際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

KompetensiDasar1.1.ppt

Download as PPT, PDF
Ahmad Afandi
Ahmad Afandi

kd memahami hakikat bangsa dan negara

1 of 54
Download to read offline
Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsurunsur terbentuknya negara.
HAKEKAT BANGSA DAN UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKHLUK SOSIAL Kedudukan manusia menurut kodrat Sebagai Makhluk Individu Sebagai Makhluk Sosial
Manusia sebagai Mahkluk Individu : Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan caranya sendiri yaitu dengan mengandalkan atau mengembangkan potensi (kemampuan) yang ada pada dirinya.
Manusia sebagai Makhluk Sosial : Sebagai makhluk sosial, manusia sejak lahir mempunyai naluri/hasrat/bakat untuk selalu bersatu atau menyatu dengan sesamanya atau hidup berkekelompok dengan sesamanya (hidup bermasyarakat).
PENGERTIAN DAN UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA BANGSA PENGERTIAN UNSUR PEMBENTUK ERNEST RENAN OTTO BAUER F. RATZEL HANS KOHN
Ernest Renan : Bangsa adalah sekelompok manusia yang merasa sejiwa dan bersatu karena mempunyai pengalaman sejarah (rasa senasib dan sepenanggungan) yang sama dimasa lampau dan cita-cita yang sama dimasa mendatang
Otto Bauer : Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai perasaan karakteristik yang tumbuh karena adanya persamaan nasib.
F. Ratzel : Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu dan hasrat itu timbul karena adanya kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.
Hans Kohn : Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah, suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak
Ada 3 faktor yang menentukan terjadinya bangsa : a. pengalaman sejarah yang sama (perasaan senasib dan sepenanggungan); b. cita-cita yang sama; c. nasionalisme.
Menurut Friedrich Hertz, setiap bangsa memiliki 4 unsur aspirasi : a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas. b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya yaitu bebas dari segala dominasi dan campur tangan asing. c. Keinginan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian dan kekhasan d. Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.
PENGERTIAN NEGARA DAN UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA NEGARA DIFINISI TINJAUAN PENGERTIAN NEGARA UNSUR PEMBENTUK ORGANISASI KEKUASAAN ORGANISASI POLITIK ORGANISASI KESUSILAAN INTEGRITAS ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT
Ada beberapa difinisi negara menurut para ahli : a. Prof. Soenarko : Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasa- an negara berlaku sepenuhnya sebagai souverien (kedaulatan). b. O. Notohamidjojo : Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masya- rakat tertentu dengan kekuasaannya.
c. Prof. R. Djoko Soetono, SH : Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. d. Harold J. Laski : Negara adalah persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan suatu cara hidup tertentu.
e. Roger H. Soltou : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. f. Max Weber : Nagara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.
g. G. Jellinek : Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerin- tah h. Kranenburg : Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa.
i. Plato : Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. j. Aristoteles : Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.
Pengertian Negara ditinjau dari Organisasi Kekuasaan Dikemukaan oleh Logemann dan Harorld J. Laski Logemann menyatakan : Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu Hakekat negara sebagai organisasi kekuasaan adalah : merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu
Pengertian Negara ditinjau dari Organisasi Politik Sebagai organisasi politik, negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat Pandangan tersebut nampak dalam pendapat Roger H. Soltou dan Robert M Mac Iver.
Robert M Mac Iver menyatakan : Negara adalah persekutuan manusia (asosiasi) yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa. Negara sebagai organisasi politik mempunyai pengertian bahwa negara melalui kekuasan dan wewenang yang dimiliki hendak mewujudkan suatu tujuan demi kepentingan umum
Sebagai organisasi politik, negara mempunyai 2 tugas : 1. mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial agar tidak menjadi antagonisme yang membahayakan 2.mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat seluruhnya
Pengertian Negara ditinjau dari Organisasi Kesusilaan Menurut Friederich Hegel : Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme dimana setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu maka negara memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga tidak tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semauanya sendiri.
Pengertian Negara ditinjau dari Integritas antara Pemerintah dan Rakyat Prof. Soepomo, membagi 3 teori pengertian negara : 1. Teori Perseorangan ( Individualistik) 2. Teori Golongan (Kelas) 3. Teori Integralistik (Persatuan)
Teori Perseorangan ( Individualistik) Negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, Harold J. Laski.
Teori Golongan (Kelas) Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan (kelas) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin
Teori Integralistik (Persatuan) Negara adalah susunan masyarakat integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan, dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Teori ini diajarkan : Bendictus de Spinosa, F. Hegel, Adam Muller Indonesia menganut teori Integralistik.
Unsurunsur terbentuknya Negara UNSUR NEGARA HTN / ORGANISASI NEGARA NEGARA SBG SUBYEK HK. INT. KONTITUTIF DEKLARATIF RAKYAT DAERAH PEMERINTAH YANG BERDAULAT PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN PENGAKUAN DAERAH TERTENTU PENDUDUK YANG TETAP PEMERINTAH KESANGGUPAN BERHUBUNGAN DG NEGARA LAIN
Rakyat Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam suatu negara atau yang menjadi penghuni negara. Antara bangsa dan rakyat adalah sama-sama sebagai penghuni negara, namun terdapat perbedaan yaitu : Bangsa merupakan penghuni negara dalam arti politis Rakyat merupakan penghuni negara dalam arti sosiologis
Rakyat suatu negara dapat dibedakan : RAKYAT BUKAN WN ( WNA /ORANG ASING ) WARGA NEGARA BUKAN PENDUDUK PENDUDUK
Darah/Wilayah WILAYAH DARATAN LAUTAN UDARA EKSTRATE RITORIAL
Wilayah Daratan : Adalah segala sesuatu yang terlihat di atas bumi, seperti dataran, sungai, gunung, rawa.
Wilayah Lautan : Lautan wilayah negara disebut laut teritorial, sedangkan laut yang berada diluar laut teritorial disebut laut terbuka. Ada 2 konsep pokok tentang lautan : Res Nulius dan Res Communis Masalah yang berhubungan dengan lautan diatur dalam Konvensi Hukum Laut Intenasional 1982
Wilayah Udara : Adalah ruang angkasa/udara yang berada di atas wilayah daratan dan laut teritorial negara. Kekuasaan atas wilayah udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional
Wilayah Ekstrateritorial : Disebut juga wilayah konvensional Merupakan wilayah atau tempat yang menurut kebiasaan hukum intenasional diakui sebagai wilayah negara tertentu, meskipun wilayah/ tempat itu berada di wilayah negara lain
Pemerintah yang berdaulat Pengertian Pemerintah Pemerintah yang berdaulat Kedaulatan Sifat Kedaulatan Teori Kedaulatan
Menurut Utrecht, istilah Pemerintah mempunyai 3 pengertian : 1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau perlengkapan dari seluruh perlengkapan yang berkuasa memerintah dalam arti luas yang meliputi badan legeslatif, eksekutif dan yudikatif. 2. Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan yang berkuasa memerintah di wilayah negara. 3. Pemerintah sebagai organ (badan) eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri negara (di Indonesia), Kabinet atau Dewan Mentri (di Inggris)
Dari pengertian tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa : Pemerintah dalam arti luas itu meliputi gabungan semua alat perlengkapan negara Pemerintah dalam arti sempit adalah kepala negara saja atau organ eksekutif Pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam arti luas, dan pemerin tah itu harus berdaulat.
Kedalam Pemerintah dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan ditaati rakyatnya Keluar Pemerintah dapat mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan hubungan dengan negara lain Pemerintah yang berdaulat
Kedaulatan : Adalah kekuasan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530 1593), menurutnya kedaulatan itu sebagai kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara
Sifat Pokok Keduatan Permanen Absolut Tidak dibagi - bagi Tidak terbatas Asli
Teori Kedaulatan Kedaulatan Tuhan Kedaulatan Raja Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Negara Kedaulatan Hukum
Kedaulatan Tuhan : Kedaulatan yang ada pada pemerintah atau raja berasal dari Tuhan Tokoh teori kedaulatan Tuhan : F. J. Stahl; Mr. de Savornin Lohman, Agustinus, Thomas Aquinas.
Kedaulatan Raja : Kedaulatan ada ditangan raja dan keturunan nya, karena raja memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan, maka raja berkuasa secara mutlak Tokoh teori kedaulatan Raja : Machiavelli (Peletak dasar); Jean Bodin; Thomas Hobbes dan F. Hegel
Kedaulatan Rakyat : Yang berdaulat dalam negara adalah rakyat; pemerintah memperoleh kekuasaan karena mendapat kepercayaan dari rakyat Tokoh teori kedaulatan rakyat : Jean Jacques Rousseau; John Locke dan Montesquieu.
Kedaulatan Negara : Pemerintah memiliki hak tidak terbatas terhadap kehidupan, kebebasan dan ekonomi rakyat, shg penguasa dalam menjalankan kekuasaannya tidak dibatasi hukum Tokoh teori kedaulatan negara : Geogre Jellinek; Paul Laband
Kedaulatan Hukum : Yang berdaulat dalam negara adalah hukum; pemerintah memiliki/mendapat kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Tokoh teori kedaulatan hukum : Immanuel Kant (Pencetus gagasan negara hukum murni/formal); Krabbe dan Leon Duguit. Kranenburg dan Utrecht (Penganut negara hukum modern/ material)
Pengakuan dari negara lain Pengakuan negara lain bukan merupakan syarat mutlak berdirinya negara, karena pengakuan bukan merupakan unsur pembentuk melainkan hanya bersifat menerangkan saja adanya negara baru. Suatu negara akan tetap tegak berdiri walaupun negara itu tidak mendapat pengakuan dari negara lain. Contoh : AS merdeka tahun 1776, baru diakui Inggris tahun 1783 Indonesia merdeka tahun 1945, baru diakui Belanda 1949.
Pengakuan Teori Macam Teori deklaratif (Declaratory theory) Teori konstitutif (Constitutive theory) Pengakuan de facto Pengakuan de jure
Teori deklartaif (declaratory theory) : Bila semua unsur negara telah dimiliki oleh masyarakat politik, maka dengan sendirinya merupakan sebuah negara, sehingga harus diperlakukan sama seperti negara-negara yang lebih dulu ada oleh negara lain. Pengakuan bersifat pencatatan belaka pada pihak negara lain bahwa negara baru telah mengambil tempat disamping negara lain yang lebih dulu telah ada
Teori konstitutif (Constitutive theory) : Suatu masyarakat hukum yang telah memiliki semua unsur kenegaraan, tidaklah secara otomatis diterima sebagai negara ditengah- tengah pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara baru dapat diterima dalam pergaulan internasional harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari negara lain. Negara baru dianggap ada setelah mendapat pengakuan dari negaranegara lain.
Pengakuan de facto : Pengakuan yang didasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa negara yang diakui telah memiliki unsur-unsur pokok berdirinya negara. Pengakuan bersifat sementara. Menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan yang bersifat terbatas, misalnya membuka Kantor Dagang
Pengakuan de jure : Pengakuan diberikan apabila negara yang mengakui sudah merasa yakin bahwa negara yang diakui benar mampu mempertahankan kedaulatannya (telah mampu dan sanggup melaksanakan kewajiban internasional) Pengakuan secara resmi dan bersifat tetap. Menimbulkan akibat : negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan secara luas di segala bidang, seperti hubungan diplomatik, hubungan konsuler.
KompetensiDasar1.1.ppt

More Related Content

KompetensiDasar1.1.ppt

  • 1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsurunsur terbentuknya negara.
  • 2. HAKEKAT BANGSA DAN UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
  • 3. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKHLUK SOSIAL Kedudukan manusia menurut kodrat Sebagai Makhluk Individu Sebagai Makhluk Sosial
  • 4. Manusia sebagai Mahkluk Individu : Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan caranya sendiri yaitu dengan mengandalkan atau mengembangkan potensi (kemampuan) yang ada pada dirinya.
  • 5. Manusia sebagai Makhluk Sosial : Sebagai makhluk sosial, manusia sejak lahir mempunyai naluri/hasrat/bakat untuk selalu bersatu atau menyatu dengan sesamanya atau hidup berkekelompok dengan sesamanya (hidup bermasyarakat).
  • 6. PENGERTIAN DAN UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA BANGSA PENGERTIAN UNSUR PEMBENTUK ERNEST RENAN OTTO BAUER F. RATZEL HANS KOHN
  • 7. Ernest Renan : Bangsa adalah sekelompok manusia yang merasa sejiwa dan bersatu karena mempunyai pengalaman sejarah (rasa senasib dan sepenanggungan) yang sama dimasa lampau dan cita-cita yang sama dimasa mendatang
  • 8. Otto Bauer : Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai perasaan karakteristik yang tumbuh karena adanya persamaan nasib.
  • 9. F. Ratzel : Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu dan hasrat itu timbul karena adanya kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya.
  • 10. Hans Kohn : Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah, suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak
  • 11. Ada 3 faktor yang menentukan terjadinya bangsa : a. pengalaman sejarah yang sama (perasaan senasib dan sepenanggungan); b. cita-cita yang sama; c. nasionalisme.
  • 12. Menurut Friedrich Hertz, setiap bangsa memiliki 4 unsur aspirasi : a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas. b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya yaitu bebas dari segala dominasi dan campur tangan asing. c. Keinginan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian dan kekhasan d. Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.
  • 13. PENGERTIAN NEGARA DAN UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA NEGARA DIFINISI TINJAUAN PENGERTIAN NEGARA UNSUR PEMBENTUK ORGANISASI KEKUASAAN ORGANISASI POLITIK ORGANISASI KESUSILAAN INTEGRITAS ANTARA PEMERINTAH DAN RAKYAT
  • 14. Ada beberapa difinisi negara menurut para ahli : a. Prof. Soenarko : Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasa- an negara berlaku sepenuhnya sebagai souverien (kedaulatan). b. O. Notohamidjojo : Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masya- rakat tertentu dengan kekuasaannya.
  • 15. c. Prof. R. Djoko Soetono, SH : Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. d. Harold J. Laski : Negara adalah persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan suatu cara hidup tertentu.
  • 16. e. Roger H. Soltou : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. f. Max Weber : Nagara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu masyarakat.
  • 17. g. G. Jellinek : Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerin- tah h. Kranenburg : Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa.
  • 18. i. Plato : Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. j. Aristoteles : Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.
  • 19. Pengertian Negara ditinjau dari Organisasi Kekuasaan Dikemukaan oleh Logemann dan Harorld J. Laski Logemann menyatakan : Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu Hakekat negara sebagai organisasi kekuasaan adalah : merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu
  • 20. Pengertian Negara ditinjau dari Organisasi Politik Sebagai organisasi politik, negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat Pandangan tersebut nampak dalam pendapat Roger H. Soltou dan Robert M Mac Iver.
  • 21. Robert M Mac Iver menyatakan : Negara adalah persekutuan manusia (asosiasi) yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa. Negara sebagai organisasi politik mempunyai pengertian bahwa negara melalui kekuasan dan wewenang yang dimiliki hendak mewujudkan suatu tujuan demi kepentingan umum
  • 22. Sebagai organisasi politik, negara mempunyai 2 tugas : 1. mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial agar tidak menjadi antagonisme yang membahayakan 2.mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan masyarakat seluruhnya
  • 23. Pengertian Negara ditinjau dari Organisasi Kesusilaan Menurut Friederich Hegel : Negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Negara adalah organisme dimana setiap individu menjelmakan dirinya, karena merupakan penjelmaan seluruh individu maka negara memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga tidak tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari negara. Ditinjau dari organisasi kesusilaan, negara dipandang sebagai organisasi yang berhak mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara manusia sebagai penghuninya tidak dapat berbuat semauanya sendiri.
  • 24. Pengertian Negara ditinjau dari Integritas antara Pemerintah dan Rakyat Prof. Soepomo, membagi 3 teori pengertian negara : 1. Teori Perseorangan ( Individualistik) 2. Teori Golongan (Kelas) 3. Teori Integralistik (Persatuan)
  • 25. Teori Perseorangan ( Individualistik) Negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, Harold J. Laski.
  • 26. Teori Golongan (Kelas) Negara adalah merupakan alat dari suatu golongan (kelas) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukan ekonominya lebih lemah Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin
  • 27. Teori Integralistik (Persatuan) Negara adalah susunan masyarakat integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan, dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Teori ini diajarkan : Bendictus de Spinosa, F. Hegel, Adam Muller Indonesia menganut teori Integralistik.
  • 28. Unsurunsur terbentuknya Negara UNSUR NEGARA HTN / ORGANISASI NEGARA NEGARA SBG SUBYEK HK. INT. KONTITUTIF DEKLARATIF RAKYAT DAERAH PEMERINTAH YANG BERDAULAT PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN PENGAKUAN DAERAH TERTENTU PENDUDUK YANG TETAP PEMERINTAH KESANGGUPAN BERHUBUNGAN DG NEGARA LAIN
  • 29. Rakyat Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam suatu negara atau yang menjadi penghuni negara. Antara bangsa dan rakyat adalah sama-sama sebagai penghuni negara, namun terdapat perbedaan yaitu : Bangsa merupakan penghuni negara dalam arti politis Rakyat merupakan penghuni negara dalam arti sosiologis
  • 30. Rakyat suatu negara dapat dibedakan : RAKYAT BUKAN WN ( WNA /ORANG ASING ) WARGA NEGARA BUKAN PENDUDUK PENDUDUK
  • 32. Wilayah Daratan : Adalah segala sesuatu yang terlihat di atas bumi, seperti dataran, sungai, gunung, rawa.
  • 33. Wilayah Lautan : Lautan wilayah negara disebut laut teritorial, sedangkan laut yang berada diluar laut teritorial disebut laut terbuka. Ada 2 konsep pokok tentang lautan : Res Nulius dan Res Communis Masalah yang berhubungan dengan lautan diatur dalam Konvensi Hukum Laut Intenasional 1982
  • 34. Wilayah Udara : Adalah ruang angkasa/udara yang berada di atas wilayah daratan dan laut teritorial negara. Kekuasaan atas wilayah udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional
  • 35. Wilayah Ekstrateritorial : Disebut juga wilayah konvensional Merupakan wilayah atau tempat yang menurut kebiasaan hukum intenasional diakui sebagai wilayah negara tertentu, meskipun wilayah/ tempat itu berada di wilayah negara lain
  • 37. Menurut Utrecht, istilah Pemerintah mempunyai 3 pengertian : 1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau perlengkapan dari seluruh perlengkapan yang berkuasa memerintah dalam arti luas yang meliputi badan legeslatif, eksekutif dan yudikatif. 2. Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan yang berkuasa memerintah di wilayah negara. 3. Pemerintah sebagai organ (badan) eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri negara (di Indonesia), Kabinet atau Dewan Mentri (di Inggris)
  • 38. Dari pengertian tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa : Pemerintah dalam arti luas itu meliputi gabungan semua alat perlengkapan negara Pemerintah dalam arti sempit adalah kepala negara saja atau organ eksekutif Pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam arti luas, dan pemerin tah itu harus berdaulat.
  • 39. Kedalam Pemerintah dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan ditaati rakyatnya Keluar Pemerintah dapat mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan hubungan dengan negara lain Pemerintah yang berdaulat
  • 40. Kedaulatan : Adalah kekuasan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530 1593), menurutnya kedaulatan itu sebagai kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara
  • 41. Sifat Pokok Keduatan Permanen Absolut Tidak dibagi - bagi Tidak terbatas Asli
  • 42. Teori Kedaulatan Kedaulatan Tuhan Kedaulatan Raja Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Negara Kedaulatan Hukum
  • 43. Kedaulatan Tuhan : Kedaulatan yang ada pada pemerintah atau raja berasal dari Tuhan Tokoh teori kedaulatan Tuhan : F. J. Stahl; Mr. de Savornin Lohman, Agustinus, Thomas Aquinas.
  • 44. Kedaulatan Raja : Kedaulatan ada ditangan raja dan keturunan nya, karena raja memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan, maka raja berkuasa secara mutlak Tokoh teori kedaulatan Raja : Machiavelli (Peletak dasar); Jean Bodin; Thomas Hobbes dan F. Hegel
  • 45. Kedaulatan Rakyat : Yang berdaulat dalam negara adalah rakyat; pemerintah memperoleh kekuasaan karena mendapat kepercayaan dari rakyat Tokoh teori kedaulatan rakyat : Jean Jacques Rousseau; John Locke dan Montesquieu.
  • 46. Kedaulatan Negara : Pemerintah memiliki hak tidak terbatas terhadap kehidupan, kebebasan dan ekonomi rakyat, shg penguasa dalam menjalankan kekuasaannya tidak dibatasi hukum Tokoh teori kedaulatan negara : Geogre Jellinek; Paul Laband
  • 47. Kedaulatan Hukum : Yang berdaulat dalam negara adalah hukum; pemerintah memiliki/mendapat kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku Tokoh teori kedaulatan hukum : Immanuel Kant (Pencetus gagasan negara hukum murni/formal); Krabbe dan Leon Duguit. Kranenburg dan Utrecht (Penganut negara hukum modern/ material)
  • 48. Pengakuan dari negara lain Pengakuan negara lain bukan merupakan syarat mutlak berdirinya negara, karena pengakuan bukan merupakan unsur pembentuk melainkan hanya bersifat menerangkan saja adanya negara baru. Suatu negara akan tetap tegak berdiri walaupun negara itu tidak mendapat pengakuan dari negara lain. Contoh : AS merdeka tahun 1776, baru diakui Inggris tahun 1783 Indonesia merdeka tahun 1945, baru diakui Belanda 1949.
  • 50. Teori deklartaif (declaratory theory) : Bila semua unsur negara telah dimiliki oleh masyarakat politik, maka dengan sendirinya merupakan sebuah negara, sehingga harus diperlakukan sama seperti negara-negara yang lebih dulu ada oleh negara lain. Pengakuan bersifat pencatatan belaka pada pihak negara lain bahwa negara baru telah mengambil tempat disamping negara lain yang lebih dulu telah ada
  • 51. Teori konstitutif (Constitutive theory) : Suatu masyarakat hukum yang telah memiliki semua unsur kenegaraan, tidaklah secara otomatis diterima sebagai negara ditengah- tengah pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara baru dapat diterima dalam pergaulan internasional harus mendapat pengakuan terlebih dahulu dari negara lain. Negara baru dianggap ada setelah mendapat pengakuan dari negaranegara lain.
  • 52. Pengakuan de facto : Pengakuan yang didasarkan pada fakta atau kenyataan bahwa negara yang diakui telah memiliki unsur-unsur pokok berdirinya negara. Pengakuan bersifat sementara. Menimbulkan akibat antara negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan yang bersifat terbatas, misalnya membuka Kantor Dagang
  • 53. Pengakuan de jure : Pengakuan diberikan apabila negara yang mengakui sudah merasa yakin bahwa negara yang diakui benar mampu mempertahankan kedaulatannya (telah mampu dan sanggup melaksanakan kewajiban internasional) Pengakuan secara resmi dan bersifat tetap. Menimbulkan akibat : negara yang mengakui dan yang diakui dapat mengadakan hubungan secara luas di segala bidang, seperti hubungan diplomatik, hubungan konsuler.