ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Kerangka acuan kerja2_survey_dan_penetapan_jalan_kabupaten

•Download as DOCX, PDF•
•
Martin Hutagalung
Martin Hutagalung

Kerangka acuan kerja ini membahas survei dan penetapan ruas jalan di Kabupaten Kutai Barat untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi jalan yang ada guna perencanaan pembangunan jalan di masa depan. Termasuk ruang lingkup pekerjaan, lokasi, personil, dan sistem pelaporan.

1 of 12
KERANGKA ACUAN KERJA ( TERMS OF REFERENCE ) LAYANAN JASA KONSULTASI PEKERJAAN SURVEY DAN PENETAPAN RUAS JALAN KABUPATEN Kutai Barat SUMBER DANA APBD - P KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten 1. LATAR BELAKANG ................................................................................................................1 2. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................................................2 3. KELUARAN ...........................................................................................................................3 4. RUANG LINGKUP KEGIATAN ...............................................................................................4 5. LOKASI KEGIATAN & JANGKA WAKTU PELAKSANAAN ...................................................6 6. PERSONIL DAN PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA........................................................... 7 7. SISTEM PELAPORAN ...........................................................................................................8 8. PENUTUP..............................................................................................................................9 KERANGKAACUAN KERJA ( T E R M S O F R E F E R E N C E ) SURVEY DAN PENETAPAN RUAS JALAN KABUPATEN DAFTAR ISI
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten I. LATAR BELAKANG Kebijakan pembinaan kebinamargaan sejalan dengan kebijakan pembangunan diarahkan untuk :  Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana ;  Meningkatkan aksesibilitas daerah – daerah terisolir;  Meningkatkan pemberdayaan masyarakatdan mempercepat penanganan khusus;  Mengharmoniskan keterpaduan sistem jaringan prasarana jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuanpengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengansarana dan prasarana lainnya;  Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM penyelenggaraan bidang jalan;  Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalampenyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;  Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi. Jalansebagai salah satuprasaranautama sektor perhubungan mempunyai peranan dalam mendukungterwujudnyasaranapembangunanterutamadalam mendukungkegiatan pembangunan sektor produksi dan jasa serta suatu wilayah sehingga terwujud keselarasan pembagian dan kesesuaian pertumbuhan wilayah regional, perkotaan dan perdesaan yang diselenggarakan secara holistis, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Dalam mendukung Survey dan Penetapan Ruas Jalan Kabupaten secara komprehensif, kegiatan monitoring kondisi jalan dan jembatan yang up to-date .Dibutuhkan dalam kerangka penyiapan solusi teknis dari permasalahan jalan yang ada, agar jaringan jalan dapat beroperasi secara optimal.Informasi ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka penyusunan rencana dan program serta kegiatan pelaksanaan fisik jalan.
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten II. MAKSUD DAN TUJUAN 2.1 Maksud dari Inventarisasi jalan ini adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi jalan bagi para pihak terkait dengan jalan. 2.2 Tujuan dari Inventarisasi jalan ini adalah : 1. Tersedianyainformasi jaringan jalan yang dapat menjadi acuan dan dasar penetapan status jalan Kabupaten 2. Memudahkan dalam operasional untuk mendapatkan sistim identifikasi terhadap kondisi dan penanganan jaringan jalan. 3. Adanya gambaran sistim primer dan sekunder sehingga dapat mendukung peningkatan keamanan sistem jaringan jalan yang ada.
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten III. K E L U A R A N Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dapat mengetahui ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan dapat memberi informasi yang lebih lengkap kepada aparatPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalammenyusun programpembangunan. Selengkapnya hasil akhir (keluaran) pekerjaan ini adalah:  Kondisi eksisting jalan, Peta dasar kecamatan yang memuat jaringan jalan dan batas kecamatan menurut format yang telah ditentukan.  Peta Peta ruas jalan Kabupatenyang dilengkapikolom yang berisikanketeranganmengenai klasifikasi dan status jalan serta keterangan keterangan lain yang berkaitan.  Penetapan Ruas Jalan dan informasinya dalam bentuk tabel. Tabulasi Penetapan akan disusun sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.  Dokumentasi/visualisasi, Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan yang ada.  Estimasi Rencana biaya penanganan ruas jalan, Estimasi ini disusun berdasarkan kondisi ruas jalan dan dihitung melalui pendekatan kwantitas material/bahan dan upah pelaksanaan. IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Penyusunan Updating Master Plan Jaringan di Kec. Long Iram, Kec. Tering dan Kec. Linggang Bigung antara lain : 4.1 Tahap Inventarisasi Dan Pengumpulan Data Tahap Inventarisasi dan Pengumpulan data mencakup inventarisasi studi- studi, referensi, kebijakan dan rencana-rencanaPemda serta pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder.
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten Tahapan inventarisasi ini juga dilakukan kaji ulang (review) terhadap studi- studi yang telah dilakukan, kajian literature, kajian terhadap rencana-rencana daerah termasuk RTRW/RUTR dan rencana pengembangan sistim transportasi serta aspek- aspek legal dan institusional yan berpengaruh terhadap pelaksana program dan rencana-rencana pengembangan sistim jaringan jalan. 4.1.1 Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder perlu dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, seperti : Dinas PU, Bappeda, Dinas Perhubungan, Kantor Statistik dan lain-lain sebagai data tambahan untuk mendukung data primer dalam proses analisis. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya meliputi: a. Data tata guna lahan dan sarana pendukung di tiap wilayah studi Tata guna lahan yang ada meliputi: kehutanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, perkantoran, pendidikan (sekolah dan kampus), industri rumah tangga. Selain besaran potensi, perlu diketahui juga pertumbuhannya selama rentang waktu tertentu, serta lokasi penyebaran potensi tersebut. Apabila potensi-potensi ini bisa dimanfaatkan, akan membangkitkan arus barang dan penumpang yang menuntut penyediaan sarana transportasi. b. Data demografi kependudukan Data Kependudukan meliputi: penyebaran penduduk, jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan perkapita, tingkat pendidikan, serta parameter-parameter demografi lainnya. Keberadaan penduduk dapat dipandang sebagai sumber daya manusia yang akan mengelolah potensi wilayah yamg ada dan terlibat dalam implementasi pembangunan prasarana. Selain itu, penduduk juga sebagai konsumen dari berbagai komoniti yang akan menimbulkan arus barang yang butuh penyediaan prasarana tranportasi c. Data dan peta jaringan jalan yang ada Perlu dikaji ketersediaan data prasarana transportasi jalan raya yang suda ada (Existing). Hal yang khas didaerah pedalaman, selain jalan raya yang
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten dibangun oleh pemerintah, terdapat jalan Logging yang dibangun para pengusaha HPH dan jalan setapak yang digunakan penduduk pedalaman, yang potensialuntuk ditingkatkanmenjadjalan raya,pembuatanroute jalan baru akan dipengaruhi oleh tata guna tanah yang ada, yang akan menimbulkan bangkitan arus lalulintas. Di daerah pedalaman, sebagian besartanah dimanfaatkanuntuk areaHPH.Adanyapemukiman transmigrasi yang dilengkapi dengan jalan poros dan jalan-jalan penghubung ke pusat kegiatan yang sudah berkembang merupakan pemacu pertumbuhan wilayah.Dimana keseluruhan jaringan jalan yang ada tergambar dalam peta jaringan jalan. d. Pengumpulan kebijakan pemerintah terkait Pembuatan Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya ini merupakan turunan dari RTRW Kabupaten Kutai Barat. Kebijakan pemerintah daerah terkait yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini termasuk peraturan-peraturan dan program pembangunanan yang sudah ada, seperti Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana Sistem Transportasi Propinsi, Rencana Pengembangan Daerah Perbatasan, Propeda, Renstra, dan sebagainya. 4.1.2 Pengumpulan Data Primer Survei primer yang perlu dilakukan antara lain : a. Survei Kondisi Fisik Jalan Survei ini dilakukan untuk menginventarisasi kondisi fisik jalan pada lokasi wilayah studi. Kondisi fisik jalan yang disurvei diantaranya meliputi data: kondisi geometrik jalan, kondisi perkerasan serta kondisi lingkungan (pemanfaatan lahan) disekitar jalan. b. Survei Kondisi Visual Jalan Dilakukan pengambilan gambar dengan foto digital pada setiap ruas jalan, simpang dan jembatan.Dilakukan pengukuran koordinat geografis (dalam lintang dan bujur) dengan GPS, pada awal dan akhir ruas (simpang) sebagai bagian dari ground check untuk konfirmasi/validasi peta dasar.
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten Selanjutnya setelahdata primerdan sekunder terkumpul,tahapan berikutnya adalah data input dan tabulasi yang mencakup keseluruhan data primer dan data sekunder yang secara umum terbagi atas : ï‚· Data infrastruktur meliputi jaringan jalan, fasilitas pendukung transportasi ï‚· Data tata guna lahan ï‚· Data sosial ekonomi mencakup demografi, perekonomian wilayah dll 4.2 Tahap Analisa Hasil penilaian kinerja setiap ruas jalani saat ini juga digunakan sebagai parameter dalam pengklasifikasian jalan.Untuk keperluan tersebut juga dilakukan pembentukan sistem zona dan sistem jaringan jalan. Sistem Zona Sebelum data-data hasil pengamatan dianalisa dan ditentukan hasilnya, maka terlebih dahulu perlu disiapkan suatu sistem zona lalu lintas sebagai basis tempat asal dan tujuan perjalanan dan juga sebagai bangkitan perjalanan dimana dalam hal ini penzonaan dengan membagi kecamatan terhadap desa-desa yang ada yang ada dalam kecamatan tersebut,yang kemudian memperhatikan tataguna lahan dan sarana-sarana pendukung di tiap desa yang dilewati oleh suatu ruas jalan dalam tiap kecamatan, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat pelayanannya. Penzonaan (zoning system) yang diterapkan untuk wilayah studi yaitu di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dimana zoning system dilakukan disetiap kecamatan dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan dengan kecamatan lain diluar kecamatan tersebut dengan menganggapnya sebagai external zone. Sistem Jaringan Disamping penentuan zona lalu lintas dibutuhkan pula pembuatan sistem jaringan jalan yang sudah ada yang menghubungkan zona-zona yang telah dianalisa sebagai alat bantu dalam pengklasifikasian dari ruas-ruas jalan.
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten Untuk mempertajam kajian/analisa, sistem “ Survey dan Penetapan Ruas Jalan Kabupaten akan diberi nama pada ruas- ruas jalan, yang dalam tahap ini diprioritaskan pada jalan jalan Kabupaten yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai barat Sebelum outputnya beberapa hal yang perlu disepakati pengertiannya antara lain : a. Ruas Jalan Adalah jalan antara dua simpul yang mempunyai karakteristik lalu-lintas yang relatif sama. b. Daerah Adalah wilayah yang mempunyai batas administrasi. c. Persimpangan Adalah persimpangan antara dua atau lebih ruas jalan yang dimaksudkan yang mempunyai karakteristik lalu-lintas hampir sama. Persimpangan dimana salah satu kakinya mempunyai volume lalu-lintas kurang dari 25 % terhadap kaki lainnya tidak dikodefikasikan sebagai simpul. d. Peta Ruas Jalan Adalah peta yang menggambarkan ruas-ruas jalan yang berada pada wilayah survey. 4.3 Penyusunan Tabulasi 4.3.1 Tabel ruas jalan Berdasarkan data kondisi jaringan jalan saat ini, maka dapat disusun suatu sistim tabel yang memuat Nomor Ruas Jalan, Nama Jalan, Panjang Fungsi serta status jalan itu sendiri. 4.3.2 Tabel kondisi eksisting jalan Dan dengan merujuk ke tabel penomoran diatas maka dapatlah disusun tabel yang memuat kondisi eksisting jalan. Ditabel ini termuat kondisi umum jalan terebut 4.3.3 Penyusunan Program dan Anggaran Setelah penyusunan kodefikasi dan melihat kondisi eksisting jalan,maka dapat disusunsuatuprogrampenangananjaringanjalan serta jumlah anggaran yang
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten diperlukan.Programpenanganandan anggaranyangdiperlukan adalah untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, bukan untuk pembuatan jalan baru. 4.3.4 Dokumentasi / visualisasi, Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan yang ada. 4.3.5 Penyiapan Rekomendasi Biaya Penanganan Berdasarkan hasil yang telah diperoleh maka akan disusun suatu rekomendasi studi, termasuk studi lanjut untuk implementasi perencanaan sistem jaringan jalan. V. LOKASI KEGIATAN & JANGKA WAKTU PELAKSANAAN LOKASI KEGIATAN Lokasi kegiatan yang menjadi tempat pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 bulan. Selama jangka waktu tersebut,Konsultanakan mengaturtahapan-tahapanpelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini. VI. PERSONIL&PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN Untuk menunjang seluruh kegiatan ini, dibutuhkan keahlian sebagai berikut ini. a. Team Leader (Ketua Tim) Adalah seorang Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang jalan yang relevan dengan pekerjaan ini; atau Sarjana Utama (S2) dengan
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten pengalaman 3 (tiga) tahun. b. Ahli Teknik Sipil Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang analisa yang relevan dengan pekerjaan ini. c. Ahli Teknik Jalan Sarjana Teknik Sipil/Transportasidengan pengalaman5 (lima) tahundalam bidang analisa danmodelling lalulintas yang relevandengan pekerjaan ini. d. Supporting Staff (Tenaga Pendukung)  Surveyor (2 orang)  Operator Komputer (2 orang)  Administrasi (1 Orang) PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA Usulan rencana penawaran anggaran biaya rinci menurut uraian kegiatan yaitu :  Biaya Langsung Personil : merupakan kompensasi yang diberikan atas layanan/keahlian yang diberikan untuk menyelesaikan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang ada yang terdiri dari Biaya LangsungPersonilTenagaAhli dan Biaya Langsung Personil Asisten Tenaga Ahli.  Biaya Langsung Non-personil : merupakan biaya bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan berdasarkan rencanakegiatan yang ada. VII. SISTIM PELAPORAN Untukmeningkatkan hasil guna dari studi ini maka sistem pelaporan disusun sebagai berikut ini. 1.1 Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan ini berisi: a. Pemahaman konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus dilakukan
Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisa yang akan dipergunakan c. Organisasi Pelaksanaan dan tenaga pelaksanaan yang akan ditempatkan dalam pekerjaan ini d. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan serta pengumpulan data yang harus dilakukan Laporan ini dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan termasuk 1 (satu) asli dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir minggu ke 4 (empat) sejak SPMK diterbitkan. 1.2 Laporan Akhir Berisi hasil penyempurnaan Kegiatan Penyusunan Updating master plan jaringan jalan dengan memperhatikan berbagai masukan dan hasil diskusi/pembahasan dengan pemberi pekerjaan. Dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir akhir minggu ke 8 (delapan) sejak SPMK diterbitkan. VIII. P E N U T U P Demikian Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) Kegiatan pekerjaan Penyusunan Updating master plan jaringan jalandibuat agar dapat dipergunakan sebagai bahanuntuk kegiatan lebih lanjut.

More Related Content

Kerangka acuan kerja2_survey_dan_penetapan_jalan_kabupaten

  • 1. KERANGKA ACUAN KERJA ( TERMS OF REFERENCE ) LAYANAN JASA KONSULTASI PEKERJAAN SURVEY DAN PENETAPAN RUAS JALAN KABUPATEN Kutai Barat SUMBER DANA APBD - P KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013
  • 2. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten 1. LATAR BELAKANG ................................................................................................................1 2. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................................................2 3. KELUARAN ...........................................................................................................................3 4. RUANG LINGKUP KEGIATAN ...............................................................................................4 5. LOKASI KEGIATAN & JANGKA WAKTU PELAKSANAAN ...................................................6 6. PERSONIL DAN PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA........................................................... 7 7. SISTEM PELAPORAN ...........................................................................................................8 8. PENUTUP..............................................................................................................................9 KERANGKAACUAN KERJA ( T E R M S O F R E F E R E N C E ) SURVEY DAN PENETAPAN RUAS JALAN KABUPATEN DAFTAR ISI
  • 3. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten I. LATAR BELAKANG Kebijakan pembinaan kebinamargaan sejalan dengan kebijakan pembangunan diarahkan untuk :  Mempertahankan tingkat pelayanan prasarana ;  Meningkatkan aksesibilitas daerah – daerah terisolir;  Meningkatkan pemberdayaan masyarakatdan mempercepat penanganan khusus;  Mengharmoniskan keterpaduan sistem jaringan prasarana jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuanpengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengansarana dan prasarana lainnya;  Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM penyelenggaraan bidang jalan;  Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalampenyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;  Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi. Jalansebagai salah satuprasaranautama sektor perhubungan mempunyai peranan dalam mendukungterwujudnyasaranapembangunanterutamadalam mendukungkegiatan pembangunan sektor produksi dan jasa serta suatu wilayah sehingga terwujud keselarasan pembagian dan kesesuaian pertumbuhan wilayah regional, perkotaan dan perdesaan yang diselenggarakan secara holistis, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Dalam mendukung Survey dan Penetapan Ruas Jalan Kabupaten secara komprehensif, kegiatan monitoring kondisi jalan dan jembatan yang up to-date .Dibutuhkan dalam kerangka penyiapan solusi teknis dari permasalahan jalan yang ada, agar jaringan jalan dapat beroperasi secara optimal.Informasi ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka penyusunan rencana dan program serta kegiatan pelaksanaan fisik jalan.
  • 4. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten II. MAKSUD DAN TUJUAN 2.1 Maksud dari Inventarisasi jalan ini adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi jalan bagi para pihak terkait dengan jalan. 2.2 Tujuan dari Inventarisasi jalan ini adalah : 1. Tersedianyainformasi jaringan jalan yang dapat menjadi acuan dan dasar penetapan status jalan Kabupaten 2. Memudahkan dalam operasional untuk mendapatkan sistim identifikasi terhadap kondisi dan penanganan jaringan jalan. 3. Adanya gambaran sistim primer dan sekunder sehingga dapat mendukung peningkatan keamanan sistem jaringan jalan yang ada.
  • 5. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten III. K E L U A R A N Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah dapat mengetahui ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan dapat memberi informasi yang lebih lengkap kepada aparatPemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalammenyusun programpembangunan. Selengkapnya hasil akhir (keluaran) pekerjaan ini adalah:  Kondisi eksisting jalan, Peta dasar kecamatan yang memuat jaringan jalan dan batas kecamatan menurut format yang telah ditentukan.  Peta Peta ruas jalan Kabupatenyang dilengkapikolom yang berisikanketeranganmengenai klasifikasi dan status jalan serta keterangan keterangan lain yang berkaitan.  Penetapan Ruas Jalan dan informasinya dalam bentuk tabel. Tabulasi Penetapan akan disusun sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.  Dokumentasi/visualisasi, Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan yang ada.  Estimasi Rencana biaya penanganan ruas jalan, Estimasi ini disusun berdasarkan kondisi ruas jalan dan dihitung melalui pendekatan kwantitas material/bahan dan upah pelaksanaan. IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan Penyusunan Updating Master Plan Jaringan di Kec. Long Iram, Kec. Tering dan Kec. Linggang Bigung antara lain : 4.1 Tahap Inventarisasi Dan Pengumpulan Data Tahap Inventarisasi dan Pengumpulan data mencakup inventarisasi studi- studi, referensi, kebijakan dan rencana-rencanaPemda serta pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder.
  • 6. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten Tahapan inventarisasi ini juga dilakukan kaji ulang (review) terhadap studi- studi yang telah dilakukan, kajian literature, kajian terhadap rencana-rencana daerah termasuk RTRW/RUTR dan rencana pengembangan sistim transportasi serta aspek- aspek legal dan institusional yan berpengaruh terhadap pelaksana program dan rencana-rencana pengembangan sistim jaringan jalan. 4.1.1 Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder perlu dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, seperti : Dinas PU, Bappeda, Dinas Perhubungan, Kantor Statistik dan lain-lain sebagai data tambahan untuk mendukung data primer dalam proses analisis. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya meliputi: a. Data tata guna lahan dan sarana pendukung di tiap wilayah studi Tata guna lahan yang ada meliputi: kehutanan, pertanian, perkebunan, perdagangan, perkantoran, pendidikan (sekolah dan kampus), industri rumah tangga. Selain besaran potensi, perlu diketahui juga pertumbuhannya selama rentang waktu tertentu, serta lokasi penyebaran potensi tersebut. Apabila potensi-potensi ini bisa dimanfaatkan, akan membangkitkan arus barang dan penumpang yang menuntut penyediaan sarana transportasi. b. Data demografi kependudukan Data Kependudukan meliputi: penyebaran penduduk, jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan perkapita, tingkat pendidikan, serta parameter-parameter demografi lainnya. Keberadaan penduduk dapat dipandang sebagai sumber daya manusia yang akan mengelolah potensi wilayah yamg ada dan terlibat dalam implementasi pembangunan prasarana. Selain itu, penduduk juga sebagai konsumen dari berbagai komoniti yang akan menimbulkan arus barang yang butuh penyediaan prasarana tranportasi c. Data dan peta jaringan jalan yang ada Perlu dikaji ketersediaan data prasarana transportasi jalan raya yang suda ada (Existing). Hal yang khas didaerah pedalaman, selain jalan raya yang
  • 7. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten dibangun oleh pemerintah, terdapat jalan Logging yang dibangun para pengusaha HPH dan jalan setapak yang digunakan penduduk pedalaman, yang potensialuntuk ditingkatkanmenjadjalan raya,pembuatanroute jalan baru akan dipengaruhi oleh tata guna tanah yang ada, yang akan menimbulkan bangkitan arus lalulintas. Di daerah pedalaman, sebagian besartanah dimanfaatkanuntuk areaHPH.Adanyapemukiman transmigrasi yang dilengkapi dengan jalan poros dan jalan-jalan penghubung ke pusat kegiatan yang sudah berkembang merupakan pemacu pertumbuhan wilayah.Dimana keseluruhan jaringan jalan yang ada tergambar dalam peta jaringan jalan. d. Pengumpulan kebijakan pemerintah terkait Pembuatan Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya ini merupakan turunan dari RTRW Kabupaten Kutai Barat. Kebijakan pemerintah daerah terkait yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini termasuk peraturan-peraturan dan program pembangunanan yang sudah ada, seperti Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Rencana Sistem Transportasi Propinsi, Rencana Pengembangan Daerah Perbatasan, Propeda, Renstra, dan sebagainya. 4.1.2 Pengumpulan Data Primer Survei primer yang perlu dilakukan antara lain : a. Survei Kondisi Fisik Jalan Survei ini dilakukan untuk menginventarisasi kondisi fisik jalan pada lokasi wilayah studi. Kondisi fisik jalan yang disurvei diantaranya meliputi data: kondisi geometrik jalan, kondisi perkerasan serta kondisi lingkungan (pemanfaatan lahan) disekitar jalan. b. Survei Kondisi Visual Jalan Dilakukan pengambilan gambar dengan foto digital pada setiap ruas jalan, simpang dan jembatan.Dilakukan pengukuran koordinat geografis (dalam lintang dan bujur) dengan GPS, pada awal dan akhir ruas (simpang) sebagai bagian dari ground check untuk konfirmasi/validasi peta dasar.
  • 8. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten Selanjutnya setelahdata primerdan sekunder terkumpul,tahapan berikutnya adalah data input dan tabulasi yang mencakup keseluruhan data primer dan data sekunder yang secara umum terbagi atas : ï‚· Data infrastruktur meliputi jaringan jalan, fasilitas pendukung transportasi ï‚· Data tata guna lahan ï‚· Data sosial ekonomi mencakup demografi, perekonomian wilayah dll 4.2 Tahap Analisa Hasil penilaian kinerja setiap ruas jalani saat ini juga digunakan sebagai parameter dalam pengklasifikasian jalan.Untuk keperluan tersebut juga dilakukan pembentukan sistem zona dan sistem jaringan jalan. Sistem Zona Sebelum data-data hasil pengamatan dianalisa dan ditentukan hasilnya, maka terlebih dahulu perlu disiapkan suatu sistem zona lalu lintas sebagai basis tempat asal dan tujuan perjalanan dan juga sebagai bangkitan perjalanan dimana dalam hal ini penzonaan dengan membagi kecamatan terhadap desa-desa yang ada yang ada dalam kecamatan tersebut,yang kemudian memperhatikan tataguna lahan dan sarana-sarana pendukung di tiap desa yang dilewati oleh suatu ruas jalan dalam tiap kecamatan, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat pelayanannya. Penzonaan (zoning system) yang diterapkan untuk wilayah studi yaitu di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dimana zoning system dilakukan disetiap kecamatan dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan dengan kecamatan lain diluar kecamatan tersebut dengan menganggapnya sebagai external zone. Sistem Jaringan Disamping penentuan zona lalu lintas dibutuhkan pula pembuatan sistem jaringan jalan yang sudah ada yang menghubungkan zona-zona yang telah dianalisa sebagai alat bantu dalam pengklasifikasian dari ruas-ruas jalan.
  • 9. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten Untuk mempertajam kajian/analisa, sistem “ Survey dan Penetapan Ruas Jalan Kabupaten akan diberi nama pada ruas- ruas jalan, yang dalam tahap ini diprioritaskan pada jalan jalan Kabupaten yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai barat Sebelum outputnya beberapa hal yang perlu disepakati pengertiannya antara lain : a. Ruas Jalan Adalah jalan antara dua simpul yang mempunyai karakteristik lalu-lintas yang relatif sama. b. Daerah Adalah wilayah yang mempunyai batas administrasi. c. Persimpangan Adalah persimpangan antara dua atau lebih ruas jalan yang dimaksudkan yang mempunyai karakteristik lalu-lintas hampir sama. Persimpangan dimana salah satu kakinya mempunyai volume lalu-lintas kurang dari 25 % terhadap kaki lainnya tidak dikodefikasikan sebagai simpul. d. Peta Ruas Jalan Adalah peta yang menggambarkan ruas-ruas jalan yang berada pada wilayah survey. 4.3 Penyusunan Tabulasi 4.3.1 Tabel ruas jalan Berdasarkan data kondisi jaringan jalan saat ini, maka dapat disusun suatu sistim tabel yang memuat Nomor Ruas Jalan, Nama Jalan, Panjang Fungsi serta status jalan itu sendiri. 4.3.2 Tabel kondisi eksisting jalan Dan dengan merujuk ke tabel penomoran diatas maka dapatlah disusun tabel yang memuat kondisi eksisting jalan. Ditabel ini termuat kondisi umum jalan terebut 4.3.3 Penyusunan Program dan Anggaran Setelah penyusunan kodefikasi dan melihat kondisi eksisting jalan,maka dapat disusunsuatuprogrampenangananjaringanjalan serta jumlah anggaran yang
  • 10. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten diperlukan.Programpenanganandan anggaranyangdiperlukan adalah untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, bukan untuk pembuatan jalan baru. 4.3.4 Dokumentasi / visualisasi, Dokumentasi ini memberikan gambaran visualisasi terhadap kondisi existing jalan yang ada. 4.3.5 Penyiapan Rekomendasi Biaya Penanganan Berdasarkan hasil yang telah diperoleh maka akan disusun suatu rekomendasi studi, termasuk studi lanjut untuk implementasi perencanaan sistem jaringan jalan. V. LOKASI KEGIATAN & JANGKA WAKTU PELAKSANAAN LOKASI KEGIATAN Lokasi kegiatan yang menjadi tempat pelaksanaan berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 bulan. Selama jangka waktu tersebut,Konsultanakan mengaturtahapan-tahapanpelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini. VI. PERSONIL&PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN Untuk menunjang seluruh kegiatan ini, dibutuhkan keahlian sebagai berikut ini. a. Team Leader (Ketua Tim) Adalah seorang Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang jalan yang relevan dengan pekerjaan ini; atau Sarjana Utama (S2) dengan
  • 11. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten pengalaman 3 (tiga) tahun. b. Ahli Teknik Sipil Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman 5 (lima) tahun dalam bidang analisa yang relevan dengan pekerjaan ini. c. Ahli Teknik Jalan Sarjana Teknik Sipil/Transportasidengan pengalaman5 (lima) tahundalam bidang analisa danmodelling lalulintas yang relevandengan pekerjaan ini. d. Supporting Staff (Tenaga Pendukung)  Surveyor (2 orang)  Operator Komputer (2 orang)  Administrasi (1 Orang) PENGAJUAN PENAWARAN BIAYA Usulan rencana penawaran anggaran biaya rinci menurut uraian kegiatan yaitu :  Biaya Langsung Personil : merupakan kompensasi yang diberikan atas layanan/keahlian yang diberikan untuk menyelesaikan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang ada yang terdiri dari Biaya LangsungPersonilTenagaAhli dan Biaya Langsung Personil Asisten Tenaga Ahli.  Biaya Langsung Non-personil : merupakan biaya bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan berdasarkan rencanakegiatan yang ada. VII. SISTIM PELAPORAN Untukmeningkatkan hasil guna dari studi ini maka sistem pelaporan disusun sebagai berikut ini. 1.1 Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan ini berisi: a. Pemahaman konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus dilakukan
  • 12. Kerangka Acuan Kerja (Terms OfReference) | Survey DanPenetapan Ruas Jalan Kabupaten b. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisa yang akan dipergunakan c. Organisasi Pelaksanaan dan tenaga pelaksanaan yang akan ditempatkan dalam pekerjaan ini d. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan serta pengumpulan data yang harus dilakukan Laporan ini dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan termasuk 1 (satu) asli dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir minggu ke 4 (empat) sejak SPMK diterbitkan. 1.2 Laporan Akhir Berisi hasil penyempurnaan Kegiatan Penyusunan Updating master plan jaringan jalan dengan memperhatikan berbagai masukan dan hasil diskusi/pembahasan dengan pemberi pekerjaan. Dibuat sebanyak 5 (lima) buku laporan dan diserahkan selambat-lambatnya pada akhir akhir minggu ke 8 (delapan) sejak SPMK diterbitkan. VIII. P E N U T U P Demikian Kerangka Acuan Kerja (Terms Of Reference) Kegiatan pekerjaan Penyusunan Updating master plan jaringan jalandibuat agar dapat dipergunakan sebagai bahanuntuk kegiatan lebih lanjut.