ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

KEPUTUSAN KEPALA DESA

•
•
udhi purnomo
udhi purnomo

SK KADES TENTANG PENUNJUKKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA. 2017

1 of 7
Downloaded 41 times
KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL, NOMOR : 141/22/KEP/2016 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5). M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa; c. menetapkan Bendahara Desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa: f. mengesahkan RAB; g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
h. menetapkan PTPKD; i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; c. Menyusun Racangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; g. mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan h. melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan. KEEMPAT : Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; c. mengajukan SPP/Panjar; d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; g. mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan; h. menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. KELIMA : Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang : a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa; b. menerima Pendapatan Desa; c. menyimpan Pendapatan Desa; d. menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa; e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
f. memungut dan menyetorkan Pajak; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan h. melakukan penagihan piutang desa. KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di Balingasal pada tanggal 12 Desember 2016 KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kabupaten Kebumen; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen; 3. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen; 4. Camat Padureso; 5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Balingasal; 6. Yang bersangkutan; 7. Pertinggal; ______________________________________________________________________________
Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/22/KEP/2016 Tanggal : 12 Desember 2016 PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 NO N A M A JABATAN DALAM DINAS DI TUNJUK SEBAGAI 1 2 3 4 1. Priyatini Kepala Desa. PKPKD/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Udhi Purnomo Pj. Sekretaris Desa PTPKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 3. Marman Kepala Dusun VI Bendahara Desa 4. Warsino Kaur Keuangan Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5. Manang Kaur Pembangunan Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan 6. Abdul Azis Kaur Kesra Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI

More Related Content

KEPUTUSAN KEPALA DESA

  • 1. KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KEPALA DESA BALINGASAL, NOMOR : 141/22/KEP/2016 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN BENDAHARA DESA DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Kegiatan, Bendahara Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
  • 2. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  • 3. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 13. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10);
  • 4. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64); 25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 5). M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa; c. menetapkan Bendahara Desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa: f. mengesahkan RAB; g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
  • 5. h. menetapkan PTPKD; i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; c. Menyusun Racangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa; d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; g. mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku PTPKD; dan h. melaksanakan verifikasi/evaluasi RAB Awal dan RAB kegiatan. KEEMPAT : Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB; b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; c. mengajukan SPP/Panjar; d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; g. mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan; h. menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. KELIMA : Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang : a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa; b. menerima Pendapatan Desa; c. menyimpan Pendapatan Desa; d. menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan persetujuan Kepala Desa; e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
  • 6. f. memungut dan menyetorkan Pajak; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan h. melakukan penagihan piutang desa. KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di Balingasal pada tanggal 12 Desember 2016 KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kabupaten Kebumen; 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kebumen; 3. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen; 4. Camat Padureso; 5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa Balingasal; 6. Yang bersangkutan; 7. Pertinggal; ______________________________________________________________________________
  • 7. Lampiran : Keputusan Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/22/KEP/2016 Tanggal : 12 Desember 2016 PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA , BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN DI DESA BALINGASAL, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017 NO N A M A JABATAN DALAM DINAS DI TUNJUK SEBAGAI 1 2 3 4 1. Priyatini Kepala Desa. PKPKD/Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Udhi Purnomo Pj. Sekretaris Desa PTPKD/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 3. Marman Kepala Dusun VI Bendahara Desa 4. Warsino Kaur Keuangan Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5. Manang Kaur Pembangunan Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan 6. Abdul Azis Kaur Kesra Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat KEPALA DESA BALINGASAL PRIYATINI