More Related Content
What's hot (18)
Similar to Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat covid 19 wilayah jawa bali edit bhk 1 (20)
More from Pemdes Seboro Sadang (20)
Recently uploaded (7)
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang ppkm darurat covid 19 wilayah jawa bali edit bhk 1
- 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI MENTERI DALAM NEGERI, Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali perlu dilakukan perubahan Diktum KESEPULUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 2 Juli 2021, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan: Kepada : 1. Gubernur; dan 2. Bupati/Wali kota, Untuk : KESATU : Mengubah Diktum KESEPULUH sehingga menjadi: a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan SALINAN
- 2. -2- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditujukan khusus kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. KEDUA : Intruksi Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021 MENTERI DALAM NEGERI, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Tembusan Yth : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 7. Menteri Sekretaris Negara; 8. Menteri Keuangan; 9. Menteri Agama; 10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 11. Menteri Kesehatan; 12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 13. Menteri Perdagangan; 14. Menteri Perindustrian; 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 16. Menteri Sosial; 17. Sekretaris Kabinet; 18. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. -3- 20. Jaksa Agung Republik Indonesia; 21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 22. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan 24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.