Illegal Di Kerumutan
0 likes434 views
Laporan ini memberikan ringkasan hasil investigasi Eyes on the Forest pada November 2006 mengenai kondisi delapan blok hutan besar yang tersisa di Riau. Investigasi menemukan bahwa sekitar 2.000 ha hutan alam di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa telah ditebang oleh perusahaan anak Sinar Mas Group, meskipun izin konsesi hanya untuk tebang pilih. Investigasi juga menemukan 150 ha hutan di konsesi PT Triomas FDI telah ditebang me
1 of 8
Downloaded 57 times
Recommended
Lamp. 2 eof rkt_2010_agustus_final_30nov2010_bahasa_final
Lamp. 2 eof rkt_2010_agustus_final_30nov2010_bahasa_finalPeople Power
Ìý
LAMPIRAN II SURAT PEMBATALAN RKT MANDIRI RAPP 2011 DI PULAU PADANGPelan Konsep Taman Negara Pulau Pinang
Pelan Konsep Taman Negara Pulau PinangN S
Ìý
Dokumen ini membahas konsep rencana taman nasional Pulau Pinang yang akan mengatur pengelolaan dan pembangunan taman nasional untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan pariwisata. Rencana ini menyarankan pendekatan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, serta mengatur zonasi untuk perlindungan sumber daya dan aktivitas wisata.Akar masalah konflik pengelolaan hutan
Akar masalah konflik pengelolaan hutanRaflis Ssi
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Terdapat beberapa rantai korupsi mulai dari perubahan zonasi kawasan hutan, pemberian izin yang melanggar aturan, hingga kegagalan penegakan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah, seperti ketidaksesuaian data dan manipulasi zonasi hutan. Hal ini berdampak padaKejahatanan Kehutanan
Kejahatanan KehutananPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang kejahatan kehutanan di Propinsi Riau. Deforestasi dan degradasi hutan alam di Riau terjadi sangat cepat dalam 24 tahun terakhir, dengan kehilangan 3,7 juta hektar hutan. Kapasitas industri kehutanan jauh melebihi kapasitas produksi hutan alam, sehingga banyak yang mengambil kayu secara ilegal. Industri pulp merupakan penyebab utama deforestasi karena membutuhkan 18 jutaKejahatanan Kehutanan
Kejahatanan Kehutananguestc9bf97
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang kejahatan kehutanan di Propinsi Riau. Deforestasi dan degradasi hutan alam di Riau terjadi sangat cepat sejak tahun 1982 hingga 2005, dengan kehilangan hutan alam seluas 3,7 juta hektar. Tingginya permintaan industri kehutanan yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi hutan alam menyebabkan terjadinya kejahatan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu.
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan AncamanPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang hutan di Riau, termasuk jenis hutan, penggunaan lahan hutan, ancaman terhadap hutan seperti kerusakan, degradasi sosial budaya, dan kepunahan spesies flora dan fauna. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, seperti moratorium izin baru hutan dan perkebunan besar serta kajian ulang izin yang ada.
Uu 28 2004 Pjls
Uu 28 2004 PjlsPeople Power
Ìý
Undang-undang ini memperbarui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan menambahkan atau memperjelas ketentuan terkait pembentukan, pengurusan, pengawasan, dan pelaporan yayasan agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pemahaman yang benar mengenai peran yayasan dalam mencapai tujuan sosial, keagamaUu 19 2004
Uu 19 2004People Power
Ìý
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut bertujuan menghilangkan ketidakpastian hukum terkait perizinan pertambangan yang ada sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku.Uu 26 2002 L
Uu 26 2002 LPeople Power
Ìý
Dokumen ini berisi 14 lampiran yang berisi peta 14 kabupaten di provinsi Papua dan Papua Barat beserta keterangannya seperti batas kabupaten dan batas distrik.
Uu 29 2002
Uu 29 2002People Power
Ìý
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2003 sebesar Rp336,15 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp254,14 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp82,01 triliun, dan tidak ada hibah. Belanja akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dana perimbangan untuk daerah.Uu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 PjlsPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut merangkum kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002. Kebijakan APBN ini diarahkan untuk menciptakan ketahanan fiskal berkelanjutan, stabilisasi ekonomi makro, mendukung pemulihan ekonomi, dan mendukung proses desentralisasi. Prioritas belanja pembangunan adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur transportasi. Namun, dipUnfccc Text
Unfccc TextPeople Power
Ìý
This document is the United Nations Framework Convention on Climate Change from 1992. It acknowledges that human-caused climate change poses risks and establishes an objective of stabilizing greenhouse gas concentrations to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. It lays out principles including common but differentiated responsibilities, precautionary measures, and the need to address climate change while promoting sustainable development and economic growth. It outlines commitments for parties to report on emissions and take climate action to limit emissions and adapt to impacts.Strategi advokasi
Strategi advokasiPeople Power
Ìý
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
Ìý
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Ìý
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar oleKronologis 1
Kronologis 1People Power
Ìý
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata pKronologis 2
Kronologis 2People Power
Ìý
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Kronologis 3
Kronologis 3People Power
Ìý
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dapLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Ìý
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Ìý
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
More Related Content
Viewers also liked (9)
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan Ancaman
Lembar Informasi 082003 Hutan Riau Exixting Dan AncamanPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang hutan di Riau, termasuk jenis hutan, penggunaan lahan hutan, ancaman terhadap hutan seperti kerusakan, degradasi sosial budaya, dan kepunahan spesies flora dan fauna. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, seperti moratorium izin baru hutan dan perkebunan besar serta kajian ulang izin yang ada.Uu 28 2004 Pjls
Uu 28 2004 PjlsPeople Power
Ìý
Undang-undang ini memperbarui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan menambahkan atau memperjelas ketentuan terkait pembentukan, pengurusan, pengawasan, dan pelaporan yayasan agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pemahaman yang benar mengenai peran yayasan dalam mencapai tujuan sosial, keagamaUu 19 2004
Uu 19 2004People Power
Ìý
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut bertujuan menghilangkan ketidakpastian hukum terkait perizinan pertambangan yang ada sebelum Undang-undang Kehutanan berlaku.Uu 26 2002 L
Uu 26 2002 LPeople Power
Ìý
Dokumen ini berisi 14 lampiran yang berisi peta 14 kabupaten di provinsi Papua dan Papua Barat beserta keterangannya seperti batas kabupaten dan batas distrik.Uu 29 2002
Uu 29 2002People Power
Ìý
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2003 sebesar Rp336,15 triliun, terdiri dari pendapatan pajak Rp254,14 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp82,01 triliun, dan tidak ada hibah. Belanja akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dana perimbangan untuk daerah.Uu 19 2001 Pjls
Uu 19 2001 PjlsPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut merangkum kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2002. Kebijakan APBN ini diarahkan untuk menciptakan ketahanan fiskal berkelanjutan, stabilisasi ekonomi makro, mendukung pemulihan ekonomi, dan mendukung proses desentralisasi. Prioritas belanja pembangunan adalah pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur transportasi. Namun, dipUnfccc Text
Unfccc TextPeople Power
Ìý
This document is the United Nations Framework Convention on Climate Change from 1992. It acknowledges that human-caused climate change poses risks and establishes an objective of stabilizing greenhouse gas concentrations to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. It lays out principles including common but differentiated responsibilities, precautionary measures, and the need to address climate change while promoting sustainable development and economic growth. It outlines commitments for parties to report on emissions and take climate action to limit emissions and adapt to impacts.More from People Power (20)
Strategi advokasi
Strategi advokasiPeople Power
Ìý
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
Ìý
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Ìý
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar oleKronologis 1
Kronologis 1People Power
Ìý
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata pKronologis 2
Kronologis 2People Power
Ìý
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan kKronologis 3
Kronologis 3People Power
Ìý
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dapLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Ìý
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Ìý
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ìý
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
Ìý
http://www.scaleup.or.id/publikasi-koran2012/090112-KONFLIK%20PULAU%20PADANG_%20Potret%20Buram%20Tata%20Ruang%20dan%20Tata%20Kelola%20Hutan%20di%20Indonesia.pdfPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
Ìý
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutanMasyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Ìý
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Ìý
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.