ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian

•Download as PPTX, PDF•
•
Yessy Baramulli
Yessy Baramulli

Materi Pembelajaran Kelas X kurikulum 2013

1 of 15
Downloaded 27 times
Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian
 Pasal 17 UUD 1945  Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015
Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 :
 Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.
 Kementerian Dalam Negeri;  Kementerian Luar Negeri;  Kementerian Pertahanan;
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II
1. Kementerian Agama; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 6. Kementerian Kesehatan 7. Kementerian Sosial 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Perindustrian 10. Kementerian 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13. Kementerian Perhubungan 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika 15. Kementerian Pertanian 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 19. Kementerian Agraria dan
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Kementerian Pariwisata 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga 8. Kementerian Sekretariat Negara.
1) Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (ayat 1) 2) Tugas kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
 Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Dalam program pembangunan nasional (Propenas) disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.
Pasal 5 ayat (1) a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Pasal 5 ayat (2) a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Pasal 32 ayat (1) a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

More Related Content

Kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian

  • 2.  Pasal 17 UUD 1945  Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015
  • 3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 :
  • 4.  Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  • 5.  Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.
  • 6.  Kementerian Dalam Negeri;  Kementerian Luar Negeri;  Kementerian Pertahanan;
  • 7. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II
  • 8. 1. Kementerian Agama; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 6. Kementerian Kesehatan 7. Kementerian Sosial 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Perindustrian 10. Kementerian 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13. Kementerian Perhubungan 14. Kementerian Komunikasi dan Informatika 15. Kementerian Pertanian 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 19. Kementerian Agraria dan
  • 9. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III
  • 10. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Kementerian Pariwisata 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga 8. Kementerian Sekretariat Negara.
  • 11. 1) Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (ayat 1) 2) Tugas kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
  • 12.  Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Dalam program pembangunan nasional (Propenas) disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.
  • 13. Pasal 5 ayat (1) a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
  • 14. Pasal 5 ayat (2) a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
  • 15. Pasal 32 ayat (1) a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.