ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
Mujahid Shaleh
Mujahid Shaleh

Klhs

1 of 45
Downloaded 14 times
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Hendaryanto, ST, M.Si Kasubdit KLHS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SERTA PROSES VALIDASI DALAM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) Disajikan dalam acara Asistensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD 2025-2030 dan KLHS RPJPD 2025-2045 Kementerian Dalam Negeri 12 Oktober 2023
ISI PRESENTASI Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS Penyusunan KLHS RPJPD Konsep dan Rekomendasi RPJPN 2024-2045 Validasi KLHS RPJPD D B C A
Konsep dan Rekomendasi RPJMN 2024-2045 A
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
KRP (Pasal 10 PP 46/2016) Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Pasal 8-9 PP 46/2016) Wilayah Perencanaan KRP Dirumusakan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur2: 1. Karekteristik wilayah (Environmental Baseline/Setting); 2. Tingkat pentingnya potensi dampak; 3. Keterkaitan antar isu strategis; 4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP; 5. RPPLH 6. Hasil KLHS KRP terkait Isu strategis PB memuat daftar paling sedikit berkaitan dengan: 1. DDL/DTL; 2. Dampak dan risiko LH; 3. Kinerja Jasling; 4. BENCANA; 5. Status mutu dan ketersedian SDA; 6. KEHATI 7. Kerentanan & kapasitas adptasi Perubahn Iklim; 8. Penduduk miskin; 9. Kesmas 10.Ancaman perlindungan kawasan tertentu Muatan KRP yang BERPOTENSI menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup Analisis pengaruh KRP terhadap Kondisi LH (Pasal 11-13 PP 46/2016) BISNIS PROSES PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS (Pasal 6 - Pasal 16 PP 46/2016) Analisis terkait INTERAKSI antara Materi Muatan KRP RDTR dengan Isu Strategis PB Pelaksanaan Analisis memperhatikan: 1. PUU; 2. Pedoman, acuan, standar & best practice; 3. Hasil penelitian; 4. Kesepakatan antar ahli Paling sedikit MEMUAT KAJIAN (ANALIS PENGARUH – dalam analisis Interaksi KRP dengan Isu-Isu Strategis dikaji dari Aspek-Aspek): 1. Efisiensi pemanfaatan SDA; 2. Dampak dan risiko LH; 3. Tingkat ketahanan dan potensi kehati 4. Kinerja jasa ekosistem 5. Kapasitas DDL/DTL; 6. Tingkat kerentanan dan adaptasi Perubahan Iklim; Lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis berdasarkan 5 Aspek Perumusan alternatif penyempurnaan KRP (Pasal 15 PP No. 46/2016) Penyusunan Rekomendasi Perbaikan (Pasal 16 PP 46/2016) Untuk Pengambilan Keputusan KRP Muatannya: 1. Perbaikan KRP; 2. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui DDL/DTL dan tidak diperbolehkan lagi 1. Perubahan tujuan/target KRP; 2. Perubahan strategi pencapaian target; 3. Perubahan/penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenhu pertimbangan PB; 4. Perubahan/ penyesuaian proses, metode dan adaptasi perkembangan Iptek 5. Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaannya; 6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahakankan atau meningkatan fungsi ekosistem; 7. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH Pengkajian Pengaruh KRP Terhadap Kondisi LH (Pasal 7 PP 46/2016) Alternatif Rekomendasi • Avoid • Minimize • Restore 10 Kriteria + Muatan KRP: Direct Driver(s) of change BWP RDTR Batas Ekologis
PENGEMBANGAN WILAYAH & KEBERLANJUTAN LANDSCAPE LANDSCAPE: SISTEM SOCIO-EKOLOGI (A SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEM) yang mencakup mosaik ekosistem alami dan buatan, dengan konfigurasi karakteristik topografi, vegetasi, penggunaan lahan, permukiman yang dipengaruhi oleh proses and aktivitas ekologi, sejarah, ekonomi dan budaya dari suatu area. Hutan Bagian tidak terpisahkan dari suatu Landscape 1a Udara dan Atmosfir Baik dan sehat Lahan Produktif/Subur Air Baik dan sehat Laut baik dan sehat Kehati (Biodiversity) PASAL 12 AYAT (2) UU 32/2009 PPLH: KEBERLANJUTAN LANSEKAP (Landscape Sustainability): 1. Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) 2. Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat (2) Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat 1b 1c 1d 1e 2 • Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) • Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) • Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
PERMENDAGRI 7/2018 KLHS Ex Ante Memberikan masukan KRP Pendekatan SDGS PERMENLHK 69/2017 KLHS Ex Post/Paralel Menilai /Iteratif KRP Pendekatan Strategik/ampak UU 32/ 2009 PPLH-PP 46/2016 KLHS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (NON SPASIAL (RPJP/RPJM) PERENCANAAN SPASIAL ANALISIS LINGKUNGAN ANALISIS LINGKUNGAN HARMONISASI REGULASI DALAM PENYUSUNAN KLHS RPJMD/RPJPD BESERTA POSISI OPERASIONALNYA Alat orientasi pengambilan keputusan KRP Alat evaluasi hasil pengambilan keputusan KRP
PRINSIP PENGHARMONISASIAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD
TAHAPAN UMUM MEKANISME PENYUSUNAN KLHS PermenLHK 69/2017 Permendagri 7/2018
TATA WAKTU PENYUSUNAN KLHS-RPJPD-RPJMD RPJMD TEKNOKRATIK PENYEMPURNAAN RPJMD TEKNOKRATIK PEMBUATAN KLHS RPJMD PILKADA PENETAPAN KEPALA DAERAH TERPILIH PELANTIKAN KEPALA DAERAH RANWAL PELAKSANAAN KLHS RPJMD PENYEMPURNAAN RANWAL DAN PEMBUATAN RENSTRA OPD RANHIR MUSRENBANG PENETAPAN RPJMD 50 Hari 25 Hari 6 bulan Penelaahan KLHS RPJMD
TPB/SDGs Capaian Indikator TPB/SDGs Sudah Mencapai target Belum Mencapai Target Belum ada dilaksanakan Belum ada data TPB Tidak Butuh Upaya Tambahan TPB Butuh Upaya Tambahan Isu PB Isu Capaian TPB Karakteristik Wilayah (termasuk 6 kajian ) Isu PB Strategis POTENSI DAERAH Alternatif /Skenario & rekomendasi TPB/SDGs Strategi Arah Kebijakan Target Indikator TPB 20 Tahun Tingkat Pencapaian TPB Isu Strategis (KP I) Alternatif, Skenario Dan Rekomendasi Dokumen Perencanaan FRAMEWORK PENYUSUNAN KLHS RPJPD
SISTEMATIKA LAPORAN KLHS Standar Kompetensi KLHS Ringkasan Eksekutif Bab I. Pendahuluan (Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Metode, Teknik, rangkaian, dan langkah-langkah penyusunan KLHS) Bab II. Pengkajian Pengaruh KRP 2.1.1. Penenttuan Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional 2.1.2. Identifikasi dan Perumusan Isu PB (karakteristik wilayah, Isu PB Strategis) 2.1.2. Identifikasi Materi Muatan KRP 2.1.3. Analisis Pengaruh KRP Bab III. Rumusan Alternatif dan Penyempurnaan KRP Bab IV. Rekomendasi 4.1.1. Rekomendasi 4.1.2. Gambaran pengintegrasian Lampiran Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika Pembuatan KLHS-RPJMD ) Bab II Dasar Teori Bab III Kondisi Umum Daerah a. Kondisi Geografis b. Daya Dukung dan Daya Tampung c. Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB d. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB Bab IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bab V Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bab VI Alternatif Skenario dan Rekomendasi Bab VII Kesimpulan Juknis KLHS RPJMD
BAB III Kondisi Umum Daerah
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum daerah wilayah Perencanaan diantaranya kondisi geografis; daya dukungdan daya tampung;kondisi keuangandaerah;dan peran pemangkukepentingandalam mencapai TPB. Pasal 6 Permendagri 7/2018 DDDT-LH GEOGRAFI DEMOGRAFI KEUANGAN DAERAH KONDISI UMUM DAERAH DALAM KLHS RPJPD/RPJMD Dikaitkan dengan dengan Aspek: 1. Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH (Udara/atmosfir, Lahan, Air, Laut dan Kehati) dan 2. Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi Umum Wilayah Kajian Batas dan Luas Wilayah Kajian Batas dan Luas Wilayah Fungsional Ekoregion, Topografi dan Kelerengan Populasi Kondisi Umum TPB Indikator TPB Yang Sudah Tercapai Indikator TPB Yang Belum Tercapai Indikator TPB Yang Tidak Ada Data Indikator TPB Yang Tidak Ada di Wilayah Kajian Kondisi Umum 6 Muatan KLHS DDDT-LH, Jasa Ekosistem (Air dan Pangan), Resiko Dampak Kerusakan Lingkungan (Peta Rawan Bencana), Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Peta sebaran perijinan (Tambang, Hutan, Kebun dan Pertanian), Perubahan Iklim, PIPIB, SIDIK, Tutupan Lahan, FOLU Kawasan Hutan, Keaneka ragaman Hayati, Nilai Konservasi Tinggi, Homerange satwa liar) Kondisi Umum Keuangan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU No. 32 Tahun 2014: Pemerintah Daerah PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Kondisi Umum Kontribusi Keuangan Daerah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Lainnya DATA DAN INFORMASI KONDISI UMUM DAERAH
Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup PetaStatus dan Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan Hidup Aliran energi pangan dan air Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup Perkiraantekanan perubahanpenduduk Timbulan sampah Potensibebanpencemar air Perkiraanjumlah lumpur tinja(perkotaan) Kualitas Udara Indikasi tumpang tindih izin dan Konflik pemanfaatanSDA Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem Gambaran umum kondisi ekoregion PetaDaya Dukung Indikatif Diagram Ekosistem- Indeks Jasa Ekosistem Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam Efisiensipola ruang berdasarkan pada Indeks Jasa Ekosistem Tingkat kerentanan dan kapasitasadaptasi terhadap perubahan iklim Peta Kerentanan Bencana Banjir, Longsor,dll Natural Disaster Resilience (Daya Lenting) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Data Keragaman Flora dan Fauna (profil keanekaragam an hayati) Analisis kerentanan kehati berdasarkan Indekas Jasa Ekosistem (shape indkes dan luas) KONDISI LINGKUNGAN HIDUP (6 KAJIAN)
Pedoman Teknis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) https://www.menlhk.go.id//site/download_file?file=1609210499.pdf
Apa D3TLH: KERANGKA PENENTUAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PENYEDIA AIR STATUS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN AIR PERMUKAAN (Terlampaui / Belum Terlampaui) KETERSEDIAAN (m3/thn) KEBUTUHAN TOTAL (m3/thn) Fungsi Menyediakan Air yang Didistribusikan secara spasial dalam Grid 1 Km2 Karakter Bentang Alam (KLHK) PETA JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA AIR Data Ketersediaan Air Per Wilayah Sungai yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Penutupan Lahan Eksisting (KLHK) Vegetasi Alami (BIG, LIPI, KLHK) Jumlah Kebutuhan Domestik yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Jumlah Kebutuhan Berdasarkan Penggunaan Lahan yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Standar Kebutuhan Domestik per Kapita (Kemen PU) Jumlah Penduduk Per Kabupaten yang didistribusikan secara spasial dalam grid 1 Km2 (BPS) Standar Kebutuhan Per Penggunaan Lahan (Kementan & Kemen PU) Peta Penutupan Lahan (KLHK) INPUT OUTPU T OUTPUT Informasi pendukung Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan air Penentuan Jasa LH Tinggi
KPHK KPHP KPHL PASAR EKSPOR Landscape, D3TLH dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup & Sosial PASAL 12 AYAT (2) UU 32/2009 PPLH: • Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH • Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Karakter Bentang Alam (KLHK) Penutupan Lahan Eksisting (KLHK) Vegetasi Alami (BIG, LIPI, KLHK) Fungsi Menyediakan Air yang Didistribusikan secara spasial dalam Grid 1 Km2 Data Ketersediaan Air Per Wilayah Sungai yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 SUPPLY/KETERSEDIAAN (m3/thn) Standar Kebutuhan Domestik per Kapita (Kemen PU) Jumlah Penduduk Per Kabupaten yang didistribusikan secara spasial dalam grid 1 Km2 (BPS) Standar Kebutuhan Per Penggunaan Lahan (Kementan & Kemen PU) Peta Penutupan Lahan (KLHK) Jumlah Kebutuhan Domestik yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Jumlah Kebutuhan Berdasarkan Penggunaan Lahan yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 DEMAND/ KEBUTUHAN TOTAL (m3/thn) STATUS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN AIR PERMUKAAN (Terlampaui / Belum Terlampaui PETA JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA AIR
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
STATUS DAYA DUKUNG AIR NASIONAL
Hasil perencanaan strategis yang relevan (RTRW, RPPLH, KSN) PENENTUAN ISU STRATEGIS PB Isu strategis berdasarkan kondisi lingkungan hidup (Kajian 6 Muatan) Analisis GAP capaian TPB Isu strategis hasil konsultasi publik SINTESA ISU STRATEGIS (TARGET YANG HARUS DICAPAI • Isu harus mengambarkan suatu keadaan (state) • Artikulasi harus jelas
PRINSIP PELAKSANAAN KLHS RPJMD DAN RPJPD • Isu berasal dari gap antara target dan capaian TPB • Data dan informasi daerah mengenai/kondisi lH (DDDT, Dampak dan Resiko LH, Kinerja Layanan Ekosistem, Efisiensi Pemanfaatan SDA, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Kehati) digunakan sebagai salah satu dasar dalam menemukan isu strategis. • Isu yang berasal dari dokumen rencana strategis lain (KLHS RTRW, RPPLH, KLHS RTR KSN) menjadi pertimbangan dalam merumuskan Isu Strategis • Semua hasil analisis Isu PB, menjadi basis penyusunan skenario, strategi, arahan kebijakan, dan visi-misi (KLHS Ex Ante) • Indikasi program dalam perencanaan spasial dapat dikaitkan dengan TPB yang akan dicapai dalam KLHS RPJMD. (Programsupport Spasial)
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
ISUPBPALINGSTRATEGISKLHSRTRW/DOKUMENLAIN/KONDISITERKINI Dinamika Alih Fungsi Lahan Degradasi Kualitas LH Eksitensi Budaya dan Kearifan Lokal Kelembagaan Lingkungan dan Tata Ruang (Perizinan) Kerawanan Bencana Ketimpangan Wilayah dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Produktifitas ekonomi dan Pengelolaan SDA di Wil. Peisir dan pulau Kecil belum optimal
ISUPBPALINGSTRATEGISKLHSRTRW/DOKUMENLAIN/KONDISITERKINI Kualitas dan kuantitas air Degradasi Lingkungan dan SDA Bencana Ketimpangan antar wilayah Pengembanga n TK Pemerintahan dalam Dok Perencananan Pengembangan agroindustry, pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan Karhutla Potensi Bencana Banjir Meningkat
TEKANAN PENDUDUK TIMBULAN SAMPAH LUMPUR TINJA POTENSI BEBAN PENCEMAR AIR ISU PB STRATEGIS  PERKIRAAN DAMPAK RESIKO LH
DARI KONDISI LINGKUNGAN HIDUP MENJADI SKENARIO SKENARIO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Perkiraan Dampak Dan Resiko LH Daya Dukung & Daya Tampung Lh Kinerja Jasa Ekosistem/Lh Efisiensi Pemanfaatan Sda Tingkat Ketahanan Dan Potensi Kehati Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim
BAB VI Skenario/Alternatif
Pencapaian Target • Pencapaian Target Nasional s.d 2030 • Pencapaian target tanpa upaya tambahan (sampai Jangka waktu berakhirnya Periode RPJPD) Potensi Daya saing, keuangan dan inovasi daerah • Keuangan Daerah (PAD) • Hibah / DAK dll • Potensi Perekenomian Lokal (UMKM dll) Peran para pihak • Pusat • Daerah • CSR • Filantropi • Daya dukung dan Daya Tampung • Jasa ekosistem • Karakteristik ecoregion (KBA/KVA) • Sumber Daya Alam • Adaptasi Perubahan Iklim • Kondisi 5 focal area (udara, laut, air, kehati, lahan) Hasil Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan TANPA UPAYA TAMBAHAN DENGAN UPAYA TAMBAHAN Menghasilkan • Diperoleh terhadap target TPB yang belum tercapai atau belum dilaksana • Disusun untuk percepatan pencapaian target TPB Diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. ALTERNATIF SKENARIO Isu Strategis (TPB) Target yang harusdicapai PERUMUSAN SKENARIO/ALTERNATIF
Capaian Indikator Capaian Indikator Capaian Indikator Target TPB Target TPB Target TPB si Pencapaian TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB DDDT Upaya tambahan yang harus dilakukan Upaya tambahan yang harus dilakukan Upaya tambahan yang harus dilakukan DDDT t t t 2030 2030 2030 eksisting eksisting eksisting 2019 2019 2019 Capaian Indikator Capaian Indikator Capaian Indikator Target TPB Target TPB Target TPB Proyeksi paian TPB Upaya tambahan yang harus dilakukan t Upaya tambahan yang harus dilakukan Upaya tambahan yang harus dilakukan DDDT t t 2030 eksisting 2019 2030 2030 eksisting 2019 eksisting 2019 DDDT Penca Target DDDT SKENARIO 5 SKENARIO 4 SKENARIO 6 Proyek Target DDDT SKENARIO 3 SKENARIO 2 SKENARIO 1 SKENARIO DENGAN UPAYA TAMBAHAN (Indikator dipengaruhi DDDT)
Capaian Indikator Capaian Indikator Capaian Indikator Proyeksi Pencapaian Target TPB TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB DDDT Target TPB Target TPB DDDT t t t 2030 2030 2030 eksisting eksisting eksisting 2019 2019 2019 Capaian Indikator Proyeksi Pencapaian Target TPB TPB t 2030 eksisting 2019 Target DDDT DDDT SKENARIO 10 Target DDDT SKENARIO 9 SKENARIO 8 SKENARIO 7 SKENARIO TANPA UPAYA TAMBAHAN (Indikator dipengaruhi DDDT)
Alternatif Skenario Kerangka Kajian Alterrnatif Strategi Alternatif Arah Kebijakan Alterrnatif Visi Alterrnatif Misi Rekomndasi Strategi dan Arah Kebijakan
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
KERANGKA KAJIAN No Isu Strategis Tujuan/Deskripsi Kriteria Indikator Makro Cth Tingginya Resiko Bencana Mengkaji penurunan resiko bencana melaluai Upaya penurunan kerentanan dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK • Tingkat bencana • Kerentanan bencana • Tingkat ketahanan terhadap bencana (kapasitas) • Pemanfaatan IPTEK • IRBI • Indeks kesiapsiagaan bencana 1 Isu Strategis 2 Isu Strategis
KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx
Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS C
- Penjaminan Kualitas Pengisian formpenjaminan kualitas bersama-samaolehPOKJA KLHS danPenyusunKRP yangkemudian di tandatanganiolehkepaladaerah PermenLHK 69/2017 Penjaminan kualitasKLHS dilaksanakan melalui penilaianmandirioleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atauProgram. FormPenjaminanKualitas: PENJAMINAN KUALITAS KLHS Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Pasal 13 (3) Permendagri 7/2018
a. dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS; b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP; f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; g. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan h. ringkasan eksekutif. Pendokumentasian Laporan KLHS PermenLHK 69/2017 Laporan KLHS memuat informasi tentang: PENDOKUMENTASIAN KLHS
Validasi KLHS RPJPD/RPJMD 5 5
Validasi KLHS RPJPD D
Penyusun KRP mengajukan Permohonan Validasi dengan melampirkan persyaratan administrasi Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Validasi KLHS Pelaksanaan telaah teknis validasi KLHS Penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS ± 3 hari kerja ± 20 hari kerja ± 7 hari kerja Surat Permohonan Dokumen KRP Laporan KLHS Bukti Pemenuhan Kompetensi ALUR PROSES VALIDASI
Terima Kasih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Manggala Wanabakti Building, Blok IV Lantai 6 Wing C Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta10270 Phone: +62-21-57902982 Faximile: +62-21-57902982 Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor @dit.pdlkws Direktorat PDLKWS 16

More Related Content

KLHS_RPJPD_Kemendagri_Aistensi_Hy121023.pptx

  • 1. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN Hendaryanto, ST, M.Si Kasubdit KLHS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG SERTA PROSES VALIDASI DALAM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) Disajikan dalam acara Asistensi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD 2025-2030 dan KLHS RPJPD 2025-2045 Kementerian Dalam Negeri 12 Oktober 2023
  • 2. ISI PRESENTASI Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS Penyusunan KLHS RPJPD Konsep dan Rekomendasi RPJPN 2024-2045 Validasi KLHS RPJPD D B C A
  • 5. KRP (Pasal 10 PP 46/2016) Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Pasal 8-9 PP 46/2016) Wilayah Perencanaan KRP Dirumusakan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur2: 1. Karekteristik wilayah (Environmental Baseline/Setting); 2. Tingkat pentingnya potensi dampak; 3. Keterkaitan antar isu strategis; 4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP; 5. RPPLH 6. Hasil KLHS KRP terkait Isu strategis PB memuat daftar paling sedikit berkaitan dengan: 1. DDL/DTL; 2. Dampak dan risiko LH; 3. Kinerja Jasling; 4. BENCANA; 5. Status mutu dan ketersedian SDA; 6. KEHATI 7. Kerentanan & kapasitas adptasi Perubahn Iklim; 8. Penduduk miskin; 9. Kesmas 10.Ancaman perlindungan kawasan tertentu Muatan KRP yang BERPOTENSI menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup Analisis pengaruh KRP terhadap Kondisi LH (Pasal 11-13 PP 46/2016) BISNIS PROSES PEMBUATAN & PELAKSANAAN KLHS (Pasal 6 - Pasal 16 PP 46/2016) Analisis terkait INTERAKSI antara Materi Muatan KRP RDTR dengan Isu Strategis PB Pelaksanaan Analisis memperhatikan: 1. PUU; 2. Pedoman, acuan, standar & best practice; 3. Hasil penelitian; 4. Kesepakatan antar ahli Paling sedikit MEMUAT KAJIAN (ANALIS PENGARUH – dalam analisis Interaksi KRP dengan Isu-Isu Strategis dikaji dari Aspek-Aspek): 1. Efisiensi pemanfaatan SDA; 2. Dampak dan risiko LH; 3. Tingkat ketahanan dan potensi kehati 4. Kinerja jasa ekosistem 5. Kapasitas DDL/DTL; 6. Tingkat kerentanan dan adaptasi Perubahan Iklim; Lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis berdasarkan 5 Aspek Perumusan alternatif penyempurnaan KRP (Pasal 15 PP No. 46/2016) Penyusunan Rekomendasi Perbaikan (Pasal 16 PP 46/2016) Untuk Pengambilan Keputusan KRP Muatannya: 1. Perbaikan KRP; 2. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui DDL/DTL dan tidak diperbolehkan lagi 1. Perubahan tujuan/target KRP; 2. Perubahan strategi pencapaian target; 3. Perubahan/penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenhu pertimbangan PB; 4. Perubahan/ penyesuaian proses, metode dan adaptasi perkembangan Iptek 5. Penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaannya; 6. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahakankan atau meningkatan fungsi ekosistem; 7. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko LH Pengkajian Pengaruh KRP Terhadap Kondisi LH (Pasal 7 PP 46/2016) Alternatif Rekomendasi • Avoid • Minimize • Restore 10 Kriteria + Muatan KRP: Direct Driver(s) of change BWP RDTR Batas Ekologis
  • 6. PENGEMBANGAN WILAYAH & KEBERLANJUTAN LANDSCAPE LANDSCAPE: SISTEM SOCIO-EKOLOGI (A SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEM) yang mencakup mosaik ekosistem alami dan buatan, dengan konfigurasi karakteristik topografi, vegetasi, penggunaan lahan, permukiman yang dipengaruhi oleh proses and aktivitas ekologi, sejarah, ekonomi dan budaya dari suatu area. Hutan Bagian tidak terpisahkan dari suatu Landscape 1a Udara dan Atmosfir Baik dan sehat Lahan Produktif/Subur Air Baik dan sehat Laut baik dan sehat Kehati (Biodiversity) PASAL 12 AYAT (2) UU 32/2009 PPLH: KEBERLANJUTAN LANSEKAP (Landscape Sustainability): 1. Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) 2. Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat (2) Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat 1b 1c 1d 1e 2 • Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) • Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) • Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)
  • 8. PERMENDAGRI 7/2018 KLHS Ex Ante Memberikan masukan KRP Pendekatan SDGS PERMENLHK 69/2017 KLHS Ex Post/Paralel Menilai /Iteratif KRP Pendekatan Strategik/ampak UU 32/ 2009 PPLH-PP 46/2016 KLHS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (NON SPASIAL (RPJP/RPJM) PERENCANAAN SPASIAL ANALISIS LINGKUNGAN ANALISIS LINGKUNGAN HARMONISASI REGULASI DALAM PENYUSUNAN KLHS RPJMD/RPJPD BESERTA POSISI OPERASIONALNYA Alat orientasi pengambilan keputusan KRP Alat evaluasi hasil pengambilan keputusan KRP
  • 10. TAHAPAN UMUM MEKANISME PENYUSUNAN KLHS PermenLHK 69/2017 Permendagri 7/2018
  • 11. TATA WAKTU PENYUSUNAN KLHS-RPJPD-RPJMD RPJMD TEKNOKRATIK PENYEMPURNAAN RPJMD TEKNOKRATIK PEMBUATAN KLHS RPJMD PILKADA PENETAPAN KEPALA DAERAH TERPILIH PELANTIKAN KEPALA DAERAH RANWAL PELAKSANAAN KLHS RPJMD PENYEMPURNAAN RANWAL DAN PEMBUATAN RENSTRA OPD RANHIR MUSRENBANG PENETAPAN RPJMD 50 Hari 25 Hari 6 bulan Penelaahan KLHS RPJMD
  • 12. TPB/SDGs Capaian Indikator TPB/SDGs Sudah Mencapai target Belum Mencapai Target Belum ada dilaksanakan Belum ada data TPB Tidak Butuh Upaya Tambahan TPB Butuh Upaya Tambahan Isu PB Isu Capaian TPB Karakteristik Wilayah (termasuk 6 kajian ) Isu PB Strategis POTENSI DAERAH Alternatif /Skenario & rekomendasi TPB/SDGs Strategi Arah Kebijakan Target Indikator TPB 20 Tahun Tingkat Pencapaian TPB Isu Strategis (KP I) Alternatif, Skenario Dan Rekomendasi Dokumen Perencanaan FRAMEWORK PENYUSUNAN KLHS RPJPD
  • 13. SISTEMATIKA LAPORAN KLHS Standar Kompetensi KLHS Ringkasan Eksekutif Bab I. Pendahuluan (Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Metode, Teknik, rangkaian, dan langkah-langkah penyusunan KLHS) Bab II. Pengkajian Pengaruh KRP 2.1.1. Penenttuan Wilayah Perencanaan dan Wilayah Fungsional 2.1.2. Identifikasi dan Perumusan Isu PB (karakteristik wilayah, Isu PB Strategis) 2.1.2. Identifikasi Materi Muatan KRP 2.1.3. Analisis Pengaruh KRP Bab III. Rumusan Alternatif dan Penyempurnaan KRP Bab IV. Rekomendasi 4.1.1. Rekomendasi 4.1.2. Gambaran pengintegrasian Lampiran Bab I Pendahuluan (Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika Pembuatan KLHS-RPJMD ) Bab II Dasar Teori Bab III Kondisi Umum Daerah a. Kondisi Geografis b. Daya Dukung dan Daya Tampung c. Gambaran Keuangan Daerah dalam Pencapaian Indikator TPB d. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB Bab IV Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bab V Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bab VI Alternatif Skenario dan Rekomendasi Bab VII Kesimpulan Juknis KLHS RPJMD
  • 15. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum daerah wilayah Perencanaan diantaranya kondisi geografis; daya dukungdan daya tampung;kondisi keuangandaerah;dan peran pemangkukepentingandalam mencapai TPB. Pasal 6 Permendagri 7/2018 DDDT-LH GEOGRAFI DEMOGRAFI KEUANGAN DAERAH KONDISI UMUM DAERAH DALAM KLHS RPJPD/RPJMD Dikaitkan dengan dengan Aspek: 1. Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH (Udara/atmosfir, Lahan, Air, Laut dan Kehati) dan 2. Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
  • 16. Kondisi Umum Wilayah Kajian Batas dan Luas Wilayah Kajian Batas dan Luas Wilayah Fungsional Ekoregion, Topografi dan Kelerengan Populasi Kondisi Umum TPB Indikator TPB Yang Sudah Tercapai Indikator TPB Yang Belum Tercapai Indikator TPB Yang Tidak Ada Data Indikator TPB Yang Tidak Ada di Wilayah Kajian Kondisi Umum 6 Muatan KLHS DDDT-LH, Jasa Ekosistem (Air dan Pangan), Resiko Dampak Kerusakan Lingkungan (Peta Rawan Bencana), Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Peta sebaran perijinan (Tambang, Hutan, Kebun dan Pertanian), Perubahan Iklim, PIPIB, SIDIK, Tutupan Lahan, FOLU Kawasan Hutan, Keaneka ragaman Hayati, Nilai Konservasi Tinggi, Homerange satwa liar) Kondisi Umum Keuangan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU No. 32 Tahun 2014: Pemerintah Daerah PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Kondisi Umum Kontribusi Keuangan Daerah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Lainnya DATA DAN INFORMASI KONDISI UMUM DAERAH
  • 17. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup PetaStatus dan Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan Hidup Aliran energi pangan dan air Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup Perkiraantekanan perubahanpenduduk Timbulan sampah Potensibebanpencemar air Perkiraanjumlah lumpur tinja(perkotaan) Kualitas Udara Indikasi tumpang tindih izin dan Konflik pemanfaatanSDA Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem Gambaran umum kondisi ekoregion PetaDaya Dukung Indikatif Diagram Ekosistem- Indeks Jasa Ekosistem Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam Efisiensipola ruang berdasarkan pada Indeks Jasa Ekosistem Tingkat kerentanan dan kapasitasadaptasi terhadap perubahan iklim Peta Kerentanan Bencana Banjir, Longsor,dll Natural Disaster Resilience (Daya Lenting) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Data Keragaman Flora dan Fauna (profil keanekaragam an hayati) Analisis kerentanan kehati berdasarkan Indekas Jasa Ekosistem (shape indkes dan luas) KONDISI LINGKUNGAN HIDUP (6 KAJIAN)
  • 18. Pedoman Teknis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) https://www.menlhk.go.id//site/download_file?file=1609210499.pdf
  • 19. Apa D3TLH: KERANGKA PENENTUAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PENYEDIA AIR STATUS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN AIR PERMUKAAN (Terlampaui / Belum Terlampaui) KETERSEDIAAN (m3/thn) KEBUTUHAN TOTAL (m3/thn) Fungsi Menyediakan Air yang Didistribusikan secara spasial dalam Grid 1 Km2 Karakter Bentang Alam (KLHK) PETA JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA AIR Data Ketersediaan Air Per Wilayah Sungai yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Penutupan Lahan Eksisting (KLHK) Vegetasi Alami (BIG, LIPI, KLHK) Jumlah Kebutuhan Domestik yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Jumlah Kebutuhan Berdasarkan Penggunaan Lahan yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Standar Kebutuhan Domestik per Kapita (Kemen PU) Jumlah Penduduk Per Kabupaten yang didistribusikan secara spasial dalam grid 1 Km2 (BPS) Standar Kebutuhan Per Penggunaan Lahan (Kementan & Kemen PU) Peta Penutupan Lahan (KLHK) INPUT OUTPU T OUTPUT Informasi pendukung Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait dengan air Penentuan Jasa LH Tinggi
  • 20. KPHK KPHP KPHL PASAR EKSPOR Landscape, D3TLH dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup & Sosial PASAL 12 AYAT (2) UU 32/2009 PPLH: • Keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas LH • Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Karakter Bentang Alam (KLHK) Penutupan Lahan Eksisting (KLHK) Vegetasi Alami (BIG, LIPI, KLHK) Fungsi Menyediakan Air yang Didistribusikan secara spasial dalam Grid 1 Km2 Data Ketersediaan Air Per Wilayah Sungai yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 SUPPLY/KETERSEDIAAN (m3/thn) Standar Kebutuhan Domestik per Kapita (Kemen PU) Jumlah Penduduk Per Kabupaten yang didistribusikan secara spasial dalam grid 1 Km2 (BPS) Standar Kebutuhan Per Penggunaan Lahan (Kementan & Kemen PU) Peta Penutupan Lahan (KLHK) Jumlah Kebutuhan Domestik yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 Jumlah Kebutuhan Berdasarkan Penggunaan Lahan yang Didistribusikan secara Spasial dalam Grid 1 Km2 DEMAND/ KEBUTUHAN TOTAL (m3/thn) STATUS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN AIR PERMUKAAN (Terlampaui / Belum Terlampaui PETA JASA LINGKUNGAN PENGATUR TATA AIR
  • 22. STATUS DAYA DUKUNG AIR NASIONAL
  • 23. Hasil perencanaan strategis yang relevan (RTRW, RPPLH, KSN) PENENTUAN ISU STRATEGIS PB Isu strategis berdasarkan kondisi lingkungan hidup (Kajian 6 Muatan) Analisis GAP capaian TPB Isu strategis hasil konsultasi publik SINTESA ISU STRATEGIS (TARGET YANG HARUS DICAPAI • Isu harus mengambarkan suatu keadaan (state) • Artikulasi harus jelas
  • 24. PRINSIP PELAKSANAAN KLHS RPJMD DAN RPJPD • Isu berasal dari gap antara target dan capaian TPB • Data dan informasi daerah mengenai/kondisi lH (DDDT, Dampak dan Resiko LH, Kinerja Layanan Ekosistem, Efisiensi Pemanfaatan SDA, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Kehati) digunakan sebagai salah satu dasar dalam menemukan isu strategis. • Isu yang berasal dari dokumen rencana strategis lain (KLHS RTRW, RPPLH, KLHS RTR KSN) menjadi pertimbangan dalam merumuskan Isu Strategis • Semua hasil analisis Isu PB, menjadi basis penyusunan skenario, strategi, arahan kebijakan, dan visi-misi (KLHS Ex Ante) • Indikasi program dalam perencanaan spasial dapat dikaitkan dengan TPB yang akan dicapai dalam KLHS RPJMD. (Programsupport Spasial)
  • 27. ISUPBPALINGSTRATEGISKLHSRTRW/DOKUMENLAIN/KONDISITERKINI Dinamika Alih Fungsi Lahan Degradasi Kualitas LH Eksitensi Budaya dan Kearifan Lokal Kelembagaan Lingkungan dan Tata Ruang (Perizinan) Kerawanan Bencana Ketimpangan Wilayah dan Ketimpangan Sosial Ekonomi Produktifitas ekonomi dan Pengelolaan SDA di Wil. Peisir dan pulau Kecil belum optimal
  • 28. ISUPBPALINGSTRATEGISKLHSRTRW/DOKUMENLAIN/KONDISITERKINI Kualitas dan kuantitas air Degradasi Lingkungan dan SDA Bencana Ketimpangan antar wilayah Pengembanga n TK Pemerintahan dalam Dok Perencananan Pengembangan agroindustry, pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan Karhutla Potensi Bencana Banjir Meningkat
  • 30. DARI KONDISI LINGKUNGAN HIDUP MENJADI SKENARIO SKENARIO ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Perkiraan Dampak Dan Resiko LH Daya Dukung & Daya Tampung Lh Kinerja Jasa Ekosistem/Lh Efisiensi Pemanfaatan Sda Tingkat Ketahanan Dan Potensi Kehati Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim
  • 32. Pencapaian Target • Pencapaian Target Nasional s.d 2030 • Pencapaian target tanpa upaya tambahan (sampai Jangka waktu berakhirnya Periode RPJPD) Potensi Daya saing, keuangan dan inovasi daerah • Keuangan Daerah (PAD) • Hibah / DAK dll • Potensi Perekenomian Lokal (UMKM dll) Peran para pihak • Pusat • Daerah • CSR • Filantropi • Daya dukung dan Daya Tampung • Jasa ekosistem • Karakteristik ecoregion (KBA/KVA) • Sumber Daya Alam • Adaptasi Perubahan Iklim • Kondisi 5 focal area (udara, laut, air, kehati, lahan) Hasil Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan TANPA UPAYA TAMBAHAN DENGAN UPAYA TAMBAHAN Menghasilkan • Diperoleh terhadap target TPB yang belum tercapai atau belum dilaksana • Disusun untuk percepatan pencapaian target TPB Diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. ALTERNATIF SKENARIO Isu Strategis (TPB) Target yang harusdicapai PERUMUSAN SKENARIO/ALTERNATIF
  • 33. Capaian Indikator Capaian Indikator Capaian Indikator Target TPB Target TPB Target TPB si Pencapaian TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB DDDT Upaya tambahan yang harus dilakukan Upaya tambahan yang harus dilakukan Upaya tambahan yang harus dilakukan DDDT t t t 2030 2030 2030 eksisting eksisting eksisting 2019 2019 2019 Capaian Indikator Capaian Indikator Capaian Indikator Target TPB Target TPB Target TPB Proyeksi paian TPB Upaya tambahan yang harus dilakukan t Upaya tambahan yang harus dilakukan Upaya tambahan yang harus dilakukan DDDT t t 2030 eksisting 2019 2030 2030 eksisting 2019 eksisting 2019 DDDT Penca Target DDDT SKENARIO 5 SKENARIO 4 SKENARIO 6 Proyek Target DDDT SKENARIO 3 SKENARIO 2 SKENARIO 1 SKENARIO DENGAN UPAYA TAMBAHAN (Indikator dipengaruhi DDDT)
  • 34. Capaian Indikator Capaian Indikator Capaian Indikator Proyeksi Pencapaian Target TPB TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB Proyeksi Pencapaian Target TPB DDDT Target TPB Target TPB DDDT t t t 2030 2030 2030 eksisting eksisting eksisting 2019 2019 2019 Capaian Indikator Proyeksi Pencapaian Target TPB TPB t 2030 eksisting 2019 Target DDDT DDDT SKENARIO 10 Target DDDT SKENARIO 9 SKENARIO 8 SKENARIO 7 SKENARIO TANPA UPAYA TAMBAHAN (Indikator dipengaruhi DDDT)
  • 37. KERANGKA KAJIAN No Isu Strategis Tujuan/Deskripsi Kriteria Indikator Makro Cth Tingginya Resiko Bencana Mengkaji penurunan resiko bencana melaluai Upaya penurunan kerentanan dengan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dengan pemanfaatan IPTEK • Tingkat bencana • Kerentanan bencana • Tingkat ketahanan terhadap bencana (kapasitas) • Pemanfaatan IPTEK • IRBI • Indeks kesiapsiagaan bencana 1 Isu Strategis 2 Isu Strategis
  • 40. - Penjaminan Kualitas Pengisian formpenjaminan kualitas bersama-samaolehPOKJA KLHS danPenyusunKRP yangkemudian di tandatanganiolehkepaladaerah PermenLHK 69/2017 Penjaminan kualitasKLHS dilaksanakan melalui penilaianmandirioleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atauProgram. FormPenjaminanKualitas: PENJAMINAN KUALITAS KLHS Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Pasal 13 (3) Permendagri 7/2018
  • 41. a. dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS; b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan; e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP; f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; g. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan h. ringkasan eksekutif. Pendokumentasian Laporan KLHS PermenLHK 69/2017 Laporan KLHS memuat informasi tentang: PENDOKUMENTASIAN KLHS
  • 44. Penyusun KRP mengajukan Permohonan Validasi dengan melampirkan persyaratan administrasi Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Validasi KLHS Pelaksanaan telaah teknis validasi KLHS Penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS Pengumuman Persetujuan Validasi KLHS ± 3 hari kerja ± 20 hari kerja ± 7 hari kerja Surat Permohonan Dokumen KRP Laporan KLHS Bukti Pemenuhan Kompetensi ALUR PROSES VALIDASI
  • 45. Terima Kasih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) Manggala Wanabakti Building, Blok IV Lantai 6 Wing C Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta10270 Phone: +62-21-57902982 Faximile: +62-21-57902982 Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor @dit.pdlkws Direktorat PDLKWS 16