undang-Undang Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman lebih menjamin kepastian hukum pengorga- nisasian lembaga penegakan hukum dimata masyarakat. Unsur keadilan hukum tercemin dari mekanisme penyidikan, pengge- ledahan, penyitaan, penangkapan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan pemutusan perkara serta eksekusi. Kesemuanya telah tertata sesuai fungsi, tugas dan kewenangan berdasarkan kekuatan pengaturan undang-undang nasional. Sarana prasarana guna mencapai keadilan adalah dengan tersedianya saluran upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kesadaran hukum lembaga legis- latif, eksekutif dan yudikatif kelihatan dari pejuangan masing-masing ins- tituasi tersebut lewat cara-cara konsepsional dan saluran kelembagaan dan digunakannya undang-undang sehagai media mencapai keputusan politik. Tulisan Daniel S. Lev menyangkut politik hukum. Politik hukum disini sesuai dengan pendapat Teuku Moh. Radhie, yang meliputi unsur : - Pemyataan kehendak penguasa negara, - Tentang hukum yang berlaku di wilayah negara, - Mengenai arah kemana hukum 1 hendak dikembangkan. Pemyataan kehendak tersebut diungkapkan oleh : Organisasi Ikatan Hakim, Kejaksaan, P3 RI, Perdana Menteri, hienteri Dalam Negeri, HUilUM DAN DlNAMlKA MASYARAKAT EDISI OKTOBER 2004 I 1I6 - -- --
- 10. ukum xmin ngge- wan, mgan :kusi. mgsi, arkan ~dang capai ianya :asasi legis- hatan ins- I-cara lgaan ~dang tusan Lev olitik dapat liputi pasa :u di lkum sebut katan rdana :geri, - 116 Alnan Sonloso :Poliiik Hukuin .................... Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Parlemen dan presiden, UUD. Meteri pemyataan kehendak tersebut tentang status, tugas, fungsi dan kewenangan substantif badan kehakiman, kejaksaan dan kepolisian. Diantara pejabat negara yang termasuk kualifikasi penguasa negara adalah : Dewan Konstituante (yang gaga1 sebelum mengambil keputusan DPR (Parlemen)), Presiden dan DPR, Presiden dan .Mahkamah Agung. Selebihnya diantara pejabat- pejabat dan organisasi-organisasi tersebut diatas hanyalah sekedar kelompok penekan yang mendorong keputusan politik dari penguasa negara. Sedangkan bentuk hukum yang dipakai dasar kebijakan meliputi : UUD 1945, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian, Keputusan Presiden Tentang Kekuasaan Jaksa Agung. Mengenai HIR, IR, RO justru merupakan produk politik hukum kolonial yang direvisi dalam masa kemerdekaan. Hukum yang berlaku di wilayah negara yang terkandung dalam politik hukum adalah mengenai ilndang- Undang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian, disamping RIB. Ke arah mana hukum hendak dikembangkan nampak dari upaya menata pluralisme hukum warisan kolonial ke arah unifikasi hukum di bidang hukum formil (hukum acara pidana). Unsur politik dalam tulisan Daniel S. Lev masuk kajian ihnu hukuni tata negara bagian darl ~lmu hukum. Hal itu sesuai dengan pendapat Burbens, yang menyatakan bahwa obyek ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan negara sebagaimana distrukturkan dalam hukum positip. Keputusan negara yang dimaksud meliputi keputusan MPR, Presiden bersama DPR. Sedangkan struktur hukum posit~pd~siniterdm dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang tentang Kepolis~an Muatan tulisan Daniel S. Lev seperti dinyatakan AM. Donner berobyekkan penerobosan kenegaraan dengan hukum. Bentuk penerohosan kenegaraan nampak sewaktu kekuasaan politik nasional menyimpang~kewe- nangan konstitusional badan kehakl- man (lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) dengan tidak membeil hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, menggantinya dengan "henienming" KESIMPULAN Rerdasarkan pcmb;~hasatlbub- bab terdahulu dapat disimpulka~~hal- hal, sebagai berikut : A. Perselisihan tlinntara komponen kekuasaan kehakiman dipengaruhi arus besar perubahan kondisi politik dari zaman kolonial hingga pasca revolusi kemerdekaan R1. H U K U M DAY DlNAMlKA MASYARAKATEDlSl OKTOBER 2004 117
- 11. Aiiinn Smroso :Politik Hukum .................... Dianiara pihak yang s a h g her- selisih paham mempersoalkan status, fungsi, tugas dan kewe- nangan masing-masing dalam kerangka pengaturan konstitusi. Mereka menghendaki perubahan di luar kerangka po1it.k hukum kolonial yang kurang menjamin posisi mereka di :.lam kemer- dekaan. B Faktor yang melupakan penyebab ketegangan diantara unsur-unsur kekuasaan kehskisnan adalah per- soalan beban pekejaan, tanggung jawab dan azas 1:onstitusional yang didorong oleh perjuangan mempe- rebutkan status dm prestise. C Materi perdebatan diantara unsur kekuasaan kehakiman membawa pembahan konsepsi barn dibidang hukum (lahimya Undang-Undang Kekilasaan Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian sena revisi HIR menjadi RIB). Terutama hukum acara p~dana. D. Materi penulison Daniel S. Lev termasuk politik hukum. Sepanjang politik hukum tersebut temtang dalam bentut: undang-undang, maka unsur kekuasaan kehakiman yang menjadi folcus pembahasan Daniel S. Lev, dapat diterima oleh kerangka pikir politik hukum Indonesia. DAFTAR PUSTAKA - Daniel S. Lev (1990), Hukunt dun Politik di Indonaia, Kesinambungan dun Perubahan, LP3ES, Jakarta. - Pudjosewojo (1983), ' Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta. - Mahfud, Moh, MD (2001), Politik Hrtkum di Indonesia,. LP3ES, Jakarta. - Bagir Manan (2091), Politiki Hukum Otonomi Daerah, Unpad, Bandung. - Soemantri, HR (2002), Materi Kuliah Politik Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, UNTAG, Semarang. Ind - A ! A1 Ar As D, Fl Fl H H Ir .I( K K HUKUM DAN'DINAMIKA MASYARAKAT EDISI OKTOBER 2004~ -- . -. - 118. .___-.-A . ,,