際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014

Download as PPTX, PDF
M
Mustari Alif
1 of 17
Downloaded 134 times
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM PPI RUMAH SAKIT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Dr. dr. H. Rachmat Latief, SpPD-KPTI, M.Kes., FINASIM KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Dasar Hukum UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes Nomor 012/2012 tentang Akreditasi RS Permenkes Nomor 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS Kepmenkes Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Kepmenkes Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Tantangan Masa Depan Fasilitas Kesehatan di Indonesia Globalisasi (Asean Framework Agreement On Service, Asean Community, dsb) Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju Persaingan/kompetisi penyedia layanan kesehatan, penanaman modal asing Tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat semakin tinggi berobat keluar negeri
UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 6 Ayat 1 Butir c Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk : Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit
Salah satu Isu Strategis RPJMN 2015-2019 Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas AKREDITASI
UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40 Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RS wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali Akreditasi RS yang dimaksud dilakukan oleh lembaga independen dari dalam/luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku Lembaga independen ditetapkan oleh Menteri Ketentuan mengenai akreditasi RS diatur dengan Peraturan Menteri
Peran Pemerintah Daerah PERMENKES Nomor 12 Tahun 2012 Tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA Pasal 16 Pemerintah dan Pemda wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua RS. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi. Bantuan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan per-UU-an
Peran Pemerintah Daerah PERMENKES Nomor 12 Tahun 2012 Tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan akreditasi Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan meng-ikutsertakan Pemda, BPRS dan Asosiasi Perumahsakitan.
Program PPI dalam Akreditasi RS Dalam pelaksanaan Akreditasi 2012 yang mengacu JCI (Joint Commision International) Edisi 4 dan MDGs, komponen penilaian dibagi atas : Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien Kelompok Standar Manajemen RS Bab 2 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Sasaran Keselamatan Pasien RS Sasaran 5 Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Yankes Sasaran Millenium Development Goals (MDGs)
Mengapa PPI ? Adanya peningkatan kasus-kasus penyakit infeksi (new emerging, emerging dan re-emerging diseases) dan infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) RS dan fasilitas yankes lainnya harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel serta meminimalkan risiko infeksi kepada tenaga kesehatan, pengunjung dan pasien RS KLB unpredictable Gambaran mutu pelayanan RS (instrumen akreditasi) Infeksi Nosokomial (HAIs)
Program Kemenkes Terkait PPI di Rumah Sakit Setiap RS harus melaksanakan Program PPI. Pelaksanaan Program PPI harus sesuai Pedoman Manajerial PPI di RS dan fasilitas yankes lain, Pedoman PPI di RS & fasilitas yankes lainnya dan pedoman lainnya. Direktur RS membentuk Komite PPI dan Tim PPI dibawah koordinasi Direktur Komite dan Tim PPI harus mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas. Setiap RS wajib memiliki IPCN
Peran Dinkes Provinsi dalam PPI Mendorong terbentuknya Komite /Tim PPI di setiap RS dan melakukan pembinaan dalam rangka implementasi Program PPI Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan tim dan sertifikasi petugas dengan memfasilitasi tim secara kolektif atau bekerjasama dengan Pokja PPI Kemenkes, Perdalin dan organisasi terkait yang di sarankan oleh Kemenkes Mendorong pembentukan dan implementasi regulasi (SPM dan SPO) terkait Program PPI RS Memonitoring pelaksanaan surveilans PPI RS dan ketersediaan APD yang cukup di RS
Peran Rumah Sakit dalam PPI Manajemen Mempertegas komitmen RS Meng-update regulasi terkait PPI Membentuk Komite/Tim PPI Dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan PPI Teknis Melakukan pelatihan dan In-House Training Melaksanakan surveilans HAIs Pencatatan & Pelaporan Monitoring & Evaluasi
Kebijakan Dinkes Provinsi terkait Program PPI di RS Tahun 2014 ditargetkan : 100% RS Pemerintah telah membentuk Tim PPI RS dan 50% telah mengimplementasikan PPI di RS 25% RS Swasta telah membentuk Tim PPI RS Tahun 2015 ditargetkan : 100% RS Pemerintah telah mengimplementasikan PPI RS 50% RS Swasta telah membentuk Tim PPI RS dan 25% telah mengimplementasikan PPI di RS
Kebijakan Dinkes Provinsi terkait Program PPI di RS Tahun 2016 ditargetkan : Melaksanakan evaluasi implementasi Program PPI terhadap 50% RS Pemerintah 100% RS Swasta diharapkan telah membentuk tim PPI dan 50% telah mengimplementasikan PPI di RS Tahun 2017 ditargetkan : 100% RS Swasta diharapkan telah mengimplementasikan Program PPI di RS Evaluasi menyeluruh Program PPI di Prov. Sulsel
KESIMPULAN Peningkatan mutu pelayanan RS mutlak dan wajib dipenuhi oleh RS melalui pelaksanaan akreditasi Penerapan PPI RS adalah pintu menuju peningkatan mutu pelayanan di RS Dibutuhkan komitmen RS dalam upaya mewujudkan implementasi PPI di RS Perlu sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota, RSUD dan stakeholder terkait. Implementasi PPI harus dimonitoring dan dievaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga kontinuitas program.
Terima kasih.

More Related Content

Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014

  • 1. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM PPI RUMAH SAKIT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Dr. dr. H. Rachmat Latief, SpPD-KPTI, M.Kes., FINASIM KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
  • 2. Dasar Hukum UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes Nomor 012/2012 tentang Akreditasi RS Permenkes Nomor 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS Kepmenkes Nomor 270/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Kepmenkes Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman PPI di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
  • 3. Tantangan Masa Depan Fasilitas Kesehatan di Indonesia Globalisasi (Asean Framework Agreement On Service, Asean Community, dsb) Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju Persaingan/kompetisi penyedia layanan kesehatan, penanaman modal asing Tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat semakin tinggi berobat keluar negeri
  • 4. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 6 Ayat 1 Butir c Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk : Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit
  • 5. Salah satu Isu Strategis RPJMN 2015-2019 Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas AKREDITASI
  • 6. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40 Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RS wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali Akreditasi RS yang dimaksud dilakukan oleh lembaga independen dari dalam/luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku Lembaga independen ditetapkan oleh Menteri Ketentuan mengenai akreditasi RS diatur dengan Peraturan Menteri
  • 7. Peran Pemerintah Daerah PERMENKES Nomor 12 Tahun 2012 Tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA Pasal 16 Pemerintah dan Pemda wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua RS. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi. Bantuan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan per-UU-an
  • 8. Peran Pemerintah Daerah PERMENKES Nomor 12 Tahun 2012 Tentang AKREDITASI RUMAH SAKIT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan akreditasi Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan meng-ikutsertakan Pemda, BPRS dan Asosiasi Perumahsakitan.
  • 9. Program PPI dalam Akreditasi RS Dalam pelaksanaan Akreditasi 2012 yang mengacu JCI (Joint Commision International) Edisi 4 dan MDGs, komponen penilaian dibagi atas : Kelompok Standar Pelayanan Berfokus Pada Pasien Kelompok Standar Manajemen RS Bab 2 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Sasaran Keselamatan Pasien RS Sasaran 5 Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Yankes Sasaran Millenium Development Goals (MDGs)
  • 10. Mengapa PPI ? Adanya peningkatan kasus-kasus penyakit infeksi (new emerging, emerging dan re-emerging diseases) dan infeksi terkait pelayanan kesehatan (HAIs) RS dan fasilitas yankes lainnya harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel serta meminimalkan risiko infeksi kepada tenaga kesehatan, pengunjung dan pasien RS KLB unpredictable Gambaran mutu pelayanan RS (instrumen akreditasi) Infeksi Nosokomial (HAIs)
  • 11. Program Kemenkes Terkait PPI di Rumah Sakit Setiap RS harus melaksanakan Program PPI. Pelaksanaan Program PPI harus sesuai Pedoman Manajerial PPI di RS dan fasilitas yankes lain, Pedoman PPI di RS & fasilitas yankes lainnya dan pedoman lainnya. Direktur RS membentuk Komite PPI dan Tim PPI dibawah koordinasi Direktur Komite dan Tim PPI harus mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas. Setiap RS wajib memiliki IPCN
  • 12. Peran Dinkes Provinsi dalam PPI Mendorong terbentuknya Komite /Tim PPI di setiap RS dan melakukan pembinaan dalam rangka implementasi Program PPI Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan tim dan sertifikasi petugas dengan memfasilitasi tim secara kolektif atau bekerjasama dengan Pokja PPI Kemenkes, Perdalin dan organisasi terkait yang di sarankan oleh Kemenkes Mendorong pembentukan dan implementasi regulasi (SPM dan SPO) terkait Program PPI RS Memonitoring pelaksanaan surveilans PPI RS dan ketersediaan APD yang cukup di RS
  • 13. Peran Rumah Sakit dalam PPI Manajemen Mempertegas komitmen RS Meng-update regulasi terkait PPI Membentuk Komite/Tim PPI Dukungan anggaran untuk menunjang kegiatan PPI Teknis Melakukan pelatihan dan In-House Training Melaksanakan surveilans HAIs Pencatatan & Pelaporan Monitoring & Evaluasi
  • 14. Kebijakan Dinkes Provinsi terkait Program PPI di RS Tahun 2014 ditargetkan : 100% RS Pemerintah telah membentuk Tim PPI RS dan 50% telah mengimplementasikan PPI di RS 25% RS Swasta telah membentuk Tim PPI RS Tahun 2015 ditargetkan : 100% RS Pemerintah telah mengimplementasikan PPI RS 50% RS Swasta telah membentuk Tim PPI RS dan 25% telah mengimplementasikan PPI di RS
  • 15. Kebijakan Dinkes Provinsi terkait Program PPI di RS Tahun 2016 ditargetkan : Melaksanakan evaluasi implementasi Program PPI terhadap 50% RS Pemerintah 100% RS Swasta diharapkan telah membentuk tim PPI dan 50% telah mengimplementasikan PPI di RS Tahun 2017 ditargetkan : 100% RS Swasta diharapkan telah mengimplementasikan Program PPI di RS Evaluasi menyeluruh Program PPI di Prov. Sulsel
  • 16. KESIMPULAN Peningkatan mutu pelayanan RS mutlak dan wajib dipenuhi oleh RS melalui pelaksanaan akreditasi Penerapan PPI RS adalah pintu menuju peningkatan mutu pelayanan di RS Dibutuhkan komitmen RS dalam upaya mewujudkan implementasi PPI di RS Perlu sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota, RSUD dan stakeholder terkait. Implementasi PPI harus dimonitoring dan dievaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga kontinuitas program.