Kanreg8 bjm kebijakan penyusunan kebutuhan jf
- 1. PUSAT PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN BKN TAHUN 2021 KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
- 2. Ketepatan Kebutuhan Instansi Jenis dan jumlah jabatan yang tepat pada masing2 unit kerja Kesesuaian Kebutuhan dengan Core Bussines Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja yang sesuai dengan Kebutuhan Instansi SDM Mendukung Pencapaian Rencana Strategis Instansi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan. Usul Kebutuhan Rencana Strategis Instansi Pemerintah, SOTK, dan Profil Instansi Pemerintah Dokumen Pendukung
- 4. KEBUTUHAN PEGAWAI Prioritas Rekrutmen CASN untuk JF dan Pelaksana Teknis Pencapai an Tujuan Instansi Core Bussines Unit Kerja Dinamika/ Perkembangan Organisasi K/L
- 5. Alur Penyusunan Kebutuhan Jabatan Tupoksi dan PK Unit Kerja Rencana Strategis Instansi Karakteristik/ Urusan Instansi Visi Misi Pemerintah Program Pemerintah Identifikasi Keb utuhan Jabatan Jenis dan Jumlah Jabatan yg Dibutuhkan Penyusunan Anjab dan ABK
- 6. TAHAPAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN 5 Tahun 1 Tahun Perencanaan Kebutuhan Kebutuhan Pegawai : 1. Jenis Jabatan 2. Jumlah ASN Analisis Beban Kerja Membandingkan antara jumlah pegawai yang ada dengan kebutuhan Formasi Tugas dan Fugsi Unit Kerja Isi Informasi Jabatan : 1. Identitas Jabatan 2. Uraian Jabatan 3. Spesifikasi Jabatan Analisis Jabatan
- 7. Analisis Kebutuhan ANALISIS KEBUTUHAN JF JENIS PEKERJAAN SIFAT PEKERJAAN BEBAN KERJA & ESTIMASI KAPASITAS SEORANG JF PRINSIP PELAKSANAA N PEKERJAAN PERALATAN KERJA YG TERSEDIA ANALISIS JABATAN PETA JABATAN ANALISIS BEBAN KERJA
- 8. PENYUSUNAN KEBUTUHAN Teknik Manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan ANALISIS BEBAN KERJA ANALISIS JABATAN
- 9. INFORMASI JABATAN ISI INFORMASI JABATAN 1 IDENTITAS JABATAN 6 BAHAN KERJA 10 KORELASI JABATAN Nama Jabatan Benda 11 KONDISI LINGKUNGAN KERJA Kode Jabatan Jasa 12 RESIKO BAHAYA Unit Kerja Informasi 13 SYARAT JABATAN 2 IKHTISAR JABATAN 7 PERANGKAT KERJA Keterampilan 3 KUALIFIKASI JABATAN SOP Bakat Kerja Pendidikan Formal Peraturan Temperamen Kerja Pendidikan dan Pelatih an Alat Kerja Lain; Minat Kerja Pengalaman Kerja (yang tidak termasuk : mesin, Upaya Fisik 4 TUGAS POKOK perkakas tangan dan Kondisi Fisik 5 HASIL KERJA perlengkapan) Fungsi Pekerjaan Benda 8 TANGGUNG JAWAB 14 PRESTASI KERJA Jasa 9 WEWENANG 15 KELAS JABATAN Informasi
- 10. METODE PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI Pendekatan Penghitungan Kebutuhan Hasil Kerja Objek Kerja Peralatan Kerja Tugas Per Tugas Pendekatan Penghitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum, antara lain:
- 11. ALUR PENETAPAN KEBUTUHAN BKN Pertimbangan Teknis Nasional MENPAN Kementerian Ke uangan Instansi Pusat Instansi Daerah Penyusunan Kebutuhan PNS 5 tahun Rencana Pemenuhan Ke butuhan Pendapat Menteri Pemenuhan Kebutuhan PNS per instansi Akhir bulan Maret tahun sebelumnya Akhir bulan April tahun sebelumnya Perubahan rencana anggaran Akhir bulan Juli tahun sebelumnya Akhir bulan April tahun berikutnya Akhir bulan Mei tahun berikutnya Akhir bulan Mei tahun berjalan Akhir bulan Mei tahun berjalan 1 2 1 3 3 2 2
- 12. Jumlah Kebutuhan Masih Dominan Subjektifitas Unit Kerja 01 Jabatan yang diusulkan tidak sesuai Tupoksi unit kerja 02 Setiap Tahun Unit Kerja yang sama mengusulkan jabatan yang berbeda-beda 03 Evaluasi Usul Kebutuhan Instansi
- 13. TELAAH PENYUSUNAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ANJAB - ABK Perlu adanya reviu menyeluruh (Pusat dan Daerah) atas kualitas dokumen hasil penyusunan kebutuhan berdasarkan Anjab ABK serta prioritas kebutuhan dan rencana strategis instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Perlunya strategi pendampingan penyusunan Anjab ABK yang mampu menemukenali permasalahan mendasar instansi dalam Menyusun Anjab ABK, utamanya menjawab dinamika terkini: Penyederhanaan Birokrasi, Praktik Work From Home Perlu dirumuskan Langkah agar data/dokumen hasil Anjab ABK dapat dimanfaatkan oleh stakeholders terkait guna Menyusun Langkah optimalisasi Manajemen ASN al. dalam hal manajemen kinerja, redistribusi ASN, pengembangan kompetensi dan karier dan system remunerasi
- 14. Wilayah Sumatera 1.198.026 (27,5%) Wilayah Jawa + Bali 1.718.384 (39,5%) Wilayah Kalimantan 393.431 (9,0%) Wilayah Sulawesi 549.509 (12,6%) Wilayah Papua 148.496 (3,4%) Wilayah Nusa Tenggara 235.937 (5,4%) PROYEKSI KEBUTUHAN ASN Wilayah Maluku 105.624 (2,4%) Ket. : Data hasil verval kebutuhan ASN oleh BKN Tahun 2020
- 15. PROYEKSI KEBUTUHAN ASN Per Jenis Jabatan 12% 21% 58% 10% 8% 14 % 64% 14 % 12 % 21 % 59% 7% 12 % 21 % 57% 10 % 13% 23% 55% 9% 15 % 26 % 50 % 8% 22 % 37 % 31 % 9% Teknis Guru Administratif Kesehatan Ket. : Data hasil verval kebutuhan ASN oleh BKN Tahun 2020
- 16. JENIS JABATAN PRIORITAS TAHUN 2022 GURU TENAGA KESEHATAN JF BID. PERTANIAN JF TEKNIS LAINNYA SESUAI PERPRES 38 TAHUN 2020 Mendukung Program Prioritas Pemerintah Mendukung Pengembangan Potensi Daerah Sesuai dengan Rencana Strategis Instansi Daerah Sesuai dengan core business unit kerja Dibutuhkan Unit Kerja Namun Masih Kosong/Kekurangan KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2022 dilakukan hanya untuk PPPK
- 17. PUSAT PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN BKN TAHUN 2021 TERIMA KASIH