kartu pintar
Download as pptx, pdf0 likes20 views
KJP merupakan salah satu program subsidi pendidikan yang memebrikan solusi bagi masyarakat kurang mampu di kota Jakarta
More Related Content
More from Davi Conan (11)
Recently uploaded (20)
kartu pintar
- 2. KARTU PINTAR
- 3. LANDASAN HUKUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PERMENDIKBUD NO. 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Pemerintah tentang No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Modus penyelewengan dilakukan pada saat para orang tua siswa melakukan pencairan dana bantuan. Mulai dari mengambil tunai di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum hingga membeli emas Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) setelah data dari Bank DKI menyebutkan ada 20 transaksi yang terdeteksi tidak sesuai aturan peruntukkan kartu
- 5. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada 16 orang.Namun, ternyata hasil pemeriksaan menunjukan satu orang tidak terbukti menyalahgunakan KJP karena ia menggunakan untuk keperluan membeli bensin sebesar Rp 30 ribu Hingga saat ini penerima KJP tercatat berjumlah 489.150 siswa yang terdaftar. Sebanyak 59,67 persen atau sekitar 291.900 berasal dari sekolah negeri. Sementara 40,33 persen lainnya atau 197.250 siswa berasal dari sekolah swasta.
- 6. Para pengambil kebijakan perlu melaksanakan dan memantau program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini dengan hati-hati dan profesional. Untuk mengatasi permasalahan KJP yang disebabkan karena banyaknya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dimanipulasi, penulis berpendapat sebaiknya pemerintah DKI Jakarta mewajibkan pihak sekolah untuk dapat melakukan verifikasi terhadap siswa yang mengusulkan SKTM sehingga dana KJP benar-benar tepat sasaran.
- 7. Pihak sekolah mengundang orang tua murid untuk diberikan pengarahan dan diharapkan dapat berkomunikasi dengan sekolah. Selain itu, masyarakat yang tinggal bersama dengan si penerima kartu diminta juga untuk mengawasi agar penggunaan kartu pintar sesuai dengan kebutuhan. Pihak sekolah dan orang tua seharusnya mengarahkan siswa supaya dapat membuat rancangan penggunaan dana KJP selama setahun dan melaporkan penggunaannya ke sekolah masing-masing setiap tiga bulan.
- 8. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu program subsidi pendidikan yang memberikan solusi bagi masyarakat yang kurang mampu di kota Jakarta. Namun penggunaan dana KJP rawan terhadap penyalahgunaan baik oleh siswa maupun orang tua siswa. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap program KJP yaitu dengan mengundang orang tua murid untuk diberikan pengarahan dan diharapkan dapat berkomunikasi dengan sekolah karena sudah seharusnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dimanfaatkan untuk menunjang proses program belajar mengajar.