ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm

•Download as PPTX, PDF•
•
henra saragih
henra saragih

Pengaturan Urusan Pemerintah di Bidang Koperasi dan UKM

1 of 30
Downloaded 11 times
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Kebijakan Umum Pemerintah dalam Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM
OUTLINE Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perubahan Anggaran Dasar Pembubaran Pengawasan
LEGALITAS PEMBENTUKAN KOPERASI 1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 3. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Modal Penyertaan Koperasi; 8. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi 9. Permenkumham No 14 Tahun 2018 tentang Pengesahan Koperasi
4 PENGERTIAN Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip–prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. (UU No 25/1992). Anggota Koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa Koperasi. (Pasal 17 UU No 25/1992) Koperasi Simpan Pinjam adalah hanya menjalankan simpan dan pinjam. (PP 9/1995)
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
PENGESAHAN KOPERASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
JENIS KOPERASI (Pasal 16 UU 25/1992) KOPERASI SIMPAN PINJAM 04 03 KOPERASI KONSUMEN KOPERASI PEMASARAN02 01 05 KOPERASI PRODUSEN KOPERASI JASA
Syariah 3.905 unit 23,76% Konvensional 12.530 unit 76,24% PRODUSEN 24.593 unit 19,99% Ada USP 13.209 unit 10,73% Tidak Ada USP 11.384 unit 9,25% PEMASARAN 3.254 unit 2,64% Ada USP 1.748 unit 1,42% Tidak Ada USP 1.506 unit 1,22% KONSUMEN 72.793 unit 59,16% Ada USP 39.098 unit 31,77% Tidak Ada USP 33.695 unit 27,38% JASA 5.973 unit 4,85% Ada USP 3.208 unit 2,61% Tidak Ada USP 2.765 unit 2,25% Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah berdasarkan data ODS per 31 Desember 2019 JUMLAH KOPERASI 123.048 unit KSP 16.435 unit 13,36% NON KSP 106.613 unit 86,64% TOTAL USP 57.263 unit 46,54 % TOTAL KSP 16.435 unit 13,36% TOTAL KSP & USP 73.698 unit 59,90% Kondisi Existing Koperasi
POTRET KOPERASI INDONESIA Jumlah Tenaga Kerja Koperasi: 614.997 Orang Jumlah Anggota Koperasi: 22.463.738 Orang PDB Koperasi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional Kontribusi Koperasi dalam perekonomian sangat signifikan, dari 123.048 Unit Koperasi berkontribusi pada: 3.187 Unit (2,59%) 6.389 Unit (5,19%) 113. 472 Unit (92,22%) WILAYAH KEANGGOTAAN Nasional Provinsi Kabupaten/Kota 2 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA • KOPERASI PRODUSEN : 5.973 UNIT 1.436 UNIT • KOPERASI SIMPAN PINJAM : 72.793 UNIT 22.451 UNIT • KOPERASI PEMASARAN : 3.254 UNIT 553 UNIT • KOPERASI JASA : 24.593 UNIT 3.504 UNIT • KOPERASI KONSUMEN : 16.435 UNIT 7.817 UNIT KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) BERDASARKAN JENIS KOPERASI: • PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN : 11.700 UNIT 3.421 UNIT • INDUSTRI PENGOLAHAN : 674 UNIT 202 UNIT • PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG : 45 UNIT 13 UNIT • KONTRUKSI DAN BANGUNAN : 76 UNIT 31 UNIT • PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REPARASI KENDARAAN : 1.631 UNIT 620 UNIT • PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN-MINUM : 12.718 UNIT 1.129 UNIT • INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 1.090 UNIT 30 UNIT • JASA KEUANGAN DAN ASURANSI : 57.263 UNIT 28.474 UNIT • PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN : 189 UNIT 33 UNIT • JASA PENDIDIKAN : 54 UNIT 21 UNIT • PENGADAAN LISTRIK DAN GAS : 80 UNIT 39 UNIT • JASA PERUSAHAAN : 294 UNIT 170 UNIT • JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL : 39 UNIT 17 UNIT • TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN : 710 UNIT 254 UNIT • ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANANDAN JAMINAN SOSIAL : 17 UNIT 11 UNIT • JASA LAINNYA : 36.450 UNIT 1.290 UNIT • REAL ESTATE (PEMUKIMAN) : 18 UNIT 6 UNIT KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) BERDASARKAN SEKTOR KOPERASI: Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123.048 UNIT TOTAL KOPERASI 35.761 UNIT TOTAL KOPERASI SERTIFIKAT NIK
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
Undang - Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 98 tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 18 Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata. Pasal 19 Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi, wajib mendapat pengesahan dari Menteri. Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri. 12
Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan, Peleburan dan pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri dengan ketentuan : - Ditetapkan dengan keputusan rapat anggota sesuai AD Koperasi; - Berita Acara rapat PAD dan daftar hadir anggota wajib dilaporkan Menteri paling lambat 1(satu) bulan sejak PAD koperasi dilakukan; - Pengurus koperasi wajib mengumumkan PAD koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan; - Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari; - Pelaporan perubahan anggaran dasar koperasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta perubahan ditandatangani. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAPORKAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAPORKAN - Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaporan diterima dan disampaikan kepada pemohon secara elektronik; - Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah adalah yang ada di pejabat berwenang. 14
5. Perubahan nominal simpanan pokok 6. Perubahan nominal simpanan wajib 7. Penyesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku 8. Jangka waktu berdiri 1. Perubahan nama 2. Perubahan alamat 3. Perubahan wilayah keanggotaan 4. Perubahan modal Perubahan Anggaran Dasar yang dilaporkan kepada Menteri
TEKNIS PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI BERDASARKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH
DINAS PROV/D.I/K AB/KOTA KEMENKOP DAN UKM BERITA NEGARA ODS Ket: 1. Dinas Provinsi/D.I, Kab/Kota menyampaikan usulan final pembubaran koperasi 2. Kemenkop dan UKM menetapkan SK Pembubaran Koperasi 3. Penyampaian dokumen pembubaran Koperasi 4. Pengumuman dalam Berita Negara RI 5. Pencoretan dalam Daftar Umum Koperasi 6. Pencatatan pembubaran Koperasi pada ODS 7. Penghapusan Badan Hukum Koperasi oleh Kemeterian Hukum dan HAM 1 2 3 4 5 6 7 KEMENKUM DAN HAM ALUR PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH
LATAR BELAKANG PEMBUBARAN KOPERASI Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Pembubaran Koperasi dilakukan dalam rangka penataan dan penertiban Koperasi Tidak Aktif Dikeluarkannya SK Pembubaran Nomor 114/M.KUKM.2/XII/2016 Tahun 2016 sebanyak 45.629 Koperasi Seluruh Indonesia SK 114 diberi waktu sanggahan selama enam bulan. Kemudian pada bulan Juli 2017 dikeluarkan SK Nomor 65/M.KUKM.2/VII/2017, Koperasi yang dibubarkan menjadi 32.778 Koperasi Seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 65 Tahun 2017, maka SK Nomor 114 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Pembubaran Koperasi 1 2 3 4 5
1. Inventarisasi data koperasi tidak aktif 2. Pengumuman atau pemberitahuan rencana pembubaran koperasi, dalam pengumuman dicantumkan waktu sanggahan keberatan untuk dibubarkan 3. Waktu sanggahan tersebut diberikan waktu selama 2 bulan, apabila koperasi keberatan untuk dibubarkan yang diketahui oleh anggota koperasi maka dalam waktu 1 bulan Dinas dapat mengeluarkan surat pernyataan keberatan diterima atau ditolak 4. Apabila pernyataan keberatan tersebut diterima maka Dinas wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi 5. Apabila pernyataan keberatan tersebut ditolak maka Dinas mengusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Kelembagaan 6. Dinas menyampaikan usulan Pembubaran Koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan dengan melampirkan : a. Dokumen rencana Pembubaran b. Alasan Koperasi dibubarkan c. Mencantumkan usulan Tim Penyelesai TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019
7. Deputi Bidang Kelembagaan memverifikasi dokumen yang disampaikan oleh Dinas, apabila dinyatakan lengkap dan benar Deputi Bidang Kelembagaan mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan disampaikan ke Dinas 8. Dinas menetapkan Tim Penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi tersebut 9. Tim Penyelesai menyampaikan berita acara penyelesaian pembubaran koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Kelembagaan beserta kelengkapan lainnya, seperti: a. SK Tim Penyelesai b. Dokumen Pengumuman Pembubaran Koperasi c. Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi d. Akta Pendirian Koperasi (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat) e. Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi f. Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat) g. Perubahan Anggaran Dasar (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat). TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019
10. Deputi Bidang Kelembagaan mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara 11. Deputi Bidang Kelembagaan cq Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum menyampaikan surat kepada Dinas agar mencoret koperasi yang sudah dibubarkan dalam buku daftar umum koperasi 12. Deputi Bidang Kelembagaan cq Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum menyampaikan ke Biro Perencanaan untuk pencatatan pembubaran koperasi kepada ODS 13. Kementerian koperasi dan UKM cq Biro Perencanaan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk penghapusan badan hukum koperasi TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019 * Apabila tidak ditemukan alamat koperasi, pengawas dan pengurus koperasi, maka tim penyelesai melampirkan surat ket lurah setempat bahwa koperasi tidak ditemukan * Apabila dokumen anggaran dasar koperasi tidak ditemukan maka
PENGAWASAN KOPERASI
Dasar Hukum 1. UU No 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan 2. Permenkop No 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi 3. Permenkop No 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Simpan Pinjam PENGAWASAN KOPERASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
• melihat performan ce (kinerja) koperasi • Memotret kondisi koperasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang menggambarkan keseluruhan eksistensi koperasi •implement asi jati diri dan prinsip koperasi • memperhi tungkan potensi risiko Pemeriksaan kepatuhan Pemeriksaan kelembagaan Pemeriksaan usaha simpan pinjam Penilaian kesehatan koperasi (Penkes) P E N G A W A S A N
P E N G A W A S A N pembubaran KSP atau KSPPS pencabutan izin usaha simpan pinjam pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam mengusulkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola teguran tertulis pertama dan kedua SANKSI ADMINISTRATIF SANKSI PIDANA PENGGELAPAN TINDAK PIDANA PERBANKAN TINDAK PENCUCIAN UANG
P E N G A W A S A N REGULATOR BANK NON BANK KOPERASI Penghimpunan Dana dari public/masyarakat dan keterkaitan antar Lembaga keuangan tersebut, perlu ada pengelolaan risk appetite, regulasi dan pengawasan dengan tujuan untuk menjaga Lembaga keuangan, system keuangan dan pengguna jasa keuangan dari berbagai factor resiko dengan tetap memberi ruang yang cukup dalam inovasi.
KEANGGOTAAN 1. selfhelpdicatatpadabukudaftaranggota 2. melayanianggota dancalonanggota 3bulan 3. kelebihankemampuankoperasi MODAL PENYERTAAN 1. menanggungresiko,merupakanhutang jangkapanjang 2. perikatanjelas SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 1. unitantipencucianuangdanpencegahankorupsi 2. unitmengenalipenggunajasa 3. pelaporanGoAML-PPATK DANA ANGGOTA DAN PERLINDUNGANNYA
Progress penanganan KSP bermasalah 28 KSP HANSON1 KSP Indosurya Cipta2 3 Kasus Pemblokiran Aplikasi 50 Koperasi oleh OJK 1. Tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018. 2. Koperasi tidak menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Koperasi dalam melakukan penyaluran dana tidak diberikan kepada anggota, tetapi disalurkan kepada beberapa Perusahaan Hanson Group dan pihak yang terafiliasi. 4. Saat ini masih dalam proses penanganan oleh Bareskrim Mabes Polri. 1. Pengurus dan Pengawas ditunjuk langsung oleh Manajemen (Hendri Surya). 2. RAT 2019 belum dilaksanakan 3. Calon Anggota tidak segera di jadikan Anggota. 4. Likuiditas tidak terjaga. 5. Fungsi Pengurus dan Pengawas tidak berjalan. 6. Bareskrim sedang menindaklanjuti laporan PPATK. 7. Dalam proses PKPU oleh Pengadilan Jakarta Pusat Setelah dilakukan Koordinasi dan Klarifikasi dengan Satgas Waspada Investasi – OJK, 36 Koperasi sudah dinormalisasi/rehabilitasi karena tidak terbukti menjalankan praktek illegal sebagaimana yang diduga oleh OJK (pinjaman online kepada non anggota), 9 Koperasi tidak berbadan hukum (Koperasi Fiktif), 3 Koperasi masih dalam Proses review dan 1 Koperasi di blokir karna terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN DANA NASABAH UU No 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan KEPAILITAN LAPORAN KEPOLISIAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG/KEPAILITAN PENGADILAN NEGERI NIAGA PENGAJUAN SKEMA PEMBAYARAN UTANG PERMINTAAN JAMINAN ATAS SKEMA PEMBAYARAN UTANG YANG DITAWARKAN DEBITOR MEMANTAU KURATOR DALAM PENYELESAIAN/PEMBERESAN ASSET-ASEET DEBITOR
TERIMA KASIH @KemenkopUKM KemenkopUKMKemenkopUKM @KemenkopUKM 30

More Related Content

Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm

  • 1. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Kebijakan Umum Pemerintah dalam Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM
  • 3. LEGALITAS PEMBENTUKAN KOPERASI 1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 2. UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 3. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Modal Penyertaan Koperasi; 8. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi 9. Permenkumham No 14 Tahun 2018 tentang Pengesahan Koperasi
  • 4. 4 PENGERTIAN Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip–prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. (UU No 25/1992). Anggota Koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa Koperasi. (Pasal 17 UU No 25/1992) Koperasi Simpan Pinjam adalah hanya menjalankan simpan dan pinjam. (PP 9/1995)
  • 6. PENGESAHAN KOPERASI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
  • 7. JENIS KOPERASI (Pasal 16 UU 25/1992) KOPERASI SIMPAN PINJAM 04 03 KOPERASI KONSUMEN KOPERASI PEMASARAN02 01 05 KOPERASI PRODUSEN KOPERASI JASA
  • 8. Syariah 3.905 unit 23,76% Konvensional 12.530 unit 76,24% PRODUSEN 24.593 unit 19,99% Ada USP 13.209 unit 10,73% Tidak Ada USP 11.384 unit 9,25% PEMASARAN 3.254 unit 2,64% Ada USP 1.748 unit 1,42% Tidak Ada USP 1.506 unit 1,22% KONSUMEN 72.793 unit 59,16% Ada USP 39.098 unit 31,77% Tidak Ada USP 33.695 unit 27,38% JASA 5.973 unit 4,85% Ada USP 3.208 unit 2,61% Tidak Ada USP 2.765 unit 2,25% Sumber: Database Kementerian Koperasi dan UKM yang diolah berdasarkan data ODS per 31 Desember 2019 JUMLAH KOPERASI 123.048 unit KSP 16.435 unit 13,36% NON KSP 106.613 unit 86,64% TOTAL USP 57.263 unit 46,54 % TOTAL KSP 16.435 unit 13,36% TOTAL KSP & USP 73.698 unit 59,90% Kondisi Existing Koperasi
  • 9. POTRET KOPERASI INDONESIA Jumlah Tenaga Kerja Koperasi: 614.997 Orang Jumlah Anggota Koperasi: 22.463.738 Orang PDB Koperasi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional Kontribusi Koperasi dalam perekonomian sangat signifikan, dari 123.048 Unit Koperasi berkontribusi pada: 3.187 Unit (2,59%) 6.389 Unit (5,19%) 113. 472 Unit (92,22%) WILAYAH KEANGGOTAAN Nasional Provinsi Kabupaten/Kota 2 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA • KOPERASI PRODUSEN : 5.973 UNIT 1.436 UNIT • KOPERASI SIMPAN PINJAM : 72.793 UNIT 22.451 UNIT • KOPERASI PEMASARAN : 3.254 UNIT 553 UNIT • KOPERASI JASA : 24.593 UNIT 3.504 UNIT • KOPERASI KONSUMEN : 16.435 UNIT 7.817 UNIT KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) BERDASARKAN JENIS KOPERASI: • PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN : 11.700 UNIT 3.421 UNIT • INDUSTRI PENGOLAHAN : 674 UNIT 202 UNIT • PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG : 45 UNIT 13 UNIT • KONTRUKSI DAN BANGUNAN : 76 UNIT 31 UNIT • PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REPARASI KENDARAAN : 1.631 UNIT 620 UNIT • PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN-MINUM : 12.718 UNIT 1.129 UNIT • INFORMASI DAN KOMUNIKASI : 1.090 UNIT 30 UNIT • JASA KEUANGAN DAN ASURANSI : 57.263 UNIT 28.474 UNIT • PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN : 189 UNIT 33 UNIT • JASA PENDIDIKAN : 54 UNIT 21 UNIT • PENGADAAN LISTRIK DAN GAS : 80 UNIT 39 UNIT • JASA PERUSAHAAN : 294 UNIT 170 UNIT • JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL : 39 UNIT 17 UNIT • TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN : 710 UNIT 254 UNIT • ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANANDAN JAMINAN SOSIAL : 17 UNIT 11 UNIT • JASA LAINNYA : 36.450 UNIT 1.290 UNIT • REAL ESTATE (PEMUKIMAN) : 18 UNIT 6 UNIT KOPERASI AKTIF (NIK) KOPERASI AKTIF (SERTIFIKAT NIK) BERDASARKAN SEKTOR KOPERASI: Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123.048 UNIT TOTAL KOPERASI 35.761 UNIT TOTAL KOPERASI SERTIFIKAT NIK
  • 11. Undang - Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM nomor 98 tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Dasar Hukum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
  • 12. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 18 Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata. Pasal 19 Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi, wajib mendapat pengesahan dari Menteri. Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri. 12
  • 13. Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan, Peleburan dan pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Menteri dengan ketentuan : - Ditetapkan dengan keputusan rapat anggota sesuai AD Koperasi; - Berita Acara rapat PAD dan daftar hadir anggota wajib dilaporkan Menteri paling lambat 1(satu) bulan sejak PAD koperasi dilakukan; - Pengurus koperasi wajib mengumumkan PAD koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan; - Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari; - Pelaporan perubahan anggaran dasar koperasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta perubahan ditandatangani. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAPORKAN
  • 14. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG DILAPORKAN - Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar pada saat pelaporan diterima dan disampaikan kepada pemohon secara elektronik; - Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah adalah yang ada di pejabat berwenang. 14
  • 15. 5. Perubahan nominal simpanan pokok 6. Perubahan nominal simpanan wajib 7. Penyesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku 8. Jangka waktu berdiri 1. Perubahan nama 2. Perubahan alamat 3. Perubahan wilayah keanggotaan 4. Perubahan modal Perubahan Anggaran Dasar yang dilaporkan kepada Menteri
  • 17. DINAS PROV/D.I/K AB/KOTA KEMENKOP DAN UKM BERITA NEGARA ODS Ket: 1. Dinas Provinsi/D.I, Kab/Kota menyampaikan usulan final pembubaran koperasi 2. Kemenkop dan UKM menetapkan SK Pembubaran Koperasi 3. Penyampaian dokumen pembubaran Koperasi 4. Pengumuman dalam Berita Negara RI 5. Pencoretan dalam Daftar Umum Koperasi 6. Pencatatan pembubaran Koperasi pada ODS 7. Penghapusan Badan Hukum Koperasi oleh Kemeterian Hukum dan HAM 1 2 3 4 5 6 7 KEMENKUM DAN HAM ALUR PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH
  • 18. LATAR BELAKANG PEMBUBARAN KOPERASI Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Pembubaran Koperasi dilakukan dalam rangka penataan dan penertiban Koperasi Tidak Aktif Dikeluarkannya SK Pembubaran Nomor 114/M.KUKM.2/XII/2016 Tahun 2016 sebanyak 45.629 Koperasi Seluruh Indonesia SK 114 diberi waktu sanggahan selama enam bulan. Kemudian pada bulan Juli 2017 dikeluarkan SK Nomor 65/M.KUKM.2/VII/2017, Koperasi yang dibubarkan menjadi 32.778 Koperasi Seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 65 Tahun 2017, maka SK Nomor 114 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Pembubaran Koperasi 1 2 3 4 5
  • 19. 1. Inventarisasi data koperasi tidak aktif 2. Pengumuman atau pemberitahuan rencana pembubaran koperasi, dalam pengumuman dicantumkan waktu sanggahan keberatan untuk dibubarkan 3. Waktu sanggahan tersebut diberikan waktu selama 2 bulan, apabila koperasi keberatan untuk dibubarkan yang diketahui oleh anggota koperasi maka dalam waktu 1 bulan Dinas dapat mengeluarkan surat pernyataan keberatan diterima atau ditolak 4. Apabila pernyataan keberatan tersebut diterima maka Dinas wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi 5. Apabila pernyataan keberatan tersebut ditolak maka Dinas mengusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Kelembagaan 6. Dinas menyampaikan usulan Pembubaran Koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan dengan melampirkan : a. Dokumen rencana Pembubaran b. Alasan Koperasi dibubarkan c. Mencantumkan usulan Tim Penyelesai TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019
  • 20. 7. Deputi Bidang Kelembagaan memverifikasi dokumen yang disampaikan oleh Dinas, apabila dinyatakan lengkap dan benar Deputi Bidang Kelembagaan mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan disampaikan ke Dinas 8. Dinas menetapkan Tim Penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi tersebut 9. Tim Penyelesai menyampaikan berita acara penyelesaian pembubaran koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang Kelembagaan beserta kelengkapan lainnya, seperti: a. SK Tim Penyelesai b. Dokumen Pengumuman Pembubaran Koperasi c. Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi d. Akta Pendirian Koperasi (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat) e. Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi f. Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat) g. Perubahan Anggaran Dasar (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat). TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019
  • 21. 10. Deputi Bidang Kelembagaan mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara 11. Deputi Bidang Kelembagaan cq Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum menyampaikan surat kepada Dinas agar mencoret koperasi yang sudah dibubarkan dalam buku daftar umum koperasi 12. Deputi Bidang Kelembagaan cq Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum menyampaikan ke Biro Perencanaan untuk pencatatan pembubaran koperasi kepada ODS 13. Kementerian koperasi dan UKM cq Biro Perencanaan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk penghapusan badan hukum koperasi TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019 * Apabila tidak ditemukan alamat koperasi, pengawas dan pengurus koperasi, maka tim penyelesai melampirkan surat ket lurah setempat bahwa koperasi tidak ditemukan * Apabila dokumen anggaran dasar koperasi tidak ditemukan maka
  • 23. Dasar Hukum 1. UU No 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan 2. Permenkop No 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi 3. Permenkop No 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi Simpan Pinjam PENGAWASAN KOPERASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
  • 24. • melihat performan ce (kinerja) koperasi • Memotret kondisi koperasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang menggambarkan keseluruhan eksistensi koperasi •implement asi jati diri dan prinsip koperasi • memperhi tungkan potensi risiko Pemeriksaan kepatuhan Pemeriksaan kelembagaan Pemeriksaan usaha simpan pinjam Penilaian kesehatan koperasi (Penkes) P E N G A W A S A N
  • 25. P E N G A W A S A N pembubaran KSP atau KSPPS pencabutan izin usaha simpan pinjam pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam mengusulkan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola teguran tertulis pertama dan kedua SANKSI ADMINISTRATIF SANKSI PIDANA PENGGELAPAN TINDAK PIDANA PERBANKAN TINDAK PENCUCIAN UANG
  • 26. P E N G A W A S A N REGULATOR BANK NON BANK KOPERASI Penghimpunan Dana dari public/masyarakat dan keterkaitan antar Lembaga keuangan tersebut, perlu ada pengelolaan risk appetite, regulasi dan pengawasan dengan tujuan untuk menjaga Lembaga keuangan, system keuangan dan pengguna jasa keuangan dari berbagai factor resiko dengan tetap memberi ruang yang cukup dalam inovasi.
  • 27. KEANGGOTAAN 1. selfhelpdicatatpadabukudaftaranggota 2. melayanianggota dancalonanggota 3bulan 3. kelebihankemampuankoperasi MODAL PENYERTAAN 1. menanggungresiko,merupakanhutang jangkapanjang 2. perikatanjelas SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 1. unitantipencucianuangdanpencegahankorupsi 2. unitmengenalipenggunajasa 3. pelaporanGoAML-PPATK DANA ANGGOTA DAN PERLINDUNGANNYA
  • 28. Progress penanganan KSP bermasalah 28 KSP HANSON1 KSP Indosurya Cipta2 3 Kasus Pemblokiran Aplikasi 50 Koperasi oleh OJK 1. Tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2018. 2. Koperasi tidak menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Koperasi dalam melakukan penyaluran dana tidak diberikan kepada anggota, tetapi disalurkan kepada beberapa Perusahaan Hanson Group dan pihak yang terafiliasi. 4. Saat ini masih dalam proses penanganan oleh Bareskrim Mabes Polri. 1. Pengurus dan Pengawas ditunjuk langsung oleh Manajemen (Hendri Surya). 2. RAT 2019 belum dilaksanakan 3. Calon Anggota tidak segera di jadikan Anggota. 4. Likuiditas tidak terjaga. 5. Fungsi Pengurus dan Pengawas tidak berjalan. 6. Bareskrim sedang menindaklanjuti laporan PPATK. 7. Dalam proses PKPU oleh Pengadilan Jakarta Pusat Setelah dilakukan Koordinasi dan Klarifikasi dengan Satgas Waspada Investasi – OJK, 36 Koperasi sudah dinormalisasi/rehabilitasi karena tidak terbukti menjalankan praktek illegal sebagaimana yang diduga oleh OJK (pinjaman online kepada non anggota), 9 Koperasi tidak berbadan hukum (Koperasi Fiktif), 3 Koperasi masih dalam Proses review dan 1 Koperasi di blokir karna terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 29. PERLINDUNGAN DANA NASABAH UU No 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan KEPAILITAN LAPORAN KEPOLISIAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG/KEPAILITAN PENGADILAN NEGERI NIAGA PENGAJUAN SKEMA PEMBAYARAN UTANG PERMINTAAN JAMINAN ATAS SKEMA PEMBAYARAN UTANG YANG DITAWARKAN DEBITOR MEMANTAU KURATOR DALAM PENYELESAIAN/PEMBERESAN ASSET-ASEET DEBITOR