ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Indonesia ICT Institute Newsletter - Edisi Dsember

•
•
Heru Sutadi
Heru Sutadi

Newsletter edisi Desember ini berisi mengenai putusan bebas pailit untuk Telkomsel, regulasi layanan konten, pasar dan hasil kajian big data di Indonesia, serta aturan baru menuju TV digital

1 of 6
Downloaded 16 times
Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Indonesia ICT Institute Research . Empowerment . Discussion Pengaturan Layanan Konten Baru Market Review Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Mengulas bagaimana perkembangan Big Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Konten. Beleid ini Data di Indonesia termasuk apa yang merupakan revisi dari PM No. 1/2009. Bagaimana isinya? menjadi tantangannya. Halaman 3 Halaman 4 Telkomsel Dibebaskan MA Dari Kami dari Pailit Indonesia ICT Institute kembali menghadirkan Newsletter bulanan untuk menemui pembaca sekalian yang ingin Telkomsel akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA) dari mengetahui perkembangan ICT Indonesia posisi pailit seperti yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, dalam sebulan terakhir. Jakarta Pusat, September lalu. Sebagaimana diketahui, gugatan pailit terhadap Telkomsel dilakukan oleh PT Prima Jaya Informatika (PJI) Edisi Desember ini tentu menjadi edisi terkait kartu Prima. pamungkas untuk tahun ini karena pergantian tahun tinggal menghitung hari, dan dimulai Perjanjian terkait kartu dan voucher Prima 1 Juni 2011 dimana bulan ini pula kami berencana menghadirkan berawal dari memorandum of understanding (MoU) antara Telkomsel informasi seputar ICT Indonesia yang lebih dengan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI). Dengan perjanjian lengkap dalam bentuk e-magazine, meski ini, Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual kartu newsletter ini tetap akan hadir menemui perdana dan voucher isi ulang. Untuk mengeksekusi MoU, YOI pembaca sekalian. kemudian menunjuk PJI. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa PJI ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 Dalam edisi kali ini, kami mengangkat beberapa juta voucher isi ulang dalam rentang waktu setahun. isu yang menyedot perhatian terutama adalah dibebaskanya Telkomsel dari kebangkrutan Tetapi setelah setahun, PJI dinilai Telkomsel tidak mampu memenuhi oleh Mahkamah Agung, maupun rencana target. Sehingga kemudian, terjadilah pemutusan hubungan kerja mengganti aturan SMS Premium menjadi sama. Tidak terima dengan keputusan Telkomsel, PJI menggugat ke penyelenggaraan konten. Selamat membaca. meja hijau sampai kemudian Pengadilan memutuskan Telkomsel Pailit. Putusan MA ini memang dapat dimintakan Peninjauan Heru Sutadi Kembali (PK), namun dengan mengajukan bukti-bukti baru. Direktur Eksekutif Tahukah Anda, perangkat telekomunikasi dari negara mana yang banyak masuk ke Indonesia? Berdasar data dari Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, di 2011 perangkat yang banyak diuji untuk diperdagangkan berasal dari China dengan 2.275 perangkat (75% dari total 3.032 perangkat), disusul Jepang dengan 137 dan Taiwan 108 perangkat.
Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 ICT Fund akan Dipakai Bangun Serat Optik Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan dana yang dihimpun dalam ICT Fund untuk membangun infrastruktur di kawasan Indonesia timur. ICT Fund merupakan semacam dana subsidi untuk operasional yang diberikan untuk membangun sarana telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial. Latar belakang ICT Fund tersebut antara lain adalah karena Di Frekuensi Mana pemerintah menyadari adanya ketimpangan atau jurang pemisah antara kawasan Timur dengan Barat, dimana untuk wilayah LTE Dialokasikan? Barat telah padat akan jaringan, sementara Timur masih kosong. Ekosistem LTE di Indonesia masih Adapun model bisnis dari skema ICT Fund untuk proyek Palapa belum terbentuk. Hal ini yang Ring adalah melalui tender yang dilakukan dalam dua tahapan. menjadikan LTE tidak bisa diadopsi Tender pertama dilaksanakan terkait dengan konstruksi jaringan segera. Salah satu kendalanya adalah regulasi yanh regulasi yang serat optik, sedangkan tender kedua dilakukan untuk mengatur di frekuensi mana LTE menentukan operator jaringan dengan pola "joint partner". akan ditempatkan. Pemerintah berencana menempatkan LTE di 2,3 Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan dana ICT GHz. Sesungguhnya frekuensi 700 fund yang mencapai Rp 5 triliun sudah dapat digunakan untuk MHz bisa dipakai jika ada pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi di seluruh percepatan digitlisasi TV hingga tak Indonesia. Mekanisme penggunaan ICT fund berbeda dengan perlu menunggu 2018. Refarming dana dukungan mengatasi selisih kelayakan proyek atau viability 1800 MHz dapat juga dilakukan gap fund (VGF), sehingga KemKominfo sudah bisa dengan penataan kembali dan mengeksekusi dengan mekanisme yang ada. keseimbangan alokasi frekuensi Selintas Perkembangan ICT Indonesia Kontribusi subsektor komunikasi (Pos dan Telekomunikasi) dalam perekonomian negara memang relatif masih kecil, namun cenderung meningkat. Seperti, jika di tahun 2007 kontribusi terhadap PDB baru 2,91%, meningkat menjadi 3,19% di tahun 2011. Dan uniknya, pertumbuhan subsektor ini ternyata di atas bahkan paling tinggi dibanding subsektor atau bidang lain, yang kecenderungannya kian menurun. Di tahun 2012 ini dan tahun-tahun ke depan, diperkirakan kontribusi komunikasi akan meningkat seiring dengan makin meluasnya pemanfaatan sumber Tabel kontribusi beberapa sektor terhadap Pendapatan daya telekomunikasi, perkembangan teknologi yang Domestik Bruto (PDB) dimana terlihat bahwa meski kecil, kontribusi sektor komunikasi meningkat dalam empat tahun semakin cepat, serta makin terbukanya akses terakhir dibanding sektor lainnya yang cenderung menurun masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi (Sumber: Statistik DitJen SDPPI-Kementerian Kominfo, 2011) informasi. 2
Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Pengaturan Layanan Konten ke Depan Setelah molor lebih dari setahun, pemerintah akhirnya mengeluarkan draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti Peraturan Menteri No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast). Sebagaimana diketahui, masyarakat begitu heboh di Juli 2011 lalu, ketika marak terjadinya kasus pencurian pulsa. Dimana salah satu desakannya, termasuk disampaikan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI, adalah pengenaan biaya dalam penyediaan konten perlunya perbaikan aturan yang selama ini ada. berhadiah dan undian gratis berhadiah. Yang disayangkan, dalam RPM ini naskahnya masih ada Jika dibandingkan antara PM No. 1/2009, draft yang dicorat-coret, padahal sebagai dokumen publik RPM berganti judul menjadi RPM Penyelenggaraan yang siap mendapat masukan maupun kritikan dari Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan publik, bersih dari coret-coretan seperti itu. Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Perdebatan pembahasan RPM ini tentu akan ramai. Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas. Semisal soal aturan opt-in untuk SMS broadcast Perbedaan lainnya adalah jika pada PM No. 1 yang berkorelasi terhadap layanan mobile advertising Tahun 2009 dinyatakan, bahwa penyelenggara jasa ke depan, pengaturan penomoran maupun pesan premium harus memiliki izin yang cukup penanganan perselisihan. Operator telekomunikasi dalam bentuk pendaftaran sebelum beroperasi, maka punya kepentingan, penyelenggara jasa konten juga dalam RPM ini jauh lebih ketat, pemberian izin punya kepentingan, sementara masyarakat dan dilakukan melalui tahapan izin prinsip, Uji Laik pemerintah juga berkepentingan terhadap peraturan Operasi dan izin penyelenggaraan. ini ada nantinya. Siapa yang akan dimenangkan, Pada beleid baru ini juga diatur bahwa tentunya akan bergantung hasil akhir dari RPM ini penyelenggara jasa penyediaan konten dilarang hingga ditandatangani MenKominfo dan menjadi memberikan informasi awal atau penawaran konten Peraturan Menteri. yang berisi: kalimat yang menjebak (tricky), informasi yang menyesatkan, pemaksaan untuk Namun dari semua itu, yang sangat krusial adalah menerima konten, dan atau informasi yang seberapa cepat aturan ini disahkan. Sebab, bertentangan dengan ketentuan peraturan masyarakat butuh perlindungan yang kuat dari perundang-undangan. pemain konten nakal penyedot pulsa, sementara industri sudah menunggu agar dapat berusaha RPM juga mengatur soal pentarifan layanan konten, kembali mengikuti aturan baru yang ditetapkan penomoran serta bebasnya konsumen dari pemerintah. Kita tunggu saja! 3
Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Big Data Sudah di Depan Mata Nopember lalu, Indonesia Cloud Forum menggelar Seminar mengenai Big Data bertajuk “Trend 2nd Round: Infrastructure and Demand Challenges”. Selain isu Big Data sedang naik daun, kecenderungan penggunaan komunikasi data dalam aktivitas sehari-hari, membuat trafik dan pengelolaan data menjadi isu tersendiri. Big Data memang sedang jadi perbincangan hangat di industri. Bukan sekadar wacana belaka, namun ini fenomena yang nyata. Apa yang kita lihat pertumbuhnya itu bukan dari jenis data terstruktur, tapi dari data tidak terstruktur. Data yang tak terstruktur itu dinilai tak memiliki hierarki relasional dan tidak cocok dengan database tradisional. Data Hasil Kajian tidak terstruktur ini mencakup semua yang ada, mulai dari metadata foto Facebook hingga pelacakan dari jutaan RFID di sektor retail. Mengenai Big Data Menyimpan dan mengelola data yang besar ini merupakan tantangan. Berdasar Kajian Online me Indonesia ICT Institute dari survei terhadap 100 Untuk kondisi Indonesia, saat ini sedang menuju era Big Data. Segala responden di Jabotabek, didapat hasil sektor mulai membutuhkan storage berkapasitas besar. Salah satu bahwa Big Data dipahami sebagai data faktor pendorong Big Data di Indonesia adalah kian tingginya adopsi yang besar (32%) dan data itu berasal dari cloud computing. Sehingga, tinggal menunggu waktu saja untuk dari sosial media (28%) ataupun log file (23%). Mayoritas responden meledak. Hal itu terjadi, bukan hanya karena didorong pertumbuhan mengaku sudah memanfaatkan Big pengguna sosial media, namun juga data enterprise dari data klien, Data (73%) dan akan produk, hingga transaksi perdagangan. Melihat fenomena ini, Big Data memanfaatkannya (19%). bisa menjadi peluang bisnis besar jika diantisipasi dengan tepat dan Mayoritas responden juga melihat cepat, namun bisa menjadi bencana bila penyedia infrastruktur dan bahwa Big Data akan terus tumbuh operator telekomunikasi gagal atau terlambat mengantisipasi. (100%) di Indonesia, dengan alasan berdasar faktor pertukaran Mengenai Big Data, Indonesia ICT Institute berdasar penelitian informasi/data yang makin besar dan mendapatkan temuan bahwa secara tidak sadar tren Big Data sudah meningkat, aplikasi-aplikasi baru akrab dengan para pengguna selama ini. Contoh nyatanya adalah seperti media sosial maupun semakin banyak pengguna yang terkoneksi Facebook, Twitter, dan application store, log file seiring jejaring sosial lainnya untuk berkomunikasi. Tercatat, Indonesia penambahan pengguna, aplikasi menempati peringkat keempat dunia untuk pengguna Facebook (50,5 maupun pertukaran informasi. juta) dan Twitter (19,5 juta). Selain di jejaring sosial, pengguna internet Adapun yang menjadi tantangan Big di Indonesia juga termasuk aktif di sejumlah forum, salah satunya Data di Indonesia Infrastruktur diikuti Kaskus (3,7 juta member dengan 463,6 miliar posting). dengan privasi dan keamanan, serta edukasi. Dengan jumlah pengguna telepon seluler mencapai 262,6 juta Yang menarik, bila di negara lain (melebihi jumlah penduduk yang 237,5 juta jiwa) dan pengguna dimensi data hanya 4V (Volume, data/internet dari lima penyelenggara seluler mencapai 115,7 juta Velocity, Variety dan Veracity), di pengguna, bukan tak mungkin trafik komunikasi yang sudah menjadi Indonesia menjadi 5V dengan Big Data akan semakin membludak di kemudian hari. tambahan Victory, bahwa pengusaan Big Data akan jadi penentu kemenangan bisnis. 4
Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Pemerintah Segera Atur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Digital Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 LPPPS dalam menyelenggarakan penyiaran wajib Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika memperoleh IPP dari Menteri. Adapun Tata cara nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagai Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan LPPPS sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), maka pemerintah tentang tata cara perizinan Lembaga Penyiaran akan mengeluarkan aturan Tata Cara dan Persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free To Air ). Berbayar (Free To Air) dengan Peraturan Menteri. LPPS berkewajiban membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan Dalam beleid ini nantinya, Lembaga penyelenggara ketentuan. Biaya sewa saluran siaran atau slot penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap program siaran yang dibayarkan oleh LPPPS tidak berbayar ( free to air ) akan terdiri dari Lembaga kepada LPPPM sudah termasuk biaya hak penyiaran penyelenggara program siaran yang penggunaan frekuensi. selanjutnya disebut LPPPS ( Lembaga Penyiaran Terkait aturan ini, jelas bahwa pemerintah tetap Penyelenggara Program Siaran ) dan Lembaga akan maju dengan program digitalisasi TV meski Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pihak DPR masih setengah hati menyetujui dan yang selanjutnya disebut LPPPM ( Lembaga Penyiaran lebih memilih menunggu revisi UU No. 32/2002. Penyelenggara Penyiaran Multipleksing ). Dan RPM ini sebenarnya merupakan pengaturan- LPPS merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengaturan baru yang tidak diatur dalam UU penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap Penyiaran tersebut, karena UU bicara penyiaran tidak berbayar (free to air), yang mengelola program yang bersifat analog dan broadcast. siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di Bagi industri sesungguhnya, makin cepat proses suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran digitalisasi, akan makin baik karena frekuensi atau slot dalam kanal frekuensi radio, sementara yang tidak terpakai dapat dialokasikan LPPPM menyalurkan program siaran dari beberapa pemanfaatannya bagi perkembangan industri LPPPS. telekomunikasi yang saat ini sedang mengalami krisis frekuensi, untuk memenuhi kebutuhan dan LPPPS akan terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga kualitas layanan data broadband serta perkembangan teknologi baru yang haus akan Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Pendirian Lembaga Penyiaran-Lembaga Penyiaran bandwidth, seperti teknologi Long Term Evolution. Sebab saat ini, selain kandidat di 1800 tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara MHz dengan refarming, LTE dialokasikan di 700 MHz. Di 2,3 GHz bisa dipakai, tapi TD-LTE. pendirian Lembaga Penyiaran. 5
Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Sekilas Update Hingga akhir Nopember, meskipun Telkomsel telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dari putusan pailit, pemerintah belum membuka proses seleksi penambahan blok 2,1 GHz atau 3G. Namun begitu, pemerintah menyatakan akan mengumumkan pembukaan seleksi di pertengahan Desember ini. Dalam dokumen awal tata cara seleksi, dibutuhkan waktu dua bulan dari sejak pengumuman pembukaan seleksi hingga ditentukan siapa pemenang seleksi. *** Pemerintah telah mengumumkan bahwa tender Broadband HUBUNGI KAMI: Wireless Access (BWA) untuk mengisi zone-zone yang ditinggalkan pemenangnya pada 2013 mendatang. Tender Jika Pembaca memiliki pertanyaan , akan dilakukan setelah proses seleksi penambahan blok 3G kritik maupun saran, silakan hubungi selesai. kami melalui email di editor@idicti.com

More Related Content

Indonesia ICT Institute Newsletter - Edisi Dsember

  • 1. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Indonesia ICT Institute Research . Empowerment . Discussion Pengaturan Layanan Konten Baru Market Review Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Mengulas bagaimana perkembangan Big Menteri tentang Penyelenggaraan Jasa Konten. Beleid ini Data di Indonesia termasuk apa yang merupakan revisi dari PM No. 1/2009. Bagaimana isinya? menjadi tantangannya. Halaman 3 Halaman 4 Telkomsel Dibebaskan MA Dari Kami dari Pailit Indonesia ICT Institute kembali menghadirkan Newsletter bulanan untuk menemui pembaca sekalian yang ingin Telkomsel akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung (MA) dari mengetahui perkembangan ICT Indonesia posisi pailit seperti yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga, dalam sebulan terakhir. Jakarta Pusat, September lalu. Sebagaimana diketahui, gugatan pailit terhadap Telkomsel dilakukan oleh PT Prima Jaya Informatika (PJI) Edisi Desember ini tentu menjadi edisi terkait kartu Prima. pamungkas untuk tahun ini karena pergantian tahun tinggal menghitung hari, dan dimulai Perjanjian terkait kartu dan voucher Prima 1 Juni 2011 dimana bulan ini pula kami berencana menghadirkan berawal dari memorandum of understanding (MoU) antara Telkomsel informasi seputar ICT Indonesia yang lebih dengan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI). Dengan perjanjian lengkap dalam bentuk e-magazine, meski ini, Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual kartu newsletter ini tetap akan hadir menemui perdana dan voucher isi ulang. Untuk mengeksekusi MoU, YOI pembaca sekalian. kemudian menunjuk PJI. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa PJI ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 Dalam edisi kali ini, kami mengangkat beberapa juta voucher isi ulang dalam rentang waktu setahun. isu yang menyedot perhatian terutama adalah dibebaskanya Telkomsel dari kebangkrutan Tetapi setelah setahun, PJI dinilai Telkomsel tidak mampu memenuhi oleh Mahkamah Agung, maupun rencana target. Sehingga kemudian, terjadilah pemutusan hubungan kerja mengganti aturan SMS Premium menjadi sama. Tidak terima dengan keputusan Telkomsel, PJI menggugat ke penyelenggaraan konten. Selamat membaca. meja hijau sampai kemudian Pengadilan memutuskan Telkomsel Pailit. Putusan MA ini memang dapat dimintakan Peninjauan Heru Sutadi Kembali (PK), namun dengan mengajukan bukti-bukti baru. Direktur Eksekutif Tahukah Anda, perangkat telekomunikasi dari negara mana yang banyak masuk ke Indonesia? Berdasar data dari Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, di 2011 perangkat yang banyak diuji untuk diperdagangkan berasal dari China dengan 2.275 perangkat (75% dari total 3.032 perangkat), disusul Jepang dengan 137 dan Taiwan 108 perangkat.
  • 2. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 ICT Fund akan Dipakai Bangun Serat Optik Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan dana yang dihimpun dalam ICT Fund untuk membangun infrastruktur di kawasan Indonesia timur. ICT Fund merupakan semacam dana subsidi untuk operasional yang diberikan untuk membangun sarana telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial. Latar belakang ICT Fund tersebut antara lain adalah karena Di Frekuensi Mana pemerintah menyadari adanya ketimpangan atau jurang pemisah antara kawasan Timur dengan Barat, dimana untuk wilayah LTE Dialokasikan? Barat telah padat akan jaringan, sementara Timur masih kosong. Ekosistem LTE di Indonesia masih Adapun model bisnis dari skema ICT Fund untuk proyek Palapa belum terbentuk. Hal ini yang Ring adalah melalui tender yang dilakukan dalam dua tahapan. menjadikan LTE tidak bisa diadopsi Tender pertama dilaksanakan terkait dengan konstruksi jaringan segera. Salah satu kendalanya adalah regulasi yanh regulasi yang serat optik, sedangkan tender kedua dilakukan untuk mengatur di frekuensi mana LTE menentukan operator jaringan dengan pola "joint partner". akan ditempatkan. Pemerintah berencana menempatkan LTE di 2,3 Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan dana ICT GHz. Sesungguhnya frekuensi 700 fund yang mencapai Rp 5 triliun sudah dapat digunakan untuk MHz bisa dipakai jika ada pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi di seluruh percepatan digitlisasi TV hingga tak Indonesia. Mekanisme penggunaan ICT fund berbeda dengan perlu menunggu 2018. Refarming dana dukungan mengatasi selisih kelayakan proyek atau viability 1800 MHz dapat juga dilakukan gap fund (VGF), sehingga KemKominfo sudah bisa dengan penataan kembali dan mengeksekusi dengan mekanisme yang ada. keseimbangan alokasi frekuensi Selintas Perkembangan ICT Indonesia Kontribusi subsektor komunikasi (Pos dan Telekomunikasi) dalam perekonomian negara memang relatif masih kecil, namun cenderung meningkat. Seperti, jika di tahun 2007 kontribusi terhadap PDB baru 2,91%, meningkat menjadi 3,19% di tahun 2011. Dan uniknya, pertumbuhan subsektor ini ternyata di atas bahkan paling tinggi dibanding subsektor atau bidang lain, yang kecenderungannya kian menurun. Di tahun 2012 ini dan tahun-tahun ke depan, diperkirakan kontribusi komunikasi akan meningkat seiring dengan makin meluasnya pemanfaatan sumber Tabel kontribusi beberapa sektor terhadap Pendapatan daya telekomunikasi, perkembangan teknologi yang Domestik Bruto (PDB) dimana terlihat bahwa meski kecil, kontribusi sektor komunikasi meningkat dalam empat tahun semakin cepat, serta makin terbukanya akses terakhir dibanding sektor lainnya yang cenderung menurun masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi (Sumber: Statistik DitJen SDPPI-Kementerian Kominfo, 2011) informasi. 2
  • 3. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Pengaturan Layanan Konten ke Depan Setelah molor lebih dari setahun, pemerintah akhirnya mengeluarkan draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti Peraturan Menteri No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast). Sebagaimana diketahui, masyarakat begitu heboh di Juli 2011 lalu, ketika marak terjadinya kasus pencurian pulsa. Dimana salah satu desakannya, termasuk disampaikan Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI, adalah pengenaan biaya dalam penyediaan konten perlunya perbaikan aturan yang selama ini ada. berhadiah dan undian gratis berhadiah. Yang disayangkan, dalam RPM ini naskahnya masih ada Jika dibandingkan antara PM No. 1/2009, draft yang dicorat-coret, padahal sebagai dokumen publik RPM berganti judul menjadi RPM Penyelenggaraan yang siap mendapat masukan maupun kritikan dari Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan publik, bersih dari coret-coretan seperti itu. Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Perdebatan pembahasan RPM ini tentu akan ramai. Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas. Semisal soal aturan opt-in untuk SMS broadcast Perbedaan lainnya adalah jika pada PM No. 1 yang berkorelasi terhadap layanan mobile advertising Tahun 2009 dinyatakan, bahwa penyelenggara jasa ke depan, pengaturan penomoran maupun pesan premium harus memiliki izin yang cukup penanganan perselisihan. Operator telekomunikasi dalam bentuk pendaftaran sebelum beroperasi, maka punya kepentingan, penyelenggara jasa konten juga dalam RPM ini jauh lebih ketat, pemberian izin punya kepentingan, sementara masyarakat dan dilakukan melalui tahapan izin prinsip, Uji Laik pemerintah juga berkepentingan terhadap peraturan Operasi dan izin penyelenggaraan. ini ada nantinya. Siapa yang akan dimenangkan, Pada beleid baru ini juga diatur bahwa tentunya akan bergantung hasil akhir dari RPM ini penyelenggara jasa penyediaan konten dilarang hingga ditandatangani MenKominfo dan menjadi memberikan informasi awal atau penawaran konten Peraturan Menteri. yang berisi: kalimat yang menjebak (tricky), informasi yang menyesatkan, pemaksaan untuk Namun dari semua itu, yang sangat krusial adalah menerima konten, dan atau informasi yang seberapa cepat aturan ini disahkan. Sebab, bertentangan dengan ketentuan peraturan masyarakat butuh perlindungan yang kuat dari perundang-undangan. pemain konten nakal penyedot pulsa, sementara industri sudah menunggu agar dapat berusaha RPM juga mengatur soal pentarifan layanan konten, kembali mengikuti aturan baru yang ditetapkan penomoran serta bebasnya konsumen dari pemerintah. Kita tunggu saja! 3
  • 4. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Big Data Sudah di Depan Mata Nopember lalu, Indonesia Cloud Forum menggelar Seminar mengenai Big Data bertajuk “Trend 2nd Round: Infrastructure and Demand Challenges”. Selain isu Big Data sedang naik daun, kecenderungan penggunaan komunikasi data dalam aktivitas sehari-hari, membuat trafik dan pengelolaan data menjadi isu tersendiri. Big Data memang sedang jadi perbincangan hangat di industri. Bukan sekadar wacana belaka, namun ini fenomena yang nyata. Apa yang kita lihat pertumbuhnya itu bukan dari jenis data terstruktur, tapi dari data tidak terstruktur. Data yang tak terstruktur itu dinilai tak memiliki hierarki relasional dan tidak cocok dengan database tradisional. Data Hasil Kajian tidak terstruktur ini mencakup semua yang ada, mulai dari metadata foto Facebook hingga pelacakan dari jutaan RFID di sektor retail. Mengenai Big Data Menyimpan dan mengelola data yang besar ini merupakan tantangan. Berdasar Kajian Online me Indonesia ICT Institute dari survei terhadap 100 Untuk kondisi Indonesia, saat ini sedang menuju era Big Data. Segala responden di Jabotabek, didapat hasil sektor mulai membutuhkan storage berkapasitas besar. Salah satu bahwa Big Data dipahami sebagai data faktor pendorong Big Data di Indonesia adalah kian tingginya adopsi yang besar (32%) dan data itu berasal dari cloud computing. Sehingga, tinggal menunggu waktu saja untuk dari sosial media (28%) ataupun log file (23%). Mayoritas responden meledak. Hal itu terjadi, bukan hanya karena didorong pertumbuhan mengaku sudah memanfaatkan Big pengguna sosial media, namun juga data enterprise dari data klien, Data (73%) dan akan produk, hingga transaksi perdagangan. Melihat fenomena ini, Big Data memanfaatkannya (19%). bisa menjadi peluang bisnis besar jika diantisipasi dengan tepat dan Mayoritas responden juga melihat cepat, namun bisa menjadi bencana bila penyedia infrastruktur dan bahwa Big Data akan terus tumbuh operator telekomunikasi gagal atau terlambat mengantisipasi. (100%) di Indonesia, dengan alasan berdasar faktor pertukaran Mengenai Big Data, Indonesia ICT Institute berdasar penelitian informasi/data yang makin besar dan mendapatkan temuan bahwa secara tidak sadar tren Big Data sudah meningkat, aplikasi-aplikasi baru akrab dengan para pengguna selama ini. Contoh nyatanya adalah seperti media sosial maupun semakin banyak pengguna yang terkoneksi Facebook, Twitter, dan application store, log file seiring jejaring sosial lainnya untuk berkomunikasi. Tercatat, Indonesia penambahan pengguna, aplikasi menempati peringkat keempat dunia untuk pengguna Facebook (50,5 maupun pertukaran informasi. juta) dan Twitter (19,5 juta). Selain di jejaring sosial, pengguna internet Adapun yang menjadi tantangan Big di Indonesia juga termasuk aktif di sejumlah forum, salah satunya Data di Indonesia Infrastruktur diikuti Kaskus (3,7 juta member dengan 463,6 miliar posting). dengan privasi dan keamanan, serta edukasi. Dengan jumlah pengguna telepon seluler mencapai 262,6 juta Yang menarik, bila di negara lain (melebihi jumlah penduduk yang 237,5 juta jiwa) dan pengguna dimensi data hanya 4V (Volume, data/internet dari lima penyelenggara seluler mencapai 115,7 juta Velocity, Variety dan Veracity), di pengguna, bukan tak mungkin trafik komunikasi yang sudah menjadi Indonesia menjadi 5V dengan Big Data akan semakin membludak di kemudian hari. tambahan Victory, bahwa pengusaan Big Data akan jadi penentu kemenangan bisnis. 4
  • 5. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Pemerintah Segera Atur Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Digital Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 LPPPS dalam menyelenggarakan penyiaran wajib Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika memperoleh IPP dari Menteri. Adapun Tata cara nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagai Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan LPPPS sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), maka pemerintah tentang tata cara perizinan Lembaga Penyiaran akan mengeluarkan aturan Tata Cara dan Persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 tahun Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar ( Free To Air ). Berbayar (Free To Air) dengan Peraturan Menteri. LPPS berkewajiban membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan Dalam beleid ini nantinya, Lembaga penyelenggara ketentuan. Biaya sewa saluran siaran atau slot penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap program siaran yang dibayarkan oleh LPPPS tidak berbayar ( free to air ) akan terdiri dari Lembaga kepada LPPPM sudah termasuk biaya hak penyiaran penyelenggara program siaran yang penggunaan frekuensi. selanjutnya disebut LPPPS ( Lembaga Penyiaran Terkait aturan ini, jelas bahwa pemerintah tetap Penyelenggara Program Siaran ) dan Lembaga akan maju dengan program digitalisasi TV meski Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing pihak DPR masih setengah hati menyetujui dan yang selanjutnya disebut LPPPM ( Lembaga Penyiaran lebih memilih menunggu revisi UU No. 32/2002. Penyelenggara Penyiaran Multipleksing ). Dan RPM ini sebenarnya merupakan pengaturan- LPPS merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengaturan baru yang tidak diatur dalam UU penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap Penyiaran tersebut, karena UU bicara penyiaran tidak berbayar (free to air), yang mengelola program yang bersifat analog dan broadcast. siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di Bagi industri sesungguhnya, makin cepat proses suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran digitalisasi, akan makin baik karena frekuensi atau slot dalam kanal frekuensi radio, sementara yang tidak terpakai dapat dialokasikan LPPPM menyalurkan program siaran dari beberapa pemanfaatannya bagi perkembangan industri LPPPS. telekomunikasi yang saat ini sedang mengalami krisis frekuensi, untuk memenuhi kebutuhan dan LPPPS akan terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga kualitas layanan data broadband serta perkembangan teknologi baru yang haus akan Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Pendirian Lembaga Penyiaran-Lembaga Penyiaran bandwidth, seperti teknologi Long Term Evolution. Sebab saat ini, selain kandidat di 1800 tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara MHz dengan refarming, LTE dialokasikan di 700 MHz. Di 2,3 GHz bisa dipakai, tapi TD-LTE. pendirian Lembaga Penyiaran. 5
  • 6. Edisi No. 3 Tahun I Desember 2012 Sekilas Update Hingga akhir Nopember, meskipun Telkomsel telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dari putusan pailit, pemerintah belum membuka proses seleksi penambahan blok 2,1 GHz atau 3G. Namun begitu, pemerintah menyatakan akan mengumumkan pembukaan seleksi di pertengahan Desember ini. Dalam dokumen awal tata cara seleksi, dibutuhkan waktu dua bulan dari sejak pengumuman pembukaan seleksi hingga ditentukan siapa pemenang seleksi. *** Pemerintah telah mengumumkan bahwa tender Broadband HUBUNGI KAMI: Wireless Access (BWA) untuk mengisi zone-zone yang ditinggalkan pemenangnya pada 2013 mendatang. Tender Jika Pembaca memiliki pertanyaan , akan dilakukan setelah proses seleksi penambahan blok 3G kritik maupun saran, silakan hubungi selesai. kami melalui email di editor@idicti.com