ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )

•
•
Bayu Wahyudi
Bayu Wahyudi

Dokumen tersebut membahas arah kebijakan formasi dan pengadaan CPNS tahun 2013, mencakup reformasi sistem seleksi CPNS untuk mendapatkan PNS yang kompeten, serta pola alokasi formasi berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan rencana pengangkatan CPNS tahun 2013 meliputi seleksi tenaga honorer kategori II dan pelamar umum.

1 of 16
Downloaded 126 times
12/04/2013 ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS TA 2013 Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7 Program RB Bidang SDM Aparatur 1. Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS; 2. Sistem Seleksi CPNS; 3. Promosi secara Terbuka; 4. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur; 5. Profesionalisasi PNS; 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 7. Penyempurnaan Sistem Pensiun 1
12/04/2013 REFORMASI SISTEM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS 1. Untuk memperoleh PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan - PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service - PNS yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan) - PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja - PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan 2. Mewujudkan sistem seleksi PNS yang obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya 3. Sistem pengadaan PNS yang bersih dan berbasis kompetensi sebagai pintu masuk membentuk profesionalitas PNS 2
12/04/2013 ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 1 Formasi Usulan formasi wajib berdasarkan hasil : Usulan formasi didasarkan pada usulan a. Analisis jabatan dari setiap satuan b. Analisis beban kerja organisasi (tanpa analisis yang cermat) c. Redistribusi PNS d. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan Penetapan formasi berbasis jabatan : Penetapan formasi berbasis pangkat/ a. Nama jabatan Golongan ruang : b. Kualifikasi pendidikan a. Gol/ruang c. Gol/ruang b. Jumlah alokasi d. Jumlah alokasi e. Unit kerja penempatan 3
12/04/2013 Kondisi sebelumnya kondisi perubahan 2. Soal ujian a. Penyusunan soal 1. Pemerintah menetapkan 1. Soal disusun oleh Tim Ahli kisi kisi /konsorsium 2. Soal disusun oleh PPK 2. Tim penyusun soal dan Tim peramu bekerjasama dengan PTN soal terpisah - kualitas dan relevansi 3. Dilakukan Uji validitas Soal soal dengan kisi kisi 4. Seluruh instansi menggunakan kurang terjamin, standar soal yang sama - kerahasiaan soal kurang Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan terjamin (shg kualitas soal lebih terjamin shg PNS PNS tidak sama) kualitasnya sama Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan b. Materi Soal 1. Tes Kompetensi Dasar Tes Wawasan Kebangsaan 1. Tes Kompetensi Tes Intelegensia Umum Tes Pengetahuan Umum Tes Karakteristik Pribadi Tes Bakat Skolastik 2. Tes Kompetensi Bidang Tes Skala Kematangan Tes Tertulis 2. Tes Psikologi Wawancara Tes Psikologi Lanjutan Praktek (performance tes) Dengan Panduan yang dietapkan oleh PPK 3. Peserta wajib lulus kompetensi dasar (Passing Grade) 4
12/04/2013 Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 3. Pengolahan Hasil Ujian 1. Dilakukan oleh PPK 1. Dilakukan oleh Konsorsium/Tim bekerjasama dg PTN Ahli 2. Bersifat tertutup 2. Bersifat terbuka 3. Nilai tidak diumumkan/ 3. Nilai dapat diketahui oleh peserta diketahui oleh peserta 4. Menggunakan passing grade 4. Hasil pengolahan oleh tertentu diserahkan pada PPK 5. Hasil olahan disampaikan dari 5. Kelulusan berdasar Konsorsium ke Panitia Nasional Rangking disampaikan ke PPK 6. Penatapan kelulusan olee 6. Penetapan Kelulusan oleh PPK PPK berdasar hasil olahan Konsorsium (sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK) Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 4. Pengawasan/Pengamanan 1. Pengawasan Internal Pemerintah 1. Pengawasan internal - Pengawas internal instansi instansi (inspektorat) - BPKP 2. BKN Deputi Dalpeg - BIN - KPK (Deputi Pencegahan) - POLRI (Bareskrim) -BPPT -Lemsaneg - Kemen.PAN-RB (Deputi Waskun) - BKN (Deputi Dalpeg) 2. Pengawasan Ekternal Konsorsium LSM 5
12/04/2013 ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013 ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013 Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional 6
12/04/2013 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 237.556.363, Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48 % Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growth sampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (Tiga) Pola : 1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. 2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun. 3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun. 7
12/04/2013 MINUS GROWTH Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang : Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD bagi Propinsi ZERO GROWTH Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang : Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi 8
12/04/2013 Growth Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang : Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 % dalam APBD bagi Propinsi Persyaratan pemenuhan usul formasi dari Pelamar Umum TA 2013 : Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb : Instansi yang sudah menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun Instansi yang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II 9
12/04/2013 Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi Provinsi Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio pegawai dengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawai dan prioritas jabatan Prioritas Jabatan : Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas : Instansi Pusat Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa Dosen Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir) Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti 10
12/04/2013 Prioritas Jabatan : • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC Instansi Daerah Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis, Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien; Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth), 11
12/04/2013 Instansi Daerah Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias; Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat; Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana. 12
12/04/2013 RENCANA PENGANGKATAN CPNS TA 2013 SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II melalui Seleksi secara Nasional 2013 berdasarkan PP 56 Tahun 2012 Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) oleh Konsorsium Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang oleh Instansi Pembina Jafung Penggandaan dan distribusi soal secara nasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bila sudah siap Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT bagi instansi yang sudah siap Penetapan passing grade TKD oleh Menpan-RB 13
12/04/2013 Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh Men-PAN- RB dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013 Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian Kompetensi Dasar PNS dan Kompetensi Bidang untuk Honorer Kategori II dan untuk Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, LJKSELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) 14
12/04/2013 •Jadwal Seleksi Nasional TH II; •Jadwal Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013 Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD bagi Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB dan Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil UjianTKB , DIPA Instansi Biaya Koordinasi Pengadaan Pengadaan CPNS Nasional dibebankan DIPA Kementerian Pan – RB 2013 Biaya pelaksanaan ujian TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II dan Pelamar Umum oleh masing-masing Instansi. 15
12/04/2013 PENUTUP • PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS; • ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISI LOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIF • ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF • RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODA LJK DAN CAT BAGI YANG TELAH SIAP Sekian Sekian 16

More Related Content

Kebijakan Seleksi CPNS 2013 ( Paparan Kementerian PAN dan RB )

  • 1. 12/04/2013 ARAH KEBIJAKAN FORMASI DAN PENGADAAN CPNS TA 2013 Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7 Program RB Bidang SDM Aparatur 1. Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS; 2. Sistem Seleksi CPNS; 3. Promosi secara Terbuka; 4. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur; 5. Profesionalisasi PNS; 6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 7. Penyempurnaan Sistem Pensiun 1
  • 2. 12/04/2013 REFORMASI SISTEM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TUJUAN REFORMASI SISTEM PENGADAAN CPNS 1. Untuk memperoleh PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan - PNS yang memiliki karakteristik pribadi selaku Public Service - PNS yang mampu berperan sebagai perekat NKRI (memiliki wawasan kebangsaan) - PNS yang memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja - PNS yang kompeten sesuai tuntutan jabatan 2. Mewujudkan sistem seleksi PNS yang obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya 3. Sistem pengadaan PNS yang bersih dan berbasis kompetensi sebagai pintu masuk membentuk profesionalitas PNS 2
  • 3. 12/04/2013 ASPEK YANG DILAKUKAN PERUBAHAN Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 1 Formasi Usulan formasi wajib berdasarkan hasil : Usulan formasi didasarkan pada usulan a. Analisis jabatan dari setiap satuan b. Analisis beban kerja organisasi (tanpa analisis yang cermat) c. Redistribusi PNS d. Proyeksi kebutuhan PNS 5 Tahun Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan Penetapan formasi berbasis jabatan : Penetapan formasi berbasis pangkat/ a. Nama jabatan Golongan ruang : b. Kualifikasi pendidikan a. Gol/ruang c. Gol/ruang b. Jumlah alokasi d. Jumlah alokasi e. Unit kerja penempatan 3
  • 4. 12/04/2013 Kondisi sebelumnya kondisi perubahan 2. Soal ujian a. Penyusunan soal 1. Pemerintah menetapkan 1. Soal disusun oleh Tim Ahli kisi kisi /konsorsium 2. Soal disusun oleh PPK 2. Tim penyusun soal dan Tim peramu bekerjasama dengan PTN soal terpisah - kualitas dan relevansi 3. Dilakukan Uji validitas Soal soal dengan kisi kisi 4. Seluruh instansi menggunakan kurang terjamin, standar soal yang sama - kerahasiaan soal kurang Kualitas dan relevansi serta kerahasiaan terjamin (shg kualitas soal lebih terjamin shg PNS PNS tidak sama) kualitasnya sama Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan b. Materi Soal 1. Tes Kompetensi Dasar Tes Wawasan Kebangsaan 1. Tes Kompetensi Tes Intelegensia Umum Tes Pengetahuan Umum Tes Karakteristik Pribadi Tes Bakat Skolastik 2. Tes Kompetensi Bidang Tes Skala Kematangan Tes Tertulis 2. Tes Psikologi Wawancara Tes Psikologi Lanjutan Praktek (performance tes) Dengan Panduan yang dietapkan oleh PPK 3. Peserta wajib lulus kompetensi dasar (Passing Grade) 4
  • 5. 12/04/2013 Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 3. Pengolahan Hasil Ujian 1. Dilakukan oleh PPK 1. Dilakukan oleh Konsorsium/Tim bekerjasama dg PTN Ahli 2. Bersifat tertutup 2. Bersifat terbuka 3. Nilai tidak diumumkan/ 3. Nilai dapat diketahui oleh peserta diketahui oleh peserta 4. Menggunakan passing grade 4. Hasil pengolahan oleh tertentu diserahkan pada PPK 5. Hasil olahan disampaikan dari 5. Kelulusan berdasar Konsorsium ke Panitia Nasional Rangking disampaikan ke PPK 6. Penatapan kelulusan olee 6. Penetapan Kelulusan oleh PPK PPK berdasar hasil olahan Konsorsium (sebagian hasil olahan PTN diubah oleh PPK) Kondisi sebelumnya Kondisi perubahan 4. Pengawasan/Pengamanan 1. Pengawasan Internal Pemerintah 1. Pengawasan internal - Pengawas internal instansi instansi (inspektorat) - BPKP 2. BKN Deputi Dalpeg - BIN - KPK (Deputi Pencegahan) - POLRI (Bareskrim) -BPPT -Lemsaneg - Kemen.PAN-RB (Deputi Waskun) - BKN (Deputi Dalpeg) 2. Pengawasan Ekternal Konsorsium LSM 5
  • 6. 12/04/2013 ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013 ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI PNS TA 2013 Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional 6
  • 7. 12/04/2013 Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 237.556.363, Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48 % Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus growth sampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing. (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20% dari kuota formasi secara nasional POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (Tiga) Pola : 1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun. 2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun. 3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun. 7
  • 8. 12/04/2013 MINUS GROWTH Alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang : Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja di banding pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30 % dalam APBD bagi Propinsi ZERO GROWTH Alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang : Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai antara 40 % s/d 50 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai antara 25 % s/d 30 % dalam APBD bagi Propinsi 8
  • 9. 12/04/2013 Growth Alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun Bagi instansi yang : Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40 % dalam APBD bagi Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25 % dalam APBD bagi Propinsi Persyaratan pemenuhan usul formasi dari Pelamar Umum TA 2013 : Pertimbangan pemenuhan alokasi pelamar umum diberikan secara selektif pada instansi sbb : Instansi yang sudah menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, redistribusi dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun Instansi yang tidak memilki tenaga honorer kategori I dan kategori II 9
  • 10. 12/04/2013 Jumlah Honorer kategori II yang lebih kecil dibandingkan jumlah pegawai yang pensiun Anggaran belanja pegawai dalam APBD kurang dari 50 % bagi Kabupaten/Kota dan 25 % bagi Provinsi Memperhatikan rasio pegawai dengan penduduk, rasio pegawai dengan luas wilayah, jumlah kekurangan pegawai dan prioritas jabatan Prioritas Jabatan : Prioritas jabatan menurut hasil perhitungan beban kerja memiliki kekurangan pegawai dengan prioritas : Instansi Pusat Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa Dosen Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti Jaksa, Panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir) Jabatan utama (core bussines) fungsi instansi, seperti 10
  • 11. 12/04/2013 Prioritas Jabatan : • Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan; Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek • Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai • Pemeriksa merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi • Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan • Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang • Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC Instansi Daerah Guru (Guru Kelas dan Guru Produktif) yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa, Guru Tataboga, Guru Seni kriya, dan Guru Desain grafis, Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, dan Refraksionis Optisien; Jabatan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonami masyarakat (pro Growth), 11
  • 12. 12/04/2013 Instansi Daerah Jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti Instruktur otomotif, Instruktur Las, Instruktur Tata Boga dan Instruktur Tata Rias; Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (pro poor) seperti Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat; Jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti Penyuluh Keluarga Berencana. 12
  • 13. 12/04/2013 RENCANA PENGANGKATAN CPNS TA 2013 SELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II melalui Seleksi secara Nasional 2013 berdasarkan PP 56 Tahun 2012 Penyusunan soal Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) oleh Konsorsium Penyusunan soal Tes Kompetensi Bidang oleh Instansi Pembina Jafung Penggandaan dan distribusi soal secara nasional/desentralisasi atau penggunaan /CAT bila sudah siap Pengolahan LJK oleh Konsorsium/Tim Ahli atau hasil CAT bagi instansi yang sudah siap Penetapan passing grade TKD oleh Menpan-RB 13
  • 14. 12/04/2013 Pengumuman hasil tes kompetensi dasar oleh Men-PAN- RB dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passsing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi ybs Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer kategori II untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013 Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian Kompetensi Dasar PNS dan Kompetensi Bidang untuk Honorer Kategori II dan untuk Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, LJKSELEKSI TENAGA HONORER KATEGORI II (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) SELEKSI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF PENGANGKATAN DOKTER DAN TENAGA AHLI MELALUI FORMASI KHUSUS (berdasarkan Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2012) 14
  • 15. 12/04/2013 •Jadwal Seleksi Nasional TH II; •Jadwal Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum Biaya Pelaksanaan Pengadaan CPNS 2013 Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD dan TKB untuk Honorer Kategori II dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil Ujian TKD bagi Pelamar umum dibebankan pada APBN Tahun 2013, DIPA Kementerian PAN dan RB dan Biaya Penyusunan Soal dan LJK, Penggandaan Soal dan LJK, Pengolahan LJK hasil UjianTKB , DIPA Instansi Biaya Koordinasi Pengadaan Pengadaan CPNS Nasional dibebankan DIPA Kementerian Pan – RB 2013 Biaya pelaksanaan ujian TKD dan TKB bagi Tenaga Honorer K-II dan Pelamar Umum oleh masing-masing Instansi. 15
  • 16. 12/04/2013 PENUTUP • PERENCANAAN DAN PEMBINAAN KARIER PNS BERBASIS PADA JABATAN HARUS MEMPERHATIKAN KELANGSUNGAN BEBAN KERJA ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PNS; • ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013, MASIH DIKAITKAN DENGAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI GUNA MENATA JABATAN YANG ADA UNTUK DIISI OLEH PNS YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN YANG TELAH DISUSUN UNTUK MENGISI LOWONGAN JABATAN SECARA SELEKTIF • ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN PNS TAHUN 2013 DISAMPING UNTUK MENGANGKAT TENAGA HONORER KATEGORI II BERDASARKAN PP 56 TAHUN 2012, UNTUK PENGADAAN CPNS MELALUI PELAMAR UMUM SECARA SELEKTIF • RENCANA SISTEM PENGADAAN CPNS MELALUI METODA LJK DAN CAT BAGI YANG TELAH SIAP Sekian Sekian 16