ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Hukum islam sebagai dasar negara

•
•
Setiono Winardi
Setiono Winardi

ABSTRAK Banyaknya kegagalan yang terjadi di dalam menjalankan pemerintahan di negara Republik Indonesia karena berpedoman pada peraturan yang dibuat bukan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadist atau As-Sunnah, tetapi lebih mementingkan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh manusia, baik itu secara individu atau berkelompok melalui berbagai organisasi yang disebut Partai Politik, termasuk yang menamakan dirinya (kelompok) sebagai Wakil-wakil Rakyat Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa prinsip Hukum Islam yang dijalankan oleh Pemimpin Islam yang disebut Khalifah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, berhasil mencapai kejayaannya di dalam periode Kekhalifahan Rasyidin (632–661), Kekhalifahan Umayyah (661–750), Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 dan 1261–1517), dan Kekhalifahan Utsmaniyah (1517–1924). Setelah masa Kekhalifahan ini, maka perkembangan Islam mengalami kemunduran dimana nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadist/As-Sunnah ditinggalkan, dan Khalifah hanya dijadikan sebagai pemersatu umat Islam, dimana umat Islam tidak lagi menjadi sebagai Pemimpin di dalam suatu negara. Oleh karena umat Islam bukan lagi sebagai Pemimpin Negara maka banyak aturan-aturan hukum di dalam tata pemerintahan dan sendi-sendi kehidupan diciptakan oleh manusia yang lebih mengutamakan akal pikiran ketimbang dengan menggunakan azas-azas hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. Akibat dari penolakan atau meninggalkan berbagai ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah, maka menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di dalam negara Republik Indonesia dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1-2 periode pemerintahan, sehingga permasalahan yang ada pada periode pemerintahan sebelumnya menjadi beban dan tanggung jawab pada periode pemerintahan berikutnya

1 of 3
HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 ABSTRAK Banyaknya kegagalan yang terjadi di dalam menjalankan pemerintahan di negara Republik Indonesia karena berpedoman pada peraturan yang dibuat bukan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadist atau As-Sunnah, tetapi lebih mementingkan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh manusia, baik itu secara individu atau berkelompok melalui berbagai organisasi yang disebut Partai Politik, termasuk yang menamakan dirinya (kelompok) sebagai Wakil-wakil Rakyat Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa prinsip Hukum Islam yang dijalankan oleh Pemimpin Islam yang disebut Khalifah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, berhasil mencapai kejayaannya di dalam periode Kekhalifahan Rasyidin (632–661), Kekhalifahan Umayyah (661–750), Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 dan 1261–1517), dan Kekhalifahan Utsmaniyah (1517–1924). Setelah masa Kekhalifahan ini, maka perkembangan Islam mengalami kemunduran dimana nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadist/As-Sunnah ditinggalkan, dan Khalifah hanya dijadikan sebagai pemersatu umat Islam, dimana umat Islam tidak lagi menjadi sebagai Pemimpin di dalam suatu negara. Oleh karena umat Islam bukan lagi sebagai Pemimpin Negara maka banyak aturan-aturan hukum di dalam tata pemerintahan dan sendi-sendi kehidupan diciptakan oleh manusia yang lebih mengutamakan akal pikiran ketimbang dengan menggunakan azas-azas hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. Akibat dari penolakan atau meninggalkan berbagai ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Al- Hadist/As-Sunnah, maka menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di dalam negara Republik Indonesia dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1-2 periode pemerintahan, sehingga permasalahan yang ada pada periode pemerintahan sebelumnya menjadi beban dan tanggung jawab pada periode pemerintahan berikutnya, seperti: 1. Terjadinya inflasi dalam mata uang suatu negara, yang tidak pernah dapat dihentikan, sehingga mengakibatkan harga-harga berbagai jenis barang meningkat dari masa ke masa. 2. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan dan dilakukan secara terus menerus tanpa bisa memberikan kemakmuran bagi warga negara. 3. Semakin bertambahnya hutang luar negeri pada setiap periode pemerintahan, dan menjadi beban bagi generasi penerus bangsa. 4. Penumpukan kekayaan pada sebagian kecil kelompok orang, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. 5. Realisasi pembangunan infrastruktur dari yang direncanakan tidak pernah berorientasi kepada masyarakat banyak dalam mendukung kekuatan ekonomi masyarakat. 6. Jurang pemisah di dalam kehidupan sosial yang semakin melebar, sehingga membuat peningkatan kecemburuan sosial dan menumbuhkan budaya kapitalis dimana masyarakat ekonomi lemah akan menjadi budak bagi kelompok masyarakat ekonomi kuat. 7. Ketidakmampuan negara dalam memberikan berbagai pelayanan sosial dan umum, baik dari berbagai sektor termasuk dan tidak terbatas pada sektor-sektor kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, perumahan yang sehat dan layak.
HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 OBYEKTIF 1. Memperbaiki dan mengganti berbagai aturan hukum yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah, menjadi berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. 2. Memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia menjadi berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. 3. Memberikan panduan kepada partai politik sehingga mengikuti ketentuan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam berpolitik. 4. Memberikan pelayanan, perlindungan dan perhatian kepada seluruh warga negara yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Memberikan panduan kepada rakyat dalam memilih dan menentukan penerus Kekhalifahan (Pemimpin) umat. 6. Memberikan panduan kepada berbagai lembaga tinggi negara dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kaidah dan ketentuan di dalam hukum Islam. 7. Memberikan panduan kepada para pembantu Khalifah (Pemimpin Negara) dalam menerima penugasan (pendelegasian) untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. DAFTAR ISI 1. Sejarah Pemerintahan (Kepemimpinan) Negara berdasarkan Islam yang dilakukan oleh Para Khalifah. 2. Sejarah Pemerintahan di Negara Indonesia: 2.1. Masa kerajaan-kerajaan; 2.2. Masa penjajahan: a. Portugis b. Belanda c. Jepang 2.3. Masa kemerdekaan: a. Orde Lama (Soekarno-Hatta) b. Orde Baru (Soeharto) c. Prof. Dr. BJ Habibie d. Abdurrahman Wahid e. Megawati f. Susilo Bambang Yudhoyono g. Joko Widodo 3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia termasuk Partai Politik dari masa ke masa. 4. Sistem Pemerintahan menurut Islam (Kekhalifahan) 5. Perbandingan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dari masa ke masa dengan sistem Pemerintahan menurut Islam.
HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3 6. Pengelolaan Negara oleh Pemerintah yang berdaulat 6.1. Kekayaan alam dan sumber daya lainnya; 6.2. Keuangan; 6.3. Perdagangan dan perindustrian termasuk industri rumah tangga; 6.4. Penduduk; 7. Sistem Pengelolaan (Manajemen Syariah) menurut Islam 8. Perbandingan Tata Kelola Pemerintah dengan Tata Kelola Syariah 9. Transisi dari tata kelola pemerintahan yang ada ke tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. 10. Menegakkan Syariat Islam ke dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah, untuk kepentingan seluruh warga negara termasuk dan tidak terbatas pada umat Islam. 11. Penutup. 11.1. Kesimpulan 11.2. Referensi Muscat, Maret 2019 Penulis, SETIONO WINARDI Telepone : +968 9098 0446, Wa. +62 817 9875 789 Email : winardi67@gmail.com Tim: 1. ....................................... Telepone : Email : 2. ....................................... Telepone : Email : 3. ....................................... Telepone : Email :

More Related Content

Hukum islam sebagai dasar negara

  • 1. HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 ABSTRAK Banyaknya kegagalan yang terjadi di dalam menjalankan pemerintahan di negara Republik Indonesia karena berpedoman pada peraturan yang dibuat bukan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadist atau As-Sunnah, tetapi lebih mementingkan kepada pemikiran yang dihasilkan oleh manusia, baik itu secara individu atau berkelompok melalui berbagai organisasi yang disebut Partai Politik, termasuk yang menamakan dirinya (kelompok) sebagai Wakil-wakil Rakyat Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa prinsip Hukum Islam yang dijalankan oleh Pemimpin Islam yang disebut Khalifah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, berhasil mencapai kejayaannya di dalam periode Kekhalifahan Rasyidin (632–661), Kekhalifahan Umayyah (661–750), Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 dan 1261–1517), dan Kekhalifahan Utsmaniyah (1517–1924). Setelah masa Kekhalifahan ini, maka perkembangan Islam mengalami kemunduran dimana nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadist/As-Sunnah ditinggalkan, dan Khalifah hanya dijadikan sebagai pemersatu umat Islam, dimana umat Islam tidak lagi menjadi sebagai Pemimpin di dalam suatu negara. Oleh karena umat Islam bukan lagi sebagai Pemimpin Negara maka banyak aturan-aturan hukum di dalam tata pemerintahan dan sendi-sendi kehidupan diciptakan oleh manusia yang lebih mengutamakan akal pikiran ketimbang dengan menggunakan azas-azas hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. Akibat dari penolakan atau meninggalkan berbagai ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Al- Hadist/As-Sunnah, maka menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di dalam negara Republik Indonesia dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 1-2 periode pemerintahan, sehingga permasalahan yang ada pada periode pemerintahan sebelumnya menjadi beban dan tanggung jawab pada periode pemerintahan berikutnya, seperti: 1. Terjadinya inflasi dalam mata uang suatu negara, yang tidak pernah dapat dihentikan, sehingga mengakibatkan harga-harga berbagai jenis barang meningkat dari masa ke masa. 2. Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan dan dilakukan secara terus menerus tanpa bisa memberikan kemakmuran bagi warga negara. 3. Semakin bertambahnya hutang luar negeri pada setiap periode pemerintahan, dan menjadi beban bagi generasi penerus bangsa. 4. Penumpukan kekayaan pada sebagian kecil kelompok orang, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. 5. Realisasi pembangunan infrastruktur dari yang direncanakan tidak pernah berorientasi kepada masyarakat banyak dalam mendukung kekuatan ekonomi masyarakat. 6. Jurang pemisah di dalam kehidupan sosial yang semakin melebar, sehingga membuat peningkatan kecemburuan sosial dan menumbuhkan budaya kapitalis dimana masyarakat ekonomi lemah akan menjadi budak bagi kelompok masyarakat ekonomi kuat. 7. Ketidakmampuan negara dalam memberikan berbagai pelayanan sosial dan umum, baik dari berbagai sektor termasuk dan tidak terbatas pada sektor-sektor kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, perumahan yang sehat dan layak.
  • 2. HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2 OBYEKTIF 1. Memperbaiki dan mengganti berbagai aturan hukum yang tidak berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah, menjadi berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. 2. Memperbaiki sistem politik dan demokrasi di Indonesia menjadi berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah. 3. Memberikan panduan kepada partai politik sehingga mengikuti ketentuan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam berpolitik. 4. Memberikan pelayanan, perlindungan dan perhatian kepada seluruh warga negara yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Memberikan panduan kepada rakyat dalam memilih dan menentukan penerus Kekhalifahan (Pemimpin) umat. 6. Memberikan panduan kepada berbagai lembaga tinggi negara dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kaidah dan ketentuan di dalam hukum Islam. 7. Memberikan panduan kepada para pembantu Khalifah (Pemimpin Negara) dalam menerima penugasan (pendelegasian) untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. DAFTAR ISI 1. Sejarah Pemerintahan (Kepemimpinan) Negara berdasarkan Islam yang dilakukan oleh Para Khalifah. 2. Sejarah Pemerintahan di Negara Indonesia: 2.1. Masa kerajaan-kerajaan; 2.2. Masa penjajahan: a. Portugis b. Belanda c. Jepang 2.3. Masa kemerdekaan: a. Orde Lama (Soekarno-Hatta) b. Orde Baru (Soeharto) c. Prof. Dr. BJ Habibie d. Abdurrahman Wahid e. Megawati f. Susilo Bambang Yudhoyono g. Joko Widodo 3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia termasuk Partai Politik dari masa ke masa. 4. Sistem Pemerintahan menurut Islam (Kekhalifahan) 5. Perbandingan sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dari masa ke masa dengan sistem Pemerintahan menurut Islam.
  • 3. HUKUM ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3 6. Pengelolaan Negara oleh Pemerintah yang berdaulat 6.1. Kekayaan alam dan sumber daya lainnya; 6.2. Keuangan; 6.3. Perdagangan dan perindustrian termasuk industri rumah tangga; 6.4. Penduduk; 7. Sistem Pengelolaan (Manajemen Syariah) menurut Islam 8. Perbandingan Tata Kelola Pemerintah dengan Tata Kelola Syariah 9. Transisi dari tata kelola pemerintahan yang ada ke tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip Islam. 10. Menegakkan Syariat Islam ke dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist/As-Sunnah, untuk kepentingan seluruh warga negara termasuk dan tidak terbatas pada umat Islam. 11. Penutup. 11.1. Kesimpulan 11.2. Referensi Muscat, Maret 2019 Penulis, SETIONO WINARDI Telepone : +968 9098 0446, Wa. +62 817 9875 789 Email : winardi67@gmail.com Tim: 1. ....................................... Telepone : Email : 2. ....................................... Telepone : Email : 3. ....................................... Telepone : Email :