ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila

•Download as PPTX, PDF•
•
Irfan Yusuf
Irfan Yusuf

Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan

1 of 24
Downloaded 110 times
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila
KASUS-KASUS PELANGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA XII IPA 6 / KELOMPOK 2
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA CIRI CIRI KEWARGANEGARAAN : 1. Hakiki HAM adalah hak yang sejak lahir sudah ada 2. Universal Ham memandang semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa atau lainnya 3. Tidak dapat dicabut 4. Tidak dapat dibagi Semua orang mendapat semua hak
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA Sila ke-1 Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila ke-2 Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ke-3 Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela bekorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA Sila ke-4 Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila ke-5 Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA HAM DALAM NILAI INSTRUMENTAL SILA-SILA PANCASILA • UUD RI 1945 pasal 28A-28J • Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 • Undang-Undang Organik : 1. UU RI No.5 Tahun 1998 2. UU RI 39 tahun 1999 3. UU RI 26 tahun 2000 4. UU RI No.11 tahun 2005 5. UU RI No. 12 tahun 2005 • Perppu No.1 Tahun 1999
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA • Ketentuan dalam peraturan pemerintah 1. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 2. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 • Ketentuan dalam Keppres 1. Keppres No.50 tahun 1993 2. Keppres No. 83 tahun 1998 3. Keppres No.31 tahun 2001
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA HAM DALAM NILAI PRAKTIS SILA-SILA PANCASILA 1. Ketuhanan Yang Maha Esa a) Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup b) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 2. Kemanusian yang Adil dan Beradab a) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b) Saling mencintai sesama manusia c) Tenggang rasa kepada orang lain d) Tidak semena-mena kepada orang lain e) Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusian f) Berani membela kebenaran dan keadilan g) Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 3. Persatuan Indonesia a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c) Cinta tanah air dan bangsa d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d) Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e) Mempertanggungjawabkan setiap kepu tus an musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia a) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b) Menghormati hak-hak orang lain c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain d) Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e) Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f) Rela bekerja keras g) Menghargai hasil karya orang lain
KASUS PELANGGARAN HAM 1. JENIS-JENIS PELANGGARAN HAM A. Kejahatan Genosida • Pembataian bangsa kanaan oleh bangsa yahudi . • Pembantaian suku Aborijin Australia oleh Britania Raya sejak tahun 1788
KASUS PELANGGARAN HAM B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ① Pembunuhan ② Pemusnahan ③ Perbudakan ④ Pengusiran / pemindahan penduduk secara paksa ⑤ Perampasan kemerdekaan ⑥ Penyiksaan ⑦ Perkosaan ⑧ Penganiyaan terhadap suatu ras / etnis tertentu ⑨ Penghilangan orang secara paksa ⑩ Kejahatan apartheid.
KASUS PELANGGARAN HAM PENYIMPANGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KASUS PELANGGARAN HAM A. Di Indonesia  Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946.  Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947.  Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
KASUS PELANGGARAN HAM B. Internasional  Kejahatan Genosida 1. Peristiwa Shabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon 2. Tragedy May Lai pada 16 maret 1968 di Vietnam.  Invasi 1. Invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 2. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 20 Maret 2003
KASUS PELANGGARAN HAM  Kejahatan Melawan Kemanusiaan Kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini, diantaranya adalah Pembunuhan Rakyat Uganda dan Pembunuhan Rakyat Kamboja.  Kejajatan Perang Internasional Insiden Rawagede ( 9 Desember 1947) Perang Jerman terhadap Polandia
UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Di Indonesia : Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi dinegaranya akan disebut sebagai UNWILLINGNESS STATE atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.
UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Kasus pelanggaran internasional dibagi menjadi 4 kategori • Kejahatan Genosida • Kejahatan melawan kemanusiaan • Invasi • Kejahatan Perang
UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Internasional : Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada berada dalam posisi inadmissible.
UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Sanksi yang diterapkan bagi negara yang tidak peduli terhadap masalah pelanggaran HAM di negarannya, yaitu : I. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. II. Pegalihan investasi atau penanaman modal asing III. Pemutusan hubungan diplomatik IV. Pengurangan bantuan ekonomi V. Pengurangan tingkat kerja sama VI. Pemboikotan ekonomi
KASUS PELANGGARAN HAM DALAM NEGERI
KASUS PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL
TERIMA KASIH

More Related Content

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila

  • 2. KASUS-KASUS PELANGARAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA XII IPA 6 / KELOMPOK 2
  • 3. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA CIRI CIRI KEWARGANEGARAAN : 1. Hakiki HAM adalah hak yang sejak lahir sudah ada 2. Universal Ham memandang semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa atau lainnya 3. Tidak dapat dicabut 4. Tidak dapat dibagi Semua orang mendapat semua hak
  • 4. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA HAM DALAM NILAI IDEAL SILA-SILA PANCASILA Sila ke-1 Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila ke-2 Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ke-3 Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela bekorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  • 5. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA Sila ke-4 Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila ke-5 Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
  • 6. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA HAM DALAM NILAI INSTRUMENTAL SILA-SILA PANCASILA • UUD RI 1945 pasal 28A-28J • Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 • Undang-Undang Organik : 1. UU RI No.5 Tahun 1998 2. UU RI 39 tahun 1999 3. UU RI 26 tahun 2000 4. UU RI No.11 tahun 2005 5. UU RI No. 12 tahun 2005 • Perppu No.1 Tahun 1999
  • 7. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA • Ketentuan dalam peraturan pemerintah 1. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2002 2. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2002 • Ketentuan dalam Keppres 1. Keppres No.50 tahun 1993 2. Keppres No. 83 tahun 1998 3. Keppres No.31 tahun 2001
  • 8. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA HAM DALAM NILAI PRAKTIS SILA-SILA PANCASILA 1. Ketuhanan Yang Maha Esa a) Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup b) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
  • 9. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 2. Kemanusian yang Adil dan Beradab a) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b) Saling mencintai sesama manusia c) Tenggang rasa kepada orang lain d) Tidak semena-mena kepada orang lain e) Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusian f) Berani membela kebenaran dan keadilan g) Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
  • 10. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 3. Persatuan Indonesia a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c) Cinta tanah air dan bangsa d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika
  • 11. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d) Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e) Mempertanggungjawabkan setiap kepu tus an musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • 12. SUBSTANSI HAM DALAM PANCASILA 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia a) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b) Menghormati hak-hak orang lain c) Suka memberi pertolongan kepada orang lain d) Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e) Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f) Rela bekerja keras g) Menghargai hasil karya orang lain
  • 13. KASUS PELANGGARAN HAM 1. JENIS-JENIS PELANGGARAN HAM A. Kejahatan Genosida • Pembataian bangsa kanaan oleh bangsa yahudi . • Pembantaian suku Aborijin Australia oleh Britania Raya sejak tahun 1788
  • 14. KASUS PELANGGARAN HAM B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan â‘  Pembunuhan â‘¡ Pemusnahan â‘¢ Perbudakan â‘£ Pengusiran / pemindahan penduduk secara paksa ⑤ Perampasan kemerdekaan â‘¥ Penyiksaan ⑦ Perkosaan ⑧ Penganiyaan terhadap suatu ras / etnis tertentu ⑨ Penghilangan orang secara paksa â‘© Kejahatan apartheid.
  • 15. KASUS PELANGGARAN HAM PENYIMPANGAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KASUS PELANGGARAN HAM A. Di Indonesia  Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946.  Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947.  Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
  • 16. KASUS PELANGGARAN HAM B. Internasional  Kejahatan Genosida 1. Peristiwa Shabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon 2. Tragedy May Lai pada 16 maret 1968 di Vietnam.  Invasi 1. Invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 2. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 20 Maret 2003
  • 17. KASUS PELANGGARAN HAM  Kejahatan Melawan Kemanusiaan Kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini, diantaranya adalah Pembunuhan Rakyat Uganda dan Pembunuhan Rakyat Kamboja.  Kejajatan Perang Internasional Insiden Rawagede ( 9 Desember 1947) Perang Jerman terhadap Polandia
  • 18. UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Di Indonesia : Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi dinegaranya akan disebut sebagai UNWILLINGNESS STATE atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.
  • 19. UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Kasus pelanggaran internasional dibagi menjadi 4 kategori • Kejahatan Genosida • Kejahatan melawan kemanusiaan • Invasi • Kejahatan Perang
  • 20. UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Internasional : Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada berada dalam posisi inadmissible.
  • 21. UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM Sanksi yang diterapkan bagi negara yang tidak peduli terhadap masalah pelanggaran HAM di negarannya, yaitu : I. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. II. Pegalihan investasi atau penanaman modal asing III. Pemutusan hubungan diplomatik IV. Pengurangan bantuan ekonomi V. Pengurangan tingkat kerja sama VI. Pemboikotan ekonomi
  • 22. KASUS PELANGGARAN HAM DALAM NEGERI
  • 23. KASUS PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL