Kegagalan orba dalam membangun bidang sosial politik dan ekonomi
Download as PPTX, PDF
3 likes11,182 views
Rezim Orde Baru gagal membangun bidang sosial, politik, dan ekonomi. Terjadi kessenjangan sosial dan diskriminasi etnik. Militer campur tangan dalam politik sehingga demokrasi terhambat. Ekonomi tergantung hutang luar negeri dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) meluas di kalangan elite pemerintah. Hal ini memicu berbagai konflik sosial dan keruntuhan rezim.
Kegagalan orba dalam membangun bidang sosial politik dan ekonomi
- 1. KEGAGALAN ORBA DALAM MEMBANGUN BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI
- 7. MENINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN Menurunnya pendapatan riil penduduk diperkirakan untuk periode 1997-1998 terjadi penurunan pendapatan riil rata-rata sebesar 10-14% dalam nilai konstan. Naiknya jumlah pengangguran, terutana di kota-kota besar menyebabkan munculnya kelompokkelompok miskin dengan perkiraan sekitar 15 juta orang padatahun1998. Kenaikan inflasiDiperkirakan untuk harga beras telah meningkat hampir 200%. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat desa maupun kota
- 8. KELOMPOK RAWAN PANGAN Melihat lebih dalam lagi ke dalam distribusi kemiskinan yang digolongkan sebagai keluaraga pra sejahtera dan sejahtera meningkat menjadi hampir 17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan pangan yang naik secara drastis ini disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang menurunkan daya beli dan faktor alam yang tidak menguntungkan.
- 9. Meledaknya Angka Pengangguran Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 15 juta orang atau sekitar 16,5% dari angkatan kerja pada pertengahan 1998. Hal ini terutama terjadi di perkotaan,
- 10. Menurunnya Murid Sekolah Pada tahun 1998/1999 diperkirakan menjadi kenaikan murid putus sekolah dari sekitar 2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD atau kenaikan sebesar 119,2%. Sedangkan untuk murid SMP naik 5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan sebesar 125%. Secara absolut diperkirakan sekitar 17,5 juta murid usia sekolah akan putus sekolah untuk mencari penghasilan
- 11. rezim Orde baru menjadikan metode asimilasi sebagi solusi untuk menyelesaikan apa yang disebut masalah Cina. Pemerintah Orde Baru melakukan langkahlangkah ini karena khawatir, akan menyebarkan pengaruh Komunisme, DISKRIM INASI ETNIK Kerusuhan Mei 1998 telah membuktikan bahwa tanpa didukung kekuatan politik, posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia yang menurut mitos yang selama ini berkembang di masyarakat seolah-olah sangat kuat di bidang ekonomi, ternyata sangat rentan dan dapat dibuat tidak berdaya hanya dalam hitungan jam saja. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing kedudukannya berada di bawah warga pribumi. Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai pergantian nama, Instruksi Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina, Keputusan Presiden No. 240/1967 mengenai kebijakan pokok yang mengatur WNI keturunan asing, serta Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Cina
- 12. TRAGEDI MEI 1998
- 13. Militer Munculnya rezim otoriter sebagai penghambat demokratisasi BIDANG POLITIK Kepartai an
- 14. DAMPAK POSISI MILITER PADA ORBA peran sosial politik TNI yang melampaui batas telah mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi masyarakat campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit dan berlarut-larutnya beberapa konflik yang terjadi di tengah masyarakat intervensi TNI yang terlalu jauh di bidang hukum telah mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan. keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi dianggap sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini.
- 15. KASUS MARSINAH KARENA K E T E R L I B ATA N O K N U M
- 17. KEPARTAIAN GOLKAR PARTAI HEGMONIC FAKSI MILITER FAKSI BIROKRASI yakni bukan partai kader dan partai massa. diciptakan dan dikembangkan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat sebagaimana partai massa dan kader, tetapi dibangun oleh pemerintah
- 18. BIDANG EKONOMI Terlalu bergantungnya Indonesia Terhadap Bantuan Luar Negeri KKN
- 19. TERLALU BERGANTUNGNYA INDONESIA TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI Dibantu IGGI untuk menyuplai perekonomian Indonesia dengan hutang luar negeri akibat kemandirian perekonomian Indonesia melemah
- 21. KKN Keluarga Presiden Soeharto memegang perusahaan berskala besar dan nasioanal sehingga Memudahkan untuk melakukan KKN skandal buruk dalam mengelola hutan tropis tahun 1950 Indonesia memiliki 152 juta hektar, tapi pada tahun 1989 menjadi 109 juta hektar. Pemerintah Orde Baru telah memberikan konsesi penebangan dengan biaya contoh rendah
- 22. SUDONO SALIM di akhir tahun 1969, Soeharto memberikan sebagian monopoli penggilingan dan distribusi gandum dan tepung pada PT Bogasari Flour Mills, yang dikuasai oleh kelompok Salim.
Editor's Notes
- #10: Hal ini terutama terjadi di perkotaan,