際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptx

Download as PPTX, PDF
I
ixanzzz

Kebijakan JF Adminkes Aceh

1 of 27
Kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
THE MOST INNOVATIVE INSTITUTION PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN PMK No 5 Tahun 2022 (Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan)
Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (PMK No 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; A pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan B penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan C pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan D pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan; E pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan F pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. G PP 67 Tahun 2019 (Pengelolaan Tenaga Kesehatan)
1. PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KESEHATAN ASN Non ASN Jabfungkes Pola Karir Nakes dan Sertifikasi SDMK BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL KKNI Perpres 8/2012 RPermenpan 38/2017) Permenpan 34/2011 bridging Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Penyelia Mahir Terampil Ahli Utama Ahli Penyelia Mahir Terampil SKKNI Stankom Profesi Stankom JFK Kompetensi Internasional LSP 2. PENJAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN Pemberian Penghargaan, Penjaminan dan Perlindungan bridging KKNI Perpres 8/2012 Permenpan 38/2017 Permenpan 34/2011 bridging DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN ASN Jabfungkes Non ASN Pola Karir Nakes dan Sertifikasi ASN Jabfungkes 3. PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN Tim Pengawas/ Penyidik,Tindak lanjut hasil pengawasan
Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptx
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS JF JABATAN FUNGSIONAL memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu TUGAS Berkedudukan dan Bertanggung jawab langsung Pengawas Administrator JPT Madya JF merupakan jabatan karir bagi PNS OUTPUT Berbasis JPT Pratama
Tugas Instansi Pembina (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017) menyusun pedoman formasi JF A Menyusun Standar Kompetensi JF B menyusun juklak dan juknis C menyusun standar KHK dan pedoman penilaian KHK D menyusun pedoman penulisan KTI yg inovatif E menyusun kurikulum pelatihan F menyelenggarakan pelatihan G membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan H menyelenggarakan uji kompetensi I menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; J melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF K mengembangkan sistem informasi JF L memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok M memfasilitasi pembentukan organisasi profesi N memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku O melakukan akreditasi pelatihan fungsional P melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan Q Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung R Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan S
Perkembangan Regulasi Jabfung Kesehatan NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK) PERMENK ES (JUKNIS) PERPRES TUNJAB 1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 54/2007 2 APOTEKER 13/2021 1113/2008 377/2009 54/2007 3 ASST. APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 54/2007 4 BIDAN 36/2019 9/2010 5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - 54/2007 6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - 54/2007 7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - 42/2009 8 ENTOMOLOG 68/2021 396/2001 1201/2004 54/2007 9 EPIDEMIOLOG 69/2021 395/2001 1200/2004 54/2007 10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 42/2009 11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 34/2008 12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 54/2007 13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 34/2008 14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 34/2008 15 TENAGA PROMKES DAN ILMU PERILAKU 70/2021 1811/2000 66/2001 54/2007 NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK) PERMENKES (JUKNIS) PERPRES TUNJAB 16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 114/2016 17 PERAWAT 35/2019 - 4/2022 54/2007 18 TERAPIS GIGI DAN MULUT 37/2019 - - 54/2007 19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 54/2007 20 PSIKOLOG KLINIS 11/2008 1112/2008 613/2010 42/2009 21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 115/2016 22 REFRAKSIONIS OPTISIEN 47/2005 1368/2005 994/2006 34/2008 23 TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 71/2021 18/2001 153/2006 54/2007 24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 113/2016 25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 34/2008 26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 34/2008 27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 34/2008 28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 - 2013 62/2014 112/2016 29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 119/2020 30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019 119/2020
Jabatan Fungsional Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Nomenklatur baru berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014
Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Jenis JFK Jumlah 1 Administrator Kesehatan 2828 2 Apoteker 5567 3 Asisten Apoteker 12449 4 Asisten Penata Anestesi 179 5 Bidan 108185 6 Dokter 29715 7 Dokter Gigi 7741 8 Dokter Pendidik Klinis 1939 9 EntoKes 194 10 Epidkes 2153 11 Fisikawan Medis 119 12 Fisioterapis 2601 13 Nutrisionis 11925 14 Okupasi Terapis 179 15 Ortotis Prostetis 41 16 Pembimbing Kesja 337 17 Penata Anestesi 194 Jenis JFK Jumlah 18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ TPKIP 5692 19 Perawat 150595 20 Perawat Gigi /TGM 9840 21 Perekam Medis 3480 22 Pranata Laboratorium Kesehatan 13389 23 Psikologi Klinis 223 24 Radiografer 3210 25 Refraksionis Optisien 439 26 Sanitarian 10759 27 Teknisi Elektromedis 1386 28 Teknisi Gigi 159 29 Teknisi Transfusi Darah 138 30 Terapis Wicara 128 Grand Total 385.784 Sumber Data : BKN, 2 Juni 2021
Di hapuskan sesuai PP 17/2020
Mutasi / Promosi/ Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan/ Penugasan Khusus Pengangkatan Pertama Bekerja PAK SKP Tunjangan PNS Pengembangan Karir Formasi Penilaian Kinerja Uji Kompetensi Kualifikasi Ukom Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan / Pelatihan (bimtek, e- learning, pelatihan jarak jauh, magang) Inpassing/ Promosi/ Perpindahan Jabatan Berhenti Alih Puncak Karir Satker Sistem Informasi Panev Formasi Latsar CPNS Satker Pengembangan Kompetensi 1 2 Formasi Pengangkatan Perencanaan Pengembangan BAGAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL Pemenuhan Angka Kredit SKP Formasi Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensii Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan < D III atau > D IV/S1 (rekrutmen,tubel atau ibel)
KATEGORI JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN GOL/ RUANG Administrator Kesehatan Pertama a. Penata Muda III/a b. Penata Muda Tingkat I III/b Muda a. Penata III/c b. Penata Tingkat I III/d Madya a. Pembina IV/a b. Pembina Tingkat I IV/b c. Pembina Utama Muda IV/c PANGKAT DAN JENJANG JF ADMINISTRATOR KESEHATAN
UjiKompetensi JabatanFungsionalKesehatan Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Permenpan 13 tahun 2019
Tujuan Umum Pengaturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Penyelenggaaraan Uji Kompetensi Jabfungkes yang Implementatif, Mampu Laksana dan Berkualitas Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk 30 Jenis Jabfungkes dan Berbagai Metode Pengangkatan/Perpindahan Jabatan/Alih Kategori/Alih Jenjang/Promosi Permenpan 13/2019 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan Paling lambat Juli 2022
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Update data 31 Desember 2021 Tahun 2018 391 INSTANSI 7 Kementerian/Lembaga 43 Rumah Sakit 34 Dinas Kesehatan Provinsi 307 Dinas Kesehatan Kab/kota Total 20.759 Peserta Uji Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL Melaksanakan tugas pokok Mencatat dan menginventarisir Mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaan sehari- hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA ! KEWAJIBAN Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
Adminkes Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
JUMLAH BUTIR KEGIATAN JF ADMINISTRATOR KESEHATAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JUMLAH BUTIR KEGIATAN Administrator Kesehatan Ahli Pertama 283 Butir Kegiatan Ahli Muda 352 Butir Kegiatan Ahli Madya 60 Butir Kegiatan Total ada sebanyak 695 butir kegiatan utama JF Adminkes Usulan revisi menjadi 78 butir kegiatan
KENAIKAN PANGKAT - JENJANG Kenaikan Pangkat Dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat, meliputi: menjadi pengajar/pelatih di bidang tugas JF; keanggotaan dalam Tim Penilai; perolehan penghargaan/tanda jasa; melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau perolehan gelar/ijazah lain. Kenaikan Jenjang uji kompetensi kenaikan jenjang Dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan, meliputi: Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal; penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah; penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah; penyusunan pedoman/petunjuk teknis; pelatihan/pengembangan kompetensi;atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah, dikecualikan bagi JF yang tugas jabatannya berkaitan. Untuk kenaikan ke Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, wajib melaksanakan pengembangan profesi. Apabila target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan tidak tercapai, tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan. 6 AK dari Pengembangan Profesi untuk naik jenjang dari AHLI MUDA AHLI MADYA
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Administrator Kesehatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya maka: 80% 100% Adminkes yang melaksanakan tugas administrator kesehatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya mendapatkan Angka Kredit 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan Adminkes yang melaksanakan tugas administrator kesehatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya mendapatkan Angka Kredit 80% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PP 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. PERMENPAN 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF PERMENPAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan anjab dan abk sbg prasyarat utk menyusun peta jabatan, uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN PERMENKES 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes melalui analisis beban kerja PERMENKES 03 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. PERMENKES 43 TAHUN 2017 PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan. PASAL 5 PASAL 58 PASAL 2 PASAL 18 PASAL 11 LAMPIRAN UU 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang terperinci per 1(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan PASAL 56
PENYUSUNAN FORMASI JFK
KELAS JABATAN JF ADMINKES TUNJANGAN JABATAN JF ADMINKES No Jenjang Jabatan Kelas 1 Ahli Pertama 8 2 Ahli Muda 9 3 Ahli Madya 11 No Jenjang Jabatan Besar Tunjangan 1 Ahli Pertama 300.000 2 Ahli Muda 600.000 3 Ahli Madya 850.000
TERIMA KASIH

More Related Content

Kebijakan JF Adminkes Aceh.pptx

  • 1. Kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
  • 3. DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN PMK No 5 Tahun 2022 (Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan)
  • 4. Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (PMK No 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; A pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan B penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan C pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan D pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan; E pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan F pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. G PP 67 Tahun 2019 (Pengelolaan Tenaga Kesehatan)
  • 5. 1. PENGEMBANGAN KARIR TENAGA KESEHATAN ASN Non ASN Jabfungkes Pola Karir Nakes dan Sertifikasi SDMK BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL KKNI Perpres 8/2012 RPermenpan 38/2017) Permenpan 34/2011 bridging Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Penyelia Mahir Terampil Ahli Utama Ahli Penyelia Mahir Terampil SKKNI Stankom Profesi Stankom JFK Kompetensi Internasional LSP 2. PENJAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN Pemberian Penghargaan, Penjaminan dan Perlindungan bridging KKNI Perpres 8/2012 Permenpan 38/2017 Permenpan 34/2011 bridging DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN ASN Jabfungkes Non ASN Pola Karir Nakes dan Sertifikasi ASN Jabfungkes 3. PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN Tim Pengawas/ Penyidik,Tindak lanjut hasil pengawasan
  • 7. KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN TUGAS JF JABATAN FUNGSIONAL memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu TUGAS Berkedudukan dan Bertanggung jawab langsung Pengawas Administrator JPT Madya JF merupakan jabatan karir bagi PNS OUTPUT Berbasis JPT Pratama
  • 8. Tugas Instansi Pembina (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017) menyusun pedoman formasi JF A Menyusun Standar Kompetensi JF B menyusun juklak dan juknis C menyusun standar KHK dan pedoman penilaian KHK D menyusun pedoman penulisan KTI yg inovatif E menyusun kurikulum pelatihan F menyelenggarakan pelatihan G membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan H menyelenggarakan uji kompetensi I menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; J melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF K mengembangkan sistem informasi JF L memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok M memfasilitasi pembentukan organisasi profesi N memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku O melakukan akreditasi pelatihan fungsional P melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan Q Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung R Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan S
  • 9. Perkembangan Regulasi Jabfung Kesehatan NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK) PERMENK ES (JUKNIS) PERPRES TUNJAB 1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 54/2007 2 APOTEKER 13/2021 1113/2008 377/2009 54/2007 3 ASST. APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 54/2007 4 BIDAN 36/2019 9/2010 5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - 54/2007 6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - 54/2007 7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - 42/2009 8 ENTOMOLOG 68/2021 396/2001 1201/2004 54/2007 9 EPIDEMIOLOG 69/2021 395/2001 1200/2004 54/2007 10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 42/2009 11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 34/2008 12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 54/2007 13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 34/2008 14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 34/2008 15 TENAGA PROMKES DAN ILMU PERILAKU 70/2021 1811/2000 66/2001 54/2007 NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK) PERMENKES (JUKNIS) PERPRES TUNJAB 16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 114/2016 17 PERAWAT 35/2019 - 4/2022 54/2007 18 TERAPIS GIGI DAN MULUT 37/2019 - - 54/2007 19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 54/2007 20 PSIKOLOG KLINIS 11/2008 1112/2008 613/2010 42/2009 21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 115/2016 22 REFRAKSIONIS OPTISIEN 47/2005 1368/2005 994/2006 34/2008 23 TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 71/2021 18/2001 153/2006 54/2007 24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 113/2016 25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 34/2008 26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 34/2008 27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 34/2008 28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 - 2013 62/2014 112/2016 29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 119/2020 30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019 119/2020
  • 10. Jabatan Fungsional Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Nomenklatur baru berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014
  • 11. Jumlah Pejabat Fungsional Kesehatan Jenis JFK Jumlah 1 Administrator Kesehatan 2828 2 Apoteker 5567 3 Asisten Apoteker 12449 4 Asisten Penata Anestesi 179 5 Bidan 108185 6 Dokter 29715 7 Dokter Gigi 7741 8 Dokter Pendidik Klinis 1939 9 EntoKes 194 10 Epidkes 2153 11 Fisikawan Medis 119 12 Fisioterapis 2601 13 Nutrisionis 11925 14 Okupasi Terapis 179 15 Ortotis Prostetis 41 16 Pembimbing Kesja 337 17 Penata Anestesi 194 Jenis JFK Jumlah 18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ TPKIP 5692 19 Perawat 150595 20 Perawat Gigi /TGM 9840 21 Perekam Medis 3480 22 Pranata Laboratorium Kesehatan 13389 23 Psikologi Klinis 223 24 Radiografer 3210 25 Refraksionis Optisien 439 26 Sanitarian 10759 27 Teknisi Elektromedis 1386 28 Teknisi Gigi 159 29 Teknisi Transfusi Darah 138 30 Terapis Wicara 128 Grand Total 385.784 Sumber Data : BKN, 2 Juni 2021
  • 12. Di hapuskan sesuai PP 17/2020
  • 13. Mutasi / Promosi/ Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan/ Penugasan Khusus Pengangkatan Pertama Bekerja PAK SKP Tunjangan PNS Pengembangan Karir Formasi Penilaian Kinerja Uji Kompetensi Kualifikasi Ukom Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan / Pelatihan (bimtek, e- learning, pelatihan jarak jauh, magang) Inpassing/ Promosi/ Perpindahan Jabatan Berhenti Alih Puncak Karir Satker Sistem Informasi Panev Formasi Latsar CPNS Satker Pengembangan Kompetensi 1 2 Formasi Pengangkatan Perencanaan Pengembangan BAGAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
  • 14. PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL Pemenuhan Angka Kredit SKP Formasi Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensii Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan < D III atau > D IV/S1 (rekrutmen,tubel atau ibel)
  • 15. KATEGORI JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN GOL/ RUANG Administrator Kesehatan Pertama a. Penata Muda III/a b. Penata Muda Tingkat I III/b Muda a. Penata III/c b. Penata Tingkat I III/d Madya a. Pembina IV/a b. Pembina Tingkat I IV/b c. Pembina Utama Muda IV/c PANGKAT DAN JENJANG JF ADMINISTRATOR KESEHATAN
  • 16. UjiKompetensi JabatanFungsionalKesehatan Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Permenpan 13 tahun 2019
  • 17. Tujuan Umum Pengaturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Penyelenggaaraan Uji Kompetensi Jabfungkes yang Implementatif, Mampu Laksana dan Berkualitas Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk 30 Jenis Jabfungkes dan Berbagai Metode Pengangkatan/Perpindahan Jabatan/Alih Kategori/Alih Jenjang/Promosi Permenpan 13/2019 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan Paling lambat Juli 2022
  • 18. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Update data 31 Desember 2021 Tahun 2018 391 INSTANSI 7 Kementerian/Lembaga 43 Rumah Sakit 34 Dinas Kesehatan Provinsi 307 Dinas Kesehatan Kab/kota Total 20.759 Peserta Uji Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
  • 19. KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL Melaksanakan tugas pokok Mencatat dan menginventarisir Mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaan sehari- hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA ! KEWAJIBAN Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
  • 20. Adminkes Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
  • 21. JUMLAH BUTIR KEGIATAN JF ADMINISTRATOR KESEHATAN JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JUMLAH BUTIR KEGIATAN Administrator Kesehatan Ahli Pertama 283 Butir Kegiatan Ahli Muda 352 Butir Kegiatan Ahli Madya 60 Butir Kegiatan Total ada sebanyak 695 butir kegiatan utama JF Adminkes Usulan revisi menjadi 78 butir kegiatan
  • 22. KENAIKAN PANGKAT - JENJANG Kenaikan Pangkat Dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang diberikan Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat, meliputi: menjadi pengajar/pelatih di bidang tugas JF; keanggotaan dalam Tim Penilai; perolehan penghargaan/tanda jasa; melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau perolehan gelar/ijazah lain. Kenaikan Jenjang uji kompetensi kenaikan jenjang Dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan, meliputi: Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal; penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah; penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah; penyusunan pedoman/petunjuk teknis; pelatihan/pengembangan kompetensi;atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah, penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah, dikecualikan bagi JF yang tugas jabatannya berkaitan. Untuk kenaikan ke Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, wajib melaksanakan pengembangan profesi. Apabila target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan tidak tercapai, tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan. 6 AK dari Pengembangan Profesi untuk naik jenjang dari AHLI MUDA AHLI MADYA
  • 23. Dalam hal unit kerja tidak terdapat Administrator Kesehatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya maka: 80% 100% Adminkes yang melaksanakan tugas administrator kesehatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya mendapatkan Angka Kredit 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan Adminkes yang melaksanakan tugas administrator kesehatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya mendapatkan Angka Kredit 80% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan
  • 24. ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PP 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. PERMENPAN 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator kebutuhan JF PERMENPAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan anjab dan abk sbg prasyarat utk menyusun peta jabatan, uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN PERMENKES 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes melalui analisis beban kerja PERMENKES 03 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. PERMENKES 43 TAHUN 2017 PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan. PASAL 5 PASAL 58 PASAL 2 PASAL 18 PASAL 11 LAMPIRAN UU 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang terperinci per 1(satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan PASAL 56
  • 26. KELAS JABATAN JF ADMINKES TUNJANGAN JABATAN JF ADMINKES No Jenjang Jabatan Kelas 1 Ahli Pertama 8 2 Ahli Muda 9 3 Ahli Madya 11 No Jenjang Jabatan Besar Tunjangan 1 Ahli Pertama 300.000 2 Ahli Muda 600.000 3 Ahli Madya 850.000