Dokumen tersebut membahas kebijakan Kementerian Kesehatan terkait sinergitas antara program Jamkesmas dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Ringkasannya adalah bahwa kebijakan tersebut menyatukan pengelolaan dan pendanaan Jamkesmas, jaminan persalinan, dan bantuan operasional puskesmas di tingkat kabupaten/kota serta melibatkan fasilitas kesehatan swasta dalam pelayanan jaminan persalinan.
Proses pengelolaan keuangan daerah meliputi pencairan dana melalui SPP, SPM, dan SP2D dari bank ke bendahara pengeluaran dan pembayaran kepada pihak ketiga. Pertanggungjawaban dilakukan dengan pengesahan SPJ oleh pejabat yang berwenang sebelum dilakukan pembebanan ke akun. Transaksi kas meliputi penerimaan, pengeluaran, dan mutasi antar rekening bank dan kas.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di tingkat lapangan, yang meliputi data tahunan mengenai potensi sarana, tenaga, dan anggota kelompok serta laporan bulanan mengenai kegiatan yang dilakukan.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendaharawan pengelola dana APBN dan APBD dalam memotong dan membayar pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21 dan 22.
Rencana tindak lanjut peserta pelatihan layanan komprehensif berkesinambungan di Puskesmas Pagesangan meliputi (1) rujukan klien untuk tes HIV dan periksa IMS, (2) sosialisasi penggunaan kondom dan jarum suntik, (3) rujukan ibu hamil untuk periksa IMS dan KTH. Tujuannya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS.
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Ìý
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pemberdayaan masyarakat untuk memberi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan masyarakat.
2. Program Pamsimas bertujuan mengurangi masyarakat tanpa akses air minum dan sanitasi berkelanjutan.
3. Prinsip Musrenbang desa meliputi empowerment, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
Ìý
Dokumen ini membahas sistem monitoring pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Target cakupan air minum dan sanitasi di Bangka terus meningkat hingga tahun 2015. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dibentuk badan kendali dan evaluasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan termasuk air minum dan sanitasi. Dilakukan berbagai metode monitoring seperti registrasi,
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Ìý
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
Rencana tindak lanjut peserta pelatihan layanan komprehensif berkesinambungan di Puskesmas Pagesangan meliputi (1) rujukan klien untuk tes HIV dan periksa IMS, (2) sosialisasi penggunaan kondom dan jarum suntik, (3) rujukan ibu hamil untuk periksa IMS dan KTH. Tujuannya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS.
Direktorat Pemmerintahan Desa dan Kelurahan menjelaskan tentang otonomi asli desa, tugas-tugas desa, dan sumber pendapatan desa. Desa diberi kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan publik dan mendapatkan bagian dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan untuk membiayai program dan pelayanan masyarakat.
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Ìý
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pemberdayaan masyarakat untuk memberi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan masyarakat.
2. Program Pamsimas bertujuan mengurangi masyarakat tanpa akses air minum dan sanitasi berkelanjutan.
3. Prinsip Musrenbang desa meliputi empowerment, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
Sistem Monitoring Pembangunan Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di K...Oswar Mungkasa
Ìý
Dokumen ini membahas sistem monitoring pembangunan sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Bangka. Target cakupan air minum dan sanitasi di Bangka terus meningkat hingga tahun 2015. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, dibentuk badan kendali dan evaluasi yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi program pembangunan termasuk air minum dan sanitasi. Dilakukan berbagai metode monitoring seperti registrasi,
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Ìý
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
1. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
Sinergitas Implementasi Jamkesmas
dengan Program Keluarga Harapan (PKH)
Oleh :
Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan pada acara Pertemuan Nasional PKH Regional 1
Yogyakarta, 21 Maret 2011
1
2. KEBIJAKAN UMUM
 SASARAN JAMKESMAS DIPERUNTUKAN BAGI SELURUH MASKIN
TIDAK MAMPU DENGAN DEMIKIAN SELURUH KELUARGA PKH
MASUK SEBAGAI PESERTA JAMKESMAS
 KEB IJAKAN JAMKESMAS 2011 DIKEMBANGKAN JAMINAN
PERSALINAN BAGI SEMUA KEHAMILAN/ PERSALINAN (YG
BELUM MEMILIKI JAMINAN PERSAL) DENGAN DEMIKIAN
SELURUH IBU DARI KELUARGA PKH DITANGGUNG
PERSALINANNYA (PAKET LENGKAP : ANC (4 X), PERSALINAN
DAN PNC (3x) DAN PELAYANAN KB
 UNTUK MEMBANTU KELACARAN OPERASIONAL PUSKESMAS
DIKELUARKAN KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KES. (BOK)
 PENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMINAN PERSALINAN DAN
BOK MENJADI SATU KESATUAN YANG SALING MENDUKUNG
3. KEBIJAKAN UMUM
• JAMINAN PERSALINAN LANJUTAN (TIDAK DAPAT
DITANGANI DIPELAYANAN DASAR), DIRUJUK KE RS
DAN MENJADI SATU KESATUAN DENGAN
PELAKSANAAN JAMKESMAS DI RS YG SUDAH
BERJALAN SELAMA INI.
• PENERIMA DANA UNTUK JAMKESMAS YANKESDAS,
JAMINAN PERSALINAN DAN BOK DILOKUSKAN DI
KAB/KOTA TIDAK DI LUNCUR KAN KE PUSKESMAS
• JAMKESMAS DI YANKESDAS DIKELOLA OLEH TIM
PENGELOLA KAB/KOTA
4. KEBIJAKAN UMUM
• FASILITAS KESEHATAN YANG MEMBERI
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
MELIBATKAN TIDAK HANYA PUSKESMAS
TETAPI MENGIKUTSERTAKAN BIDAN PRAKTEK,
KLINIK BERSALIN, DOKTER PRAKTEK YANG
BERSEDIA BEKERJASAMA DNG PROGRAM INI.
• PENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMINAN
PERSALINAN DAN BOK MERUPAKAN SATU
KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
5. PELAYANAN KESEHATAN
• PAKET MANFAAT JAMKESMAS YG DITERIMA PESERTA
JAMKEMAS KOMPREHENSHIP (PROMOTIF, PREVENTIF,
KURATIF DAN REHAB.) SESUAI KEBUTUHAN MEDIS
• JENIS PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN
(PERSONAL CARE)
• JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN DI
PEMERINTAH, SWASTA, TNI POLRI
• JARINGAN YANKESDAS DI LAKUKAN DI 8.917
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA, SEDANGKAN
JAMINAN PERSALINAN MELIBATKAN BIDAN PRAKTEK,
KLINIK BERSALIN, DOKTER PRAKTEK, RUMAH BERSALIN
6. PENDANAAN
• SUMBER DANA JAMKESMAS , JAMPERSAL DAN BOK
BERASAL DARI APBN (6,3 T, 932M)
• JENIS BELANJA JAMKESMAS DAN JAMPERAL ADALAH
BANSOS, SEDANGKAN BOK DANA TP
• PENDANAAN JAMKESMAS YANDAS DAN JAMINAN
PERSALINAN MENJADI SATU REKENING KHUSUS
JAMKESMAS DIDINKES KAB/KOTA, SEDANGKAN BOK
DENGAN SATKER TERSENDIRI
7. PENYELURAN DANA
• DANA JAMKESMAS LANGSUNG DIKIRIM DARI
KPPN V JAKARTA KE REKENING KEPALA DINAS
(INSTITUSI/PENANGGUNG JAWAB PROGRAM),
SEDANGKAN DANA BOK MELALUI SATKER
• DANA JAMKESMAS UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN LANJUTAN LANGUSNG DIKIRIM
KE REKENING RS/BALAI DARI KPPN JAKARTA V
8. PEMBAYARAN
• PEMBAYARAN DANA JAMKESMAS DAN
PERSALINAN DENGAN CARA KLAIM
• BESAR KLAIM DANA JAMKESMAS YANKESDAS
DI PUSKESMAS BERDASARKAN KEPADA PERDA
TARIF YG BERLAKU DIDAERAH TSBT,
SEDANGKAN BESAR KLAIM PERSALINAN
DITETAPKAN PUSAT (PAKET)
• KLAIM DANA JAMKESMAS DI RS/BALAI
BERDASARKAN TARIF PAKET INA-CBG’S
9. PEMANAFAATAN DANA
• HASIL KLAIM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
MENJADI PENDAPATAN/PENERIMAAN FASILITAS
KEKSEHATAN
• DANA YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN
PUSKESMAS
A. DISERAHKAN KEPADA MEKANISME DAERAH
B. LANGSUNG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR
JASA PELAYANAN KESEHATAN SISANYA DISETOR KE
KAS DAERAH (netto)
C. DISETOR SELURUHANYA KE KAS DAERAH
KEMUDIAN KEMBALI LAGI 100% DALAM BENTUK
10. PERBEDANAAN JAMKESMAS, JAMINAN
PERSALINAN DAN BOK
JAKMESMAS JAMKESMAS PERSALINAN BOK
JENIS BELANJA BANSOS BANSOS TP
SASARAN MASKIN SELURUH UNTUK
BUMIL/PERSALINAN KEPENTINGAN
YG BELUM MEMILIKI OPERSIONAL
JP (PAKET)
MANFAAT Pelayanan UKP PELAYANAN UKP DIPERUNTUKAN
YANKESDAS DI PERSLINAN MENDUKUNG
PUSKESMAS DAN JAR, (COMPREHENSIF): KEGIATAN PROMOTIF
RS /BALAI ANC, PERSALAINAN PREVENTIF,
(KOMPREHENSIF) DAN PNC OPERSAIONAL &
LAINNYA
(TIDAK UNTUK
PENGOBATAN
MEYERTAKAN SWATA
PEMBAYARAN KLAIM KLAIM BERDASARKAN POA
(KEGIATAN)
11. PERUBAHAN-PERUBAHAN KEBIJAKAN
JAMKESMAS DASAR (LAMA) JAMKESMAS DASAR (BARU)
• DANA DILUNCURKAN • DANA DILUNCURKAN KE
LANGSUNG KE PUSKESMAS KAB/KOTA
• PENGELOLA DANA PUSKESMAS  TIM PENGELOLA KAB/KOTA
• TIM PENGELOLA SEMPIT TIDAK • DIPERLUAS MELIBATKAN
AKTIF DALAM PENGELOLAAN SEMUA BIDANG DI DINKES
KEUANGAN KAB/KOTA DAN KELOLA KEU
• SUMBER DANA APBN: • SUMBER DANA APBN :
- HANYA JAMKESMAS - JAMKESMAS YANKESDAS
- JAMINAN PERSALINAN
YANKESDAS
- DANA SISA JAMKESMAS 2010
- DANA BOK
12. • YANKES SEPENUHNYA • MELIBATKAN SWASTA
HANYA DI PUSKESMAS DLM PELAYANAN
& JAR TANPA JAMINAN PERSALINA N
MELIBATKAN SWASTA
13. KEBIJAKAN KEPESERTAAN
1. KEPESERTAAN TDK BERUBAH (76,4 JT JIWA)
2. KEPESERTAAN BEREDASARKAN PADA DATA BPS THN
2008 (BY NAME BY ADRESS) SEJUMAH 60,5 JT JW
JIWA
3. UNTUK MEMENUHI 76,4 JUTA AKAN DIBAGI
KEDAERAH SECARA PROPORSIONAL DENGAN
MENDAHULUKAN MEMASUKAN PESERTA YANG
SEDANG DALAM PERAWATAN DI RAWAT LANJUTAN
4. AKAN DILAKUKAN PENCETAKAN DAN PENERBITAN
KARTU JAMKESMAS BARU PADA TAHUN 2011
5. APABILA MASIH TERDAPAT MASYARAKAT MISKIN
DAN TIDAK MAMPU TIDAK MASUK DALAM DATA
TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH
14. Lanjutan
7. KETERSEDIAAN OBAT, AMHP, ALAT, DARAH, DAN BAHAN
PENUNJANG LAINNYA SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG
JAWAB RUMAH SAKIT.
8. DIPERLAKUKAN FORMULARIUM OBAT RS JAMKESMAS
9. PESERTA TIDAK BOLEH DIKENAKAN IUR BIAYA DENGAN
ALASAN APAPUN
10. VERIFIKASI PELAYANAN DI BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/ BKIM
DAN RS DILAKSANAKAN OLEH PELAKSANA VERIFIKASI
INDEVENDEN DIBAWAH KOORDINASI TIM PENGELOLA
PROGRAM JAMKESMAS KABUPATEN/KOTA
TRANSPORTASI RUJUKAN (PP) MENJADI TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
15. PENYALURAN DANA
JAMKESMAS YANKESDASDAN JAMPERSAL
LUNCURAN KEMKES
TP PUSAT
JAWABAN KLAIM DNG
Dana dekon
(operasional)
PERTANGGUNG
Laporan
TP PROV
Dinkes Prov
TP PROV
SP2D
TP PROV
DRG
ALOKASI Alokasi kapitasi +
KAB/KOTA Dana Persalinan
TP KAB/KOTA •Verifikasi klaim
TP KAB/KOTA
Dinkes kab/kota
TP KAB/KOTA •Monev, adv, sos,
TP KAB/KOTA kemitraan
RUJUKAN
RS/ •Pelaporan dan
BALAI pertanggungjawaban keu
Klaim
PKMS KLINIK DOKTER
KLINIK SWASTA
RB/BIDAN
JAR PKMS
PRAKTEK
08/01/129/1/2010 15
16. Alternatif Jaringan PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan)
bagi Peserta PKH Kesehatan
RS dan Balai
Kesehatan
Peserta
PKH Puskesmas
Pustu dan
pusling
Polindes/po
skesdes
Posyandu
Praktek
bidan 16
17. Pencapaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan
sd Juni 2010
Distribusi Penduduk yang memiliki Proporsi Penduduk yang memiliki Jaminan
Jaminan Kesehatan (asuransi Kesehatan (asuransi kesehatan)
kesehatan) menurut Jenis Jaminan
JAMKESDA telah ada di 250 Kab/Kota,
dilaksanakan secara bervariasi, oleh:
- PT Askes : 185 Kab/Kota
- Kelola Sendiri: 65 Kab/Kot
4 Propinsi Universal Coverage:
Prop Sumatra Selatan, Prop Sulawesi
Selatan, Prop Bali, NAD
21. Pemanfaat Pelayanan RJTP, RJTL, RITL Program
Jamkesmas di Puskesmas dan RS,
th 2008, 2009, Jan-Jun 2010
Jenis Pelayanan 2008 % 2009 % Sd Juni % sd
2010 Jun
RJTP di
Puskesmas 90,152,000 118 97,028,000 127 53.434.727 69,9%
RJTL + IGD di RS 3.101.487 3.52 4,408,378 5.77 3.205.370 4,2
RITL di RS 951,471 1.25 1,134,756 1.49 653.256 0,855
22. Pencapaian Kunjungan Pelayanan RJTP, RJTL, RITL
dan Biaya Pelayanan th 2008, 2009
Rujukan ke RS 2008 2009
Rawat Jalan Tingkat Lanjut 3,101.487 4,408,378
Rawat Inap Tingkat Lanjut (jmlh Hari Rawat) 5.708.826 6.808.536
Dana rujukan pasien di RS tahun 2009 = 3,6 Triliun; jml kunjungan Rawat
Jalan 4.4 juta dg biaya per pelayanan & tindakan per kunjungan adalah Rp
191 ribu, dan jumlah hari Rawat Inap 6.8 juta dg rata2 per pasien rawat inap
per hari Rp 322 ribu termasuk obat, tindakan operatif dan non-operative,
laboratorium, radiologi, dll). Untuk kebutuhan biaya per episode sakit per
pasien adalah Rp.1.8juta.
23. Pencapaian Kunjungan Pelayanan Rawat Jalan & Inap Tingkat
Lanjut di RS,
2008,2009, Jan-Juni 2010
Rujukan ke RS 2008 2009 Jan-Juni 2010
Rawat Jalan Tingkat Lanjut 3,101.487 4,408,378 3,205,370.
Rawat Inap Tingkat lanjut 1.084.541 1.134.756 653,256
Rawat Inap Tingkat Lanjut (jmlh Hari
Rawat) 5.708.826 6.808.536 4,574,818
Jml kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut di RS selama 6 bulan pertama tahun 2010
yaitu dari Januari s/d Juni adalah 3,2 juta kunjungan RJTL.
Jumlah Kunjungan selama satu tahun 2010 dapat diprediksi secara kasar yang akan
mencapai kisaran enam (6) juta kunjungan RJTL
Data 2010 adalah data estimasi
24. Gambaran 10 Besar Tindakan Rawat Jalan & Inap Tingkat Lanjut
dalam Program Jamkesmas berdasarkan pengelompokan INA-DRG
Jan-Juli 2009,
%
thd
Urut jenis Tindakan pada Rawat Jumlah Total Uru Jenis Tindakan pada Rawat Inap % thd
Jumlah
an Jalan Lanjut, Jan-Juli 2009 Kasus RITL tan Lanjut, Jan-Juli 2009 Kasus total RITL
1 Tindakan Dialisis (cuci darah) 183,948 7.03
1 Rawat Inap Persalinan dg Operasi Caesar 27,355 9.81
2 Tindakan USG Vascular 45,266 1.73 Rawat Inap Tindakan Dilatasi Cervix dan
Tindakan Pemeriksaan Foto Kotrast Saluran Kuretase Kandungan 5.02
3 Kencing 35,040 1.34 Rawat Inap Tindakan Dilatasi Cervix dan
2 Kuretase Kandungan 13,993 4.41
4 Tindakan pada penyakit Kulit tidak komplex 31,243 1.19 Rawat Inap Tindakan Intraokular dan Lensa
3 mata 12,296 3.55
5 Tindakan Foto Kontrast Imaging lainnya 27,623 1.06
4 Rawat Inap dg Hernia Inguinalis / Femoralis 9,908 3.54
6 Tindakan pada penyakit Mata lainnya 25,844 0.99
Tindakan Therapi Fisik dan Tindakan Minor 5 Rawat Inap Persalinan normal 9,866 3.08
7 Otot 22,613 0.86
Rawat Inap Tindakan Operasi Usus Buntu
Tindakan pada Lymph Node & Thymus tidak (Appendictomy) 8,591 3.07
6
8 kompleks 20,245 0.77
Rawat Inap dg Tindakan pada Kulit Jaringan
Tindakan Terapi Shock 7 Sub-kutan/Payudara 8,573 2.50
9 17,530 0.67
Rawat Inap dg Tindakan pada Kulit Jaringan
10 Tindakan pada penyakit gigi 15,774 0.60 8 Lunak 6,978 2.42
Rawat Inap Persalinan dg Operasi Caesar
Jumlah 425,126 16 9 dengan Komplikasi 6,749 2.23
Rawat Inap dg Tindakan pada Gangguan
10 Kandungan dan Adnexa 6,227 24 2.15
Rawat Inap dg Tindakan pada Gangguan
25. TERIMA KASIH
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
JL HR RASUNA SAID BLOK X 5 KAV 4-9 JAKARTA
TELP 021 5221229
FAX JAMKESMAS 021 5279409, 021 52922020
SMS CENTER JAMKESMAS : 08121167755
WEBSITE: www.jpkm-online.net; www.depkes.go.id
Oktober 2010 25
Editor's Notes
#18: Sampai dengan bulan Juni 2010: Proporsi Penduduk Indonesia yang telah mempunyai Jaminan Kesehatan adalah 56,03% atau sebesar 132 juta penduduk; Sehingga tinggal 43,97% penduduk yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Terdapat 132 juta penduduk yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan (Asuransi Kesehatan); Dari 132juta atau 56% penduduk Indonesia yang telah mempunyai jaminan kesehatan , Jamkesmas berkontribusi sebesar 57,78%; dan Jamkesda berkontribusi 20,83%, sedangkan Askes PNS, TNI, POLRI berkontribusi 12,45%, Jamsostek berkontribusi 3,33%, dan Asuransi Swasta lain 5,61% Adapun Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan di daerahnya yag disebut dg Jamkesda, telah mencapai 250 kab/kota atau 51% dari seluruh Kab/kota yang ada di Indonesia. Keadaan ini menggambarkan bahwa pentingnya program jaminan kesehatan telah disadari oleh lebih dari separuh Kepala Daerah Kabupaten Kota. Jamkesda masih bervariasi dalam paket benefit, maupun pengelolaannya; untuk model pengelolaan sendiri ada 65 kab/kota, dan sisanya 185 kab/kota menyerahkan pengelolaannya kepada PT Askes Disisi lain, telah terdapat 4 propinsi yang menyatakan diri sebagai propinsi universal coverage yaitu seluruh penduduk di 4 propinsi telah mendapatkan jaminan kesehatan sesuai kemampuan daerahnya. Ke empat propinsi tersebut adalah Sumatra Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nangru Aceh Darussalam.
#19: Upaya peningkatan jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang melayani Program Jamkesmas terus diupayakan dalam rangka meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat dalam mencapai tempat pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan peserta Jamkesmas terdiri dari RS Pemerintah, RS Swasta, dan Balai Kesehatan untuk penyakit-penyakit khusus tertentu (Mata, Paru, Gigi) Jumlah total Faskes Jamkesmas pada tahun 2008 adalah 855 Faskes, tahun 2009 naik menjadi 945 Faskes, dan tahun 2010 telah mencapai 1002 Faskes. Jumlah RS Swasta yang menanda-tangani PKS (perjanjian ker sama) dengan Program Jamkesmas dan menjadi bagian dalam jaringan Faskes Jamkesmas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 proporsi RS Swasta dalam jaringan Faskes Jamkesmas mencapai 273 RS atau 31,9% dari total Faskes Jamkesmas. Pada tahun 2009 proporsi RS Swasta dalam jaringan Faskes Jamkesmas terdapat penambahan 31 RS baru yang bergabung, sehingga jumlah RS Swasta yang melayani Jamkesmas th 2009 menjadi 304 buah. Pada tahun 2010 kembali terjadi peningkatan jumlah RS Swasta yang bergabung untuk melayani pasien Jamkesmas dan telah melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dg Tim Pengelola Jamkesmas. Terdapat 33 RS Swasta baru PKS, sehingga pada tahun 2010 mencapai 337 RS Swasta atau 33,5% dari total Faskes Jamkesmas adalah RS Swasta. Bergabungmya RS Swasta dalam Sisitem Pelayanan program Jamkesmas memberikan tanda positif bahwa peran serta masyarakat dalam pelayanan masyarakat miskin mulai meningkat, dan juga memberikan signal bahwa kendali mutu dan kendali biaya termasuk sistem klaim dengan INA-DRG yang dilakukan program Jamkesmas tidak merugikan RS Swasta.
#20: Pada tayangan berikut ini memberikan Gambaran Alokasi Anggaran APBN untuk Program Jamkesmas dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Pada awal implementasi program jaminan kesehatan yang pada tahun 2005 diberi nama ASKESKIN, mendapat total anggaran APBN sebesar 2.1 Triliun, yang diberikan melalui APBN pada semester pertama 1 triliun dan pada APBN-P 1,23 Triliun; pada tahun 2005 tersebut dasar perhitungan premi atau iuran per orang per bulan sebesar Rp. 5000,- Pada Tahun 2006 total anggaran yang dikelola adalah 3,6 Triliun yang terdiri dari dana APBN tahun 2006 2,7 Triliun dan sisa dana tahun 2005 1,1 triliun. Untuk pelayanan orang sakit utamanya jenis penyakit yang memerlukan pelayanan rujukan tidak mungkin dihentikan pada tanggal 20 Desember, oleh karena itu khusus untuk program Jaminan Kesehatan harus tersedia dana sekalipun diakhir tahun atau di awal tahun anggaran berjalan, sehingga sisa dana tahun sebelumnya (tahun 2005) masih dapat digunakan pada tahun 2006. Pada tahun 2007, mendapat alokasi anggaran APBN 2.7 Triliun, ditambah sisa anggaran 2006 0,1 Triliun, ditambah relokasi anggaran 1 triliun dan APBN-P 700 Miliar. Sekalipun demikian, pada tahun 2007 anggaran yang tersedia tidak mencukupi, terjadi defisit sebesar 1,13 triliun Pada tahun 2008 program jaminan kesehatan yang semula diberi nama ASKESKIN berubah menjadi Program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dengan pengelolaan langsung di kementerian kesehatan . Pada tahun 2008 ini, Jamkesmas mendapatkan alokasi anggaran yang sama dengan tahun 2007 yaitu sebesar 4,6 triliun. Alhamdulilah dengan perbaikan manajemen dan penerapan sistem pembayaran klaim RS dengan model paket, maka dana tersebut cukup untuk membiayai seluruh pelayanan dasar dan rujukan tahun 2008, termasuk membayar klaim RS tahun 2007 yang belum terbayar sebesar 1.1 triliun. Pada tahun 2009, alokasi masih sama dengan tahun 2007, karena dasar perhitungan iuran tetap menggunakan Rp. 5000 per orang per bulan; sehingga tidak terdapat sisa anggaran tahun 2009. Baru pada tahun 2010 dasar perhitungan iuran berubah menjadi Rpp. 6000 per orang per bulan, sehingga alokasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 5,125 Triliun.
#21: Prosentase Rata-rata Kunjungan Pelayanan Rujukan Rawat Jalan di RS pada tahun 2009 didominasi kelompok usia produkstif yaitu antara umur 15 – 24 tahun, dengan besar kunjungan 33,78%. Dominasi kedua ditempatii oleh Kelompok usia 45 ß 54 tahun dengan porsi penggunaan pelayanan rawat jalan rujukan di RS sebesar 18,42%, sedangkan kelompok usia usia 15 – 24 tahun menempati urutan ketiga dalam pemanfaatan pelayanan rujukan di RS. Keadaan pemanfaatan pelayanan rawat-inap tingkat lanjut ternyata mempunyai gambaran yang tidak jauh berbeda pemanfaatan rawat jalan tingkat lanjut . Dimana untuk rawat inap ni, posisi urutan kedua terbanyak adalah usia 15-24 tahun sebesar 15,22%, dan urutan ketiga adalah kelompok usia 45-54 tahun, sedangkan kelompok umur 25-44 meruapakan kelompok terbanyak pengguna pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Keadaan ini diperkirakan karena pada kelompok usia 25-44 tahun adalah usia produktif secara ekonomi dan secara biologis, kelompok usia ini pada usia subur yang memberikan kemungkinan untuk pelayanan persalinan.
#22: Pelayanan rawat jalan di tingkat pertama pada tahun 2008 mencapai 118% atau 90juta kunjungan rawat jalan, dan pada tahun 2009 mencapai 127% atau sebesar 97 juta kunjungan; dan estimasi kunjungan sampai dengan semester pertama (Jan-Juni) 2010 adalah 53 juta atau 69,9%, sehingga dapa diperkirakan secara kasar bahwa kunjungan pada akhir tahun 2010 akan mencapai 106juta kunjungan atau sebesar 140% yang berarti meningkat 13% dari tahun 2009. Sedangkan pada pelayanan rujukan Jamkesmas bagi penduduk miskin ke RS telah terjadi peningkatan pelayanan rujukan secara signifikan, baik pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut maupun Rawat Inap Tingkat Lanjut di RS dan Balai Kesehatan. Syarat untuk mendapatkan pelayanan rujukan di RS adalah adanya SKP yatau Surat Keabsahan Pesertaan yaitu bukti - hasil verifikasi bahwa seseorang tersebut adalah bener –bener pemegang kartu Jamkesmas. Berdasarkan SKP tsb dilaporkan bahwa Peserta Jamkesmas yang telah menggunakan pelayanan rujukan di RS dan Balai Kesehatan pada tahun 2008 untuk kunjungan rawat jalan adalah 2,68 juta; dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 4,4 juta kunjungan; Sedamngkan untuk pelayanan kesehatan rujukan rawat inap juga mengalami peningkatan, dimana rawat inap pada tahun 2008 sebesar 951 ribu perawatan inap, dan pada tahun 2009 meningkat sebesar menjadi 1,13juta. RJTL tahun 2008 = 2,685,502/76,4juta * 100% = 3,52% dan tahun 2009 meningkat menjadi 5,77% (perlu untuk diketahui bahwa utilisai Askes Swasta adalah 0,3% artinya bahwa Utilisasi peserta Jamkesmas jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan swasta), sementara untuk tahun 2010 sampai dengan bulan Juni utilisasi rawat jalan tingkat lanjut di RS sudah mencapai 3.2juta atau skitar 4,2%, apabila juni sd Desember mempunyai proporsi yang sama maka diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2010 rawat jalan tingkat lanjut di RS akan mencapai 8,4% atau meningkat 2.62% dari tahun 2009. Sedangkan RITL tahun 2008 adalah 1,25% dan tahun 2009 naik menjadi 1,49%, dan pada akhir tahun 2010 diperkirakan mencapai 1.6% karena pada semester pertama tahun 2010 telah mencapai 0.85%.
#23: Pelayanan rawat jalan di tingkat pertama pada tahun 2008 mencapai 118% atau 90juta kunjungan rawat jalan, dan pada tahun 2009 mencapai 127% atau sebesar 97 juta kunjungan. Terjadi peningkatan akses pelayanan tingkat pertama pada kelompok masyarakat miskin sebesar 9%. Pada pelayanan rujukan rawat jalan – inap tingkat lanjut bagi peserta program Jamkesmas telah terjadi peningkatan pelayanan rujukan secara signifikan, baik pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjut maupun Rawat Inap Tingkat Lanjut di RS dan Balai Kesehatan. Syarat untuk mendapatkan pelayanan rujukan di RS adalah adanya SKP yatau Surat Keabsahan Pesertaan yaitu bukti - hasil verifikasi bahwa seseorang tersebut adalah bener –bener pemegang kartu Jamkesmas. Berdasarkan SKP tsb dilaporkan bahwa Peserta Jamkesmas yang telah menggunakan pelayanan rujukan di RS dan Balai Kesehatan pada tahun 2008 untuk kunjungan rawat jalan adalah 2,68 juta; dan pada tahun 2009 telah meningkat menjadi 4,4 juta kunjungan; Sedamngkan untuk pelayanan kesehatan rujukan rawat inap juga mengalami peningkatan, dimana rawat inap pada tahun 2008 sebesar 951 ribu perawatan inap, dan pada tahun 2009 meningkat sebesar menjadi 1,13juta pasien rawat inap dengan jumlah hari rawat di RS sebesar 6.808.536. Adapun biaya yang diperlukan untuk rawat inap per hari rata-rata sebesar Rp. 322 ribu rupiah termasuk obat, tindakan operatif dan non-operative, laboratorium, radiologi, dll). Untuk kebutuhan biaya per episode sakit per pasien adalah Rp.1.8juta RJTL tahun 2008 = 2,685,502/76,4juta * 100% = 3,52% dan tahun 2009 meningkat menjadi 5,77% (perlu untuk diketahui bahwa utilisai Askes Swasta adalah 0,3% artinya bahwa Utilisasi peserta Jamkesmas jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan swasta) Sedangkan RITL tahun 2008 adalah 1,25% dan tahun 2009 naik menjadi 1,49%
#24: Pada tahun 2010; kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut di RS selama 6 bulan pertama tahun 2010 yaitu dari Januari s/d Juni adalah 3,2 juta kunjungan RJTL. Jumlah Kunjungan selama satu tahun 2010 dapat diprediksi secara kasar yang akan mencapai kisaran enam (6) juta kunjungan RJTL, berati diperkirakan akan terjadi peningkatan akses sebesar 30% dari tahun sebelumnya Tampak terjadi perbaikan sistem rujukan, dari jumlah kunjungan rawat jalan sd juni sebesar 3,2juta kunjungan atau naik 1juta kunjungan pada periode yang sama tahun sebelumnya; namun jumlah hari rawat Jumlah hari Rawat Inap sd Juni 2010 hanya mencapai 3,2 juta atau lebih rendah dari Periode yang sama tahun sebelumnya., dengan keadaan ini dapat dikatakan bahwa PROSES RUJUKAN semakin membaik, karena terdapat peningkatan kasus yang dapat ditangani tanpa harus di lakukan rawat inap. RJTL tahun 2008 = 2,685,502/76,4juta * 100% = 3,52% dan tahun 2009 meningkat menjadi 5,77% (perlu untuk diketahui bahwa utilisai Askes Swasta adalah 0,3% artinya bahwa Utilisasi peserta Jamkesmas jauh lebih baik daripada asuransi kesehatan swasta) Sedangkan RITL tahun 2008 adalah 1,25% dan tahun 2009 naik menjadi 1,49%
#25: Paket pelayanan peserta Jamkesmas adalah komprehensif, mulai dari pelayanan dasar di Puskesmas sampai pelayanan tingkat lanjut di Rumah Sakit, mulai dari RS Umum di kabupaten sampai RS Rujukan tertingggi seperti RS Jantung, RS Kanker, RS Tjipto Untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjut bagi peserta Jamkesmas diberi pelayanan dengan berbagai jenis tindakan medis baik untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat inap sesuai kebutuhan medisnya. Berdasarkan data klaim RS yang menggunakan sistem pembayaran INA-DRG diketahui bahwa Untuk 10 tindakan rawat jalan tingkat lanjut selama periode Januari-Juli tahun 2009 telah dilakukan tindakan sebanyak 28.440 atau 16% dari total kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Dari ke 10 tindakan medisterbanyak tersebut, diketahui bahwa tindakan medis terbanyak dilakukan adalah Tindakan Dialisis (cuci darah) menempati urutan pertama dengan jumlah tindakan 183.988 atau 7% dari total kunjungan rawat jalan tingkat lanjut selama tujuh bulan pertama tahun 2009, atau dapat diperkirakan sebesar 315 ribu tindakan cuci darah dalam satu tahun. Tindakan Pemeriksaan Foto Kontrast Saluran Kencing menempati urutan ketiga yaitu sejumlah 35ribu atau 1.34% dari seluruh kunjungan rawat jalan tingkat lanjut. Pelayanan Rawat Inap; untuk 10 tindakan rawat inap tingkat lanjut selama tahun 2009 mempunyai porsi 41,8% dari seluruh kunjungan rawat inap tingkat lanjut. D iketahui bahwa tindakan pertolongan persalinan dengan operasi caesar menempati urutan pertama pada 10 besar tindakan medis untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, dengan jumlah tindakan sebesar 27.355 selama tujuh bulan pertama tahun 2009, atau dapat diperkirakan sekitar 46,8 ribu tindakan operasi caesar selama satu tahun; sedangkan untuk urutan kedua adalah pelayanan Rawat Inap Tindakan Dilatasi Cervix dan Kuretase Kandungan sebesar 5% total rawat inap Dari data yang digambaran diatas, dapat dikatakan bahwa Program Jamkesmas telah dapat dikelola dengan baik meskipun masih tetap memerlukan perbaikan, dan program ini telah dapat melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatahn yang bersifat katastropis (Biaya mahal) dan menghindarkan masyarakat dari proses pemiskinan