際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut

Download as PPT, PDF
Fazrin Rahmadani
Fazrin Rahmadani

Dokumen tersebut membahas tentang gambaran umum kondisi hutan di Sumatera Barat serta visi dan misi, kebijakan, dan program pembangunan kehutanan untuk mewujudkan pemantapan pengelolaan dan fungsi kawasan hutan guna kesejahteraan masyarakat.

1 of 22
Downloaded 24 times
Oleh : KEPALA DINAS KEHUTANAN Disampaikan dalam Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Kehutanan RI dan Kemiteraan Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Padang, 23 Januari 2014
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI SAAT INI Luas kawasan hutan Sumatera Barat 賊 2.343.300,79 Ha atau 55,40 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 賊 4.229.730 Ha. Sebagian besar terdiri dari Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dengan luas 賊 1.561.520, 54 Ha (66,64 %) dari luas kawasan hutan Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana dengan topografi yang berat sehingga sering terjadi banjir dan longsor. Provinsi Sumatera Barat merupakan hulu sungai besar untuk wilayah Riau dan Jambi. Luas lahan kritis 賊 333.439 Ha dan sangat kritis 賊 38.947 Ha dari total luas hutan dan lahan di Sumatera Barat 賊 4.229.730 Ha dengan laju deforestrasasi sebesar 賊 15.000 ha per tahun. Tekanan tidak saja pada Hutan Produksi tapi sudah merambah pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. Rehabilitasi dan pembangunan Hutan Tanaman memerlukan waktu yang lama dan biaya besar. Peningkatan kebutuhan Hasil Hutan Kayu.
NO FUNGSI HUTAN LUAS BERDASARKAN PADUSERASI (HA) SK Menhut No. 304/MenhutII/2011 769,471.74 1 HUTAN PPA/HSAW 846.175 2 HUTAN LINDUNG 910.533 3 HUTAN PRODUKSI TERBATAS 246.383 4 HUTAN PRODUKSI 407.849 360,367.71 5 HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI 19.346 188,256.92 JUMLAH 2.600.286 5 792,048.80 233,155.62 2.343.300,79 (55,40 % dari Luas Sumatera Barat)
HP 360,368 15% HPK 188,257 8% PPA 769,472 33% HPT 233,156 10% HL 792,049 34%
VISI DAN MISI VISI PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISI : Menjamin kepastian penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, Pemberdayaan ekonomi dan sosial Masyarakat Mengoptimalkan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan. Memantabkan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Yang Dinamis.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Menjamin Kepastian Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan b. Program Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Peruntunannya 2. Meningkatkan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim Pemantapan Pengelolaan dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat Memelihara dan Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Meningkatkan Optimalisasi Fungsi Ekologi, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Mengoptimalkan Kinerja Produksi dan Diversifikasi Hasil Hutan serta Daya Saing Industri Primer Kehutanan Memantapkan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan yang Dinamis VISI MISI MISI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim 3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan b. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani 5. OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan 6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan KEBIJAKAN /PROGRAM KEBIJAKAN /PROGRAM
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBN) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Pengukuhan Kawasan Hutan Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain-nya Dirjen Planologi Kehutanan b. Program Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Pemanfaat an Hasil Hutan Non Kayu Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 2. PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (APBN) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Essensial Pengendalian Kebakaran Hutan Penyidikan dan Perlindungan Hutan b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan ser ta Mitigasi Perubahan Iklim (APBD) Pengamanan dan Perlindungan Hutan Patroli Simpatik Pengamanan Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengembangan Sarana Penyuluhan dan Pengamanan Hutan Sosialisasi dan Fasilitasi Carbon Trade Mitigasi Bencana dalam Kawasan Hutan Pelatihan Tenaga Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN)
3. 3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS Pengembangan Perhutanan Sosial Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Perbenihan dan Persemaian Tanaman Hutan Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Pengembangan Sarana Konservasi Tanah Monitoring Produksi dan peredaran benih dan bibit tanaman Hutan Konservasi Sumber Daya Genetik 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan b. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Pengembangan dan Pendam-pingan Kelompok Usaha Pro-duktif (KUP) Pengembangan Aneka Budidaya Tanaman Hutan Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman
5. 5. a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Peningkatan Usaha Hutan Alam Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan Pembinaan & Pengendalian Pengusahaan Hutan Pembinaan & Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Pembinaan & Pengendalian Industri Kehutanan 6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Penguatan Sistem Informasi Bidang Kehutanan OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
LUAS AREAL POTENSIAL (HA) No. KAB/KOTA TARGET (HA) HL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. KAB. AGAM KAB. DHARMASRAYA KAB. KEP. MENTAWAI KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. PADANG PARIAMAN KAB. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT KAB. PESISIR SELATAN KAB. SIJUNJUNG KAB. SOLOK KAB. SOLOK SELATAN KAB. TANAH DATAR KOTA BUKITTINGGI KOTA PADANG KOTA PADANG PANJANG KOTA PARIAMAN KOTA PAYAKUMBUH KOTA SAWAHLUNTO KOTA SOLOK TOTAL 21.457,18 8.463,60 7.310,90 117.324,71 15.624,54 106.931,43 49.555,36 22.743,75 73.669,65 92.616,41 66.506,89 17.632,72 7.225,72 398,44 347,28 120,60 279,74 608.208,92 HP 10.744,48 23.208,01 116.831,39 24.722,35 26.297,04 17.816,22 48.103,34 23.796,05 18.097,78 26.127,21 9.317,98 35,54 8.793,43 353.890,82 TOTAL 32.201,66 31.671,62 124.142,29 142.047,05 15.624,54 133.228,47 67.371,58 70.847,09 97.465,70 110.714,19 92.634,10 26.950,70 7.261,26 398,44 347,28 8.914,04 279,74 962.099,74 25.000 25.000 20.000 70.000 10.000 71.000 46.500 37.500 50.000 60.062 50.000 20.000 5.000 398 347 8.914 279 500.000
NO. KAB/KOTA NAGARI/ KECAMATAN Fungsi Kawasan LUAS (ha) 1 Kab. Solok Selatan Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo/Pauh Duo Hutan Lindung 650 2 Kab. Solok Simanau/Tigo Lurah Hutan Lindung 1.088 JUMLAH 1.738
Kabupate Nagari n 1 Solok Indudur No Sirukam Sariak Alahan Tigo Sungai Abu 2 Pasaman Kinali Barat Koto Baru Desa Baru Kajai Sinuruik Tanggal Surat Usulan 9 September 2011 15 Maret 2013 15 Maret 2013 15 Maret 2013 28 September 2011 28 September 2011 28 September 2011 28 September 2011 28 September 2011 Skema Pengelolaan HKm Hutan Nagari Hutan Nagari Hutan Nagari HKm HKm HKm HKm HKm Luas (Ha) Kondisi terkini Sudah keluar SK 500 4.317 4.317 6.812 2.232 1.200 1.200 150 100 Sudah Verifikasi Sudah verifikasi Sudah Verifikasi Sudah verifikasi Sudah verifikasi Sudah verifikasi Sudah Keluar SK Sudah verifikasi
3 Pasaman Padang Gelugur 28 Juni 2012 HKm Cubadak 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm Sontang 28 Juni 2012 HKm Lansek Kadok 28 Juni 2012 HKm Langung 28 Juni 2012 HKm Simpang Tonang Muaro Sei. Lolo 4 Padang Pariaman Sungai Buluah HKm 7 Desember 2012 Hutan Nagari 500 100 125 100 150 140 680 300 500 1.000 2.211 Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK
5 Solok Selatan Pulakek Koto Baru 26 Desember 2012 Hutan Nagari Pasir Talang Timur 26 Desember 2012 Hutan Nagari Koto Baru 26 Desember 2012 Hutan Nagari 26 Desember 2012 Hutan Nagari 16 Juli 2013 Hutan Nagari Pakan Rabaa 6 Sijunjung Paru Sudah keluar SK 4.411 Sudah keluar SK 2.490 Sudah keluar SK 2.434 Sudah keluar SK 5.343 Sudah verifikasi 4.500 Silokek Tanjung Labuah 16 Juli 2013 16 Juli 2013 HKm HKm Sudah verifikasi 500 1.000 Sudah verifikasi
1. Kabupaten Tanah Datar 4 Nagari 2. Kabuapten Padang Pariaman 2 Nagari 3. Kabupaten Dharmasraya 8 Nagari 4. Kabupaten Solok 9 Nagari 5. Kota Padang 5 Kelurahan 6. Kabupaten 50 Kota 4 Nagari 7. Kabupaten Pasaman 3 Nagari
No Kabupaten/Kota Jumlah IUIPHHK (Unit) Aktif Tidak Aktif Kondisi Kapasitas Produksi (M3) 1. Kabupaten Pesisir Selatan 10 5 5 26.500 2. Kabupaten Solok 5 3 2 15.850 3. Kota Solok 1 1 0 1.080 4. Kabupaten Solok Selatan 9 8 1 31.900 5. Kabupaten 50 Kota 2 2 0 12.000 6. Kabupaten Kep. Mentawai 1 0 1 6.000 7. Kota Padang 8 3 5 26.000 8. Kabupaten Pasaman 2 1 1 9.000 9. Kabupaten Pasaman Barat 3 2 1 15.000 10. Kabupaten Dharmasraya 9 8 1 26.020 11. Kabupaten Agam 8 6 2 17.100 12. Kota Bukittinggi 1 1 0 1.500 13. Kota Padang Panjang 1 1 0 600 14. Kota Payakumbuh 3 3 0 15.500 15. Kabupaten Sijunjung 5 5 0 10.000 16. Kabupaten Padang Pariaman 2 2 0 5.000 70 51 19 209.750 Jumlah
GAMBARAN IUIPHHK DI SUMBAR IUIPHHK 70 UNIT 209.750 M3 KG/TH IUIPHHK (Kap. < 2.000 M ) 3 31 UNIT 49.150 M3 KG/TH MEMILIKI RPBBI 25 UNIT 43.150 M3 KG/TH TIDAK MEMILIKI RPBBI 6 UNIT 6.000 M3 KG/TH IUIPHHK (Kap. > 2.000 M3) 39 UNIT 160.600 M3 KG/TH MEMILIKI RPBBI 24 UNIT 98.200 M3 KG/TH TIDAK TIDAK MEMILIKI MEMILIKI RPBBI 15 UNIT RPBBI 15 UNIT 62.400 M3 3 KG/TH 62.400 MKG/TH
KEBUTUHAN BAHAN BAKU IUIPHHK DI SUMBAR IUIPHHK 70 UNIT 419.500 M3 KB/TH IUIPHHK IUIPHHK (Kap. > 2.000 M3) 38 UNIT 298.400 M3 KB/TH (Kap. < 2.000 M ) 3 31 UNIT 98.300 M3 KB/TH MEMILIKI RPBBI 25 UNIT 86.300 M3 KB/TH TIDAK MEMILIKI RPBBI 6 UNIT 12.000 M KB/TH 3 MEMILIKI RPBBI 23 UNIT 196.400 M3 KB/TH IUIPHHK (Kap. > 6.000 M3) 1 UNIT 22.800 M3 KB/TH MEMILIKI RPBBI 15 UNIT 102.000 M3 KB/TH TIDAK AKTIF & TIDAK AKTIF & RPBBI TIDAK RPBBI TIDAK DISAMPAIKAN DISAMPAIKAN
IUPHHK-HA/HTI, 5 UNIT = 120.000 KB IPK, 3 UNIT 500RB M3 PENGELOLA HTR, 2 KAB PEMILIK KAYU RAKYAT...????? IUIPHHK/SAWMILL, AKTIF RPBBI, 49 UNIT
PERKEMBANGAN PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK BERDASARKAN RPBBI TH 2013 129.915 1122 SO KG 994 SO KB 2.700 HA 10.000 4.500 HTI ILS/I PK HR 21
TERIMA KASIH

More Related Content

Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut

  • 1. Oleh : KEPALA DINAS KEHUTANAN Disampaikan dalam Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Kehutanan RI dan Kemiteraan Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Padang, 23 Januari 2014
  • 2. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI SAAT INI Luas kawasan hutan Sumatera Barat 賊 2.343.300,79 Ha atau 55,40 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 賊 4.229.730 Ha. Sebagian besar terdiri dari Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dengan luas 賊 1.561.520, 54 Ha (66,64 %) dari luas kawasan hutan Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana dengan topografi yang berat sehingga sering terjadi banjir dan longsor. Provinsi Sumatera Barat merupakan hulu sungai besar untuk wilayah Riau dan Jambi. Luas lahan kritis 賊 333.439 Ha dan sangat kritis 賊 38.947 Ha dari total luas hutan dan lahan di Sumatera Barat 賊 4.229.730 Ha dengan laju deforestrasasi sebesar 賊 15.000 ha per tahun. Tekanan tidak saja pada Hutan Produksi tapi sudah merambah pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi. Rehabilitasi dan pembangunan Hutan Tanaman memerlukan waktu yang lama dan biaya besar. Peningkatan kebutuhan Hasil Hutan Kayu.
  • 3. NO FUNGSI HUTAN LUAS BERDASARKAN PADUSERASI (HA) SK Menhut No. 304/MenhutII/2011 769,471.74 1 HUTAN PPA/HSAW 846.175 2 HUTAN LINDUNG 910.533 3 HUTAN PRODUKSI TERBATAS 246.383 4 HUTAN PRODUKSI 407.849 360,367.71 5 HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI 19.346 188,256.92 JUMLAH 2.600.286 5 792,048.80 233,155.62 2.343.300,79 (55,40 % dari Luas Sumatera Barat)
  • 5. VISI DAN MISI VISI PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISI : Menjamin kepastian penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, Pemberdayaan ekonomi dan sosial Masyarakat Mengoptimalkan Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan. Memantabkan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Yang Dinamis.
  • 6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN
  • 7. 1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Menjamin Kepastian Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan b. Program Pemantapan Kawasan Hutan Sesuai Peruntunannya 2. Meningkatkan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim Pemantapan Pengelolaan dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Kesejahteraan Rakyat Memelihara dan Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Meningkatkan Optimalisasi Fungsi Ekologi, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Mengoptimalkan Kinerja Produksi dan Diversifikasi Hasil Hutan serta Daya Saing Industri Primer Kehutanan Memantapkan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan yang Dinamis VISI MISI MISI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim 3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan b. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani 5. OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan 6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan KEBIJAKAN /PROGRAM KEBIJAKAN /PROGRAM
  • 8. 1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBN) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Pengukuhan Kawasan Hutan Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain-nya Dirjen Planologi Kehutanan b. Program Pemantapan Kawasan Hutan (APBD) Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Pemanfaat an Hasil Hutan Non Kayu Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 2. PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (APBN) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Essensial Pengendalian Kebakaran Hutan Penyidikan dan Perlindungan Hutan b. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan ser ta Mitigasi Perubahan Iklim (APBD) Pengamanan dan Perlindungan Hutan Patroli Simpatik Pengamanan Hutan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Pengembangan Sarana Penyuluhan dan Pengamanan Hutan Sosialisasi dan Fasilitasi Carbon Trade Mitigasi Bencana dalam Kawasan Hutan Pelatihan Tenaga Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN)
  • 9. 3. 3. PERCEPATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN a. Program Peningkatan Fungsi dan daya dukung DAS Pengembangan Perhutanan Sosial Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengembangan Perbenihan dan Persemaian Tanaman Hutan Reboisasi dan Penghijauan Lingkungan Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Pengembangan Sarana Konservasi Tanah Monitoring Produksi dan peredaran benih dan bibit tanaman Hutan Konservasi Sumber Daya Genetik 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN a. Program Penyuluhan dan PengembanganSDM Kehutanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan b. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Pengembangan dan Pendam-pingan Kelompok Usaha Pro-duktif (KUP) Pengembangan Aneka Budidaya Tanaman Hutan Fasilitasi Pengembangan Hutan Tanaman
  • 10. 5. 5. a. Program Peningkatan Usaha Kehutanan Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Peningkatan Usaha Hutan Alam Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan b. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelola Hutan Pembinaan & Pengendalian Pengusahaan Hutan Pembinaan & Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Pembinaan & Pengendalian Industri Kehutanan 6. PENINGKATAN SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN a. Program Perencananaa dan Pengembangan Hutan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan Penguatan Sistem Informasi Bidang Kehutanan OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN
  • 11. LUAS AREAL POTENSIAL (HA) No. KAB/KOTA TARGET (HA) HL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. KAB. AGAM KAB. DHARMASRAYA KAB. KEP. MENTAWAI KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. PADANG PARIAMAN KAB. PASAMAN KAB. PASAMAN BARAT KAB. PESISIR SELATAN KAB. SIJUNJUNG KAB. SOLOK KAB. SOLOK SELATAN KAB. TANAH DATAR KOTA BUKITTINGGI KOTA PADANG KOTA PADANG PANJANG KOTA PARIAMAN KOTA PAYAKUMBUH KOTA SAWAHLUNTO KOTA SOLOK TOTAL 21.457,18 8.463,60 7.310,90 117.324,71 15.624,54 106.931,43 49.555,36 22.743,75 73.669,65 92.616,41 66.506,89 17.632,72 7.225,72 398,44 347,28 120,60 279,74 608.208,92 HP 10.744,48 23.208,01 116.831,39 24.722,35 26.297,04 17.816,22 48.103,34 23.796,05 18.097,78 26.127,21 9.317,98 35,54 8.793,43 353.890,82 TOTAL 32.201,66 31.671,62 124.142,29 142.047,05 15.624,54 133.228,47 67.371,58 70.847,09 97.465,70 110.714,19 92.634,10 26.950,70 7.261,26 398,44 347,28 8.914,04 279,74 962.099,74 25.000 25.000 20.000 70.000 10.000 71.000 46.500 37.500 50.000 60.062 50.000 20.000 5.000 398 347 8.914 279 500.000
  • 12. NO. KAB/KOTA NAGARI/ KECAMATAN Fungsi Kawasan LUAS (ha) 1 Kab. Solok Selatan Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo/Pauh Duo Hutan Lindung 650 2 Kab. Solok Simanau/Tigo Lurah Hutan Lindung 1.088 JUMLAH 1.738
  • 13. Kabupate Nagari n 1 Solok Indudur No Sirukam Sariak Alahan Tigo Sungai Abu 2 Pasaman Kinali Barat Koto Baru Desa Baru Kajai Sinuruik Tanggal Surat Usulan 9 September 2011 15 Maret 2013 15 Maret 2013 15 Maret 2013 28 September 2011 28 September 2011 28 September 2011 28 September 2011 28 September 2011 Skema Pengelolaan HKm Hutan Nagari Hutan Nagari Hutan Nagari HKm HKm HKm HKm HKm Luas (Ha) Kondisi terkini Sudah keluar SK 500 4.317 4.317 6.812 2.232 1.200 1.200 150 100 Sudah Verifikasi Sudah verifikasi Sudah Verifikasi Sudah verifikasi Sudah verifikasi Sudah verifikasi Sudah Keluar SK Sudah verifikasi
  • 14. 3 Pasaman Padang Gelugur 28 Juni 2012 HKm Cubadak 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm 28 Juni 2012 HKm Sontang 28 Juni 2012 HKm Lansek Kadok 28 Juni 2012 HKm Langung 28 Juni 2012 HKm Simpang Tonang Muaro Sei. Lolo 4 Padang Pariaman Sungai Buluah HKm 7 Desember 2012 Hutan Nagari 500 100 125 100 150 140 680 300 500 1.000 2.211 Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK Sudah keluar SK
  • 15. 5 Solok Selatan Pulakek Koto Baru 26 Desember 2012 Hutan Nagari Pasir Talang Timur 26 Desember 2012 Hutan Nagari Koto Baru 26 Desember 2012 Hutan Nagari 26 Desember 2012 Hutan Nagari 16 Juli 2013 Hutan Nagari Pakan Rabaa 6 Sijunjung Paru Sudah keluar SK 4.411 Sudah keluar SK 2.490 Sudah keluar SK 2.434 Sudah keluar SK 5.343 Sudah verifikasi 4.500 Silokek Tanjung Labuah 16 Juli 2013 16 Juli 2013 HKm HKm Sudah verifikasi 500 1.000 Sudah verifikasi
  • 16. 1. Kabupaten Tanah Datar 4 Nagari 2. Kabuapten Padang Pariaman 2 Nagari 3. Kabupaten Dharmasraya 8 Nagari 4. Kabupaten Solok 9 Nagari 5. Kota Padang 5 Kelurahan 6. Kabupaten 50 Kota 4 Nagari 7. Kabupaten Pasaman 3 Nagari
  • 17. No Kabupaten/Kota Jumlah IUIPHHK (Unit) Aktif Tidak Aktif Kondisi Kapasitas Produksi (M3) 1. Kabupaten Pesisir Selatan 10 5 5 26.500 2. Kabupaten Solok 5 3 2 15.850 3. Kota Solok 1 1 0 1.080 4. Kabupaten Solok Selatan 9 8 1 31.900 5. Kabupaten 50 Kota 2 2 0 12.000 6. Kabupaten Kep. Mentawai 1 0 1 6.000 7. Kota Padang 8 3 5 26.000 8. Kabupaten Pasaman 2 1 1 9.000 9. Kabupaten Pasaman Barat 3 2 1 15.000 10. Kabupaten Dharmasraya 9 8 1 26.020 11. Kabupaten Agam 8 6 2 17.100 12. Kota Bukittinggi 1 1 0 1.500 13. Kota Padang Panjang 1 1 0 600 14. Kota Payakumbuh 3 3 0 15.500 15. Kabupaten Sijunjung 5 5 0 10.000 16. Kabupaten Padang Pariaman 2 2 0 5.000 70 51 19 209.750 Jumlah
  • 18. GAMBARAN IUIPHHK DI SUMBAR IUIPHHK 70 UNIT 209.750 M3 KG/TH IUIPHHK (Kap. < 2.000 M ) 3 31 UNIT 49.150 M3 KG/TH MEMILIKI RPBBI 25 UNIT 43.150 M3 KG/TH TIDAK MEMILIKI RPBBI 6 UNIT 6.000 M3 KG/TH IUIPHHK (Kap. > 2.000 M3) 39 UNIT 160.600 M3 KG/TH MEMILIKI RPBBI 24 UNIT 98.200 M3 KG/TH TIDAK TIDAK MEMILIKI MEMILIKI RPBBI 15 UNIT RPBBI 15 UNIT 62.400 M3 3 KG/TH 62.400 MKG/TH
  • 19. KEBUTUHAN BAHAN BAKU IUIPHHK DI SUMBAR IUIPHHK 70 UNIT 419.500 M3 KB/TH IUIPHHK IUIPHHK (Kap. > 2.000 M3) 38 UNIT 298.400 M3 KB/TH (Kap. < 2.000 M ) 3 31 UNIT 98.300 M3 KB/TH MEMILIKI RPBBI 25 UNIT 86.300 M3 KB/TH TIDAK MEMILIKI RPBBI 6 UNIT 12.000 M KB/TH 3 MEMILIKI RPBBI 23 UNIT 196.400 M3 KB/TH IUIPHHK (Kap. > 6.000 M3) 1 UNIT 22.800 M3 KB/TH MEMILIKI RPBBI 15 UNIT 102.000 M3 KB/TH TIDAK AKTIF & TIDAK AKTIF & RPBBI TIDAK RPBBI TIDAK DISAMPAIKAN DISAMPAIKAN
  • 20. IUPHHK-HA/HTI, 5 UNIT = 120.000 KB IPK, 3 UNIT 500RB M3 PENGELOLA HTR, 2 KAB PEMILIK KAYU RAKYAT...????? IUIPHHK/SAWMILL, AKTIF RPBBI, 49 UNIT
  • 21. PERKEMBANGAN PEMENUHAN BAHAN BAKU IPHHK BERDASARKAN RPBBI TH 2013 129.915 1122 SO KG 994 SO KB 2.700 HA 10.000 4.500 HTI ILS/I PK HR 21