ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Ideologi

•
•
Diana Wattimanela
Diana Wattimanela

Indonesia, Vietnam, Jerman, dan Singapura memiliki ideologi, sistem politik dan hukum, ekonomi, agama, serta pandangan terhadap individu dan masyarakat yang berbeda-beda. Namun, semua negara memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

1 of 11
Downloaded 16 times
IDEOLOGI NEGARA Tugas Mandiri Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Dosen : Guntarto Widodo Disusun Oleh : Diana Puspitasari - 2012040042 KELAS : MALAM/SEMESTER I D.III AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG Jalan Surya Kencana nomor 1, Pamulang
1. INDONESIA 1.1 Ideologi Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideology yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena itulah dipilihlah Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. 1.2 Politik Hukum Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. 1.3 Ekonomi Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
1.4 Agama Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu. 1.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pendangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. 1.6 Ciri Khas Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak pula diciptakan oleh negara melainkan diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Hal ini yang membuat ciri bahwa pancasila sebagai ideologi terbuka. Atas dasar persfektif sejarah menunjukan bahwa pancasila merupakan suatu pilihan yang tepat bagi pertumbuhan perkembangan bangsa.
2. VIETNAM 2.1 Ideologi Vietnam menganut Ideologi Sosialisme dan Komunisme. Komunisme dipertahankan bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan ekonomi meningkat. 2.2 Politik dan Hukum Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah badan pembuat undang- undang pemerintah yang memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jendral Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang. 2.3 Ekonomi Vietnam menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem ekonomi yang mendewakan pemilik modal sehingga bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar – besarnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak bisa melakukan invertasi pasar untuk kepetingan bersama tetapi justru untuk kepentingan pribadi.
2.4 Agama Dalam masalah kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan pun belum dapat dirasakan oleh masyarakat Vietnam. Selain penangkapan para pemuka agama yang dianggap mengancam pemerintahan Vietnam, ibadah keagamaan pun dilakukan dibawah pengawasan yang ketat oleh pemerintah. 2.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Rakyat tidak dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi yang dijamin oleh pemerintah. Masih adanya tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. 2.6 Ciri Khas Pelanggaran HAM masih banyak ditemukan di Vietnam meskipun Vietnam telah mempunyai konstitusi yang menjamin hak bagi warga negaranya. Pendidikan dihargai sangat tinggi.
3. JERMAN 3.1 Ideologi Ideologi Negara Jerman adalah Grundgesetz yang mempunyai lima prinsip yang menjadi acuan dalam ketatanegaraan Jerman yaitu ; negara republik dan demokrasi, negara federal, negara hukum dan negara sosial. 3.2 Politik Hukum Grundgesetz memerintahkan pengembangan tata negara sosial. Oleh karena itu, kepentingan sosial kini lebih banyak diperhatikan dalam penyusunan undang undang. Untuk maksud ini telah banyak diputuskan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan hukum tenaga kerja dan hukum sosial, sejak berdirinya Republik Federal Jerman. Kepada perorangan, peraturan hukum ini menjamin pelayanan keuangan yang berbeda-beda jumlahnya dalam hal jatuh sakit, kecelakaan, kecacatan, pengangguran maupun setelah memasuki masa purnakarya. 3.3 Ekonomi Perekonomian Di Jerman menganut sistem Ekonomi Sosial. Artinya: Negara menjamin kebebasan bertindak di bidang ekonomi, akan tetapi berusaha menyediakan sarana penyeimbangan sosial. Negara jerman merupakan negara yang sangat mementingkan kemakmuran rakyatnya, dimana pertumbuhan ekonominya yang pesat, akan kinerja pemerintah dan karyawan yang bekerja saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan penduduk negara jerman itu sendiri, Baik itu disegi pendidikan, maupun ekonomi. 3.4 Agama Masyarakat diberikan kebebasan dalam menganut keyakinan. Mayoritas masyarakat memeluk agama Protestan (terutama di utara dan timur) terdiri dari 33% populasi dan Katolik (terutama di selatan dan barat) juga 33%. Keseluruhan terdapat sekitar 55 juta orang beragama Kristen. Agama terbesar kedua adalah Islam dengan 3,8-4.300.000 pengikut diperkirakan (4,6% menjadi 5,2%), diikuti oleh Buddhisme dengan 250.000 dan Yudaisme dengan sekitar 200.000 pengikut (0,3%); Hindu memiliki beberapa pengikut 90.000 (0,1%) .
3.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam Grundgesetz. Tak seorang pun boleh dirugikan atau diuntungkan berdasarkan jenis kelamin, keturunan, ras, bahasa, tanah air maupun asal-usul, kepercayaan, agama atau keyakinan politiknya. Juga dengan jelas diatur persamaan hak lelaki dan perempuan. Grundgesetz juga menjamin hak setiap warga negara jerman untuk diperlakukan sama dalam hal penempatan jabatan publik. Hak-hak asasi juga mengenai perlindungan dan jaminan terhadap kelembagaan sosial seperti perkawinan, keluarga, gereja dan sekolah. 3.6 Ciri Khas Setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam Grundgesetz. Dan dalam batasan yang sangat ketat, Grundgesetz juga memberi kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui undang-undang. Akan tetapi peraturan hukum tak pernah boleh menafikan makna pokok hak-hak asasi. Hak asasi adalah hukum yang berlaku langsung. Inilah salah satu pembaruan Grundgesetz yang terpenting.
4. SINGAPORE 4.1 Ideologi Ideologi Singapura adalah Demokrasi 4.2 Politik Hukum Singapura merupakan Republik Parlementer dan telah menetapkan Perwakilan demokrasi sebagai sistem politik negara. Memiliki sistem Westminster yang mewakili berbagai konstituen. Kekuasaan yang berdaulat terletak pada kabinet dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan Presiden lebih pada pendekatan seremonial , namun panggilan pada persoalan hukum semata-mata terletak pada Parlemen Singapura. Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan undang-undang dasar tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik (Pasal 4). Terdapat juga perjanjian hak asasi manusia, yang berisi hak-hak dasar seperti hak seseorang untuk memiliki pengacara, dan mengetahui alasan penahanan, perlindungan atas bahaya dan hukum pidana retrospektif, persamaan dalam perlindungan, dan hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat. Kebanyakan hak dibatasi dan dapat dikurangi dengan alasan-alasan tertentu. Namun terdapat dua hak absolut yaitu: kebebasan dari perbudakan dan kebebasan warga negara dari pembuangan. Dengan sistem Westminster seperti model Parlemen dari Inggris. Sistem menetapkan pedoman untuk operasi legislatif. Kepala negara yang berdaulat memegang kekuasaan eksekutif. Kepala negara memainkan peranan penting dalam menjalankan urusan negara seperti Perdana menteri yang ditunjuk oleh kepala negara. Lembaga yang lebih rendah di parlemen memiliki kewenangan untuk mencabut pemerintahan lewat mosi tidak percaya atau peraturan sejenisnya untuk menstabilkan skenario politik. Sebuah sistem multi partai dan badan pembuat undang-undang yang dipilih memperlancar fungsi sistem politik di Singapura. Unicameralism adalah sistem politik yang memiliki satu legislatif atau satu majelis parlemen.
4.3 Ekonomi Ekonomi Singapura ialah sebuah ekonomi pasaran bebas yang amat maju dan berjaya, dengan kerajaannya memainkan peranan yang utama. Singapura mempunyai sebuah persekitaran perniagaan yang terbuka, nyata, dan agak bebas daripada amalan rasuah, dengan harga-harga yang stabil. Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. 4.4 Agama Masyarakat di Singapura merupakan masyarakat multiagama dengan tidak ada ketentuan agama nasional, dan undang-undang dasar (pasal 15) menjamin hak seseorang untuk mengakui, menjalankan, dan menyebarkan agamanya. Tidak ada agama yang dominan, namun agama paling besar dianut adalah Buddha, Taoisme, Islam, Kristen (termasuk Katolik) dan Hindu. 4.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Negara sangat bertanggung jawab melindungi setiap warga negaranya. Pemerintah Singapura berusaha untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 4.6 Ciri Khas Singapura bukanlah negara yang menandatangani konvensi hak asasi Perserikatan Bangsa- bangsa dan tidak menjalankan rekomendasi dari komisi konstitusi (1966) yang memasukkan hak dasar untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang mengurangi nilai kemanusiaan. Hal ini akibat masih dijalankannya hukuman mati (hukum gantung) dan hukuman pemukulan dengan tongkat (caning), yang masih dijalankan pengadilan dalam memutuskan beberapa kejahatan tertentu.
5. KOREA UTARA 5.1 Ideologi Juche adalah ideologi resmi yang dianut di Korea Utara. Juche mengandung prinsip bahwa "manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu". Ideologi ini pertama kali dicetuskan oleh Kim Il-sung pada tanggal 28 Desember 1955. Istilah Juche tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. 5.2 Politik Hukum Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat. 5.3 Ekonomi Korea Utara menganut paham sosialis dalam sistem ekonominya. Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Korea Utara adalah satu dari dua negara (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya 5.4 Agama Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan. Menurut standar-standar agama Barat, sebagian besar penduduk Korea Utara dapat dikelompokkan sebagai "tidak beragama". Tetapi sebagian besar di antaranya didefinisikan "beragama" dari sudut pandang sosiolog dan pengaruh budaya agama-agama tradisional itu semisal Buddha dan Konghucu masih memiliki dampak pada kehidupan kerohanian Korea Utara. Menurut Human Rights Watch, kegiatan keagamaan bebas tidak lagi ada di Korea Utara karena pemerintah mensponsori kelompok-kelompok keagamaan hanya untuk menciptakan ilusi kebebasan beragama.
5.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Korea Utara menutup semua akses dengan dunia luar, tidak ada internet atau handphone.Rakyat Korea Utara tidak diperbolehkan untuk menikmati barang Import, padahal Kim Jong Il adalah penikmat barang-barang import, hampir semua kekayaannya berasal dari luar negeri. Di bawah rezim ini masyarakat Korea Utara hidup dalam ketertinggalan dan ketertindasan. 5.6 Ciri Khas Pelanggaran HAM. Masyarakat sangat memuja sang Jendral Besar. Masyarakat tidak diperbolehkan mengeluarkan kata-kata yang meremehkan Pemerintah.

More Related Content

Ideologi

  • 1. IDEOLOGI NEGARA Tugas Mandiri Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Dosen : Guntarto Widodo Disusun Oleh : Diana Puspitasari - 2012040042 KELAS : MALAM/SEMESTER I D.III AKUNTANSI UNIVERSITAS PAMULANG Jalan Surya Kencana nomor 1, Pamulang
  • 2. 1. INDONESIA 1.1 Ideologi Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideology yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena itulah dipilihlah Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. 1.2 Politik Hukum Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. 1.3 Ekonomi Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
  • 3. 1.4 Agama Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga secara resmi mengakui Konghucu. 1.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Selain sebagai dasar Negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pendangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. 1.6 Ciri Khas Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak pula diciptakan oleh negara melainkan diambil dan digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Hal ini yang membuat ciri bahwa pancasila sebagai ideologi terbuka. Atas dasar persfektif sejarah menunjukan bahwa pancasila merupakan suatu pilihan yang tepat bagi pertumbuhan perkembangan bangsa.
  • 4. 2. VIETNAM 2.1 Ideologi Vietnam menganut Ideologi Sosialisme dan Komunisme. Komunisme dipertahankan bertujuan untuk mengontrol rakyatnya sehingga politik tidak bergejolak dan pertumbuhan ekonomi meningkat. 2.2 Politik dan Hukum Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah badan pembuat undang- undang pemerintah yang memegang hak legislatif, terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jendral Partai Komunis mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur undang-undang. 2.3 Ekonomi Vietnam menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem ekonomi yang mendewakan pemilik modal sehingga bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar – besarnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak bisa melakukan invertasi pasar untuk kepetingan bersama tetapi justru untuk kepentingan pribadi.
  • 5. 2.4 Agama Dalam masalah kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan pun belum dapat dirasakan oleh masyarakat Vietnam. Selain penangkapan para pemuka agama yang dianggap mengancam pemerintahan Vietnam, ibadah keagamaan pun dilakukan dibawah pengawasan yang ketat oleh pemerintah. 2.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Rakyat tidak dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi yang dijamin oleh pemerintah. Masih adanya tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. 2.6 Ciri Khas Pelanggaran HAM masih banyak ditemukan di Vietnam meskipun Vietnam telah mempunyai konstitusi yang menjamin hak bagi warga negaranya. Pendidikan dihargai sangat tinggi.
  • 6. 3. JERMAN 3.1 Ideologi Ideologi Negara Jerman adalah Grundgesetz yang mempunyai lima prinsip yang menjadi acuan dalam ketatanegaraan Jerman yaitu ; negara republik dan demokrasi, negara federal, negara hukum dan negara sosial. 3.2 Politik Hukum Grundgesetz memerintahkan pengembangan tata negara sosial. Oleh karena itu, kepentingan sosial kini lebih banyak diperhatikan dalam penyusunan undang undang. Untuk maksud ini telah banyak diputuskan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan hukum tenaga kerja dan hukum sosial, sejak berdirinya Republik Federal Jerman. Kepada perorangan, peraturan hukum ini menjamin pelayanan keuangan yang berbeda-beda jumlahnya dalam hal jatuh sakit, kecelakaan, kecacatan, pengangguran maupun setelah memasuki masa purnakarya. 3.3 Ekonomi Perekonomian Di Jerman menganut sistem Ekonomi Sosial. Artinya: Negara menjamin kebebasan bertindak di bidang ekonomi, akan tetapi berusaha menyediakan sarana penyeimbangan sosial. Negara jerman merupakan negara yang sangat mementingkan kemakmuran rakyatnya, dimana pertumbuhan ekonominya yang pesat, akan kinerja pemerintah dan karyawan yang bekerja saling membantu dalam menciptakan kesejahteraan penduduk negara jerman itu sendiri, Baik itu disegi pendidikan, maupun ekonomi. 3.4 Agama Masyarakat diberikan kebebasan dalam menganut keyakinan. Mayoritas masyarakat memeluk agama Protestan (terutama di utara dan timur) terdiri dari 33% populasi dan Katolik (terutama di selatan dan barat) juga 33%. Keseluruhan terdapat sekitar 55 juta orang beragama Kristen. Agama terbesar kedua adalah Islam dengan 3,8-4.300.000 pengikut diperkirakan (4,6% menjadi 5,2%), diikuti oleh Buddhisme dengan 250.000 dan Yudaisme dengan sekitar 200.000 pengikut (0,3%); Hindu memiliki beberapa pengikut 90.000 (0,1%) .
  • 7. 3.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam Grundgesetz. Tak seorang pun boleh dirugikan atau diuntungkan berdasarkan jenis kelamin, keturunan, ras, bahasa, tanah air maupun asal-usul, kepercayaan, agama atau keyakinan politiknya. Juga dengan jelas diatur persamaan hak lelaki dan perempuan. Grundgesetz juga menjamin hak setiap warga negara jerman untuk diperlakukan sama dalam hal penempatan jabatan publik. Hak-hak asasi juga mengenai perlindungan dan jaminan terhadap kelembagaan sosial seperti perkawinan, keluarga, gereja dan sekolah. 3.6 Ciri Khas Setiap manusia adalah sama di hadapan hukum diuraikan secara kongkret dalam Grundgesetz. Dan dalam batasan yang sangat ketat, Grundgesetz juga memberi kemungkinan untuk membatasi hak-hak asasi tertentu secara langsung atau tidak langsung melalui undang-undang. Akan tetapi peraturan hukum tak pernah boleh menafikan makna pokok hak-hak asasi. Hak asasi adalah hukum yang berlaku langsung. Inilah salah satu pembaruan Grundgesetz yang terpenting.
  • 8. 4. SINGAPORE 4.1 Ideologi Ideologi Singapura adalah Demokrasi 4.2 Politik Hukum Singapura merupakan Republik Parlementer dan telah menetapkan Perwakilan demokrasi sebagai sistem politik negara. Memiliki sistem Westminster yang mewakili berbagai konstituen. Kekuasaan yang berdaulat terletak pada kabinet dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan Presiden lebih pada pendekatan seremonial , namun panggilan pada persoalan hukum semata-mata terletak pada Parlemen Singapura. Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan undang-undang dasar tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik (Pasal 4). Terdapat juga perjanjian hak asasi manusia, yang berisi hak-hak dasar seperti hak seseorang untuk memiliki pengacara, dan mengetahui alasan penahanan, perlindungan atas bahaya dan hukum pidana retrospektif, persamaan dalam perlindungan, dan hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat. Kebanyakan hak dibatasi dan dapat dikurangi dengan alasan-alasan tertentu. Namun terdapat dua hak absolut yaitu: kebebasan dari perbudakan dan kebebasan warga negara dari pembuangan. Dengan sistem Westminster seperti model Parlemen dari Inggris. Sistem menetapkan pedoman untuk operasi legislatif. Kepala negara yang berdaulat memegang kekuasaan eksekutif. Kepala negara memainkan peranan penting dalam menjalankan urusan negara seperti Perdana menteri yang ditunjuk oleh kepala negara. Lembaga yang lebih rendah di parlemen memiliki kewenangan untuk mencabut pemerintahan lewat mosi tidak percaya atau peraturan sejenisnya untuk menstabilkan skenario politik. Sebuah sistem multi partai dan badan pembuat undang-undang yang dipilih memperlancar fungsi sistem politik di Singapura. Unicameralism adalah sistem politik yang memiliki satu legislatif atau satu majelis parlemen.
  • 9. 4.3 Ekonomi Ekonomi Singapura ialah sebuah ekonomi pasaran bebas yang amat maju dan berjaya, dengan kerajaannya memainkan peranan yang utama. Singapura mempunyai sebuah persekitaran perniagaan yang terbuka, nyata, dan agak bebas daripada amalan rasuah, dengan harga-harga yang stabil. Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. 4.4 Agama Masyarakat di Singapura merupakan masyarakat multiagama dengan tidak ada ketentuan agama nasional, dan undang-undang dasar (pasal 15) menjamin hak seseorang untuk mengakui, menjalankan, dan menyebarkan agamanya. Tidak ada agama yang dominan, namun agama paling besar dianut adalah Buddha, Taoisme, Islam, Kristen (termasuk Katolik) dan Hindu. 4.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Negara sangat bertanggung jawab melindungi setiap warga negaranya. Pemerintah Singapura berusaha untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. 4.6 Ciri Khas Singapura bukanlah negara yang menandatangani konvensi hak asasi Perserikatan Bangsa- bangsa dan tidak menjalankan rekomendasi dari komisi konstitusi (1966) yang memasukkan hak dasar untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang mengurangi nilai kemanusiaan. Hal ini akibat masih dijalankannya hukuman mati (hukum gantung) dan hukuman pemukulan dengan tongkat (caning), yang masih dijalankan pengadilan dalam memutuskan beberapa kejahatan tertentu.
  • 10. 5. KOREA UTARA 5.1 Ideologi Juche adalah ideologi resmi yang dianut di Korea Utara. Juche mengandung prinsip bahwa "manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu". Ideologi ini pertama kali dicetuskan oleh Kim Il-sung pada tanggal 28 Desember 1955. Istilah Juche tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain. 5.2 Politik Hukum Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat. 5.3 Ekonomi Korea Utara menganut paham sosialis dalam sistem ekonominya. Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Korea Utara adalah satu dari dua negara (bersama-sama dengan Kuba) dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya 5.4 Agama Konstitusi Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan. Menurut standar-standar agama Barat, sebagian besar penduduk Korea Utara dapat dikelompokkan sebagai "tidak beragama". Tetapi sebagian besar di antaranya didefinisikan "beragama" dari sudut pandang sosiolog dan pengaruh budaya agama-agama tradisional itu semisal Buddha dan Konghucu masih memiliki dampak pada kehidupan kerohanian Korea Utara. Menurut Human Rights Watch, kegiatan keagamaan bebas tidak lagi ada di Korea Utara karena pemerintah mensponsori kelompok-kelompok keagamaan hanya untuk menciptakan ilusi kebebasan beragama.
  • 11. 5.5 Pandangan Terhadap Individu dan Masyarakat Korea Utara menutup semua akses dengan dunia luar, tidak ada internet atau handphone.Rakyat Korea Utara tidak diperbolehkan untuk menikmati barang Import, padahal Kim Jong Il adalah penikmat barang-barang import, hampir semua kekayaannya berasal dari luar negeri. Di bawah rezim ini masyarakat Korea Utara hidup dalam ketertinggalan dan ketertindasan. 5.6 Ciri Khas Pelanggaran HAM. Masyarakat sangat memuja sang Jendral Besar. Masyarakat tidak diperbolehkan mengeluarkan kata-kata yang meremehkan Pemerintah.