Kmb & demokrasi liberal
- 1. KMB & DEMOKRASI LIBERAL
- 3. Peran KMB ï‚´ Indonesia memang telah merdeka, namun belanda tetap datang dan melakukan perlawanan. Usaha untuk meredam perlawanan dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah secara diplomasi. Salah satunya adalah KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
- 4. Hasil KMB Indonesia menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Hutang bekas pemerintah Hindia Belanda ditanggung oleh RIS. RIS dan kerajaan Belanda bergabung yang merupakan Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai Kepala Uni. Penyerahan Irian Barat dilaksanakan satu tahun setelah KMB. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan akhir tahun 1949.
- 5. Demokrasi parlementer atau/ liberal adalah pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan Ciri demokrasi liberal : 1. Presiden dan wapres tidak dapat diganggu gugat 2. Presiden berhak membubarkan DPR 3. Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan 4. Perdana Mentri diangkat oleh Presiden Demokrasi Liberal 1950-1959
- 7. KABINET MUHAMMAD NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Program :  Meningkatkan keamanan dan ketentraman.  Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- 8. KABINET SUKIMAN WIRYOSANJOYO (27 April 1951 – 3 April 1952) Program :  Menjamin keamanan dan ketentraman  Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
- 9. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Program :  Dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.  Luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
- 10. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)  Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.  Program :  Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.  Pembebasan Irian Barat secepatnya.
- 11. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Program :  Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru  Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
- 12. KABINET ALI SASTROAMIJOYO (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Program :  Perjuangan pengembalian Irian Barat  Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
- 13. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Program : ï‚´ Membentuk Dewan Nasional ï‚´ Normalisasi keadaan Republik Indonesia ï‚´ Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB ï‚´ Perjuangan pengembalian Irian Jaya ï‚´ Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
- 14. Dampak Demokrasi Parlementer pada Politik Indonesia Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silih berganti Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang diantara kepentingan banyak partai. Maka pengambil keputusan itu menjadi tidak ada.. Karena tidak ada partai yang pionir (pelopor), Dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif.