(Kelompok 3) Bab 5. BPR Syariah
Download as ppt, pdf1 like2,103 views
Dokumen tersebut membahas tentang Bank Perkreditian Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan berupa deposito dan tabungan serta menyalurkan pinjaman sesuai prinsip syariah. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sejarah, tujuan, produk, pendirian, modal, dan tantangan BPRS serta strategi pengembangannya.
(Kelompok 3) Bab 5. BPR Syariah
- 1. BAB 5 BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH Kelompok 3 : Rendy Setya Aji Yuyun Indrawati
- 2. PENGERTIAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
- 3. SEJARAH
- 5. USAHA-USAHA BPR SYARIAH Usaha Pengerahan Dana Masyarakat Usaha Penyaluran Dana Masyarakat Jasa Perbankan lainnya Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dll. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan bai salam.
- 8. PENDIRIAN BPR SYARIAH Dalam pendirian BPR syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR syariah yang telah ditentukan dalam UU perbankan, sebagaimana dalam UU perbankan no 10 tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPR syariah dapat berupa : 1. Perseroan terbatas 2. Koperasi 3. Perusahaan daerah
- 9. Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPR syariah adalah sebagai berikut : 1. BPR syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin direksi bank indonesia. 2. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh : a. Warga negara indonesia b. Badan hukum indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara indonesia c. Pemerintah daerah, atau d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam hurup a,b dan c
- 10. SUMBER MODAL Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar : 1. Rp. 2.000.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan diwilayah daerah khuhus ibu kota jakarta raya dan kabupaten/kotamadya tangerang,bogor,bekasi,dan karawang. 2. Rp.1.000.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan diwilayah ibu kota propinsi diluar wilayah seperti tersebut pada butir 1 diatas. 3. Rp.500.000.000,- untuk BPR syariah yang didirikan diluar wilayah yang disebut pada butir 1 dan 2 diatas. Modal yang disetor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPR, syariah, wajib sekurang kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPR syariah itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya.
- 11. KENDALA PERKEMBANGAN 1. BPR syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. 2. Rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR syariah sehingga proses BPR syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. 3. Kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah. 4. Aktivitas BPR syariah dibidang keuangan sering kali tidak menyisahkan waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar islam
- 12. Strategi Pengembangan BPR Syariah 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR, baik produknya maupun sistem yang digunakannya. Melalui informasi di media-media masa, kerjasama dengan lembaga pendidikan/non pendidikan. 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. 3. Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah, hal ini untuk mengeketahui berapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada serta untuk meningkatkan koordinasi di antara lembaga keuangan syariah. 4. Perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dgn tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi. Hal ini akan menjadikan kebijakan BPRS sesuai dgn kondisi masyarakat.
- 13. TERIMA KASIH