ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik

•Download as PPT, PDF•
•
padlah1984
padlah1984

Kepabeanan

1 of 6
Download to read offline
TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN BEBY SURYANI, SH, MH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
A. DEFENISI ï‚— Bea berasal dari bahasa sansekerta yg berarti ongkos ï‚— Bea dipakai sbg istilah ongkos barang yg keluar atau masuk suatu negara ï‚— Instansi pemungutnya disebut pabean ï‚— Secara istilah kepabeanan berarti, segala sesuatu yg terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara ï‚— Bea dibagi menjadi : 1. Bea masuk yakni pungutan negara berdasarkan uu pabean yg dikenakan thd brg yg diimpor II. Bea keluar yakni pungutan negara thd barang yg diekspor
ï‚— Cukai adlh pungutan negara yg dikenakan thd brg2 yg mempunyai sifat atw karakteristik yg ditetapkan dalam uu cukai ï‚— Barang kena cukai adalah barang2 tertentu yg mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bg masyarakat atw lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
B. TUJUAN BEA CUKAI ï‚— Mengurangi tingkat impor ï‚— Sebagai pemasukan negara ï‚— Melindungi industri dalam negri dari limpahan produk luar negri yg diimpor ï‚— Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negri ï‚— Melindungi kelestarian sumber daya alam ï‚— Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negri ï‚— Mengurani konsumsi barang tertentu
C. PERATURAN PERUUAN BIDANG PABEAN ï‚— UU No 39 tahun 2007 ttg Cukai ï‚— UU no 17 tahun 2006 ttg Kepabeanan ï‚— Peraturan Mentri Keuangan no.62/pmk.011/2010 ttg tarif cukai etil alkohol, minuman yg mengandung etil alkohol, dn konsentrat yg mengandung etil alkohol ï‚— Peraturan Menteri Keuangan no 99/pmk.011/2010 ttg tarif cukai hasil tembakau ï‚— Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai no.p- 43/bc/2009 ttg tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau ï‚— Peraturan Direktoral Jendral Bea dan Cukai no.p- 22/bc/2010 ttg tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mngndung etil alkohol, dan
ï‚— Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana kepabeanan adalah a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun badan hukum yang b. Secara hukum melanggar kewajiban kepabeanan, yaitu semua ketentuan yg diatur dlm uu 17 tahun 2006 yg harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan kepabeanan ï‚— Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang kepabeanan diatur dalam Pasal 102, pasal 102A- 102D, Pasal 103, Pasal 103A-103B, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, Pasal 109 uu no 17 tahun 2006

More Related Content

KEPABEANAN dalam konsep tata laksana manajemen logistik

  • 1. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN BEBY SURYANI, SH, MH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
  • 2. A. DEFENISI ï‚— Bea berasal dari bahasa sansekerta yg berarti ongkos ï‚— Bea dipakai sbg istilah ongkos barang yg keluar atau masuk suatu negara ï‚— Instansi pemungutnya disebut pabean ï‚— Secara istilah kepabeanan berarti, segala sesuatu yg terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antar negara ï‚— Bea dibagi menjadi : 1. Bea masuk yakni pungutan negara berdasarkan uu pabean yg dikenakan thd brg yg diimpor II. Bea keluar yakni pungutan negara thd barang yg diekspor
  • 3. ï‚— Cukai adlh pungutan negara yg dikenakan thd brg2 yg mempunyai sifat atw karakteristik yg ditetapkan dalam uu cukai ï‚— Barang kena cukai adalah barang2 tertentu yg mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bg masyarakat atw lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
  • 4. B. TUJUAN BEA CUKAI ï‚— Mengurangi tingkat impor ï‚— Sebagai pemasukan negara ï‚— Melindungi industri dalam negri dari limpahan produk luar negri yg diimpor ï‚— Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negri ï‚— Melindungi kelestarian sumber daya alam ï‚— Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negri ï‚— Mengurani konsumsi barang tertentu
  • 5. C. PERATURAN PERUUAN BIDANG PABEAN ï‚— UU No 39 tahun 2007 ttg Cukai ï‚— UU no 17 tahun 2006 ttg Kepabeanan ï‚— Peraturan Mentri Keuangan no.62/pmk.011/2010 ttg tarif cukai etil alkohol, minuman yg mengandung etil alkohol, dn konsentrat yg mengandung etil alkohol ï‚— Peraturan Menteri Keuangan no 99/pmk.011/2010 ttg tarif cukai hasil tembakau ï‚— Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai no.p- 43/bc/2009 ttg tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau ï‚— Peraturan Direktoral Jendral Bea dan Cukai no.p- 22/bc/2010 ttg tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mngndung etil alkohol, dan
  • 6. ï‚— Unsur-unsur pidana dalam tindak pidana kepabeanan adalah a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun badan hukum yang b. Secara hukum melanggar kewajiban kepabeanan, yaitu semua ketentuan yg diatur dlm uu 17 tahun 2006 yg harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan kepabeanan ï‚— Penegakan hukum atas tindak pidana di bidang kepabeanan diatur dalam Pasal 102, pasal 102A- 102D, Pasal 103, Pasal 103A-103B, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, Pasal 109 uu no 17 tahun 2006