際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Komisi pemberantasan korupsi

Download as PPTX, PDF
Titiek Indriyani
Titiek Indriyani
1 of 17
Download to read offline
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SMK NEGERI 1 CILACAP
Komisi pemberantasan korupsi
Pasal 7 Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah : a. Mengkoordinasikan pennyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi . b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi . c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instasi yang terkait. d. Melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instasi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi .
Pasal 8 a. Dalam melakukan wewenang KPK berwenang mengambil alih penyidik atau penuntutan terhadap perilaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan . b. Dalam hal mengambil alih penyidikan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas serta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya KPK.
Pasal 9 Alasan dilakukannya pengambil alihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah: a. Laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti. b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau bertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
C. Penanganan tindak pidana korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena ada campur tangan dari eksekutif,legislatif,yudikatif.
Pasal 11 Dalam melaksanakan tugasnya KPK berwenang melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum,penyalenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. C. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,-(satu milyard). Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,penyidikan dan penuntutan maka KPK berwenang.
a. Melakukan penyadapan & merekam pembicaraan. b. Memerintahkan pada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negri. c. Meminta keterangan pada BANK atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
e. Memerintahkan pada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. f. Meminta data kekeyaan & data perpajakan tersangka atau terdakwa pada instasi terkait. g. Menghentikan untuk sementara kegiatan transaksi keuangan dll yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yg diduga berdasarkan bukti awal yg cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yg sedang diperiksa h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum untuk melakukan pencarian,penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negri.
Pasal 13 KPK berwenang melakukan langkah-langkah pencgahan tindak pidana korupsi,antara lain sebagai berikut: a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi (uang hadiah). c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. d. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. e. Melakukan kerjasama bilateral & multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas monitor KPK berwenang: a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara & pemerintah. b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara & pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, pengelolaan sistem administrasi tersebut berpotensi korupsi. c. Melaporkan kepada presidan RI, DPR RI,dan badan pemeriksaan keuangan jika saran mengenai usulan KPK tidak diindahkan.
Pasal 15 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkewajiban: a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan menganai terjadinya tindak pidana korupsi. b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh Data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI,DPR, & BPK. d. Menegakkan sumpah jabatan. e. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan memberikan peringatan, pemecatan dengan tdk hormat,dan dihukum pidana. Beberapa contoh penenganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK antara lain: a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis ML-2 milik pemda NAD (2004) b. Menahan konsul Jendral RI di johor Baru yang diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian c. Dugaan korupsi dalam proyak program pengadaan Busway di Pemda DKI (2004) d. Dugaan penyalah gunaan janatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara. e. Kasus korupsi & penyuapan anggota KPU kepada tim audit KPK.
BEBERAPA KORUPTOR DI INDONESIA
Komisi pemberantasan korupsi
Demikian presentasi dari klompok kami apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf TERIMAKASIH Wassalammualaikum wr.wb

More Related Content

Komisi pemberantasan korupsi

  • 3. Pasal 7 Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah : a. Mengkoordinasikan pennyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi . b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi . c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instasi yang terkait. d. Melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instasi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi .
  • 4. Pasal 8 a. Dalam melakukan wewenang KPK berwenang mengambil alih penyidik atau penuntutan terhadap perilaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan . b. Dalam hal mengambil alih penyidikan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas serta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya KPK.
  • 5. Pasal 9 Alasan dilakukannya pengambil alihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah: a. Laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti. b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau bertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  • 6. C. Penanganan tindak pidana korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena ada campur tangan dari eksekutif,legislatif,yudikatif.
  • 7. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugasnya KPK berwenang melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum,penyalenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
  • 8. b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. C. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,-(satu milyard). Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,penyidikan dan penuntutan maka KPK berwenang.
  • 9. a. Melakukan penyadapan & merekam pembicaraan. b. Memerintahkan pada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negri. c. Meminta keterangan pada BANK atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
  • 10. e. Memerintahkan pada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. f. Meminta data kekeyaan & data perpajakan tersangka atau terdakwa pada instasi terkait. g. Menghentikan untuk sementara kegiatan transaksi keuangan dll yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yg diduga berdasarkan bukti awal yg cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yg sedang diperiksa h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum untuk melakukan pencarian,penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negri.
  • 11. Pasal 13 KPK berwenang melakukan langkah-langkah pencgahan tindak pidana korupsi,antara lain sebagai berikut: a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi (uang hadiah). c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. d. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. e. Melakukan kerjasama bilateral & multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
  • 12. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas monitor KPK berwenang: a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi disemua lembaga negara & pemerintah. b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara & pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, pengelolaan sistem administrasi tersebut berpotensi korupsi. c. Melaporkan kepada presidan RI, DPR RI,dan badan pemeriksaan keuangan jika saran mengenai usulan KPK tidak diindahkan.
  • 13. Pasal 15 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkewajiban: a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan menganai terjadinya tindak pidana korupsi. b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh Data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden RI,DPR, & BPK. d. Menegakkan sumpah jabatan. e. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
  • 14. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan memberikan peringatan, pemecatan dengan tdk hormat,dan dihukum pidana. Beberapa contoh penenganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK antara lain: a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis ML-2 milik pemda NAD (2004) b. Menahan konsul Jendral RI di johor Baru yang diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian c. Dugaan korupsi dalam proyak program pengadaan Busway di Pemda DKI (2004) d. Dugaan penyalah gunaan janatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara. e. Kasus korupsi & penyuapan anggota KPU kepada tim audit KPK.
  • 15. BEBERAPA KORUPTOR DI INDONESIA
  • 17. Demikian presentasi dari klompok kami apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf TERIMAKASIH Wassalammualaikum wr.wb