Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
Download as PPTX, PDF0 likes144 views
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kawasan industri hasil tembakau, yang merupakan kawasan yang dilengkapi prasarana untuk memusatkan industri hasil tembakau. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan kewajiban penyelenggara kawasan industri tersebut serta pengusaha pabrik di dalamnya.
More Related Content
Similar to Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptx (20)
Recently uploaded (7)
Kawasan Industri Hasil Tembakau.pptx
- 2. KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana,sarana serta fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola,oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2
- 3. DIREK直ORA直 JENDERAL BEA DAN CUKAI Latar Belakang Sasaran meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Pengusaha Pabrik Pengusaha Pabrik skala industri kecil dan menengah KONSEP KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU Pelaku Usaha Larangan Kemudahan 1. pengecualian luas Pabrik 200m; 2. kerja sama produksi HT antar Pabrik di dalam KIHT berdasarkan perjanjian; dan 3. Penundaan pembayaran cukai 90 hari. Kegiatan Rangkap Kegiatan 1. penyelenggaraan KIHT 2. menghasilkan Hasil Tembakau 3. mengemas Hasil Tembakau dalam kemasan eceran dan pelekatan Pita Cukai 4. Kegiatan usaha lainnya (Opsional) Penyelenggara dapat merangkap sebagai Pengusaha Pabrik di dalam KIHT, dan wajib memenuhi semua kewajiban sebagai Pengusaha Pabrik di dalam KIHT. Kawasan Industri adalah pengumpulan atau pemusatan Pabrik dalam suatu tempat, lokasi, atau kawasan tertentu 1. Penyelenggara / Pengusaha Kawasan 2. Pengusaha Pabrik 3. Pengusaha Lainnya 1. kerja sama pengemasan dan pelekatan PC; 2. kerja sama produksi dengan Pabrik di luar KIHT; 3. Menjadi Pengusaha Pabrik di luar KIHT. 3
- 4. GAMBARAN TATA LETAK KAWASAN IHT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 4 Satu Pintu Masuk/Keluar
- 5. 5 mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan mempunyai luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha sesuai dengan luas sebagaimana izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal ditetapkan sebagai kawasan yang diperuntukkan pengembangan atau pemusatan industri oleh instansi yang berwenang tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen dengan ketinggian paling rendah 2meter yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat lain, yang bukan bagian Kawasan Industri Hasil Tembakau yang dimintakan izin PERSYARATAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- 6. PERSYARATAN PENYELENGGARA 1 2 3 4 PENGAJUAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN LOKASI PEMAPARAN PROBIS PEMBERIAN PENETAPAN + Surat pernyataan bermaterai (kesanggupan memenuhi kewajiban) 5 hari kerja setelah kesiapan pemeriksaanlokasi dalam pemberitahuan Paling cepat hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 hari kerja setelah penerbitan BAP lokasi 1 jam setelah pemaparan selesai dilakukan Syarat harus memiliki: 1. NPWP; 2. PKP dan telah menyampaikan SPT; 3. Nomor Induk Berusaha; 4. izin pengelolaan kawasan; dan 5. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi. proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai/ secara tertulis 6 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (KANTOR WILAYAH DJBC)
- 7. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PENYELENGGARA WAJIB Menyediakan dan mendayagunakan CCTV yang dapat diakses langsung dan online oleh DJBC serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya CCTV menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan MENYEDIAKAN RUANGAN Memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Tanda Nama TANDA NAMA 7 MENYEDIAKAN RUANGAN CCTV DATA PENGUSAHA PABRIK PERUBAHAN DATA PERUBAHAN KEP Melaporkan data pengusaha pabrik dan pengusaha lainnya yang berada di KIHT sebelum pengusaha bersangkutan beroperasi DATA PENGUSAHA PABRIK Melaporkan: 1. perubahan data pengusaha pabrik atau pengusaha lainnya 2. pengusaha yang tidak beroperasi 3. perubahan tata letak Kawasan IHT paling lambat 14 hari setelah perubahan data PERUBAHAN DATA Mengajukan permohonan perubahan keputusan mengenai izin Pengusaha Kawasan dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam keputusan PERUBAHAN KEP DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- 8. PEMBEKUAN, PEMBERLAKUANKEMBALI,DANPENCABUTAN KEPUTUSANPENYELENGGARA PEMBEKUAN izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sudah tidak berlaku; dan/atau Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PEMBERLAKUAN KEMBALI Setelah memiliki izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang masih berlaku; dan/atau Setelah Penyelenggara melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal PENCABUTAN terdapat permohonan dari Penyelenggara; Penyelenggara dinyatakan pailit; tidak ada lagi Pengusaha Pabrik yang melakukan kegiatan di KIHT dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara terus- menerus; atau setelah 3 (tiga) bulan sejak keputusan mengenai penetapan sebagai Penyelenggara dibekukan, Penyelenggara tidak memiliki izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang masih berlaku dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 8 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- 9. PERMOHONAN NPPBKC DI KIHT 1 2 3 PERMOHONAN PEMAPARAN PROBIS KEPUTUSAN Proses permohonan NPPBKC mengikuti ketentuan dalam PMK-66/PMK.04/2018 Paling cepat hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 hari kerja setelah penerbitan BAP lokasi 1 jam setelah pemaparan selesai dilakukan *Proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai / secara tertulis 9 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- 10. PENGUSAHAPABRIKYANGHANYAMENGHASILKANBKCHT menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan atas persediaan membuat dokumen cukai terkait mutasi barang kena cukai untuk barang yang selesai dibuat menjadi barang kena cukai melaksanakan semua kewajiban sebagai pengusaha barang kena cukai 1 2 3 TIDAK DIWAJIBKAN DIWAJIBKAN mengajukan permohonan penetapan tarif cukai menyampaikan pemberitahuan hasil tembakau dalam bentuk batangan yang dibuat 1 2 10 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- 11. TERIMA KASIH Untuk informasi lebih lanjut: KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MADURA Jalan Panglima Sudirman No. 2 Barurambat Kota, Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69317 Surel: kppbc.madura@kemenkeu.go.id / kppbcmadura@gmail.com Telp: (0324) 3517547 Whatsapp: 081234736644