KEBIJAKAN PUBLIK
bagian dari studi Ilmu Administrasi Publik
bersifat multi disipliner karena banyak meminjam teori, teknik dan metode dari ilmu sosial, ekonomi, politik dan psikologi.
2. 01
02
03
04
05
KEBIJAKAN PUBLIK
bagian dari studi Ilmu Administrasi Publik
bersifat multi disipliner karena banyak
meminjam teori, teknik dan metode dari ilmu
sosial, ekonomi, politik dan psikologi.
3. Batasan & Ruang Lingkup
Kebijakan Publik
0
02
03
04
05
06
KEBIJAKAN
menunjukkan adanya
serangkaian alternatif
yang siap dipilih berdasarkan
prinsip-prinsip tertentu
KEBIJAKSANAAN
berkenaan dengan suatu
keputusan yang memperbolehkan
sesuatu yang sebenarnya
dilarang atau sebaliknya
berdasarkan alasan-alasan
tertentu seperti pertimbangan
kemanusiaan, keadaan darurat dsb.
4. PUBLIC POLICY
Public Policy is: Whatever governments choose to do or not
to do (apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah) (Dye, 1975).
jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai
pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah)
untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok
permasalahan yang saling berhubungan (Pal, 1992).
5. PUBLIC POLICY
A purposive course of action followed by an actor or set of actors in
dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang
dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang
dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah) (Anderson, 1984).
Adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah
pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan
tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan,
maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu.
(World Agroforestry, 2003).
6. PUBLIC POLICY
Menurut kamus Administrasi Publik (Chandler and Plano, 1988: 107)
Public Policy adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah.
Chandler and Plano (Keban, 2008: 60) menjelaskan bahwa kebijakan
publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh
pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam
masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam
pemerintah.
7. PUBLIC POLICY
KEBIJAKAN PUBLIK adalah arah tindakan yang
diambil oleh pemerintah (aktor-aktor yang
terlibat) melalui serangkaian proses kegiatan
yang
sistematis, teratur dengan berorientasi pada
tujuan dan sasaran yang jelas dalam rangka
memecahkan masalah-masalah publik.