ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

kelemahan usulan ppkp dan pips

•Download as PPT, PDF•
•
Wisda Putri
Wisda Putri
1 of 18
Catatan Hasil Evaluasi Usulan PPKP dan PTK Tahun 2005 - 2007 KELEMAHAN PENYUSUNAN USULAN PPKP DAN PTK Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
REKAPITULASI USULAN PPKP TAHUN 2005 - 2007     2005 2006 2007 LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS Usulan yang masuk 242 55 258 33 306 107 Jumlah LPTK 24 25 23 14 31 33 Rerata 10.08 2.2 11.2 2.4 9.9 3.2               Usulan diterima 96 14 122 18 85 15 Jumlah LPTK 24 13 22 9 22 10 Rerata 4 1.1 5.5 2 3.9 1.5               Usulan ditolak 152* 41 136 15 221 92 Jumlah LPTK 22 20 23 11 31 33 Rerata 6.9 2.1 5.9 1.4 7.1 2.8
REKAPITULASI USULAN PTK TAHUN 2005 - 2007     2005 2006 2007 LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS Usulan yang masuk 208 58 304 73 328 162 Jumlah LPTK 23 24 26 19 31 35 Rerata 9.0 2.4 11.7 3.8 10.6 4.6               Usulan diterima 101 19 134 33 106 44 Jumlah LPTK 19 14 24 11 30 21 Rerata 5.3 1.4 5.6 3 3.5 2.1               Usulan ditolak 107 39 170 40 222 118 Jumlah LPTK 22 21 26 15 30 30 Rerata 4.9 1.8 6.5 2.7 7.8 3.5
Kecenderungan yang terjadi sejak 2005 sampai 2007 adalah: 1) peningkatan jumlah usulan yang masuk Direktorat Ketenagaan terdapat 2) penurunan jumlah usulan yang diterima Direktorat Ketenagaan 3) LPTKN lebih banyak mengirimkan usulan dibandingkan LPTKS 4) lebih banyak usulan yang ditolak dibandingkan yang diterima baik dari LPTKN maupun LPTKS.
1) evaluasi administratif, 2) evaluasi akademik, 3) kuota dana yang tersedia di Dit. Ketenagaan. Dasar pertimbangan dalam seleksi usulan PPKP dan PTK: 1) pengampunan kesalahan administratif yang dianggap tidak esensial. 2) penurunan skor penerimaan dalam evaluasi akademik, 3) variasi LPTK yang usulannya diterima. Digunakan pula pertimbangan kebijakan seperti:
JENIS DAN BENTUK KELEMAHAN USULAN PPKP DAN PTK 1. Perwajahan tidak sesuai aturan (Warna dan Sampul) 2. Format lembar pengesahan (Lamp. 2 – 5) 3. Kelengkapan dan sistematika usulan (Panduan hlm. 7) 4. Jadwal (Panduan hlm. 4) 5. Alokasi biaya/anggaran penelitian (Panduan hlm. 4) 6. Lampiran HASIL EVALUASI ADMINISTRASI 7. Pengusul
PENGUSUL Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 1. Pengusul bukan dosen LPTK Negeri dan Swasta dibawah Depdiknas, dari program studi kependidikan yang tidak sedang mengikuti perkuliah (teori) di S-2 atau S-3 2. Ketua pengusul bukan pengampu mata kuliah yang dikaji (PPKP) atau mata kuliah sebidang dengan mata pelajaran di sekolah yang diusulkan (mata kuliah yang diampu tidak jelas) 3. Ketua pengusul sedang terikat kontrak penelitian di Ditjen Dikti 4. Komposisi pengusul, khususnya PTK masih banyak dosennya dari pada gurunya. Seharusnya: PPKP: 1 ketua dan 1-2 anggota (dosen sebidang atau tidak sebidang) PTK : 1 dosen (kota) dan 2 guru (anggota); 2 dosen dan 3 guru
Masih ada sejumlah usulan yang diusulkan oleh person yang sama; kreatif dalam menulis nama: Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Ketua : A Angg : 1. B 2. C Ketua : C Angg : 1. B 2. A Ketua : B Angg : 1. A 2. C Gelar Aditya Madya Gelar A. M. G. Aditya M. G. A. Madya
JENIS DAN BENTUK KELEMAHAN USULAN PPKP DAN PTK 1. Judul lebih dari 15 kata, tidak menggambarkan masalah dan tindakan untuk mengatasi masalah 2. Dua usulan dengan judul berbeda, tetapi isinya sama dan diusulkan oleh dosen dari satu prodi 3. Salah pemahaman tentang konsep-konsep pedagogi, misalnya model pembelajaran SEQIP, metode belajar portofolio HASIL EVALUASI AKADEMIK 4. Hubungan antar komponen dalam proposal tidak jelas
Komponen dan Kaitannya Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Latar Belakang Masalah Kajian Teori Tujuan Penelitian Metode Penelitian ? ? ? ?
5. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional b. Tidak menyertakan data pendukung a. Tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas c. Potensi untuk perbaikan pembelajaran belum tampak d. Masalah terlalu luas (Rumusan tidak fokus) e. Tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif pemecahan f. Rumusan masalah tidak mencerminkan adanya tindakan dan gambaran perubahan prilaku
6. Tujuan dan Manfaat Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional b. Rumusan tujuan tidak mengarah pada penyelesaian permasalahan atau pada peningkatan/perbaikan kualitas pembelajaran a. Rumusan tujuan tidak jelas/fokus c. Tidak menggambarkan manfaat penelitian bagi mahasiswa, dosen dan program studi atau sekolah
7. Kajian Pustaka Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional a. Tidak relevan dengan permasalahan b. Tidak relevan dengan alternatif pemecahan masalah c. Tidak mengungkap hasil penelitian yang relevan d. Tidak menyusun kerangka pikir yang bermuara ke hipotesis tindakan
8. Metodologi PPKP Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional b. Pada penelitian tindakan belum ada gambaran tindakan yang direncanakan. a. Pemahaman terhadap PTK masih rendah (masih rancunya pengertian siklus dan tindakan c. Masih belum bisa membedakan antara penelitian pengembangan dan penelitian tindakan (pengembangan yang di-action-kan)
9. Prosedur PTK Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional c. Rancangan rancu dengan penelitian lain, seperti adanya sampling dalam penentuan subjek, adanya kelompok kontrol b. Satu pertemuan dianggap satu siklus a. Pemahaman terhadap siklus masih rendah (Siklus tidak jelas atau tidak lengkap komponennya) d. Hubungan peran kolaboratif tak terinci dengan jelas
10. Pengumpulan dan Analisis Data Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional c. Instrumen yang akan digunakan tidak sesuai dengan data yang diinginkan, misal untuk mengukur keterampilan kerja ilmiah digunakan tes tulis. b. Pada PTK analisis data terlalu mengandalkan pendekatan kuantitatif (Pokoknya statistik) a. Terlalu difokuskan pada hasil belajar (masalah proses belum menjadi prioritas)
11. Lain-lain Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional c. Biaya penelitian terlalu banyak pada transport dan honor (tidak sesuai dengan rambu-rambu) a. Pengesahan/persetujuan dari lembaga mitra tidak ada b. Ketidaksesuaian jadwal penelitian dengan kalender akademik atau sekolah mitra d. Jumlah proposal yang disampaikan melebihi jumlah yg ditentukan
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

More Related Content

kelemahan usulan ppkp dan pips

  • 1. Catatan Hasil Evaluasi Usulan PPKP dan PTK Tahun 2005 - 2007 KELEMAHAN PENYUSUNAN USULAN PPKP DAN PTK Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
  • 2. REKAPITULASI USULAN PPKP TAHUN 2005 - 2007     2005 2006 2007 LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS Usulan yang masuk 242 55 258 33 306 107 Jumlah LPTK 24 25 23 14 31 33 Rerata 10.08 2.2 11.2 2.4 9.9 3.2               Usulan diterima 96 14 122 18 85 15 Jumlah LPTK 24 13 22 9 22 10 Rerata 4 1.1 5.5 2 3.9 1.5               Usulan ditolak 152* 41 136 15 221 92 Jumlah LPTK 22 20 23 11 31 33 Rerata 6.9 2.1 5.9 1.4 7.1 2.8
  • 3. REKAPITULASI USULAN PTK TAHUN 2005 - 2007     2005 2006 2007 LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS LPTKN LPTKS Usulan yang masuk 208 58 304 73 328 162 Jumlah LPTK 23 24 26 19 31 35 Rerata 9.0 2.4 11.7 3.8 10.6 4.6               Usulan diterima 101 19 134 33 106 44 Jumlah LPTK 19 14 24 11 30 21 Rerata 5.3 1.4 5.6 3 3.5 2.1               Usulan ditolak 107 39 170 40 222 118 Jumlah LPTK 22 21 26 15 30 30 Rerata 4.9 1.8 6.5 2.7 7.8 3.5
  • 4. Kecenderungan yang terjadi sejak 2005 sampai 2007 adalah: 1) peningkatan jumlah usulan yang masuk Direktorat Ketenagaan terdapat 2) penurunan jumlah usulan yang diterima Direktorat Ketenagaan 3) LPTKN lebih banyak mengirimkan usulan dibandingkan LPTKS 4) lebih banyak usulan yang ditolak dibandingkan yang diterima baik dari LPTKN maupun LPTKS.
  • 5. 1) evaluasi administratif, 2) evaluasi akademik, 3) kuota dana yang tersedia di Dit. Ketenagaan. Dasar pertimbangan dalam seleksi usulan PPKP dan PTK: 1) pengampunan kesalahan administratif yang dianggap tidak esensial. 2) penurunan skor penerimaan dalam evaluasi akademik, 3) variasi LPTK yang usulannya diterima. Digunakan pula pertimbangan kebijakan seperti:
  • 6. JENIS DAN BENTUK KELEMAHAN USULAN PPKP DAN PTK 1. Perwajahan tidak sesuai aturan (Warna dan Sampul) 2. Format lembar pengesahan (Lamp. 2 – 5) 3. Kelengkapan dan sistematika usulan (Panduan hlm. 7) 4. Jadwal (Panduan hlm. 4) 5. Alokasi biaya/anggaran penelitian (Panduan hlm. 4) 6. Lampiran HASIL EVALUASI ADMINISTRASI 7. Pengusul
  • 7. PENGUSUL Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 1. Pengusul bukan dosen LPTK Negeri dan Swasta dibawah Depdiknas, dari program studi kependidikan yang tidak sedang mengikuti perkuliah (teori) di S-2 atau S-3 2. Ketua pengusul bukan pengampu mata kuliah yang dikaji (PPKP) atau mata kuliah sebidang dengan mata pelajaran di sekolah yang diusulkan (mata kuliah yang diampu tidak jelas) 3. Ketua pengusul sedang terikat kontrak penelitian di Ditjen Dikti 4. Komposisi pengusul, khususnya PTK masih banyak dosennya dari pada gurunya. Seharusnya: PPKP: 1 ketua dan 1-2 anggota (dosen sebidang atau tidak sebidang) PTK : 1 dosen (kota) dan 2 guru (anggota); 2 dosen dan 3 guru
  • 8. Masih ada sejumlah usulan yang diusulkan oleh person yang sama; kreatif dalam menulis nama: Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Ketua : A Angg : 1. B 2. C Ketua : C Angg : 1. B 2. A Ketua : B Angg : 1. A 2. C Gelar Aditya Madya Gelar A. M. G. Aditya M. G. A. Madya
  • 9. JENIS DAN BENTUK KELEMAHAN USULAN PPKP DAN PTK 1. Judul lebih dari 15 kata, tidak menggambarkan masalah dan tindakan untuk mengatasi masalah 2. Dua usulan dengan judul berbeda, tetapi isinya sama dan diusulkan oleh dosen dari satu prodi 3. Salah pemahaman tentang konsep-konsep pedagogi, misalnya model pembelajaran SEQIP, metode belajar portofolio HASIL EVALUASI AKADEMIK 4. Hubungan antar komponen dalam proposal tidak jelas
  • 10. Komponen dan Kaitannya Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Latar Belakang Masalah Kajian Teori Tujuan Penelitian Metode Penelitian ? ? ? ?
  • 11. 5. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional b. Tidak menyertakan data pendukung a. Tidak diambil dari permasalahan nyata di kelas c. Potensi untuk perbaikan pembelajaran belum tampak d. Masalah terlalu luas (Rumusan tidak fokus) e. Tidak menggambarkan alasan pemilihan alternatif pemecahan f. Rumusan masalah tidak mencerminkan adanya tindakan dan gambaran perubahan prilaku
  • 12. 6. Tujuan dan Manfaat Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional b. Rumusan tujuan tidak mengarah pada penyelesaian permasalahan atau pada peningkatan/perbaikan kualitas pembelajaran a. Rumusan tujuan tidak jelas/fokus c. Tidak menggambarkan manfaat penelitian bagi mahasiswa, dosen dan program studi atau sekolah
  • 13. 7. Kajian Pustaka Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional a. Tidak relevan dengan permasalahan b. Tidak relevan dengan alternatif pemecahan masalah c. Tidak mengungkap hasil penelitian yang relevan d. Tidak menyusun kerangka pikir yang bermuara ke hipotesis tindakan
  • 14. 8. Metodologi PPKP Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional b. Pada penelitian tindakan belum ada gambaran tindakan yang direncanakan. a. Pemahaman terhadap PTK masih rendah (masih rancunya pengertian siklus dan tindakan c. Masih belum bisa membedakan antara penelitian pengembangan dan penelitian tindakan (pengembangan yang di-action-kan)
  • 15. 9. Prosedur PTK Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional c. Rancangan rancu dengan penelitian lain, seperti adanya sampling dalam penentuan subjek, adanya kelompok kontrol b. Satu pertemuan dianggap satu siklus a. Pemahaman terhadap siklus masih rendah (Siklus tidak jelas atau tidak lengkap komponennya) d. Hubungan peran kolaboratif tak terinci dengan jelas
  • 16. 10. Pengumpulan dan Analisis Data Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional c. Instrumen yang akan digunakan tidak sesuai dengan data yang diinginkan, misal untuk mengukur keterampilan kerja ilmiah digunakan tes tulis. b. Pada PTK analisis data terlalu mengandalkan pendekatan kuantitatif (Pokoknya statistik) a. Terlalu difokuskan pada hasil belajar (masalah proses belum menjadi prioritas)
  • 17. 11. Lain-lain Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional c. Biaya penelitian terlalu banyak pada transport dan honor (tidak sesuai dengan rambu-rambu) a. Pengesahan/persetujuan dari lembaga mitra tidak ada b. Ketidaksesuaian jadwal penelitian dengan kalender akademik atau sekolah mitra d. Jumlah proposal yang disampaikan melebihi jumlah yg ditentukan
  • 18. Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional