K3
- 2. PENGERTIAN HUBUNGAN KERJA Pengertian Hubungan Kerja berdasarkan Hukum (Undang-undang ketenagakerjaan). Pengertian Hubungan Kerja dalam arti luas.
- 3. PENGERTIAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN HUKUM Dalam pasal 1 angka 14 UUK dijelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UUK, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
- 4. PENGERTIAN HUBUNGAN KERJA DALAM ARTI LUAS Hubungan kerja adalah merupakan hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pengusaha dengan membayar upah. Dengan demikian terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara pekerja dan pengusaha yang merupakan hasil dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 5. UNSUR – UNSUR DALAM HUBUNGAN KERJA Kerja Upah Perintah
- 6. KERJA Di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian, karena dengan adanya pekerjaan suatu hubungan dinamakan hubungan kerja.
- 7. UPAH Hak dan kewajiban tidak dapat dilepaskan dari hubungan kerja dan harus dilaksanakan secara berimbang di antara kedua belah pihak. Dalam hubungan kerja pengusaha berkewajiban memberikan upah kepada pekerja dan secara otomatis pekerja berhak atas upah tersebut, karena upah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja.
- 8. PERINTAH • Di dalam hubungan kerja unsur perintah juga merupakan salah satu unsur pokok. Adanya unsur perintah menunjukkan bahwa salah satu pihak berhak untuk memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah tersebut.
- 9. BENTUK HUBUNGAN KERJA Pekerjaan Waktu Tertentu / Kontrak Pekerjaan Waktu tidak Tertentu / Tetap Pemborongan Pekerjaan / Outsourcing Magang
- 10. Pekerjaan Waktu Tertentu / Kontrak Jenis dan sifat pekerjaan : Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya Pekerjaan yang diperkirakan selesai paling lama 3 (tiga) tahun Pekerjaan yang bersifat musiman; atau Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan
- 11. Pekerjaan Waktu tidak Tertentu / Tetap Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan Dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah dibawah Upah minimum yang berlaku Perjanjian kerja dibuat tertulis, jika dibuat secara lisan, pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan
- 12. Pekerjaan Waktu tidak Tertentu / Tetap Surat pengangkatan, sekurang-kurangnya memuat keterangan : Nama dan alamat pekerja/buruh; Tanggal mulai bekerja; Jenis Pekerjaan; dan Besarnya upah
- 13. Pemborongan Pekerjaan / Outsourcing Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis
- 14. Pemborongan Pekerjaan / Outsourcing Syarat – syarat yang harus dipenuhi : Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan Tidak menghambat proses produksi secara langsung
- 15. Magang Merupakan bentuk pelatihan kerja, bukan mekanisme atau modus bekerja yang sesungguhnya Dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha Perjanjian memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu pemagangan
- 16. Magang Hak peserta magang : memperoleh uang saku, memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sertifikat apabila lulus di akhir program Hak pengusaha : berhak atas hasil kerja/jasa peserta, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh apabila memenuhi persyaratan
- 17. SYARAT KERJA Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perundangan Syarat Kerja : 1. Memiliki kemampuan dan/atau kompetensi yang diperlukan perusahaan 2. Cakap secara hukum 3. Kesediaan untuk mentaati perjanjian kerja