際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Infrastruktur minapolitan

E
edi sofyan

slide

1 of 16
Downloaded 174 times
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINAPOLITAN RAPAT KOORDINASI MINAPOLITAN TAHUN 2014 BATAM 21 23 SEPTEMBER 2014 KEGIATAN PERDESAAN POTENSIAL DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-CIPTA KARYA-AN
Materi Bahasan 2 POTRET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI INDONESIA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DUKUNGAN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN KONSEP PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN PENUTUP
Potret Pembangunan Permukiman 3 Penduduk Perkotaan 2010: 118,8 juta Jumlah Perkotaan: >100 perkotaan Layanan Infrastruktur Terbatas/ Degradasi/ KUMUH POTRET PERKOTAAN POTRET PERDESAAN Tingkat Urbanisasi: 55% hidup di kota Infrastruktur Minim Sumberdaya Manusia Terbatas Transformasi sumberdaya ke Perkotaan Berlebihan MISKIN/ KESEJAHTERAAN RENDAH/ DISPARITAS Sumber: BPS, Ditjen Tata Ruang dan Ditjen CK.
Rencana Penataan Spasial 4 RTRWN beserta turunannya menetapkan kawasan-kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dalam bentuk kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan/minapolitan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008
Rencana Pembangunan Ekonomi 5 MP3EI mendesain pembangunan ekonomi dengan membentuk 6 Koridor Ekonomi. Koridor Ekonomi yang dibentuk berdasarkan keunggulan aset (sumber daya alam, SDM, lainnya) dan akses strategis wilayah (pelabuhan, bandara internasional, lainnya) Dokumen MP3EI Perpres No. 32 Tahun 2011
Kebutuhan Pembangunan Perdesaan 6 Kebutuhan pembangunan yang seimbang Spasial Plan Masterplan Pembangunan Ekonomi Tantangan Perkotaan Pembangunan Minapolitan Agropolitan, KTM Dan lainnya Kawasan Perdesaan sebagai Penggerak Pertumbuhan Tantangan Perdesaan Paradigma pembangunan permukiman perdesaan adalah dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development ) perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan yang strategis sebagai pusat pertumbuhan seperti kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya.
Program Pembangunan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ditjen Cipta Karya 7 Perdesaan Belum Berkembang Kawasan Rawan Bencana PPIP RIS PNPM PNPM PISEW Perdesaan Berkembang KSK Agropolitan/Minapolitan KTM Kawasan Strategis Perbatasan Fasilitasi infrastruktur permukiman rawan bencana/ tanggap bencana Fasilitasi infrastruktur permukiman dan infrastruktur fungsional di kawasan perbatasan (Pos Lintas Batas, dan lainnya) Sejauh ini, Ditjen Cipta Karya belum memiliki dokumen perencanaan strategis pembangunan kawasan perdesaan di masing-masing kabupaten yang dapat diacu secara umum untuk mendukung rencana program investasi dalam RPIJM Bidang Cipta Karya dalam lingkup pengembangan kawasan perdesaan, baik secara fisik maupun non fisik.
Konsep Pembangunan Perdesaan 8 Perdesaan Belum Berkembang Perdesaan Berkembang Penyiapan Kawasan Penyusunan strategi pembangunan kawasan perdesaan Penyediaan Infrastruktur perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat perdesaan Penguatan Kelembagaan perdesaan Orientasi Ekspor dan Nilai Tambah Penyediaan permodalan untuk pengembangan potensi unggulan, usaha lokal dan pemasaran Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kawasan Pengurangan kesenjangan wilayah Peningkatan Pendapatan Masy Penyediaan Lapangan Kerja Penurunan Tingkat Pengangguran Penurunan Tingkat Kemiskinan
Konsep Penyusunan Strategi 9 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan mengintegrasikan komponen sistem usaha pertanian/perikanan/pariwisata dengan sistem satuan permukiman guna menumbuhkan ekonomi kawasan. Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) merupakan pemeran utama dalam penyusunan strategi pembangunan perdesaan ini Sistem Permukiman STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Sistem Usaha Pengembangan Potensi Peningkatan Program Budidaya Peningkatan Industri Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan SDM Pengembangan Permukiman Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengembangan Fasiltas Sosial dan Umum Pertumbuhan Sosial-Ekonomi Perdesaan integrasi
Konsep Penyusunan Strategi 10 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN (AGROPOLITAN & KTM) PERIKANAN (MINAPOLITAN) RENCANA SEKTOR LAINNYA RENCANA INDUK SANITASI & AIR MINUM RENCANA INDUK PERSAMPAHAN MASTERPLAN SEKTOR LAINNYA RENCANA SEKTOR RENCANA INDUK SISTEM (RIS) RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL PRIORITASdiacu/diterjemahkan/didetailkan sinkronisasi RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN (RTR PERDESAAN) PARIWISATA (AGRO/WANA/PESISIR) Kedudukan Strategi DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Penyusunan Strategi 11 STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN RPIJM MEMORANDUM PROGRAM DAN PROGRAM TAHUNAN KEBIJAKAN SPASIAL KEBIJAKAN SEKTORAL RPJMN RPJM Provinsi RPJM Kota/Kabupaten RTRWN RTRW Provinsi RTRW Kota/Kabupaten SELURUH SEKTOR NASIONAL PROVINSI KOTA/ KABUPATEN STRATEGI KETERPADUAN SUB SEKTOR STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PROGRAM MULTI SEKTOR (AM-PLP-BANGKIM-PBL) PROGRAM MULTI TAHUN PROGRAM MULTI SUMBER DANA SEKTOR CIPTA KARYA Kedudukan Strategi DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Penyusunan Strategi 12 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas Lingkup Wilayah Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas (fungsional) Lingkup Substansi Strategi Pembangunan Arahan Program Pembangunan Identifikasi Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas Rencana Aksi Pembangunan Pembangunan Sistem Permukiman (Cipta Karya) Pembangunan Sistem Usaha Lingkup Substansi dari Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah arahan pembangunan dalam bentuk strategi dan program serta penentuan prioritas kawasan perdesaan potensial dengan mengintegrasikan komponen sistem usaha budidaya pertanian/perikanan/kehutanan/ pariwisata dengan sistem satuan permukiman (infrastruktur bidang cipta karya)
Peran Pemerintah Daerah 13 Mengamanahkan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PEKERJAAN UMUM sebagai Subbidang yang menjadi urusan PEMERINTAH DAERAH UU NO.32/2004 Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah NO.38/2007 Pembagian Urusan Pemerintah Penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan a. Penyiapan Strategi Pembangunan dan RPIJM kawasan perdesaan b. Pelaksanaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan c. Pembiayaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembiayaan program dan pihak swasta juga dapat mendukung pembiayaan pembangunan
Dukungan Ditjen CK Pada n Minapolitan Pengembangan Air Minum Dukungan SPAM untuk pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan permukiman di sekitar PPI dan dukungan untuk kegiatan PPI/pelabuhan perikanan. Pembangunan unit air baku (bangunan intake, bangunan penangkap mata air) Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air [IPA], sumur bor) Pembangunan unit jaringan distribusi Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum (HU) Pengembangan Permukiman Meningkatkan Kualitas produksi Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau menghubungkan pusat produksi ke jalan utama menuju pemasaran dan Penyediaan Air Bersih dan saluran air untuk perikanan, dalam skala kawasan Meningkatkan nilai tambah & pemasaran Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai jemur dan Packing House, serta Infrastruktur pendukung pemasaran seperti pergudangan. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan & permukiman Sanitasi Lingkungan seperti persampahan dan drainase dalam skala kawasan Peningkatan Kapasitas Daerah Pembinaan proses perencanaan pembangunan Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi DUKUNGAN DITJEN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN
Penutup 15 RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dengan basis perdesaan. MP3EI menetapkan koridor- koridor eknomi berorientasi pada aset dan akses wilayah. Pembangunan kawasan perdesaan wajib menyelaraskan dengan rencana spasial dengan rencana pembangunan ekonomi tersebut dan juga memperhatikan daya dukung kawasan dan keterkaitan antar kawasan. Diperlukan pembangunan perdesaan sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development) melalui pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya untuk menjawab tantangan pembangunan perdesaan dan mendukung pengembangan ekonomi. Pembangunan perdesaan antara lain melalui penyiapan kawasan dengan penyusunan master plan dan dukungan infrastruktur ; pemberdayaan masyarakat untuk penguatan pelaku usaha dan kelembagaan pengelola; dan pengembangan aktivitas usaha berorientasi ekspor dan juga memiliki nilai tambah terhadap komoditas unggulan. Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi antara pembangunan sistem permukiman dan juga pembangunan sistem usaha perdesaan.
TERIMA KASIH DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

More Related Content

Infrastruktur minapolitan

  • 1. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINAPOLITAN RAPAT KOORDINASI MINAPOLITAN TAHUN 2014 BATAM 21 23 SEPTEMBER 2014 KEGIATAN PERDESAAN POTENSIAL DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KE-CIPTA KARYA-AN
  • 2. Materi Bahasan 2 POTRET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI INDONESIA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERDESAAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DUKUNGAN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN KONSEP PEMBANGUNAN PERDESAAN KONSEP PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN PENUTUP
  • 3. Potret Pembangunan Permukiman 3 Penduduk Perkotaan 2010: 118,8 juta Jumlah Perkotaan: >100 perkotaan Layanan Infrastruktur Terbatas/ Degradasi/ KUMUH POTRET PERKOTAAN POTRET PERDESAAN Tingkat Urbanisasi: 55% hidup di kota Infrastruktur Minim Sumberdaya Manusia Terbatas Transformasi sumberdaya ke Perkotaan Berlebihan MISKIN/ KESEJAHTERAAN RENDAH/ DISPARITAS Sumber: BPS, Ditjen Tata Ruang dan Ditjen CK.
  • 4. Rencana Penataan Spasial 4 RTRWN beserta turunannya menetapkan kawasan-kawasan strategis dengan sudut pandang kepentingan budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dalam bentuk kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan/minapolitan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008
  • 5. Rencana Pembangunan Ekonomi 5 MP3EI mendesain pembangunan ekonomi dengan membentuk 6 Koridor Ekonomi. Koridor Ekonomi yang dibentuk berdasarkan keunggulan aset (sumber daya alam, SDM, lainnya) dan akses strategis wilayah (pelabuhan, bandara internasional, lainnya) Dokumen MP3EI Perpres No. 32 Tahun 2011
  • 6. Kebutuhan Pembangunan Perdesaan 6 Kebutuhan pembangunan yang seimbang Spasial Plan Masterplan Pembangunan Ekonomi Tantangan Perkotaan Pembangunan Minapolitan Agropolitan, KTM Dan lainnya Kawasan Perdesaan sebagai Penggerak Pertumbuhan Tantangan Perdesaan Paradigma pembangunan permukiman perdesaan adalah dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development ) perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan yang strategis sebagai pusat pertumbuhan seperti kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya.
  • 7. Program Pembangunan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ditjen Cipta Karya 7 Perdesaan Belum Berkembang Kawasan Rawan Bencana PPIP RIS PNPM PNPM PISEW Perdesaan Berkembang KSK Agropolitan/Minapolitan KTM Kawasan Strategis Perbatasan Fasilitasi infrastruktur permukiman rawan bencana/ tanggap bencana Fasilitasi infrastruktur permukiman dan infrastruktur fungsional di kawasan perbatasan (Pos Lintas Batas, dan lainnya) Sejauh ini, Ditjen Cipta Karya belum memiliki dokumen perencanaan strategis pembangunan kawasan perdesaan di masing-masing kabupaten yang dapat diacu secara umum untuk mendukung rencana program investasi dalam RPIJM Bidang Cipta Karya dalam lingkup pengembangan kawasan perdesaan, baik secara fisik maupun non fisik.
  • 8. Konsep Pembangunan Perdesaan 8 Perdesaan Belum Berkembang Perdesaan Berkembang Penyiapan Kawasan Penyusunan strategi pembangunan kawasan perdesaan Penyediaan Infrastruktur perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat perdesaan Penguatan Kelembagaan perdesaan Orientasi Ekspor dan Nilai Tambah Penyediaan permodalan untuk pengembangan potensi unggulan, usaha lokal dan pemasaran Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kawasan Pengurangan kesenjangan wilayah Peningkatan Pendapatan Masy Penyediaan Lapangan Kerja Penurunan Tingkat Pengangguran Penurunan Tingkat Kemiskinan
  • 9. Konsep Penyusunan Strategi 9 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan mengintegrasikan komponen sistem usaha pertanian/perikanan/pariwisata dengan sistem satuan permukiman guna menumbuhkan ekonomi kawasan. Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) merupakan pemeran utama dalam penyusunan strategi pembangunan perdesaan ini Sistem Permukiman STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Sistem Usaha Pengembangan Potensi Peningkatan Program Budidaya Peningkatan Industri Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan SDM Pengembangan Permukiman Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengembangan Fasiltas Sosial dan Umum Pertumbuhan Sosial-Ekonomi Perdesaan integrasi
  • 10. Konsep Penyusunan Strategi 10 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PERTANIAN (AGROPOLITAN & KTM) PERIKANAN (MINAPOLITAN) RENCANA SEKTOR LAINNYA RENCANA INDUK SANITASI & AIR MINUM RENCANA INDUK PERSAMPAHAN MASTERPLAN SEKTOR LAINNYA RENCANA SEKTOR RENCANA INDUK SISTEM (RIS) RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN POTENSIAL PRIORITASdiacu/diterjemahkan/didetailkan sinkronisasi RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN (RTR PERDESAAN) PARIWISATA (AGRO/WANA/PESISIR) Kedudukan Strategi DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN Pembangunan Kawasan Perdesaan
  • 11. Konsep Penyusunan Strategi 11 STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN RPIJM MEMORANDUM PROGRAM DAN PROGRAM TAHUNAN KEBIJAKAN SPASIAL KEBIJAKAN SEKTORAL RPJMN RPJM Provinsi RPJM Kota/Kabupaten RTRWN RTRW Provinsi RTRW Kota/Kabupaten SELURUH SEKTOR NASIONAL PROVINSI KOTA/ KABUPATEN STRATEGI KETERPADUAN SUB SEKTOR STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PROGRAM MULTI SEKTOR (AM-PLP-BANGKIM-PBL) PROGRAM MULTI TAHUN PROGRAM MULTI SUMBER DANA SEKTOR CIPTA KARYA Kedudukan Strategi DALAM KERANGKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN Pembangunan Kawasan Perdesaan
  • 12. Konsep Penyusunan Strategi 12 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas Lingkup Wilayah Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas (fungsional) Lingkup Substansi Strategi Pembangunan Arahan Program Pembangunan Identifikasi Kawasan Perdesaan Potensial Prioritas Rencana Aksi Pembangunan Pembangunan Sistem Permukiman (Cipta Karya) Pembangunan Sistem Usaha Lingkup Substansi dari Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah arahan pembangunan dalam bentuk strategi dan program serta penentuan prioritas kawasan perdesaan potensial dengan mengintegrasikan komponen sistem usaha budidaya pertanian/perikanan/kehutanan/ pariwisata dengan sistem satuan permukiman (infrastruktur bidang cipta karya)
  • 13. Peran Pemerintah Daerah 13 Mengamanahkan PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PEKERJAAN UMUM sebagai Subbidang yang menjadi urusan PEMERINTAH DAERAH UU NO.32/2004 Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah NO.38/2007 Pembagian Urusan Pemerintah Penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Permukiman Perdesaan a. Penyiapan Strategi Pembangunan dan RPIJM kawasan perdesaan b. Pelaksanaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pelaksanaan program pembangunan c. Pembiayaan Program Pembangunan pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembiayaan program dan pihak swasta juga dapat mendukung pembiayaan pembangunan
  • 14. Dukungan Ditjen CK Pada n Minapolitan Pengembangan Air Minum Dukungan SPAM untuk pelayanan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan permukiman di sekitar PPI dan dukungan untuk kegiatan PPI/pelabuhan perikanan. Pembangunan unit air baku (bangunan intake, bangunan penangkap mata air) Pembangunan unit produksi (Instalasi Pengolah Air [IPA], sumur bor) Pembangunan unit jaringan distribusi Pembangunan unit pelayanan berupa Hidran Umum (HU) Pengembangan Permukiman Meningkatkan Kualitas produksi Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau menghubungkan pusat produksi ke jalan utama menuju pemasaran dan Penyediaan Air Bersih dan saluran air untuk perikanan, dalam skala kawasan Meningkatkan nilai tambah & pemasaran Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai jemur dan Packing House, serta Infrastruktur pendukung pemasaran seperti pergudangan. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan & permukiman Sanitasi Lingkungan seperti persampahan dan drainase dalam skala kawasan Peningkatan Kapasitas Daerah Pembinaan proses perencanaan pembangunan Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi DUKUNGAN DITJEN KE-CIPTA KARYA-AN PADA MINAPOLITAN
  • 15. Penutup 15 RTRW telah menetapkan kawasan-kawasan strategis untuk budidaya pertanian/perikanan/pariwisata dengan basis perdesaan. MP3EI menetapkan koridor- koridor eknomi berorientasi pada aset dan akses wilayah. Pembangunan kawasan perdesaan wajib menyelaraskan dengan rencana spasial dengan rencana pembangunan ekonomi tersebut dan juga memperhatikan daya dukung kawasan dan keterkaitan antar kawasan. Diperlukan pembangunan perdesaan sebagai pengerak pertumbuhan (engine of development) melalui pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, dan lainnya untuk menjawab tantangan pembangunan perdesaan dan mendukung pengembangan ekonomi. Pembangunan perdesaan antara lain melalui penyiapan kawasan dengan penyusunan master plan dan dukungan infrastruktur ; pemberdayaan masyarakat untuk penguatan pelaku usaha dan kelembagaan pengelola; dan pengembangan aktivitas usaha berorientasi ekspor dan juga memiliki nilai tambah terhadap komoditas unggulan. Pemerintah daerah merupakan aktor utama dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi antara pembangunan sistem permukiman dan juga pembangunan sistem usaha perdesaan.
  • 16. TERIMA KASIH DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM