1. Dampak Negatif Paradigma Inward Looking
terhadap perkembangan budaya dan bangsa.
Dr. Krishnahari Pribadi M.D., Pembahas
2. Karakter Bangsa Yang Terpasung
Tidak berani merantau
Kurang jiwa enterpreunership
Defensif,
Defensif, reaktif dan pasif
Kecemburuan sosial tinggi
Mudah dipecah
Cendrung saling menyalahkan
Tidak bisa menerima kritik
Parochial, segmental dan
birokratik
Cendrung untuk kolusi, korupsi
kolusi,
& kekuasaan.
kekuasaan.
Terikat lokalitas
3. Administrasi & Hukum Negara Yang Represif
Sektorial,
Sektorial, parochial
Birokratis dan tidak efisien
Struktur administrasi feodal
Tidak orientasi pada pelayanan publik
Mementingkan hegemoni, kekuasaan
hegemoni,
dan keuntungan oknum
Peraturan dan prosedur timpang tindih
Hukum yang punitif dan represif dan
tidak konstruktif atau rehabilitatif
Hukum tidak realistis & praktis: lebih
praktis:
merupakan alat kekuasaan
4. Paradigma Pencekalan:
Perbankan dan kredit: deposito &
jaminan dicekal dan dirampas.
Penggunaan preman dan
intimidasi untuk pemerasan
pembayaran
Pendidikan: pencekalan hak didik
anak untuk memeras
pembayaran, pendidikan nasional
membelenggu pengembangan
pendidikan kreatif dan variatif
Pembatasan ruang gerak profesi
dan usaha oleh pemerintah
5. Paradigma Pencekalan:
Kepolisian: pencekalan guna
penyidikan, azas praduga
bersalah, pemaksaan
pengakuan, pencekalan
dokumen legal tmsk STNK,
SIM,
Perpajakan: pajak fiskal
Keimigrasian: pencekalan pada
tersangka untuk penyidikan
Rumah sakit: pencekalan
pasien atau bayi untuk
memeras pembayaran kontan,
penolakan pengobatan UGD
pada orang miskin
Pelanggaran HAM
6. Iklim Busines Represif &Non-ekspansif
Fokus kepada agrikultur lokal
Konsentrasi agrikultur di pulau Jawa
Kualitas yang asal2an untuk
asal2
kepentingan lokal
Tidak ada daya saing
R & D yang buruk
Sumber daya alam dikelola secara
lokal, tidak strategik dengan orientasi
penggunaan konsumer lokal
Tidak ada kebanggan terhadap produk
nasional
Kompetisi tidak sehat, dan saling
menjatuhkan antara pengusaha
7. KTP sebagai alat pembelengguan & pembatasan ruang
gerak warganegara:
KTP hanya berlaku lokal tidak nasional
KTP luar tidak bisa dipakai untuk
keperluan administrasi, hukum, usaha
administrasi, hukum,
didaerah otonom lain
KTP lokal sebagai syarat mutlak untuk
buka usaha, kepemilikan, transaksi,
usaha, kepemilikan, transaksi,
perbankan,
perbankan, ijin profesi, perkawinan,
profesi, perkawinan,
pendidikan dll untuk setiapdaerah
otonom
Pemaksaan untuk tinggal didaerah
lokal untuk berusaha, profesi,
berusaha, profesi,
pendidikan . dll.
dll.
Alat diskriminatif dalam pendidikan,
pendidikan,
usaha, kepemilikan, dll.
usaha, kepemilikan, dll.
8. Prosedur Berbelit Dalam Perijinan Usaha dan Profesional Sebagai Upaya
Pembatasan dan Pembelengguan dan Praktek Monopoli
Dept Hukum & HAM
Dept Keuangan & Perpajakan
Dept Perdagangan & Perindustrian
UKM
Dept Kesehatan Pusat & Lokal
Badan POM
Dept Pertanian.
Hak Cipta & HAKI
Imigrasi dan Bea CukaiGubernur
Walikota
Tata Kota
Kepolisian
Kecamatan, Kelurahan
RW RT
Tetangga
Organsasi Profesi
Lembaga & Yayasan seperti MUI, Lembaga
Konsumer
dll.
9. BPOM: PEMBELENGGU DAN PENCEKALAN PRODUK MAKANAN
SEHAT DAN INDUSTRI MAKANAN TRADISIONAL RAKYAT
Setiap produk makanan dan minuman
harus punya nomor registrasi
Prosedur berbelit berorientasi kimia,
mahal dan berkepanjangan untuk
registrasi produk
Sumber pemerasan dan korupsi
Percaloan dalam registrasi
Peraturan-
Peraturan-peraturan yang selalu
berubah.
Tak ada jaminan keamanan dan
efektifitas
BPOM tidak dapat diklaim apabila
produk ternyata tidak sesuai dengan
registrasi atau ternyata tidak aman.
10. INFRASTRUKTUR SEBAGAI ALAT PEMBATASAN RUANG GERAK
Jalan yang semrawut dan menghambat
trafik daripada melancarkan
Aturan lalu lintas yang menghambat,
menjebak dan menyulitkan
Design kota yang mengukung, menjebak
dan mencekal
Tidak ada kerja sama pusat dan regional
dan lokal dalam penanganan dan
pengelolaan sistem transportasi
Jalur strategis yang rusak, berlubang tidak
pernah dibenahkan
Pemerintah tidak peduli terhadap korban
maut atu kecelakaan akibat kondisi jalan
yang buruk
Nomor rumah yang tidak sistematis,
berurutan dan ganda
11. Ekonomi Monopoli dan Anti Ekonomi
Kerakyatan
Monopoli oleh pengusaha besar:
pemerintah dan perusahaan swasta
dalam dan luar
Pengebirian ruang gerak usaha rakyat
dan UKM
Merangsang konsumerisme dan
trading dan brokerage
Pemersan dan pencekalan usaha kecil
oleh usaha besar
Distribusi berdasarkan profit dan bukan
kebutuhan manusia
Kebijakan moneter & fiskal yang
mencekal guna kepentingan kelompok
dan pemerintah
12. Pertahanan Konsentrasi Darat & Fragmentatif:
Pertahanan maritim yang lemah
Angkatan Laut paling tidak
mendapatkan peralatan yang memadai
dan modern
Mobilisasi pertahanan yang buruk
Infrastruktur pertahanan cendrung
untuk kepentingan strategis darat dan
bukan maritim
Pertahanan berrsifat defensive, reaktif
dan represif
Perkembangan dan riset ( R& D) yang
buruk
dll
13. Seni & Budaya Konsumerisme
Eksploitasi seni & budaya untuk nilai
ekonomis saja
Perkembangan seni & budaya komersial
Penghargaan yang kurang terhadap karya
seniman
Moralisasi dari produk seni dan budaya
Pengunaan seni & budaya untuk
pengembangan kekuasan dan politik
Pencekalan terhadap kreasi yang original,
universal, kreatif dan ekspansif dengan
alasan moralitas, agama, politik dan
keamanaan
Pencekalan para artis oleh figur politik &
moralis
14. APAKAH KITA AKAN BIARKAN BANGSA DIBELENGGU OLEH
KEKUATAN MASA LAMPAU ?