ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Kelompok3 stie mbi pancasila

•Download as PPTX, PDF•
•
Syarif Hidayatullah
Syarif Hidayatullah
1 of 13
Download to read offline
KELOMPOK III Pancasila dan Penegakan HAM di Indonesia Disusun Oleh : Sarip Hidayatuloh Siti Fatonah Awan Bachtiar Riska Tri Agustina Dosen : Bpk. Armada Hadi Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Jurusan : Manajemen
Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil,politik,ekonomi,sosial budaya,dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan,pemantauan,maupun dalam pelaksanaanya.
HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu: 1. Pembukaan UUD 1945 (alenia 1), 2. Pancasila sila keempat, 3. Batang tubuh UUD 1945 (Pasal 27,29 dan 30), 4. UU Nomor 39/1999 tentang HAM 5. UU Nomor26/2000 tentang Pengadilan HAM.
HAM di Indonesia menjamin : 1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10.Hak anak
Kegiatan-kegiatan pokok penegak HAM meliputi : • Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2004 • Pelaksanaan Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari Tahun 2004-2009 sebagai gerakan nasional. • Peningkatan penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.
Lanjutan • Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. • Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. • Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. • Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Inonesia.
Lembaga Penegak HAM Komnas HAM Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,penelitian,penyuluhan,pemantauan,dan mediasi hak sasi manusia. Tujuan Komnas HAM • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila,UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. • Meningkatkan perlindunggan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam barbagai bidang kehadupan.
Wewenang Komnas HAM : *) Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan retifikasi. b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan,perubahan,dan pencabutan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Lanjutan c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian d. Studi kepustakaan,studi lapangan,studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan,penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi,lembaga atau pihak lainnya,baik tingkat nasional,regional,maupun internasional dalam hak asasi manusia.
Pengadilan HAM Menurut pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di bentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Partisipasi Masyarakat Parstisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam pasal 100-103 UU tentang HAM. partisipasi masayarakat dapat di bentuk sebagai berikut: 1. setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masayarakat, lembaga swadaya masayarakat (LSM),atau lembaga kemasyarakatan lainya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 2. pemasyarakatan juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manuasia kepada komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manuasia.
KESIMPULAN Indonesia sebagai Negara hukum sangat menjunjung Hak asasi manusia, dan pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
THANK YOU

More Related Content

Kelompok3 stie mbi pancasila

  • 1. KELOMPOK III Pancasila dan Penegakan HAM di Indonesia Disusun Oleh : Sarip Hidayatuloh Siti Fatonah Awan Bachtiar Riska Tri Agustina Dosen : Bpk. Armada Hadi Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila Jurusan : Manajemen
  • 2. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil,politik,ekonomi,sosial budaya,dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan,pemantauan,maupun dalam pelaksanaanya.
  • 3. HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu: 1. Pembukaan UUD 1945 (alenia 1), 2. Pancasila sila keempat, 3. Batang tubuh UUD 1945 (Pasal 27,29 dan 30), 4. UU Nomor 39/1999 tentang HAM 5. UU Nomor26/2000 tentang Pengadilan HAM.
  • 4. HAM di Indonesia menjamin : 1. Hak untuk hidup 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita 10.Hak anak
  • 5. Kegiatan-kegiatan pokok penegak HAM meliputi : • Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2004 • Pelaksanaan Rencana aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari Tahun 2004-2009 sebagai gerakan nasional. • Peningkatan penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.
  • 6. Lanjutan • Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. • Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. • Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. • Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik ke luar maupun masuk ke wilayah Inonesia.
  • 7. Lembaga Penegak HAM Komnas HAM Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,penelitian,penyuluhan,pemantauan,dan mediasi hak sasi manusia. Tujuan Komnas HAM • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila,UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. • Meningkatkan perlindunggan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam barbagai bidang kehadupan.
  • 8. Wewenang Komnas HAM : *) Wewenang dalam bidang pengkajian penelitian a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan retifikasi. b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan,perubahan,dan pencabutan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
  • 9. Lanjutan c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian d. Studi kepustakaan,studi lapangan,studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan,penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi,lembaga atau pihak lainnya,baik tingkat nasional,regional,maupun internasional dalam hak asasi manusia.
  • 10. Pengadilan HAM Menurut pasal 104 UU HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di bentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
  • 11. Partisipasi Masyarakat Parstisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam pasal 100-103 UU tentang HAM. partisipasi masayarakat dapat di bentuk sebagai berikut: 1. setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masayarakat, lembaga swadaya masayarakat (LSM),atau lembaga kemasyarakatan lainya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 2. pemasyarakatan juga berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manuasia kepada komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manuasia.
  • 12. KESIMPULAN Indonesia sebagai Negara hukum sangat menjunjung Hak asasi manusia, dan pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.